<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/20240705_114322-3656718130.jpg" alt="Mantan Kepala Badan Nasional (BNPB) Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito resmi dilantik sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPP PDI Perjuangan di Sekolah Partai, DPP PDIP. (Ridwan/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Badan Nasional (BNPB) Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito resmi dilantik sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPP PDI Perjuangan di Sekolah Partai, DPP PDIP. (Ridwan/JawaPos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Mantan Kepala Badan Nasional (BNPB) Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito resmi dilantik sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPP PDI Perjuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelantikan itu dipimpin langsunt Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Sekolah Partai, DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014831446/malam-satu-suro-identik-mistis-hingga-dilarang-keluar-rumah-berikut-pandangan-islam">Malam Satu Suro Identik Mistis hingga Dilarang Keluar Rumah, Berikut Pandangan Islam</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganip Warsito menggantikan posisi Max Roland Boseke yang sebelumnya menjabat Kepala Baguna PDIP. Namun, Max Roland Boseke terjerat kasus dugaan korupsi&nbsp;pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle (RCV) di Basarnas pada 2012-2018. Kasus ini bergulir di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Ganip Warsito, Megawati juga turut melantik Andi Widjajanto sebagai Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai, Bonnie Triyatna sebagai Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP dan Hendra Gunawan sebagai Kepala Badan Saksi Pusat Nasional DPP PDIP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014831476/berat-badannya-hanya-37-kg-disebut-netizen-terlalu-kurus-prilly-latuconsina-beri-penjelasan">Berat Badannya Hanya 37 kg, Disebut Netizen Terlalu Kurus, Prilly Latuconsina Beri Penjelasan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati memimpin sumpah jabatan terhadap keempat orang itu. Pengangkatan mereka dilakukan setelah Megawati memimpin pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 diperpanjang hingga 2025.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa saya setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai daripada kepentingan pribadi," kata Megawati diikuti oleh para pengurus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014831426/4-tanda-anda-akan-segera-menemukan-cinta-sejati-menurut-psikologi-salah-satunya-merasa-lebih-percaya-diri">4 Tanda Anda Akan Segera Menemukan Cinta Sejati Menurut Psikologi, Salah Satunya Merasa Lebih Percaya Diri</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa saya akan memegang rahasia partai yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan asas kekeluargaan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan partai, negara, dan bangsa," pungkas Megawati.</div> </div> </div>

Ganip Warsito resmi dilantik sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPP PDI Perjuangan.

Gantikan Max Roland yang Terjerat Kasus Korupsi, Ganip Warsito jadi Kepala Baguna PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Komarudin-Watubun-Hendra-Eka.jpg" alt="Anggota Fraksi PDIP DPR dari dapil Papua Komarudin Watubun. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota Fraksi PDIP DPR dari dapil Papua Komarudin Watubun. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hampir setiap parpol memiliki satuan tugas (satgas) yang menjadi bagian dari organ partai. Menjelang Pemilu 2024 satgas itu dijadikan salah satu mesin partai untuk konsolidasi.  Di PDIP terdapat Satgas Cakra Buana. Kini, sebanyak 12 ribu personel Satgas Cakra Buana dari seluruh Indonesia dikumpulkan di Bumi Perkemahan Pramuka, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (4/1). Mereka disiapkan menjadi tentara partai untuk mengawal suara PDIP nantinya pada Pemilu 2024.  "Salah satu unsur penting dalam partai adalah satgasnya. Mereka akan turun langsung untuk mengamankan suara partai,” kata Komandan Satgas Nasional Cakra Buana DPP PDIP <a href="https://www.jawapos.com/tag/komarudin-watubun/">Komarudin Watubun</a> di Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (4/1).  Komarudin menuturkan, Satgas PDIP lahir di zaman orde baru. Kini satgas itu mulai diorganisir dan dilembagakan dan menjadi organ di PDIP.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-04-at-22.32.58-750x563.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PELATIHAN: Komarudin Watubun (tengah) bersama Ganip Warsito dan politikus PDI Prasetyo Edi Marsudi meninjau pelatihan Satgas Cakra Buana PDIP di Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (4/1). (ISTIMEWA)  Tugas utama dari Satgas Cakra Buana adalah mengawal kesuksesan Pemilu 2024 dan suara PDIP. Mulai dari kotak suara hingga pada proses penghitungan.  Wakil Komandan Satgas Nasional Cakra Buana DPP PDIP <a href="https://www.jawapos.com/tag/ganip-warsito/">Ganip Warsito</a> menambahkan, sebelum diterjunkan pada saat Pemilu nanti, jajaran Satgas Cakra Buana dibekali ilmu kedisiplinan. Untuk mendisiplinkan anggota satgas, mereka harus terus dilatih secara rutin, contohnya dengan baris berbaris, penghormatan, dan kemampuan fisik.  “Baris berbaris itu tidak mudah? Karena butuh keikhlasan, butuh kedisiplinan, untuk meluruskan, dan untuk melangkah sama-sama,” katanya.

