<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/02102022_cannabis_reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah survei terbaru menyebutkan lebih dari separo warga Singapura setuju dengan legalisasi ganja untuk penggunaan medis. Sebanyak 53 persen menjawab setuju jika ganja digunakan untuk keperluan medis.  Sebanyak seribu orang disurvei, dan 53 persen menjawab 'ya' untuk melegalkan ganja untuk tujuan medis. Lebih dari sepertiga, atau 35 persen, mengatakan 'tidak' untuk legalisasi apa pun, dan 12 persen sisanya memilih 'ya' untuk melegalkan penggunaannya untuk tujuan medis dan rekreasi.  Sejauh ini baru Thailand, negara di Asia Tenggara yang melegalkan pertumbuhan dan konsumsi ganja sejak Juni. Singapura baru melakukan sebatas survei.  Survei tersebut, yang dilakukan oleh The Sunday Times dan perusahaan riset konsumen Milieu Insight pada September, juga menunjukkan perbedaan pandangan antarkelompok umur. Hampir 3 dari 5, atau 59 persen, dari mereka yang berusia 16 hingga 34 tahun memilih 'ya' untuk melegalkan ganja hanya untuk tujuan medis. Sebanyak 50 persen untuk mereka yang berusia 45 hingga 54 tahun, dan 44 persen untuk mereka yang berusia 55 tahun ke atas.  Catatan Penggunaan Ganja Medis di Singapura  Penggunaan ganja untuk tujuan medis sangat jarang di Singapura. The Straits Times telah melaporkan bahwa sejak 2019, 2 orang yang menderita epilepsi yang resistan terhadap pengobatan diberikan izin untuk menggunakan obat turunan ganja  Pada konferensi Asosiasi Anti-Narkotika Singapura pada hari Kamis (29 September), Menteri Dalam Negeri dan Hukum K. Shanmugam mengatakan Singapura akan mendasarkan kebijakannya pada bukti dan sains. Hal itu memungkinkan akses terkontrol ke obat turunan ganja di mana pilihan lain telah habis.  "Jika seorang dokter memberi tahu saya, dan dokter mengatakan di Singapura, mereka perlu menggunakan ganja, kami mengizinkan. Jika dokter meresepkannya dalam kondisi tertentu untuk seorang pasien, kami akan menyetujui  Tapi itu harus menjadi pilihan dokter, bukan perusahaan farmasi yang menjual melalui toko," tegasnya.  Sebuah studi tahun 2015 oleh Institute of Mental Health menemukan bahwa ada beberapa bukti medis untuk mendukung penggunaan cannabinoid sintetis yang dimurnikan untuk pengobatan kondisi terbatas, seperti mual dan muntah akibat kemoterapi, nyeri kronis, dan kelenturan karena multiple sclerosis atau penyakit otak dan sumsum tulang belakang. Tetapi, penggunaan cannabinoids harus diukur terhadap potensi efek sampingnya.

