<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/PDIP-Gelar-Peringatan-Peristiwa-Kudatuli-1996-Dery-Ridwansah-1-1240215249.jpg" alt="Ganjar Pranowo mengingatkan pejabat negara agar tidak memunculkan matahari kembar dalam kunjungan ke Jokowi, terkait banyaknya pejabat yang datang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo mengingatkan pejabat negara agar tidak memunculkan matahari kembar dalam kunjungan ke Jokowi, terkait banyaknya pejabat yang datang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk lebih mengkaji lagi terkait wacana untuk mengubah sistem Pilkada di Indonesia.&nbsp;</p> <p>Pernyataan Ganjar ini menanggapi rencana Prabowo yang ingin mengubah sistem Pilkada menjadi kembali dipilih melalui DPRD.&nbsp;"Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam," kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (13/12).</p> <p>"Dulu dilakukannya Pilkada langsung karena ada problem saat pemilihan di DPRD. Ada argumen tidak merepresentasikan kehendak rakyat, terjadi jual beli dukungan," sambungnya.</p> <p>Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengingatkan agar wacana Pilkada melalui DPRD dikaji lebih komprehensif. Tentunya dengan mendengar aspirasi rakyat dan para pemangku kepentingan.</p> <p>"Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu," tegas Ganjar.</p> <p>Meski demikian, Ganjar menyatakan partainya belum bisa bersikap menolak atau menerima rencana tersebut.&nbsp;"Belum ada pembicaraan di internal kami. Tentu PDI Perjuangan tidak reaktif. Maka saya mengingatkan," ucap Ganjar.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan gagasannya untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia, khususnya terkait pemilihan kepala daerah yang dinilai berbiaya tinggi.</p> <p>Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12) malam.</p> <p>Prabowo membandingkan pemilihan kepala daerah di sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang jauh lebih efisien.</p> <p>&nbsp;</p>

Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji lagi wacana mengubah sistem Pilkada.

Ganjar Ingatkan Prabowo Tak Terburu-buru Ubah Sistem Pikada: Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam   

<div id="m#msg-f:1799936127000014494" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/24/Rakernas-PDIP-Dery-Ridwansah-17JPG-1286831515.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tampak berbincang dengan Ganjar Pranowo saat Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tampak berbincang dengan Ganjar Pranowo saat Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, lupa menyapa nama mantan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat berpidato politik di Rakernas ke-V yang diselenggarakan di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014687242/nimas-perempuan-asal-surabaya-mengaku-dikirimi-berbagai-chat-pelecehan-hingga-diancam-dibunuh">Nimas, Perempuan Asal Surabaya Mengaku Dikirimi Berbagai Chat Pelecehan Hingga Diancam Dibunuh</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulanya, Megawati menyebut sejumlah nama yang hadir, mulai dari Menteri yang hadir ada Menteri PANRB Azwar Anas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, menteri dari luar PDIP, yakni Menparekraf Sandiaga Uno. Selain itu, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), dan Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Presiden (Wapres) keenam RI Tri Sutrisno dan mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa juga nampak hadir. Terakhir, Megawati menyebut nama Ketua DPP Puan Maharani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati kemudian masuk ke inti pidatonya. Namun, sejumlah kader meneriakkan nama Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ganjar," teriak kader PDIP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati kemudian menyadari nama Ganjar belum disebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Opo? Oh iya lupa banget, iya lho, saya juga tahu, sengaja disembunyikan, nggak nggak belum dipensiunkan, terus berjuang, Satyam Eva Jayate," ucap Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati kemudian menyebut nama Ganjar-Mahfud dalam pidato politiknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Puji syukur kita panjatkan, terutama Pak Ganjar, Pak Mahfud, bahwa masih tetap kuat, iya dong," tegas Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, PDIP menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V yang digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, pada 24-26 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, Rakernas ke-V PDIP ini mengambil tema 'Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang' dengan sub tema 'Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya'. (*)</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, lupa menyapa nama mantan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo

Lupa Sebut Nama Ganjar saat Rakernas PDIP di Ancol, Megawati: Sengaja Disembunyikan Belum Pensiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/Anies-PKB-4168178133.jpg" alt="Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan keterangan pers di Kantor DPP PKB Jakarta, Senin (22/4/2024)" width="100%">
<figcaption>Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan keterangan pers di Kantor DPP PKB Jakarta, Senin (22/4/2024)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Eks capres nomor urut 1 Anies Baswedan masih belum mau blak-blakan terkait posisinya dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu ia sampaikan sehubungan dengan Ganjar Pranowo yang menyatakan berada di barisan luar pemerintahan alias oposisi.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Saya tidak akan mendahului soal bergabung atau tidak," ujar Anies kepada wartawan, Selasa (7/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, ia mengatakan bahwa dirinya merupakan warga biasa dan tidak termasuk anggota partai politik tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014627439/kpk-pastikan-kasus-bupati-sidoarjo-gus-muhdlor-dikembangkan-ke-pencucian-uang">KPK Pastikan Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Dikembangkan ke Pencucian Uang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau pak Ganjar kan ada di parpol, saya warga negara. Dan saya selalu mengatakan tetap di jalan perubahan," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bila mengatakan ikut dalam pemerintahan, Anies mengaku hingga saat ini diundang pun tidak. Namun bila juga mengatakan di luar pemerintahan, kemungkinan diundang ke dalam kabinet belum pupus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau saya bikang ikut, wong diundang aja tidak. Mau bilang tidak, wong diundang aja belum," pungkas Anies.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mantan calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelumnya memastikan, tidak akan bergabung ke dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar mengaku akan berada di luar pemerintahan untuk mengontrol setiap kebijakan Prabowo-Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan cara lain dan saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ucap Ganjar dalam acara halal bihalal sekaligus pembubaran TPN Ganjar-Mahfud di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Anies Baswedan masih belum mau blak-blakan terkait posisinya dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ganjar Tegaskan Jadi Oposisi, Anies: Saya Selalu Katakan Tetap di Jalan Perubahan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/Screenshot_2024-05-06-21-46-54-322_comgoogleandroidgm-edit-3028289921.jpg" alt="Mantan capres-cawapres 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam acara halal bihalal di Jalan Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5)." width="100%">
<figcaption>Mantan capres-cawapres 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam acara halal bihalal di Jalan Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menghormati keputusan Ganjar Pranowo yang memilih berada di luar pemerintahan. Menurut Habiburokhman, negara demokrasi menjamin kebebasan hak politik bagi setiap warga negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu sikap tersebut merupakan hak dari pak Ganjar ya, secara pribadi. Negara kita menjamin demokrasi, menjamin kebebasan berpolitik ya, menjamin perbedaan politik antarpara pihak," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (7/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau memang sudah menjadi pilihan pak Ganjar, kami tidak akan mungkin bisa menghalangi," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Habiburokhman mengklaim, para elite Partai Gerindra sampai saat ini masih membangun komunikasi yang baik dengan Ganjar. Ia tidak mempermasalahkan, jika Ganjar memilih menjadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak ada masalah ya dan sikap oposisi juga bukan merupakan pilihan yang salah ya, yang tidak baik," ucap Habiburokhman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Komisi III DPR RI menilai, berada di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama sikap terhormat. Ia meyakini, pilihan Ganjar berada di luar pemerintahan tidak lain untuk bangsa dan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kami yakin apapun pilihan pak Ganjar ya niatannya adalah melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Sekali lagi kami menghormati sikap pak Ganjar tersebut," tegas Habiburokhman.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Mantan calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelumnya memastikan, tidak akan bergabung ke dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ganjar mengaku akan berada di luar pemerintahan untuk mengontrol setiap kebijakan Prabowo-Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan cara lain dan saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ucap Ganjar dalam acara halal bihalal sekaligus pembubaran TPN Ganjar-Mahfud di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski berada di luar pemerintahan, lanjut Ganjar, dirinya sangat menghormati pemerintahan ke depan. Karena itu, pria berambut putih itu memastikan akan mengontrol pemerintahan Prabowo-Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sangat menghormati pemerimtahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar," tegas Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014626344/kondisi-kejiwaan-tarsum-suami-yang-mutilasi-istri-di-ciamis-membaik-sudah-bisa-jawab-pertanyaan-dokter">Kondisi Kejiwaan Tarsum, Suami yang Mutilasi Istri di Ciamis Membaik, Sudah Bisa Jawab Pertanyaan Dokter</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menekankan, berpolitik tidak musti dilakukan dengan cara-cara yang keras. Ia mengaku akan melakukan cara terhormat untuk mengontrol pemerintahan ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak musti dengan cara keras dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir, cara mencibir yang paling benar. Itulah cara yang paling bagus sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas," pungkas Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Kalau memang sudah menjadi pilihan pak Ganjar, kami tidak akan mungkin bisa menghalangi," sambungnya.

