<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/EZJyY47X5iI86c1CCt9bnMVegFR7ZkiZDD4O0iTl-1353148575.jpg" alt="Pemprov DKI akan normalisasi Kali Krukut pada 2026 mendatang. (Masria Pane/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pemprov DKI akan normalisasi Kali Krukut pada 2026 mendatang. (Masria Pane/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemprov DKI akan normalisasi Kali Krukut pada 2026 mendatang. Kebijakan itu diambil Gubernur DKI Pramono Anung untuk mencegah agar banjir di kawasan kali itu tidak terus berulang. &ldquo;Kan persoalan di Kali Krukut ini kan banjirnya berulang-ulang. Dan sudah waktunya memang harus dieksekusi,&rdquo; kata Gubernur DKI Pramono Anung. Politisi PDI Perjuangan itu mengambil kebijakan normalisasi setelah meninjau lokasi di sana. Menurutnya, langkah normalisasi perlu dilakukan karena kali tersebut tidak lagi mampu menampung air, terutama saat curah hujan tinggi. Pramono juga menyebutkan telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan sosialisasi menyeluruh kepada warga sekitar, terutama yang ada di bantaran Kali Krukut maupun Mampang. &ldquo;Karena bagaimanapun, dengan normalisasi 1,3 kilometer ini, banjir tidak hanya berkurang di Jakarta Selatan, tetapi juga wilayah lain yang juga terdampak,&rdquo; ujarnya. Sebelum normalisasi dilakukan, untuk antisipasi musim hujan saat ini, Pramono sudah memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan pompa di ujung Kali Krukut. Dengan begitu, penanganan banjir bisa dilakukan dengan cepat. &ldquo;Itu makanya, kalau terjadi banjir di Jakarta, sekarang ini kan relatif cepat, mudah-mudahan ini bisa berlaku untuk semuanya. Termasuk normalisasi Kali Ciliwung, saya juga sudah keluarkan penlok (penetapan lokasi)-nya untuk percepatan,&rdquo; imbuhnya. Terkait permintaan warga soal kompensasi, Pramono memastikan pemerintah berpegang pada prinsip ganti untung bukan ganti rugi. Namun, dia tidak merincikan alokasi anggaran untuk ganti untung tersebut. &ldquo;Pokoknya, ganti sama-sama untung,&rdquo; katanya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana normalisasi Kali Krukut untuk mencegah banjir berulang di wilayah Jakarta Selatan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Ingin Normalisasi Kali Krukut Tahun Depan Dengan Prinsip Ganti Untung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/jiipe-2732296493.png" alt="GANTI RUGI: Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memberikan kompensasi dari Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV Provinsi Jawa Timur atas warga terdampak pelebaran Jalan Manyar." width="100%">
<figcaption>GANTI RUGI: Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memberikan kompensasi dari Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV Provinsi Jawa Timur atas warga terdampak pelebaran Jalan Manyar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Warga terdampak&nbsp;<a href="https://radargresik.jawapos.com/tag/pelebaran">pelebaran</a>&nbsp;<a href="https://radargresik.jawapos.com/tag/jalan">Jalan</a>&nbsp;Raya&nbsp;<a href="https://radargresik.jawapos.com/tag/manyar">Manyar</a>&nbsp;akhirnya menerima uang&nbsp;<a href="https://radargresik.jawapos.com/tag/ganti-rugi">ganti rugi</a>&nbsp;senilai total Rp 4,8 miliar untuk tanah seluas 797 meter persegi.&nbsp;<a href="https://radargresik.jawapos.com/tag/bupati">Bupati</a>&nbsp;Gresik&nbsp;<a href="https://radargresik.jawapos.com/tag/fandi-akhmad-yani">Fandi Akhmad Yani</a>&nbsp;mengatakan, dana kompensasi ini merupakan bentuk ganti rugi atas bidang tanah yang menjadi bagian dalam&nbsp;<a href="https://radargresik.jawapos.com/tag/pembangunan">pembangunan</a>&nbsp;sarana penunjang program strategis nasional Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated Industrial and Port Estate (<a href="https://radargresik.jawapos.com/tag/kek">KEK</a>&nbsp;<a href="https://radargresik.jawapos.com/tag/jiipe">JIIPE</a>). "Mudah-mudahan yang kita lakukan ini terus berkelanjutan di tahun yang akan datang. Kami tidak akan bermain-main dalam pengadaan lahan tersebut. Artinya kita sesuaikan dengan prosedur payung hukum yang jelas," terang Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, dikutip dari&nbsp;Radar Gresik (Jawa Pos Grup), Sabtu (30/12). Menurutnya, proyek itu sangat &nbsp;penting sebagai upaya sinergitas masyarakat, dengan pemerintah dari tingkat daerah, provinsi, dan pusat. Hal ini karena proyek pelebaran Jalan Raya Manyar ini sejatinya belum rampung. Pelebaran jalan tersebut dikerjakan sepanjang 2,3 kilometer. Saat ini tengah berjalan sepanjang 1,3 kilometer. "Syukur-syukur pembebasan lahan untuk sisa ruas jalan yang akan dilebarkan bisa selesai dalam tiga bulan kedepan. Sehingga Kemementerian PU bisa mengeksekusi kembali proses proyek sisa dari 1,3 Km hingga tuntas mencapai 2,3 Km. Kemudian dibangun juga jembatan kembar yang juga akan dibangun Kementerian PU," ujar Fandi. Walaupun belum sepenuhnya rampung, proyek pelebaran Jalan Raya Manyar ini sudah memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini terlihat dari berkurangnya titik kemacetan yang timbul di ruas jalan tersebut. Belum lagi fungsinya dalam menunjang kehadiran KEK JIIPE yang manfaatnya akan bisa dirasakan dalam jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Gresik. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV Provinsi Jawa Timur, Akmizal menerangkan program pelebaran jalan sepanjang 2,3 Km ini harus tuntas&nbsp;pada 2024. "Kami berharap sinergi yang baik bisa terus terjalin antara Kamenterian PUPR, Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur," kata Akmizal.