Menyiapkan Tentara Partai, Mengawal Suara Parpol saat Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Kepala-BNPB-Baru.jpg" alt="kepala BNPB" width="100%">
<figcaption>kepala BNPB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayor Jenderal TNI Suharyanto menggantikan Ganip Warsito yang pensiun pada November 2021 ini.  Pelantikan Suharyanto ini berdasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 140B tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BNPB dengan rahmad tuhan yang mengangkat Mayjen Suharyanto sebagai Kepala BNPB.  "Tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala BNPB dengan rahmad Tuhan yang mengangkat Mayjen Suharyanto sebagai Kapala BNPB," ujar Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11).  Setelah itu, Presiden Jokowi memandu pengucapkan sumpah dan jabatan kepada Suharyanto untuk bisa menjabat sebagai Kepala BNPB.  "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD 1945 serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negar," ujar Surharyanto seraya mengikuti Presiden Jokowi.  Suharyanto juga berjanji akan bersungung-sungguh terhadap jabatan yang telah diberikan Presiden Jokowi ini sebagai Kepala BNPB.  "Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," katanya.  Dalam pelantikan yang menerapkan protokol kesehatan ini dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mantan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan sejumlah menteri dan penjabat di Kabinet Kerja. Termasuk Hadi Tjahjanto. Hadir pula Ketua DPR Puan Maharani dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Mayjen Suharyanto Gantikan Ganip Warsito Jadi Kepala BNPB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/penanganan-covid-19.jpg" alt="REKAM DATA KESEHATAN: Warga yang ingin mauk mal di Singapura wajib memindai token TraceTogether. Peranti itu memudahkan pelacakan kasus Covid-19. (ROSLAN RAHMAN/AFP)" width="100%">
<figcaption>REKAM DATA KESEHATAN: Warga yang ingin mauk mal di Singapura wajib memindai token TraceTogether. Peranti itu memudahkan pelacakan kasus Covid-19. (ROSLAN RAHMAN/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Indonesia menempati ranking terbaik penanganan pandemi di antara negara-negara ASEAN. Dari hasil laporan Nikkei’s Covid-19 Recovery Index sampai September 2021, Indonesia menempati peringkat ke-54 dari 121 negara yang diteliti.  Peringkat Indonesia tersebut meningkat setelah sebelumnya, pada laporan Juli 2021, berada di peringkat ke-92. Peringkat tersebut sekaligus menjadikan Indonesia menempati ranking tertinggi di antara negara-negara ASEAN.  Indonesia mendapat skor 54,5. Skor tersebut sejajar dengan Korea Selatan, Meksiko, dan Jordania. Negara lain di ASEAN yang mengalami peningkatan adalah Malaysia, dari peringkat ke-115 naik ke peringkat ke-102.  