Waketum Gerindra Hormati Sikap Ganjar Pranowo yang Pilih jadi Oposisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/20240422084342_IMG_9781JPG-3146452865.jpg" alt="Kubu Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadir dalam sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Kubu Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadir dalam sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menghormati kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Namun, ia memastikan tidak akan bergabung ke dalam koalisi Prabowo-Gibran.</p> <div dir="auto">Ganjar memilih berada di luar pemerintahan. Ia menegaskan, keputusan itu tetap terhormat meski dirinya menjadi oposisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau itu sudah saya jawab berkali-kali, biar bedakan antara sikap politik dengan penghormatan kepada pemenang. Saya menghormati pemenang tapi sikap politik saya, lebih baik kami di luar," kata Ganjar di Sleman Jogjakarta, Kamis (25/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/014576866/wujudkan-uggcp-jadi-destinasi-wisata-kelas-dunia-geopark-ciletuh-run-2024-bakal-digelar-mei">Wujudkan UGGCP jadi Destinasi Wisata Kelas Dunia, Geopark Ciletuh Run 2024 Bakal Digelar Mei</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski dirinya merupakan kader PDI Perjuangan, kata Ganjar, dirinya tak tahu keputusan partai berlambang kepala banteng moncong putih, terkait langkah dinamika politik ke depan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia berpendapat jika mendengar sikap dan keterangan Megawati Soekarnoputri bahwa PDIP dimungkinkan bakal menjadi oposisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum memutuskan, tetapi kalau saya lihat statement nya Bu Mega, saya rasanya iya, diluar pemerintahan," tegasnya.</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebelumnya resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Penetapan itu dilakukan dalam rapat pleno yang digelar secara terbuka di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari membacakan berita acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang dihadiri secara langsung oleh Prabowo dan Gibran. Adapun berita acara itu berdasarkan nomor 252/PL.01.9-BA/05/2024 tentang Penetapan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPU menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2024-2029 dalam Pemilu 2024, dengan perolehan sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen," ucap Hasyim membacakan berita acara di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (24/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Acara ini turut dihadiri pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD tak terlihat hadir dalam acara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam menghadiri acara penetapan ini, Prabowo-Gibran kompak mengenakan kemeja berwarna putih.&nbsp;Prabowo memastikan, dirinya akan bekerja keras untuk bangsa Indonesia. Ia pun mengajak para pimpinan partai politik bekerja sama membangun bangsa Indonesia ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selanjutnya kita akan mulai bekerja keras mempersiapkan diri, saya kira yang penting adalah sekarang kewajiban kita semua sebagai, apalagi unsur pimpinan politik, kewajibam kita adalah untuk bekerja sama. Rakyat berharap dan menuntut semua pimpinan politik untuk bekerja sama, bekerja untuk rakyat," pungkas Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Mantan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menghormati kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Hormati Kemenangan Prabowo-Gibran, Ganjar Tegaskan Akan jadi Oposisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/IMG-20240422-WA0008-2639155607.jpg" alt="Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD doa bersama sebelum menghadiri sidang MK di Jakarta, Senin (22/4)." width="100%">