Lebih dari Separo Warga Singapura Setuju Gunakan Ganja untuk Medis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ibu-minta-ganja-medis-buat-anaknya-ist.jpg" alt="Andien bersama Santi, ibu yang bawa poster" width="100%">
<figcaption>Andien bersama Santi, ibu yang bawa poster</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Meski ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), kans melegalkan ganja untuk kepentingan medis masih sangat terbuka. Terlebih, putusan MK bersamaan dengan proses revisi Undang-Undang Narkotika yang berjalan di DPR.  Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menyatakan, pihaknya akan mengawal norma ganja medis agar masuk dalam revisi UU Narkotika. ’’Perjuangan ini tidak hanya berakhir di MK,’’ ujar sosok yang juga menjadi pemohon di MK tersebut kemarin.  Erasmus meyakini, pengaturan ganja medis di UU Narkotika sangat bisa dilakukan. Sebab, syarat yang diajukan MK memungkinkan untuk dilakukan segera. Yakni, meneliti efektivitas ganja untuk medis yang akan diatur oleh pembuat UU.  Penelitian tersebut, lanjut dia, bisa berlangsung cepat. Sebab, dalam konteks dunia, hal itu sudah dilakukan sejak lama. Karena itu, jika penelitian dilakukan di Indonesia, pemerintah cukup melanjutkan dengan menyesuaikan karakteristik dalam konteks lokal. ’’Harusnya bisa lebih mudah dan cepat,’’ imbuhnya.  Anggota Komisi III Taufik Basari mengungkapkan, putusan MK akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat komisi III, khususnya terkait revisi UU Narkotika. ’’Akan kami bahas setelah masa reses selesai,’’ terangnya kepada Jawa Pos kemarin.  Menurut dia, putusan MK selaras dengan semangat para anggota komisi III dalam membahas ganja medis. Selama ini, anggota komisi hukum itu sangat antusias dan mendukung penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan.  Karena putusan MK menyebutkan bahwa pengaturan ganja medis menjadi kewenangan pembuat undang-undang, DPR akan membahasnya dalam perubahan UU Narkotika. ’’Kami sudah mengundang berbagai pihak untuk menyerap aspirasi dan masukan masyarakat,’’ ucapnya.  Tobas –sapaan Taufik Basari– mengatakan, MK juga meminta pemerintah melakukan kajian dan penelitian ganja medis. Maka, pihaknya pun mendorong pemerintah segera melakukan pengkajian dan penelitian. Tobas menyarankan pemerintah agar merujuk kajian internasional.

DPR Desak Pemerintah Percepat Kajian Ganja Medis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/JKT2_SIDANG-MK-PUTUSAN-UU-NARKOTIKA-_MIFTAHULHAYAT-08.jpg" alt="SIMAK PUTUSAN: Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman (kanan) menghadiri sidang putsan uji materi UU 35/2009 tentang Narkotika. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIMAK PUTUSAN: Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman (kanan) menghadiri sidang putsan uji materi UU 35/2009 tentang Narkotika. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Harapan para penderita cerebral palsy untuk mendapatkan akses ganja guna pengobatan harus tertunda. Sebab, dalam Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan kemarin (20/7), MK (Mahkamah Konstitusi) menolak permohonan legalisasi ganja medis.  Gugatan tersebut diajukan oleh tiga ibu dari anak penderita cerebral palsy. Yakni Dwi Pertiwi, Nafiah Murhayanti, dan Santi Warastuti. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim MK Daniel Yusmic menjelaskan, meski ganja medis sudah banyak digunakan di luar negeri, di Indonesia belum dilakukan kajian secara serius. Karena itu, ketentuan di luar negeri tidak bisa diikuti secara serta-merta. Sebab, setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda. "Baik jenis bahan narkotikanya, struktur, dan budaya hukum masyarakat dari negara yang bersangkutan, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan," ujarnya.  Apalagi, ganja yang termasuk narkotika kategori 1 memiliki ketergantungan tinggi pada pemakainya. Karena itu, kalaupun akan digunakan, harus ada persiapan dari berbagai unsur. Baik itu secara medis maupun pengendaliannya.  MK meminta pemerintah melakukan penelitian dan kajian atas hipotesis ganja sebagai obat atau sarana terapi. ’’Selanjutnya, hasil pengkajian dan penelitian secara ilmiah tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang,’’ kata hakim MK Suhartoyo.  Jika hasil kajian menyimpulkan ganja dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan, pembuat UU harus mengatur secara detail tentang antisipasi kemungkinan penyalahgunaannya. ’’Mengingat kultur dan struktur hukum di Indonesia masih memerlukan edukasi secara terus-menerus,’’ kata Suhartoyo.  Sementara itu, salah seorang pemohon, Dwi Pertiwi, mengaku kecewa dengan putusan MK. Sebab, dengan putusan itu, keinginannya agar anak-anak penderita cerebral palsy mendapat terapi ganja belum bisa dilakukan. Padahal, terapi ganja sangat krusial. Mengingat obat-obatan yang saat ini digunakan tidak cukup efektif. "Ketika Musa (nama anak) menggunakan ganja, membantu banget," ujarnya.  Meski kecewa, dia menilai putusan MK memberi sedikit angin segar. Sebab, MK meminta pemerintah segera melakukan kajian. Dwi berharap pemerintah bisa menindaklanjuti secepatnya.