Sementara itu, tiga negara ASEAN lainnya, yakni Filipina, Laos, dan Vietnam, menempati empat terbawah dalam daftar tersebut. ”Beberapa negara ASEAN naik peringkat karena jumlah kasus yang menurun dan progres vaksinasi yang pesat. Indonesia naik dari peringkat ke-54 dari 92 dan Malaysia naik ke 102 dari 115,” tulis laporan Nikkei’s Covid-19 Recovery Index dilansir Nikkei Asia kemarin (10/10).  Indeks yang dibuat oleh Nikkei Asia menilai negara dan wilayah dalam manajemen infeksi, peluncuran vaksin, dan mobilitas sosial. Peringkat Tiongkok sendiri merosot dari posisi pertama menjadi kesembilan dalam edisi terbaru Nikkei’s Covid-19 Recovery Index. Tiongkok berada di posisi teratas sejak indeks kali pertama diterbitkan pada Juli, berkat jumlah kasus rendah dan tingkat vaksinasi tinggi.  Namun, skor mobilitas Tiongkok relatif rendah karena negara tersebut mempertahankan kontrol perbatasan yang ketat dan pembatasan mobilitas. Aturan itu mengunci kota dan daerah pedesaan setiap kali ada kasus yang dikonfirmasi, membatasi jumlah penerbangan dari luar negeri, dan memberlakukan periode karantina yang panjang hingga tiga atau empat minggu kepada para pendatang.  Bicara mengenai peningkatan mobilitas di Indonesia, pelaku usaha pusat perbelanjaan mengonfirmasi bahwa pelonggaran mobilitas yang diterapkan pemerintah memang secara perlahan terlihat dampaknya. ”Sejak diberi pelonggaran, peningkatan kunjungan di pusat belanja terus naik secara bertahap, meski cenderung lambat,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Alphonsuz Wijaya.  Menurut Aplhonsuz, saat pembatasan ketat, tingkat kunjungan maksimal hanya berada di level 10 persen. Namun, saat ini tingkat kunjungan rata-rata nasional sudah berada di angka 30 persen. ”Peningkatannya memang sangat lambat karena kami di sini melihat pemerintah cukup berhati-hati dalam memberlakukan pelonggaran,” bebernya.  Meski demikian, masih ada kekhawatiran terjadi lonjakan kasus. Bahkan, tidak menutup kemungkinan gelombang ketiga Covid-19 muncul pada akhir 2021. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito.  Dia mengingatkan agar seluruh komponen satgas di daerah mewaspadai potensi gelombang ketiga. ’’Ancaman gelombang ketiga yang diprediksi oleh para ahli akan terjadi pada Desember,” sebut Ganip.  Akhir tahun atau Desember bertepatan dengan dua momen besar. Yakni, Natal dan pergantian tahun. Menurut Ganip, pada periode tersebut, ada potensi memicu keinginan masyarakat untuk beraktivitas di luar ruangan. Di samping itu, akhir tahun masih masuk dalam periode pergantian cuaca. Hal tersebut bisa memengaruhi daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit.