<figcaption>Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD doa bersama sebelum menghadiri sidang MK di Jakarta, Senin (22/4).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD siap mendengarkan putusan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari ini (22/4).</p> <p>&rdquo;Kalau persiapan hari ini sudah siap, kan hari ini tinggal putusan dari majelis maka kita akan mendengarkan putusan,&rdquo; kata Ganjar di Jakarta seperti dilansir dari <em>Antara</em>, Senin (22/4).</p> <p>Dia menegaskan, bersama Mahfud MD akan menerima apa pun hasil keputusan yang dibacakan majelis hakim MK. &rdquo;Tentu apa pun hasilnya, kita akan menunggu di sana,&rdquo; ujar Ganjar.</p> <p>Sementara itu, Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berharap demokrasi bisa diselamatkan melalui putusan MK. &rdquo;Kita harus bermunajat memanjatkan doa kepada Tuhan, semoga kita bisa selamatkan demokrasi untuk Indonesia ya. Karena demokrasi ini penting buat bangsa, anak cucu kita. Karena tidak ada sistem yang lebih baik dari demokrasi, walaupun demokrasi bukan segalanya,&rdquo; ucap Todung.</p> <p>Terpisah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meyakini hakim Mahkamah Konstitusi (MK), berani memutuskan yang terbaik untuk sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.</p> <p>&rdquo;Kami yakin majelis hakim diberikan keberanian dan kekuatan untuk memutuskan, sehingga diberikan yang terbaik untuk Indonesia ke depan,&rdquo; kata Anies di Jakarta.</p> <p>Dia menyatakan, pasangan AMIN menitipkan kepada majelis hakim kepercayaan, untuk menentukan arah bangsa ke depan. Indonesia berada di sebuah persimpangan jalan, di mana praktik penyimpangan telah disaksikan bersama pada pilpres dan pemilu.</p> <p>&rdquo;Praktik penyimpangan yang masif, yang bila itu dibiarkan akan menjadi kebiasaan dan nanti pemilu pilpres, bukan mencerminkan aspirasi rakyat, tapi mencerminkan aspirasi pemegang kewenangan,&rdquo; jelas Anies.</p> <p>Pasangan AMIN didampingi THN AMIN menuju Gedung MK pada Pukul 08.00 WIB. Mereka berangkat dari Rumah Perubahan AMIN di Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat.</p> <p>Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengadakan sidang dengan agenda pembacaan putusan untuk perkara PHPU Pilpres 2024 pada Senin (22/4) pagi. Dilansir dari jadwal yang tertera pada laman resmi MK, sidang tersebut digelar pada pukul 09.00 WIB di ruang sidang lantai dua Gedung I MK RI, Jakarta.</p> <p class="class-paragraph">Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono pada Minggu (21/4) mengatakan, Hakim Konstitusi akan membacakan putusan untuk gugatan yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD serentak pada hari yang sama.</p> <p>&rdquo;Pembacaan putusan akan digelar dalam majelis yang sama,&rdquo; kata Fajar Laksono.</p> <p>Dia mengatakan, para pihak yang terlibat di dalam perkara itu akan mendapatkan kuota 14 kursi di dalam ruang sidang. Jumlah tersebut sudah termasuk kuota bagi <em>principal</em> yang akan hadir.</p> <p>Terkait kehadiran, Fajar menyebut bahwa sebagian besar para pihak sudah memberikan konfirmasi untuk hadir, termasuk Anies-Muhaimin yang akan hadir sebagai principal.</p> <p>MK dan kepolisian bekerja sama untuk melakukan penebalan keamanan, baik untuk massa maupun untuk hakim yang akan menyidangkan.</p> <p>&rdquo;Ada lapisan-lapisan pengamanan, mulai dari seputaran akses jalan menuju ke MK, kemudian di sekitar gedung MK, termasuk juga di ruang sidang,&rdquo; ujar Fajar Laksono.</p> <p>Dia berharap sidang pembacaan putusan berjalan lancar. Fajar Laksono juga mengimbau masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif.</p> <p>Gugatan yang diajukan oleh Anies-Muhaimin teregistrasi dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024, sementara gugatan Ganjar-Mahfud tergeristrasi dengan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024.<br /> <br /> Dalam permohonannya, pasangan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.</p> <p>Mereka juga memohon MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Kemudian, meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.</p>