Penderita Cerebral Palsy Terus Berharap Ada Legalisasi Ganja Medis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/MK-Tolak-Ganja-Medis.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bersama anggota Majelis Hakim MK menghadiri sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 dengan pemohon Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murha" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bersama anggota Majelis Hakim MK menghadiri sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 dengan pemohon Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah segera melakukan pengkajian dan penelitian ilmiah, mengenai pemanfaatan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan, yang hasilnya dapat digunakan untuk menentukan kebijakan, termasuk perubahan undang-undang.  Hal itu ditegaskan Mahkamah dalam pertimbangan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang diajukan sejumlah ibu dari penderita gangguan fungsi otak (cerebral palsy), serta lembaga swadaya masyarakat.  “Dibutuhkan kebijakan yang sangat komprehensif dan mendalam dengan melalui tahapan penting yang harus dimulai dengan penelitian dan pengkajian ilmiah,” kata Hakim Konstitusi Suhartoyo ketika membacakan pertimbangan putusan yang disiarkan secara daring di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Rabu (20/7) dikutip dari Antara.  Belum adanya pengkajian dan penelitian ilmiah terkait pemanfaatan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan atau terapi, kata Suhartoyo, membuat pemanfaatan narkotika golongan I secara imperatif hanya diperbolehkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, di mana pembatasan tersebut dilakukan karena narkotika golongan I berpotensi menimbulkan ketergantungan sangat tinggi.  Suhartoyo menjelaskan, di sisi lain Mahkamah melihat adanya kebutuhan yang sangat mendesak perihal kepastian dapat atau tidaknya narkotika golongan I dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau terapi.  "Mahkamah dapat memahami dan memiliki rasa empati pada penderita penyakit tertentu yang 'secara fenomenal' menurut para pemohon dapat disembuhkan dengan terapi yang menggunakan jenis narkotika golongan I,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo.  Suhartoyo mengatakan pengkajian dan penelitian pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun terapi, dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.  Pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan, sambung Suhartoyo, juga harus mengatur secara detail tentang antisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I.  Dalam putusannya, Mahkamah menolak permohonan uji materi Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika dengan nomor Perkara 106/PUU-XVIII/2020.  “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya”, kata Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan amar putusan.

MK: Dibutuhkan Kajian dan Penelitian Ganja untuk Kepentingan Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ibu-minta-ganja-medis-buat-anaknya-ist.jpg" alt="Andien bersama Santi, ibu yang bawa poster" width="100%">
<figcaption>Andien bersama Santi, ibu yang bawa poster</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review (JR) alias uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permohonan uji materi tersebut berkaitan dengan penggunaan ganja medis untuk kesehatan.  "Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan dalam siaran daring, Rabu (20/7).  Perkara ini diputus oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan anggota Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmikh, Foekh, Wahiduddin Adams, Arief Hidayay, Saldi Isra, dan Manahan Sitompul. Dalam pertimbangannya, MK menilai tidak berwenang mengadili materi yang dimohonkan, karena hal itu bagian dari kebijakan terbuka DPR dan pemerintah.  Sehingga perlu pengkajian secara mendalam apakah benar ganja memang bisa digunakan untuk medis.  "Hal itu bagian dari open legal policy," tegas Anwar.  Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam pertimbangannya menjelaskan, dalil permohonan para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 tidak beralasan menurut hukum.  Selain itu, Suhartyo mengingatkan penyalahgunaan Narkotika golongan I yang secara tidak sah diancam dengan sanksi ancaman pidana penjara sangat berat. Karena negara benar-benar ingin melindungi keselamatan bangsa dan negara dari penyalahgunaan narkoba khususnya Narkotika golongan I.  Gugatan tersebut sebagaimana tertuang dalam perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020 diajukan Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM).  Para pemohon dalam permohonannya meminta MK mengubah Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika agar memperbolehkan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan medis atau ganja untuk medis.  Mereka juga meminta MK untuk menyatakan Pasal 8 ayat (1) Inkonstitusional. Pasal itu berisi larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan kesehatan.