Pelebaran jalan tersebut dikerjakan sepanjang 2,3 kilometer. Saat ini tengah berjalan sepanjang 1,3 kilometer.

Lahannya Dilepas untuk Dukung PSN KEK JIIPE, Warga Terdampak Pelebaran Jalan Manyar Peroleh Ganti Rugi Rp 4,8 Miliar

<div id="m#msg-f:1775470466391669647" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembebasan-lahan-bermasalah-proyek-tol-soker-ngaret_m_195716.jpeg" alt="ILUSTRASI Pembangunan proyek tol Soker dipastikan molor lantaran belum selesainya terkait pembebasan lahan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pembangunan proyek tol Soker dipastikan molor lantaran belum selesainya terkait pembebasan lahan.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menyebutkan bahwa warga di Jawa Tengah paling banyak menerima ganti untung pembebasan lahan proyek negara. Adapun nilainya, tembus mencapai Rp 2,9 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ternyata sampai dengan 25 Agustus tadi, Jawa Tengah adalah penerima terbanyak penerima ganti untung besarannya Rp 2,9 triliun," kata Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara dalam Taklimat Media di kantornya, Senin (28/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Qoswara menilai wajar bahwa realisasi ganti untung di Jawa Tengah menjadi yang paling besar. Pasalnya, dalam beberapa tahun belakang di Provinsi tersebut banyak dibangun proyek negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti pembangunan Jalan Tol Jogjakarta-Bawen, Jalan Tol Solo-Jogakarta-Kulonprogo, dan Tol Semarang Demak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Wajar, kalau kita lihat Bawen adalah wilayah Jawa Tengah, Solo sampai dengan Klaten adalah wilayah Jawa Tengah. Lalu Semarang-Demak adalah Jawa Tengah itu hanya beberapa saja. Makanya Jateng Rp 2,94 triliun," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Qoswara menyebut provinsi kedua yang warganya mendapat ganti untung paling banyak adalah Jawa Barat dengan total mencapai Rp 2,33 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, realisasi ganti untung pembebasan lahan itu didapatkan karena di wilayah Jawa Barat ada sejumlah proyek negara yang sedang dibangun. Seperti, Bendungan Cipanas, Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian, Jawa Barat ini Rp 2,33 triliun mungkin proyek yang ada di sini ada Bendungan Cipanas, yang besar mungkin (Jalan Tol) Bekasi dan Cikampek," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lengkap, berikut ini 5 Provinsi Terbesar Penerima Ganti Untung Pembebasan Lahan dari Proyek Negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Jawa Tengah Rp 2,904 triliun</div> <div dir="auto">2. Jawa Barat Rp 2,233 triliun</div> <div dir="auto">3. DI Jogjakarta Rp 1,390 triliun</div> <div dir="auto">4. Kalimantan Timur Rp 723,787 miliar</div> <div dir="auto">5. Banten Rp 511,44 miliar</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Warga di Jawa Tengah paling banyak menerima ganti untung pembebasan lahan proyek negara, sampai Rp 2,9 triliun.

Banyak Warga di 5 Provinsi ini Mendadak jadi Miliarder karena Tergusur Proyek Infrastruktur, Mana Saja?

Ganti Untung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ganti Untung

Berita Terkini

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Ingin Normalisasi Kali Krukut Tahun Depan Dengan Prinsip Ganti Untung

Lahannya Dilepas untuk Dukung PSN KEK JIIPE, Warga Terdampak Pelebaran Jalan Manyar Peroleh Ganti Rugi Rp 4,8 Miliar

Banyak Warga di 5 Provinsi ini Mendadak jadi Miliarder karena Tergusur Proyek Infrastruktur, Mana Saja?

Download Aplikasi JawaPos.com