Penanganan Pandemi RI Terbaik Se-ASEAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/tsunami-covid.jpg" alt="KARTU DIGITAL: Petugas memeriksa kartu vaksinasi milik pedagang di Pasar Sunter Agung, Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KARTU DIGITAL: Petugas memeriksa kartu vaksinasi milik pedagang di Pasar Sunter Agung, Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peta sebaran Covid-19 mulai berubah. Lonjakan kasus di Pulau Jawa kini makin kecil. Namun, kondisi sebaliknya terjadi di luar Jawa. Karena itu, Satgas Penanganan Covid-19 memberikan perhatian khusus pada sebaran kasus di luar Jawa.  Pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, gelombang tsunami Covid-19 sudah meninggalkan Pulau Jawa. ’’Sekarang giliran menyerang luar Pulau Jawa,’’ katanya. Dia menambahkan, bakal ada perbedaan kondisi gelombang tsunami Covid-19 antara di Jawa dan di luar Jawa.  Di Jawa, pertambahan kasus positif menunjukkan kenaikan yang tajam. Begitu pula penurunannya. Hal berbeda tampak di luar Jawa. Peningkatan kasus Covid-19 tidak sedrastis di Jawa. Puncak kurvanya akan mendatar alias tidak lancip. Artinya, puncak gelombang tsunami Covid-19 di luar Jawa berlangsung lebih lama dibandingkan dengan di Jawa. Turunnya pun butuh waktu. ’’Ini terjadi karena kepadatan penduduk di Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan di luar Jawa,’’ terangnya.  Lantas, ketika saat ini gelombang tsunami Covid-19 sudah keluar dari Jawa, apakah kelak kembali lagi? Yunis mengatakan tidak. Sebab, kekebalan masyarakat di Jawa, khususnya di Jakarta, sudah sangat tinggi. Kondisi itu disebabkan cukup banyak masyarakat yang sebelumnya terinfeksi Covid-19 kemudian sembuh. Selain itu, tingkat vaksinasi Covid-19 semakin tinggi.  Yunis juga mengomentari soal tingginya angka kematian Covid-19 saat ini. Menurut dia, kondisi itu merupakan bawaan dari gelombang tsunami Covid-19 yang terjadi pada awal Juli lalu. Seperti diketahui, pada waktu itu RS penuh. Hanya menangani pasien gejala berat dan sedang. Pasien bergejala ringan sampai sedang dianjurkan isolasi di rumah saja.  Dia juga berharap pemerintah serius mengawal standar penanganan Covid-19. Khususnya soal testing dan tracing. Jangan sampai ada kabupaten atau kota yang rendah tingkat testing dan tracing-nya agar tidak masuk dalam kategori level 4. Menurut dia, ketersediaan anggaran harus disiapkan sebagai konsekuensi peningkatan testing dan tracing tersebut.  Sementara itu, Ketua Satgas Nasional Penanggulangan Covid-19 Ganip Warsito memimpin rapat koordinasi kepala daerah untuk persiapan penanganan pandemi di luar Jawa-Bali. Rapat tersebut digelar di aula Kantor Wali Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (4/8).  Menurut Ganip, pembenahan harus dimulai dari hulu hingga hilir. Hulu yang dimaksud ialah penanganan terhadap pasien yang terkonfirmasi positif. Berdasar hasil positif tersebut, dapat digolongkan pasien yang termasuk OTG, bergejala ringan, sedang, hingga berat. Dari penggolongan tersebut, dapat diambil tindakan sesuai dengan treatment masing-masing. ’’Karena dari pengalaman penanganan di Jawa dan Bali, fatality kerap terjadi karena pemburukan. Pasien dibawa ke rumah sakit ketika sudah kritis. Kenapa, mungkin saat isoman tidak ada monitoring,” kata Ganip.  Menurut dia, penting untuk terlebih dahulu disepakati, mana yang boleh isoman, mana yang boleh isolasi terpusat, dan mana yang harus dirujuk ke rumah sakit. Isoman hanya diperbolehkan untuk pasien yang termasuk dalam golongan OTG dan bergejala ringan, usia di bawah 45 tahun, dan kondisi rumah serta lingkungan mendukung. Selain itu, pasien isoman di rumah harus mendapat pengawasan dari puskesmas.  