MK Tolak Uji Materi Legalisasi Ganja untuk Medis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Tanaman-Ganja-iStock.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Legalisasi ganja sebagai pengobatan atau ganja medis perlu diluruskan. Ahli menilai pemahaman tentang legalisasi ganja dapat memberi pemahaman yang keliru. Pasalnya tak seluruh tanaman ganja memiliki manfaat untuk kesehatan, hanya sebagian kandungannya saja.  Guru Besar Fakultas Ilmu Farmasi Universitas Gajah Mada Prof. dr. Zullies Ikawati, Apt, mengatakan banyak pemahaman yang kurang pas terkait dengan pengertian ganja medis. Seolah-olah asal itu ganja, jika dipakai dengan alasan terapi, maka dapat disebut sebagai ganja medis.  "Hal ini menimbulkan pemahaman yang keliru di masyarakat," katanya kepada wartawan, Jumat (18/7).  Lalu Apa Itu Ganja Medis?  Istilah ‘ganja medis’ adalah terjemahan dari bahasa Inggris 'medical cannabis'. Dan itu digunakan dalam banyak literatur ilmiah.  Satu definisi dari salah satu sumber resmi yang mudah dipahami adalah Medicinal cannabis is a medicine that comes from the cannabis sativa plant. (misalnya dari https://www.healthdirect.gov.au/medicinal-cannabis).  "Yang berarti adalah obat yang berasal dari ganja. Karena itu adalah obat, maka tentu harus memenuhi sifat sebagai obat yaitu senyawanya terstandar, terukur dosisnya dan digunakan sesuai indikasi dengan cara yang tepat," katanya.  Tak semua tanaman ganja bermanfaat untuk medis. Jadi hanya sebagian kandungannya saja.  "Yang perlu diluruskan tentang ganja medis ini juga adalah bukan keseluruhan tanaman ganjanya, tetapi komponen aktif tertentu saja yang memiliki aktivitas farmakologi/terapi," tegasnya.  Apa saja kandungan dan manfaat ganja?  Komponen utama pada ganja (Cannabis) adalah golongan cannabinoids. Cannabinoids sendiri terdiri dari berbagai komponen, dimana yang utama adalah tetrahydrocannabinol (THC) yang bersifat psikoaktif, dan cannabidiol (CBD) yang memiliki aktivitas farmakologi, tetapi tidak bersifat psikoaktif.  Yang menyebabkan efek-efek terhadap mental termasuk menyebabkan memabukkan dan ketergantungan adalah THC-nya, sedangkan CBD memiliki efek farmakologi sebagai anti kejang. CBD bahkan sudah dikembangkan menjadi obat, dan sudah mendapat persetujuan oleh FDA, misalnya dengan nama Epidiolex, yang mengandung 100 mg/mL CBD dalam sirup. Obat ini diindikasikan untuk terapi tambahan pada kejang yang dijumpai pada penyakit Lennox-Gastaut syndrome (LGS) atau Dravet syndrome (DS), yang sudah tidak berespon terhadap obat lain.  Pada kasus yang viral untuk penyakit Cerebral Palsy, kata dia, maka gejala kejang itulah yang akan dicoba diatasi dengan ganja. Tetapi tentu saja yang dibutuhkan adalah CBD-nya, bukan keseluruhan dari tanaman ganja, karena kalau dalam bentuk tanaman, dia masih bercampur dengan THC yang bisa menyebabkan banyak efek samping pada mental dan memabukkan.  Kandungan dalam ganja medis bisa jadi alternatif namun bukan pilihan pertama karena ada aspek lain yang harus dipertimbangkan. Namun jika sudah jadi senyawa murni, seperti CBD, terukur dosisinya dan diawasi pengobatannya oleh dokter yang kompeten.  “Urgensi ganja medis pada dunia medis sebenarnya tidak besar, lebih kepada memberikan alternatif obat, terutama jika obat-obat yang sudah ada tidak memberikan efek yang diinginkan," jelasnya.  