<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="py-4"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/03/WhatsApp-Image-2024-08-02-at-045637-982506821.jpg" alt="Pelaksanaan Ganefo I di Jakarta. (X/NeoHistoria_ID)" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan Ganefo I di Jakarta. (X/NeoHistoria_ID)</figcaption>
</figure> </div> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rh:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> JawaPos.com&nbsp;- Nama ajang Ganefo kembali mencuat menyusul keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) mengecam Indonesia akibat menolak atlet Israel dalam ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. Banyak warganet mengusulkan agar ajang tersebut dihadirkan lagi. Indonesia memang baru saja dapat kecaman dari IOC. Penyebabnya adalah pemerintah Indonesia menolak visa seluruh atlet, pelatih, dan ofisial Israel untuk berpartisipasi dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. Upaya Indonesia itu membuat IOC bereaksi keras. Dalam keterangan resminya, IOC meminta kepada seluruh federasi internasional untuk tak menggelar ajang dunia di Indonesia. Hal itu berlaku hingga Indonesia dapat menjamin kebebasan atlet dari berbagai dunia, termasuk Israel. Bagi Indonesia, kejadian seperti ini tidak lah asing. Pada era 1960-an, situasi ini pernah terjadi. Bahkan, lebih besar lagi karena berujung Indonesia kena hukuman dari IOC akibat menolak kehadiran atlet Israel dan Taiwan dalam Asian Games IV yang diselenggarakan di Jakarta pada 1962 karena alasan politik. Saat itu, di mata Indonesia, mengundang atlet Israel sama saja mengakui penjajah Palestina. Sementara Taiwan tak dianggap sebagai negara karena dinilai bagian dari Republik Rakyat China (RRC). Keputusan Indonesia itu berujung tak menyenangkan. Pada Februari 1963, IOC menganggap Indonesia telah mencampuradukkan politik dengan olahraga dan memutuskan mencabut keanggotaan sekaligus menunda partisipasi Indonesia di ajang Olimpiade. Induk olahraga internasional itu kemudian menyatakan akan mencabut penangguhan tersebut jika Indonesia berjanji untuk tidak mengulanginya. Menteri Olahraga RI kala itu, Maladi, mengecam keputusan IOC karena jauh dari semangat Olimpiade yang sebenarnya. Maladi menganggap IOC menerapkan standar ganda. Sebab, pada Olimpiade 1948 di Inggris, tuan rumah tidak mengundang Jepang dan Jerman karena dendam Perang Dunia II. Selain itu, Amerika Serikat pun pernah menolak atlet Jerman Timur bertanding di negaranya. Tapi, IOC kala itu tidak memberikan sanksi apa pun, berbeda dengan perlakuan terhadap Indonesia. Kabar ancaman itu pun terdengar hingga telinga Presiden Soekarno. Orang nomor satu di RI kemudian memerintahkan Indonesia keluar dari IOC dan mendirikan Olimpiade tandingan. Namanya adalah Games of the New Emerging Forces (Ganefo). Pesta olahraga ini diikuti oleh negara-negara Nefo, negara-negara yang baru merdeka melawan imperialisme. Ganefo pun hanya diikuti oleh negara-negara Nefo di kawasan Asia-Afrika. Pemerintah Indonesia dalam surat pengunduran diri dari IOC menuliskan bahwa badan olimpiade tersebut telah melanggar Olympic Charter dan hukuman terhadap Indonesia tidak sah secara hukum. Pemerintah turut menuding IOC sudah mengorbankan kepentingan besar demi manuver politik segelintir pihak. Ganefo pertama pun resmi digelar pada 10-22 November 1963 dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Sebanyak 10 negara dari Asia, Afrika, hingga Eropa berpartisipasi dalam ajang tersebut. Kesuksesan Ganefo kala itu menghebohkan dunia olahraga internasional. Ajang itu dianggap oleh Soekarno bukan hanya kompetisi olahraga, melainkan pernyataan sikap politik bangsa-bangsa tertindas terhadap imperialisme internasional. Setelah edisi I sukses digelar di Jakarta, Ganefo II direncanakan diadakan di Kairo, Mesir, pada 1967. Namun, karena situasi politik yang tidak kondusif di negara kawasan Afrika tersebut, pesta olahraga itu dipindah ke Phnom Penh, Kamboja. Namun, Ganefo II tidak sesukses edisi pertama. Banyak kendala yang menghampiri, baik dari segi organisasi maupun partisipasi negara-negara peserta, yang saat itu hanya diikuti 17 negara. Sementara edisi ketiga coba direncanakan digelar di Beijing, Tiongkok, tiga tahun berikutnya. Namun, pemerintah Tiongkok menolak menyelenggarakan dan memberikannya kepada pemerintah Korea Utara. Tapi, Ganefo III yang direncanakan untuk diselenggarakan di Pyongyang pun tidak pernah terwujud. Peta olahraga tandingan Olimpiade itu pun bubar dan tak pernah ada lagi. Meski begitu, kehadiran Ganefo jadi bukti bahwa kekuatan Indonesia kala itu tak bisa diremehkan. Hal itulah yang membuat saat ini ada warganet yang menginginkan Indonesia bergerak seperti dulu. Apalagi, situasi sekarang yang dilakukan oleh IOC mirip dengan yang dulu. Yakni standar gandanya berupa mengecam Indonesia karena telah menolak visa atlet Israel. Di sisi lain, IOC sudah menghukum Rusia dan Belarusia karena perang dengan Ukraina. Kedua negara itu tak boleh berpartisipasi dalam ajang internasional. Atlet Rusia dan Belarusia sampai saat ini bisa beraksi di ajang internasional, tapi tidak menggunakan bendera dan lambang negaranya sendiri. </div> </div> </div> </div>