Sementara itu, pasien dengan gejala ringan, usia lebih dari 45 tahun, dan memiliki komorbid bisa menjalani isolasi secara terpusat dengan mendapatkan monitoring dari para tenaga kesehatan. Terakhir, pasien dengan gejala menengah dan berat dapat dirujuk ke rumah sakit untuk menunjang penanganan lebih lanjut. ”Menurut saya, ini yang harus dibenahi dan disepakati semua pihak,” tegas Ganip.  Dia menambahkan, adanya pembenahan dari sisi hulu dapat meringankan beban di sisi hilir. Jumlah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit untuk pasien Covid-19 bisa terkontrol dengan baik dan tidak terjadi overload. Tentu pembenahan itu harus dijalankan secara disiplin dan terus-menerus secara multipihak demi mempercepat penanggulangan pandemi di tanah air.  Vaksin Diusulkan Jadi Syarat BLT  Penanganan pandemi tak bisa dilepaskan dari dinamika ekonomi. Ekonom senior Chatib Basri menjelaskan, sebelum PPKM, yakni pada April–Juni lalu, mobilitas masyarakat terus bergerak, ekonomi pun bergeliat dan membaik. Namun, imbasnya, terjadi lonjakan kasus Covid-19 dan ekonomi kembali terdampak.  ’’Persoalannya, kita selalu ada di dalam dilema. Mobilitas yang dibuka terlalu jauh memiliki risiko infected kasus yang naik. Sehingga pandeminya itu kemudian muncul lagi seperti sekarang. Kemudian harus diketatkan lagi,’’ ujarnya kemarin (5/8).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/06/08/2021/usia-produktif-meninggal-akibat-covid-19-pentingnya-deteksi-dini/">Usia Produktif Meninggal Akibat Covid-19, Pentingnya Deteksi Dini</a>  Menghadapi dinamika tersebut, mantan Menkeu itu menyebut, penerapan prokes ketat menjadi kunci. ’’Saya mesti terus terang, disiplin kita tidak sebaik Singapura atau Vietnam. Tapi kalau disiplin berkurang, opsi kedua adalah vaksin yang dipercepat,’’ tambah Chatib.  Dia mengusulkan agar vaksinasi menjadi syarat penerima bantuan langsung tunai (BLT). Upaya itu diprediksi bisa optimal untuk menarik minat masyarakat mengikuti vaksinasi. Dengan begitu, misi pemerintah terkait pembentukan herd immunity secara nasional bisa lebih cepat terwujud.  ”Saya ingin usul, kita kan punya bantuan sosial yang namanya BLT. Kenapa tidak sebagian dari BLT itu kita manfaatkan untuk conditional cash transfer atau bisa disebut cash for vaccine. Dengan begitu, proses akan lebih cepat,” tuturnya.

Tsunami Covid-19 Beralih ke Luar Jawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Ganip-Warsito-Humas-BNPB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Ganip Warsito menyampaikan, Pemerintah akan merevisi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis (PPKM) Mikro. Hal ini setelah rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi, meningkatnya tren kasus positif Covid-19 secara nasional.  "Pembatasan aktivitas sosial, melakukan pembubaran kerumunan dengan tegas, meniadakan kegiatan sosial kemasyarakatan, ini juga harus ditegakkan dengan baik. Nanti akan diadakan perubahan-perubahan terhadap Imendagri 14 Tahun 2021, yang sampai dengan hari ini masih kita pedomani," kata Ganip dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional secara virtual, Senin (28/6). "Pembatasan-pembatasan ini juga dilakukan untuk bisa mengendalikan supaya Covid ini tidak semakin menyebar,” sambungnya.  Ganip menjelaskan, revisi PPKM Mikro itu salah satunya seperti penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada zona merah dan oranye sebesar 75 persen. Sedangka 25 persen lainnya diizinkan bekerja dari kantor atau work from office (WFO).  “WFH, WFO ini untuk akan diberlakukan 75 persen dan 25 persen untuk daerah yang merah dan oranye,” ujar Ganip.  Selain itu, tempat keramaian maupun sektor ekonomi lainnya seperti mal tetap diizinkan buka, tetapi waktu beroperasinya dibatasi hanya sampai pukul 17.00 WIB. Sedangkan tempat makan atau restoran, hanya diizinkan pesan antar dan dibatasi sampai pukul 20.00 WIB.  "Untuk sektor-sektor ekonomi seperti mal, ini aja dioperasionalkan sampai dengan jam 17.00, kemudian restoran hanya diizinkan untuk take away ini dibatasi sampai pukul 20.00, ini beberapa pembatasan yang akan diterapkan sebagai revisi dari Imendagri yang sudah di pedomani sampai dengan hari ini,” ungkap Ganip.  Ganip mengimbau masyarakat untuk tetap patuh disiplin protokol kesehatan. Menurutnya, aturan lainnya dalam penanganan Covid-19 bisa menyesuaikan kondisi masing-masing daerah. "Sekali lagi untuk bisa melakukan pencegahan dan pembinaan ini, perlu ketegasan di dalam melakukan aturan, konsistensi dalam melakukan aturan ini di samping koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antar pihak,” ucap Ganip. (*)  &nbsp;  &nbsp;

Revisi PPKM Mikro, Resto Hanya Take Away dan Operasional Mal Dibatasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/masih_diselidiki.jpg" alt="BERI CATATAN: Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito saat sidak di IGD RSUD dr Loekmono Hadi, Kudusu, kemarin (3/6). (AKHMAD NAZARUDDIN LATHIF/ANTARA)" width="100%">
<figcaption>BERI CATATAN: Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito saat sidak di IGD RSUD dr Loekmono Hadi, Kudusu, kemarin (3/6). (AKHMAD NAZARUDDIN LATHIF/ANTARA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kudus "menyala” merah. Tapi, satgas Covid-19 menyebutkan ada tujuh kabupaten/kota lain di Jawa Tengah yang juga mengalami lonjakan kasus secara signifikan.  Tujuh daerah itu adalah Brebes, Tegal, Sragen, Banyumas, Karanganyar, Cilacap, dan Wonogiri. Pemprov Jateng pun berkesimpulan bahwa beberapa kabupaten/kota di Jateng tidak memiliki persiapan yang memadai dalam mengantisipasi lonjakan kasus akibat aktivitas masyarakat selama periode libur Idul Fitri pada Mei lalu.  Di Kudus, seperti dilaporkan Jawa Pos Radar Kudus, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito memberikan catatan untuk melakukan sterilisasi ruang IGD (instalasi gawat darurat). Dia tak memperbolehkan orang keluar masuk secara bebas.  ”Meski belum dinyatakan positif Covid, pasien (yang dirawat di IGD) bisa menimbulkan reaktif,’’ kata Ganip yang juga ketua satgas Covid-19 saat mengunjungi RSUD dr Loekmono Hadi, Kudus, kemarin (3/6).  Dia menekankan, penerapan SOP di ruang isolasi dan karantina pasien Covid-19 harus benar-benar dijaga. ”Jangan ada orang yang menjenguk dan keluar masuk secara bebas,” tegasnya.  Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memprediksi kenaikan kasus itu. ”Setiap ada libur panjang, pasti diikuti peningkatan kasus. Ini sebenarnya terprediksi,” jelas Ganjar kemarin.  Menurut catatan satgas, Jawa Tengah mengulangi tren kenaikan kasus pasca-Idul Fitri 2020. Saat itu Jateng mengalami kenaikan kasus hingga menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR) mencapai angka 90 persen.  Menurut Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito, separo kasus nasional memang terjadi di Pulau Jawa. Sebab, Jawa adalah pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia. Dua kota terbesar, Jakarta dan Surabaya, juga berada di Jawa. ’’Selain itu, Jateng merupakan daerah dengan tujuan mudik terbanyak. Diikuti Jawa Barat dan Jawa Timur,” jelas Wiku.  Meskipun tren kenaikan kasus sudah pernah terjadi pada 2020, Ganjar mengatakan bahwa tidak semua pemerintah kabupaten/kota memiliki persiapan yang baik. Meski, mereka sudah melakukan koordinasi dan konsultasi rutin terkait potensi kenaikan. Akibatnya, terjadi kenaikan kasus seperti di Kabupaten Kudus.  Terpisah, epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, kasus Covid-19 di Jawa Tengah, khususnya Kudus, meledak diawali dari contact tracing yang rendah. ’’Dari sebelumnya 20–30 orang yang di-tracing menjadi sepuluh sampai enam orang saja. Itu pun hanya keluarga,’’ katanya kemarin.  