Rentan Disalahgunakan  Meski demikian, kata dia, untuk menyatakan bahwa obat lain tidak efektif tentu saja ada prosedurnya, dengan melakukan pemeriksaan yang akurat dan penggunaan obat yang adekuat. Posisi ganja medis ini sebenarnya justru merupakan alternatif dari obat lain, jika memang tidak memberikan respon yang baik.  Ganja medis baru bisa digunakan jika obat lain sudah tidak mempan, itupun dengan catatan bahwa ganja medis yang digunakan berupa obat yang sudah teruji klinis, sehingga dosis dan cara penggunaannya jelas,” terang Prof Zullies.  Obat yang berasal dari ganja seperti Epidiolex ini bisa menjadi legal ketika didaftarkan ke badan otoritas obat seperti BPOM, dan disetujui untuk dapat digunakan sebagai terapi. Menurut Prof Zullies, semestinya bukan melegalisasi tanaman ganjanya, karena potensi penyalahgunaannya akan besar.  "Siapa yang akan mengontrol takarannya, cara penggunaannya, dan lain-lain walaupun alasannya adalah untuk terapi? Dikhawatirkan akan banyak ‘penumpang gelap’ yang akan menumpang pada legalisasi ganja," tegasnya.

Ahli: Sebagian Kandungan Ganja Bisa Untuk Medis, Bukan Seluruhnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Tanaman-Ganja-iStock.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik penggunaan ganja untuk medis terjadi di sejumlah negara. Berdasarkan penelitian, meski ganja medis disebut dapat meringankan sejumlah penyakit, tetapi ternyata ganja juga memiliki dampak terhadap kesehatan manusia.  Dalam penelitian yang telah dipublikasikan di BMJ dan dilansir <a href="https://www.diabetes.co.uk/news/2022/jul/using-marijuana-increases-risk-of-hospital-admission-evidence-reveals/">Diabetes.co.uk</a>, sebanyak 22 persen pengguna ganja lebih mungkin dirawat di rumah sakit, daripada orang yang tidak menggunakan zat itu. Para ilmuwan dari University of Toronto telah menemukan bahwa individu yang menggunakan ganja sebagian besar dirawat di rumah sakit dengan cedera fisik atau komplikasi pernapasan.  Selama penelitian, tim akademisi memeriksa data medis lebih dari 35 ribu orang berusia antara 12 dan 65 tahun. Setiap peserta juga melaporkan sendiri apakah mereka menggunakan ganja untuk rekreasi di waktu luang atau tidak.  Para peneliti menemukan bahwa mereka yang melaporkan sendiri penggunaan ganja, 22 persen lebih mungkin membutuhkan perawatan darurat dibandingkan dengan mereka yang tidak melaporkan penggunaan ganja. Penelitian sebelumnya yang dilakukan pada 2012, mendeteksi bahwa orang muda yang menggunakan ganja lebih dari 40 kali per bulan lebih mungkin mengalami komplikasi dibandingkan dengan mereka yang menggunakannya lebih sedikit atau tidak sama sekali.  Selain itu, penelitian sebelumnya telah melaporkan bahwa siswa yang menggunakan ganja, lebih cenderung melukai diri sendiri dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakannya. Menurut jajak pendapat baru-baru ini, 50 persen orang dewasa Amerika Serikat telah menggunakan ganja. Dan, 1 dari 10 mengaku mereka sering menggunakan ganja.  Sebanyak 17 negara bagian di AS telah melegalkan ganja untuk penggunaan rekreasi. Dan, di Asia, terbaru adalah Thailand yang sudah melegalkan ganja dengan syarat dan aturan tertentu.