Ganefo kembali dibahas setelah Indonesia dikecam IOC karena menolak atlet Israel, mengingat sejarah serupa di 1960-an.

Mengingat Kembali Ganefo, Olimpiade Tandingan Bentukan Presiden Soekarno! Simbol Perlawanan Terhadap IOC dan Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/03/WhatsApp-Image-2024-08-02-at-045637-982506821.jpg" alt="Pelaksanaan Ganefo I di Jakarta. (X/NeoHistoria_ID)" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan Ganefo I di Jakarta. (X/NeoHistoria_ID)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pada era 1960-an, dunia olahraga internasional dihebohkan oleh munculnya event besar yang digagas Presiden Indonesia Ir. Soekarno. Event tersebut dikenal dengan nama Games of the New Emerging Forces (Ganefo). Ganefo merupakan upaya Soekarno untuk menandingi Olimpiade, yang pada saat itu dianggapnya lebih condong ke blok Barat dan tidak adil terhadap negara-negara berkembang. Melalui Ganefo, Soekarno ingin memberikan platform bagi negara-negara berkembang untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuan mereka di kancah olahraga internasional. Awal Digelarnya Ganefo Sejarah Ganefo dimulai ketika Indonesia dikeluarkan dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) pada 1963. Keputusan itu diambil karena Indonesia menolak mengizinkan atlet dari Taiwan dan Israel berpartisipasi dalam Asian Games IV yang diselenggarakan di Jakarta pada 1962. Dalam pandangan Soekarno, keputusan IOC sangat tidak adil dan menunjukkan bias terhadap negara-negara berkembang. Oleh karena itu, Bung Karno memutuskan untuk membuat event tandingan yang dapat menjadi wadah bagi negara-negara baru dan berkembang untuk berkompetisi secara adil dan merdeka. Ganefo pertama kali diselenggarakan di Jakarta pada 10 hingga 22 November 1963. Event itu diikuti 51 negara dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Ganefo I di Jakarta sukses besar dan berhasil menarik perhatian dunia internasional. Menurut Ewa T. Parker event itu tidak hanya menonjolkan olahraga, tetapi juga sarat dengan pesan politik anti imperialisme dan anti kolonialisme. Sementara Russell Field dalam bukunya The Olympic Movement&rsquo;s Response to the Challenge of Emerging Nationalism in Sport: An Historical Reconsideration of GANEFO, mencatat bahwa event tersebut diadakan dengan semangat yang sangat berbeda dibandingkan Olimpiade. Jika Olimpiade lebih menekankan pada kompetisi olahraga murni, Ganefo diwarnai semangat nasionalisme dan solidaritas antara negara-negara berkembang. Event itu menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi Barat dalam dunia olahraga internasional. Pada Ganefo pertama, berbagai cabang olahraga dipertandingkan. Atletik, renang, sepak bola, bola voli, tinju, dan angkat besi. Selain itu, ada pula beberapa cabang olahraga tradisional dari negara-negara peserta, yang menambah kekhasan event