Akibat rendahnya contact tracing tersebut, orang-orang yang positif Covid-19 sulit dideteksi. Baik itu yang bergejala maupun yang tidak bergejala. Sampai akhirnya, orang-orang yang positif, tetapi tidak terdeteksi dan terpantau, itu menulari orang lain.  Menurut Tri Yunis, meledaknya pasien Covid-19 di Jawa Tengah menunjukkan bahwa kasus Covid-19 di sana sejatinya jauh lebih banyak daripada yang terdata. Dia memperkirakan pasien Covid-19 yang bergejala itu hanya 20 persen dari total jumlah positif Covid-19.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/25/05/2021/doni-monardo-resmi-serahkan-jabatan-kepala-bnpb-kepada-ganip-warsito/">Doni Monardo Resmi Serahkan Jabatan Kepala BNPB kepada Ganip Warsito</a>  Banyaknya orang yang positif Covid-19, tetapi tidak terpantau itu, bertepatan dengan menurunnya disiplin menerapkan protokol kesehatan. Banyak orang yang berkumpul bahkan tanpa mengenakan masker. Momen seperti Tarawih, salat Id, mudik, silaturahmi saat Lebaran, dan libur Lebaran membuat penularan semakin parah.  Sementara itu, Pemkab Kudus kembali melakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Salah satunya dengan melarang resepsi pernikahan sementara waktu.  Sebelumnya, Bupati Kudus Hartopo masih membolehkan acara hajatan dengan catatan menerapkan prokes ketat. Namun, melihat kasus persebaran Covid-19, Hartopo menerapkan kebijakan lain. Salah satunya, melarang hajatan.  "Meski zona oranye, merah, kuning, atau hijau, warga tidak boleh menggelar hajatan,” terangnya.

Satgas Covid Masih Diselidiki Kasus Jateng Apakah Terkait Varian Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Ganip-Warsito.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Letjen TNI Doni Monardo resmi menyerahkan jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Letjen TNI Ganip Warsito. Serah terima jabatan dilaksanakan di Aula Sutopo Purwo, Graha BNPB, Selasa (25/5).  Serah terima jabatan tersebut dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Letjen TNI Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB. "Selamat datang di komunitas oranye. Selamat bertugas di lingkungan BNPB," ujar Sekretaris BNPB Lilik Kurniawan dalam sambutannya di upacara serah terima jabatan tersebut.  Lilik mengatakan saat ini program kerja di BNPB sudah memasuki Triwulan II dan berjalan dengan baik. Hal itu berkat kepemimpinan Doni selama menjabat sebagai Kepala BNPB.  Lilik juga menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Doni Monardo atas pengabdiannya selama memimpin BNPB.  "Atas nama BNPB, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Doni Monardo yang telah memberikan sumbangsih dan pengabdiannya bagi kemajuan penanggulangan bencana di Indonesia," ucap Lilik.  Menurut Lilik, karya dan upaya Doni yang sudah ditanamkan dalam penanggulamgan bencana telah dirasakan oleh masyarakat secara luas. Dalam upacara serah terima jabatan tersebut juga, Doni Monardo menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar BNPB yang telah membantunya saat mengemban tugas sebagai Kepala BNPB selama 2 tahun 4 bulan.  "BNPB ini ibarat Kopassus, dalam kondisi darurat nyaris tidak pernah istirahat. Bapak akan menghadapi masyarakat sipil, yang berjiwa militan, dan rasanya sulit sekali menemukan ASN yang punya dedikasi yang luar biasa" jelas Doni dalam sambutannya.  Doni mengatakan, butuh kekuatan stamina dan keteguhan hati yang besar untuk dapat bertugas menanggulangi bencana di Tanah air. Terlebih lagi, Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara yang memiliki ancaman bencana tertinggi di Dunia.  Namun, penanganan bencana tersebut dapat berjalan dengan baik berkat kerja keras dan kolaborasi unsur Pentahelix berbasis komunitas (pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media).  "Hal ini mungkin tidak dimiliki oleh negara lain. Kolaborasi Pentahelixlah yang menjadi kekuatan BNPB," beber Doni.  Sementara itu, Letjen TNI Ganip Warsito, menyampaikan rasa terkejutnya saat ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Doni Monardo sebagai Kepala BNPB. Sebab, menjadi bagian dari BNPB adalah tugas kemanusiaan yang bukan hanya memerlukan kekuatan fisik.  "Hati dan pikiran harus dicurahkan karena tugas kita adalah membantu masyarakat yang terdampak bencana," ucap Ganip.  Ganip mengatakan, menjadi Kepala BNPB adalah tugas pertamanya yang diemban di luar Mabes TNI. Ganip juga menyebut bahwa sudah tiga kali terjadi serah terima jabatan dari Doni Monardo kepada dirinya selama berkarir di dunia militer hingga saat ini. Menurutnya, tugas menggantikan Doni tidaklah mudah.  Dia meminta kepada seluruh pihak di BNPB maupun yang terkait untuk bisa terus bekerja sama dalam membangun penanggulangan bencana di Indonesia.  "Oleh karenanya Saya mohon bantuan, yang selama ini telah diberikan kepada Bapak Doni, bisa juga diberikan kepada Saya. Tidak ada artinya kehadiran Saya ini tanpa kerja sama seluruh personil BNPB maupun di Satgas Covid," ungkap Ganip. (*)   &nbsp;

Doni Monardo Resmi Serahkan Jabatan Kepala BNPB kepada Ganip Warsito

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Ganip-Warsito.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito sebagai Kepala Badan Nasional Penggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Doni Monardo yang memasuki masa pensiun pada Juni 2021.  Pelantikan Ganip Warsito tersebut dilakukan di Istana Negara dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.  Pengangkatan Ganip berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 79/P/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penggulangan Bencana.  Ganip pun melakukan sumpah jabatan sebagai Kepala BNPB. Pembacaan sumpah dipandu oleh Presiden Jokowi.  "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Ganip di Istana Negara, Selasa (25/5).  Ganip pun berjanji bakal melaksanakan tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.  "Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," katanya.  Sebagai informasi, Ganip Warsito akan menggantikan posisi Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala BNPB yang memasuki masa pensiun. Saat ini, Ganip Warsito merupakan Kepala Staf Umum TNI. Dia menjabat sejak 26 Januari 2021 setelah selesai mengemban tugas sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III.  Karier lulusan Akmil 1986 ini terbilang moncer. Setelah mengikuti Kursus Dasar Kecabangan Infanteri (Sussarcabif) hingga Sus Dan Brigif, dia menduduki posisi Komandan Kodim (Dandim) 1605/Belu sejak 2003 hingga 2005.  Empat tahun kemudian, dia menjabat sebagai Danbrigif 7/Rimba Raya, kemudian Dirbinsen Pussenif, Danrindam Jaya, Danrem 091/Aji Surya Natakesuma, Dankorsis Seskoad, Pamen Denmabesad (Dik Lemhanas) hingga Danpuslatpur Kodiklat TNI AD pada 2013 hingga 2014.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/25/05/2021/doni-monardo-pensiun-jokowi-lantik-letjen-ganip-jadi-kepala-bnpb/">Doni Monardo Pensiun, Jokowi Lantik Letjen Ganip jadi Kepala BNPB</a>  Setelah melepas jabatan Danpuslatpur Kodiklat TNI AD, Ganip Warsito mendapat tugas sebagai Dirlat Kodiklat TNI AD hingga 2015. Di tahun yang sama, dia mengemban tugas baru sebagai Pangdivif 2/Kostrad, kemudian Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI pada 2016.  Sementara pada 2016 hingga 2018, Ganip Warsito ditunjuk menjadi Pangdam XIII/Merdeka. Setelah masa jabatan selesai, dia diangkat menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI dan Asops Panglima TNI hingga 2019.

Sah! Ganip Warsito Resmi jadi Kepala BNPB Gantikan Doni Monardo

Ganip Warsito

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ganip Warsito

Berita Terkini