Penelitian Ungkap 22 Persen Pengguna Ganja Lebih Rentan Dirawat di RS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/reuters_cannabis_thai-1.jpg" alt="Ilustrasi tanaman ganja. Chalinee Thirasupa/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tanaman ganja. Chalinee Thirasupa/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) memberi masukan soal wacana melegalkan ganja untuk kepentingan medis. Kepala Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN) Brigjen Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan, keuntungan ganja untuk tujuan medis sejatinya tidak besar. Tidak sebesar saat ganja disalahgunakan.  "Mau tidak mau, manusia akan bicara untung dan rugi," ujar Sulistyo. Setelah aturan ganja medis, bisa jadi memang ada target rahasia lain yang ingin dicapai. Dia lantas mencontohkan Thailand yang melegalkan ganja medis. Dalam penerapannya, ternyata tanaman ganja dibagi-bagikan.  "Hasilnya, pengguna ganja di Thailand meningkat," tuturnya. Di sana, legalisasi ganja medis justru melenceng dari tujuan awal. Kepentingan medis terpinggirkan hanya untuk peredaran ganja yang jauh lebih menguntungkan. ’’Masyarakat terancam rusak karena ganja,’’ imbuhnya.  Mantan Kepala BNN Komjen (pur) Anang Iskandar mengatakan, sebenarnya The Commission on Narcotics and Drugs (CND) PBB itu pernah mengadakan sidang untuk membahas rencana menurunkan status ganja dari narkotika paling berbahaya menjadi narkotika yang bisa digunakan untuk medis. "Sebanyak 25 anggota CND tidak setuju, 27 anggota setuju, dan 1 anggota abstain. Melelahkan," terangnya.  Dengan begitu, bukan berarti ganja dilegalkan, melainkan bisa digunakan atau ditanam untuk kepentingan medis. "Masalahnya, seakan-akan banyak negara yang melegalkan, padahal tidak. Salah itu," tegasnya.  Di Belanda, lanjut dia, pemerintah setempat hanya memperbolehkan ganja digunakan di coffee shop. Tujuannya agar pengguna tidak memakai ganja dari pasar gelap. "Di luar coffee shop dihukum rehabilitasi," ucapnya.  Lalu, di Thailand dan Amerika Serikat, ganja seakan-akan dilegalkan. Padahal, dua negara itu hanya memperbolehkan ganja untuk tujuan medis. Mengobati AIDS, kanker, dan penyakit serius lainnya. "Tapi, peredaran ganja untuk diisap tetap dilarang," katanya.  Dia menambahkan, kalau memang membutuhkan obat berbahan ganja, kehadiran perusahaan farmasi sangat dibutuhkan. "Industri farmasi yang seharusnya bisa, bukan perorangan," jelasnya.

Ganja Medis Rawan Disalahgunakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hadiah-tahun-baru-rakyat-thailand-legalisasi-ganja-buat-medis_m_.jpg" alt="arlemen Thailand telah menyetujui penggunaan ganja untuk medis. Anggota parlemen menyebutnya sebagai hadiah tahun baru untuk rakyat Thailand" width="100%">
<figcaption>arlemen Thailand telah menyetujui penggunaan ganja untuk medis. Anggota parlemen menyebutnya sebagai hadiah tahun baru untuk rakyat Thailand</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr. M. Adib Khumaidi, SpOT mengatakan penggunaan ganja medis saat ini masih memerlukan pengkajian yang mendalam guna memastikan keamanan dan keselamatan pasien. "Kita harus benar-benar mengkaji ini karena setiap apa pun yang diberikan kepada kita, apalagi yang sifatnya medicine, pasti akan ada namanya efek samping dan itu tetap harus jadi perhatian kita," kata Adib usai pembukaan Konferensi Asosiasi Dokter Medis Sedunia di Jakarta, Senin (4/7). Adib melanjutkan, obat baru harus berbasis pada bukti klinis. Menurut dia, perlu dikaji apakah obat tersebut dapat dijadikan sebagai obat utama, obat pendukung yang diberikan bersamaan dengan obat lain, atau obat alternatif jika pengobatan sebelumnya tidak berhasil. "Ini yang harus kita pahami