tersebut. Antusiasme peserta dan penonton sangat tinggi, menciptakan atmosfer yang meriah dan penuh semangat persaudaraan. Mendapat Banyak Tantangan Setelah sukses di gelaran pertama, Ganefo selanjutnya menghadapi berbagai tantangan. Banyak negara Barat dan blok Barat menolak berpartisipasi. Mereka tidak mengakui event itu. IOC pun mengancam akan memberikan sanksi kepada negara-negara yang ikut serta dalam Ganefo. Meskipun demikian, semangat solidaritas antar negara berkembang membuat Ganefo tetap berjalan dan sukses. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/014924310/kawoong-innovation-serahkan-cenderamata-qr-art-tanda-jasa-letjen-purn-ida-bagus-sudjana">Kawoong Innovation Serahkan Cenderamata QR Art Tanda Jasa Letjen Purn Ida Bagus Sudjana</a> Ganefo kedua direncanakan untuk diselenggarakan di Kairo, Mesir, pada 1967. Namun, karena situasi politik yang tidak kondusif di Mesir, event itu akhirnya dipindahkan ke Phnom Penh, Kamboja. Sayang, Ganefo II tidak seberhasil event pertama dan menghadapi banyak kendala, baik dari segi organisasi maupun partisipasi negara-negara peserta, yang saat itu hanya diikuti 17 negara. Pada tahun yang sama, kekuasaan Presiden Soekarno sudah semakin goyah akibat Gerakan 30 September yang berujung pada pembantaian besar-besaran anggota dan simpatisan PKI, sayapnya, dan orang-orang yang pro Soekarno yang dituduh sebagai simpatisan PKI. Ganefo ketiga direncanakan untuk diselenggarakan di Beijing, Tiongkok, pada 1970. Namun pemerintah Tiongkok menolak menyelenggarakan event dan memberikannya kepada pemerintah Korea Utara. Ganefo ketiga yang direncanakan untuk diselenggarakan di Pyongyang pun tidak pernah terwujud dan Ganefo pun bubar. Meskipun Ganefo hanya diadakan dua kali, event itu meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah olahraga internasional. Ganefo menunjukkan bahwa negara-negara berkembang bisa bersatu dan mengadakan event besar tanpa bergantung pada negara-negara Barat. Selain itu, Ganefo juga menegaskan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam dunia olahraga. Hingga kini, Ganefo dikenang sebagai salah satu upaya besar Soekarno dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi semua bangsa di dunia. Bagi Indonesia, Ganefo juga menjadi bukti nyata dari visi dan keberanian seorang pemimpin besar dalam menghadapi tantangan global.

Ganefo memiliki dampak besar dalam dunia olahraga dan politik internasional. Event besar digagas Presiden Indonesia Soekarno melawan barat

Mengenal Ganefo, Simbol Perlawanan Pada Olimpiade yang Dibuat Soekarno

Ganefo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ganefo

Berita Terkini

Mengingat Kembali Ganefo, Olimpiade Tandingan Bentukan Presiden Soekarno! Simbol Perlawanan Terhadap IOC dan Israel

Mengenal Ganefo, Simbol Perlawanan Pada Olimpiade yang Dibuat Soekarno

Download Aplikasi JawaPos.com