Ganjar Prano-Mahfud MD siap mendengarkan putusan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024

Ganjar-Mahfud Siap Dengarkan Putusan PHPU, Anies-Muhaimin Yakin Hakim MK Berani Putuskan yang Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Sidang-MK-Sengketa-Pilplres-Dery-Ridwansah-3JPG-337381630.jpg" alt="Sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024, yang akan digelar pada Senin (22/4) besok. MK akan menggelar sidang sekitar pukul 09.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara MK Fajar Laksono menyatakan, kedua pasangan pemohon yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan hadir secara langsung ke dalam ruang persidangan. Hal ini setelah MK mendapat konfirmasi kehadiran dari kedua tim pasangan calon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalo dilihat dari konfirmasi tadi itu, yang dikirimkan oleh masing-masing pihak kepada kami, paslon 01 itu hadir dalam list kami. Kemudian paslon 03 nampaknya ada di dalam list kami," kata Fajar di Gedung MK, Jakarta, Minggu (21/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014562347/miliki-kekuatan-mental-luar-biasa-6-zodiak-ini-tangguh-dalam-menghadapi-segala-kesulitan-hidup">Miliki Kekuatan Mental Luar Biasa, 6 Zodiak Ini Tangguh dalam Menghadapi Segala Kesulitan Hidup</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Fajar mengaku belum mendapat konfirmasi kehadiran pasangan capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Prabowo-Gibran itu yang belum kami terima konfirmasinya," ucap Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fajar pun menjamin hasil rapat permusyawaratan hakim (RPH) terkait isi putusan sidang sengketa Pilpres 2024 tidak akan bocor. Ia menekankan, MK telah menerapkan serangkaian pengamanan dalam mengawal jalannya RPH konstitusi tersebut.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejauh ini kita sudah menerapkan mekanisme pengamanan dalam arti itu ya, dalam arti supaya ketertutupan kerahasiaan RPH itu betul-betul terjamin," ujar Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fajar mengutarakan, tidak boleh sembarangan orang hadir ke dalam RPH konstitusi. Bahkan, dirinya sendiri pun sampai saat ini tak mengetahui isi dari putusan sengketa hasil Pilpres 2024, yang akan secara resmi dibacakan pada Senin (22/4) besok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sudah siapkan mekanisme, tidak boleh sembarangan orang hadir ada disitu, bahkan naik ke lantai itu pun tidak diperkenankan, tidak ada HP, tidak ada alat komunikasi sejauh itu yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir apapun yang terjadi di ruang RPH itu dikonsumsi oleh orang luar sebelum pengucapan putusan," tegas Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fajar menyebut, delapan hakim konstitusi akan membacakan isi putusan dan petimbangan sidang secara bergiliran. Nantinya, mereka akan menjelaskan secara rinci terkait musyawarah hakim yang dijalankan secara voting atau tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya kita nanti bisa baca itu didalam putusannya, saya tidak tahu apa yang terjadi di ruang sidang, seperti apa pembahasan, pengambilan keputusannya, tapi yang pasti aturan mengenai itu sudah pernah saya sampaikan, bagaimana kalau delapan hakim konstitusi mengalami suara yang sama, bukan deadlock ya, saya memastikan tidak akan deadlock, pasti akan ada pengambilan keputusan. Tapi, apapun itu mekanismenya sesuai dengan ketentuan itu, kita baru tahu nanti ketika pembacaan putusan," pungkas Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa hasil Pilpres 2024 besok.