karena dalam penatalaksanaan sebuah disease atau penyakit itu ada yang namanya golden standard, mana yang harus kita obati dan mana pengobatannya. Semuanya melewati proses berbasis bukti," jelas Adib. "Jadi kita harus benar-benar mengevaluasi dalam bentuk riset, karena kepentingan kita saat ini adalah keselamatan pasien," tegasnya. Adapun proses riset tersebut, kata Adib, meliputi berbagai tahapan termasuk pengumpulan jurnal-jurnal ilmiah yang sudah ada untuk dijadikan referensi, analisis data, hingga tahap uji klinis. Adib kemudian mengatakan bahwa IDI siap berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk berkolaborasi membuat satu kajian ilmiah mengenai ganja medis. "Bersama Kementerian Kesehatan, kami siap untuk berkolaborasi, untuk benar-benar membuat satu kajian based on research mengenai ini. Tapi yang paling penting, tentunya pengobatan-pengobatan yang sudah menjadi golden standard pun harus kita lakukan," ujar Adib. "Saya kira nanti kita juga bisa libatkan para pakar, seperti pakar farmakologi untuk melakukan pengkajian ini. Kemudian lembaga-lembaga riset, semuanya, saya kira akan dilibatkan," tutur dia. (*)

IDI: Penggunaan Ganja Medis masih Perlu Kajian Mendalam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/thailand-mulai-legalkan-ganja_c_269968.jpg" alt="Pemerintah Thailand mengizinkan perdagangan mariyuana untuk keperluan medis dan penelitian" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Thailand mengizinkan perdagangan mariyuana untuk keperluan medis dan penelitian</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wacana penggunaan ganja untuk kepentingan medis memiliki banyak catatan yang harus diselesaikan. Salah satunya yakni potensi penyalahgunaan oleh masyarakat maupun para tenaga medis.  Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar mengatakan, harus ada revisi undang-undang terlebih dahulu jika ganja hendak dipakai medis. Dalam revisi tersebut harus ada sanksi lebih berat bagi tenaga medis yang bermain nakal.  ”Penyalahgunaan oleh dokter dan tenaga medis yang diberi wewenang memproduksi resep dokter dan merekomendasikan, dengan hukuman yang berat, jika diperlukan sanksi pencabutan izin praktik,” kata Fickar kepada JawaPos.com, Sabtu (2/7).  Oleh karena itu, Fickar sepakat jika pemakaian ganja untuk medis harus diawasi ketat. Bisa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atau kementerian.  ”Bisa (disupervisi) BNN, atau instansi struktural kementrian kesehatan,” jelas Fickar.  Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, secara syariat Islam ganja memang dilarang. Namun,  bisa masuk dalam pengecualian apabila untuk pengobatan.  Pernyataan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu merespons terkait viralnya seorang ibu yang meminta pertolongan agar anaknya diberi ganja medis. ”Ganja dilarang. Dalam arti (ganja dapat) membuat masalah, dalam Alquran dilarang,” kata Ma’ruf Amin di kantor MUI, Jakarta, Selasa (27/6).  Oleh karena itu, Ma’ruf Amin meminta agar MUI segera membuat fatwa terkait penggunaan ganja medis. Harus ada kriteria khusus penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.  ”Masalah kesehatan saya kira pengecualian dalam membuat fatwa baru pembolehannya, artinya ada kriteria. Nah, ini saya minta MUI segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani DPR, jangan sampai nanti ada berlebihan,” tegas Ma’ruf.  ”Sehingga menimbulkan kemudaratan ada berbagai klasifikasi varietasnya, supaya MUI membuat fatwa yang berkaitan dengan varietas-varietas dari pada ganja itu,” sambungnya.

Soal Ganja Medis, Pakar Minta Ada Sanksi Tegas Nakes Nakal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ganja medis

Berita Terkini