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Dikabarkan Hadir ke Sidang Putusan Sengketa Hasil Pilpres di MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Yusril-Ihza-Mahendra-Dery-Ridwansah-1JPG-1256512491.jpg" alt="Ketua tim pembela pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra saat sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua tim pembela pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra saat sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota tim hukum Ganjar-Mahfud, Maqdir Ismail mempersoalkan kepantasan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Prabowo Subianto, pada Pilpres 2024. Maqdir membandingkan antara Gibran dan Yusril Ihza Mahendra soal kapasitas keduanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, selain menjadi Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril juga merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang mendukung Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024. <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita bicara tentang kepantasan dan kepatutan, seperti saudara ahli pokoknya apakah Gibran lebih pantas dari Prof Yusril misalnya untuk jadi wakil presiden," kata Maqdir dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014515230/sandra-dewi-diperiksa-kejaksaan-terkait-dugaan-korupsi-pt-timah-tbk">Sandra Dewi Diperiksa Kejaksaan Terkait Dugaan Korupsi PT Timah Tbk</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, untuk mencalonkan Gibran menjadi cawapres harus mengubah syarat usia capres-cawapres dalam Undang-Undang Pemilu. Terlebih, dari segi pengalaman Yusril dinilai lebih mumpuni daripada Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Soal persyaratan terhadap Gibran harus melakukan perubahan terhadap undang-undang, Dari segi ketokohan itu (Gibran Rakabuming Raka) wali kota. Prof Yusril dia adalah Mantan Menteri Sekretaris Negara," cetus Maqdir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar pernyataan Maqdir, salah seorang dari kubu Prabowo-Gibran merasa keberatan dengan pendapat Maqdir. "Keberatan Yang Mulia, karena sudah menjadikan pendapat," celetuk pihak terkait kubu Prabowo-Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maqdir lantas menegaskan, dirinya hanya berbicara menempatkan tempat sesuai pada tempatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam kondisi seperti ini apakah saya bicara tentang pada tempatnya. Apakah undang-undang ini dengan menyampingkan orang-orang yang patut itu dianggap sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya," pungkas Maqdir.</div> </div> </div>

Tim hukum Ganjar-Mahfud mempersoalkan kepantasan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping capres Prabowo Subianto.

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Lebih Layak Yusril jadi Cawapres Daripada Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Ganjar-Pranowo-dan-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-2JPG-3705587222.jpg" alt="Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD selaku pihak pemohon menyapa wartawan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim hukum pasangan calon 03 Ganjar-Mahfud, Maqdir Ismail mengaku keberatan dengan salah satu ahli yang dihadirkan Tim Pembela Prabowo-Gibran ke dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.&nbsp;Sosok tersebut adalah Andi Muhammad Asrun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Maqdir, yang bersangkutan sempat menjadi bagian dari tim hukum Ganjar-Mahfud, saat menyusun persiapan sidang sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami mendengar salah satu ahli dihadirkan ini adalah Andi Muhammad Asrun. Saudara ahli ini begitu kita mulai mempersiapkan segala hal terkait dengan permohonan ke MK, beliau masih sebagai direktur sengketa Pilpres untuk paslon 03 (Ganjar-Mahfud). Kami khawatir kehadiran beliau sebagai ahli akan terjadi konflik kepentingan, sehingga saya secara pribadi keberatan dengan kehadiran Andi Muhammad Asrun,&rdquo; kata Maqdir di Gedung MK, Jakarta, Kamis (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014515032/imbas-kebakaran-gudang-armed-7-rumah-warga-belum-bisa-ditempati">Imbas Kebakaran Gudang Armed, 7 Rumah Warga Belum Bisa Ditempati</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar hal itu, Ketua MK Suhartoyo menegaskan, bagaimana status yang bersangkutan sekarang di pihak Ganjar-Mahfud. Sebab, Andi Muhammad Asrun sudah berstatus mantan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tapi sekarang Andi Muhammad Asrun sudah tidak lagi kan?,&rdquo; tanya Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Memang betul dia (sudah) mengundurkan diri, tapi persiapan awal untuk mempersiapkan ini (sidang sengketa Pilpres) beliau terlibat,&rdquo; jawab Maqdir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menjawab hal itu, Suhartoyo menyatakan keberatan pihak pemohon 2 atau dari Tim Ganjar-Mahfud akan dicatat oleh Mahkamah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nanti keberatan dicatat, nanti keterangan disampaikan itu yang kami nilai oleh Mahkamah tapi keberatan kami pertimbangkan,&rdquo; jawab Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Andi Muhammad Asrun, kubu Ganjar-Mahfud juga keberatan dengan kehadiran Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari. Menurutnya, Qodari pada saat Pilpres 2024 cenderung partisan dan kerap mengampanyekan jargon yang diduga untuk mendukung Prabowo-Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terhadap sodara Muhammad Qodari, kami percaya ahli harus bersiakap independen, tidak bias tapi kami melihat sodara Qodari itu terlibat dalam beberapa kegiatan gerakan satu putaran dan juga menyuarakan jabatan Jokowi 3 periode, ini mengganggu independensi,&rdquo; timpal Todung Mulya Lubis selaku ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud di tempat yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar hal itu, keberatan itu juga akan dicatat majelis hakim konstitusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Iya nanti kita pertimbangkan,&rdquo; pungkas Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, MK kembali menggelar sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024. Kali ini, giliran pihak terkait yakni kubu Prabowo-Gibran menghadirkan delapan ahli dan enam saksi ke dalam persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun ahli yang dihadirkan yakni,&nbsp;Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej;&nbsp;Guru Besar Ilmu Konstitusi Universitas Pakuan, Andi muhannad Asrun; pakar hukum, Abdul Khair Ramadhan; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Aminuddin Ilmar; pakar hukum tata negara, Margarito Kamis; Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Khalilul Khairi; pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Hasbi; dan Direktur Eksekutif Indo Baroemeter, Muhammad Qodari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan, enam saksi yang dihadirkan yakni Gani Muhammad (Pj Wali Kota Bekasi); Andi Bataralifu (Pj Bupati Waji); Dr. Ahmad Doli kuria Tanjung (Ketua Komisi II DPR); Dr. Suprianto; H. Abdul Wahid; Ace Hasan sadili (Ketua DPD Golkar Jawa Barat).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Maqdir Ismail mengaku keberatan dengan salah satu ahli yang dihadirkan Tim Pembela Prabowo-Gibran ke dalam sidang sengketa Pilpres.

Kubu Ganjar-Mahfud Keberatan, Mantan Timnya dan M. Qodari jadi Pembela Prabowo-Gibran di MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Ganjar-Pranowo-dan-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-3JPG-3115304296.jpg" alt="Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD  mengikuti sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD  mengikuti sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Menurut Todung, keterangan Kapolri dinilai penting, selain empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan dihadirkan ke ruang persidangan, pada Jumat (5/4) mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, empat menteri yang akan dihadirkan itu yakni&nbsp;Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sudah melayangkan surat ke MK ya bahwa di samping empat menteri yang akan dihadirkan plus DKPP, kami juga akan meminta kepada ketua majelis untuk menghadirkan Kapolri pada sidang berikutnya," kata Todung di Gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014508417/kejagung-sita-emas-1-kg-uang-rp-104-miliar-hingga-mobil-mewah-harvey-moeis-milik-suami-sandra-dewi-netizen-cerita-cinderella-telah-usai">Kejagung Sita Emas 1 Kg, Uang Rp 104 Miliar, hingga Mobil Mewah Harvey Moeis Milik Suami Sandra Dewi, Netizen: Cerita Cinderella Telah Usai</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alasan pihaknya ingin menghadirkan Kapolri ke dalam sidang sengketa hasil Pilpres, kata Todung, banyak hal-hal yang menyangkut aparat kepolisian selama tahapan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena nanti akan diperlihatkan bahwa cukup banyak hal-hal yang menyangkut kepolisian, pihak polisi yang melakukan intimidasi, kriminalisasi, yang terlibat dengan ketidaknetralan dalam kampanye. Kami ingin meminta Kapolri untuk memberikan penjelasan dan akuntabel dalam kebijakan-kebijakan dan perintah-perintah yang dia lakukan, karena tidak cukup hanya melihat soal bansos," tegas Todung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Todung, kehadiran empat menteri hanya akan mendalami soal dugaan penyalahgunaan penyaluran bantuan sosial (bansos). Ia menekankan, penting juga untuk melihat hal lain, dalam hal ini netralitas Polri selama gelaran Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau untuk Bu Sri Mulyani, Bu Risma, Airlangga Hartarto itu kan lebih banyak soal bansos. Tapi kita juga melihat aspek-aspek pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mencederai demokrasi dan integritas pemilihan umum," pungkas Todung.</div>

Kubu Ganjar-Mahfud meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam sidang sengketa Pilpres.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ganjar

Berita Terkini

Ganjar Ingatkan Prabowo Tak Terburu-buru Ubah Sistem Pikada: Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam