<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/WhatsApp-Image-2025-11-17-at-065931-2437636262.jpeg" alt="Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, mengumumkan di COP30 bahwa Indonesia akan memimpin pengoperasian International Tropical Peatland Center (ITPC). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, mengumumkan di COP30 bahwa Indonesia akan memimpin pengoperasian International Tropical Peatland Center (ITPC). (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Indonesia kembali menegaskan kepemimpinannya di panggung iklim global. Kali ini, fokusnya adalah pada gambut&nbsp;atau tanah basah yang sering didengar, yang ternyata menyimpan rahasia besar bagi masa depan bumi. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, mengumumkan di COP30 bahwa Indonesia akan memimpin pengoperasian International Tropical Peatland Center (ITPC). Bayangkan gambut sebagai "gudang karbon raksasa" di bawah tanah. Gambut tropis di Indonesia menyimpan miliaran ton karbon. Jika gambut ini kering dan terbakar, karbon itu akan lepas ke udara dan mempercepat pemanasan global. Diketahui, ITPC adalah "Pusat Komando" yang didirikan Indonesia bersama negara-negara lain untuk menjaga gudang karbon ini. "ITPC bukan sekadar pusat penelitian &mdash; ini adalah jembatan nyata antara ilmu, pendanaan, dan komunitas untuk melindungi miliaran ton karbon yang tersimpan dalam gambut tropis," jelas Menteri Hanif. ITPC ini bukan sekadar ide. Indonesia sudah membuktikan keseriusannya lewat restorasi besar-besaran hingga akhir 2024. Indonesia sudah memulihkan lebih dari 4,15 juta hektar lahan gambut. Itu setara dengan lebih dari 5 kali luas Jakarta! "Kita sudah memasang ribuan alat pengukur air dan sekat kanal untuk menjaga gambut tetap basah dan tidak mudah terbakar," ucapnya. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan. Yaitu melalui&nbsp;program seperti Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) dijalankan. Artinya, masyarakat lokal dilatih dan diberdayakan agar bisa menjaga gambut sambil meningkatkan penghasilan mereka. ITPC akan berfungsi sebagai penghubung penting untuk ilmu pengetahuan. Seperti mengumpulkan data dan riset terbaik dari seluruh dunia untuk membuat kebijakan yang tepat. Lalu, pendanaan&nbsp;lewat membuka akses ke dana internasional dan pasar karbon agar ada uang untuk membiayai restorasi. Kemudian, memastikan masyarakat lokal, yang paling tahu tentang gambut, mendapatkan pelatihan dan dukungan. &nbsp; Indonesia Ajak Dunia Bergerak Cepat Untuk mempercepat kerja ITPC, Indonesia mengusulkan langkah-langkah konkret, termasuk mengajak negara-negara pendiri lain untuk mengirimkan staf ahli dan meluncurkan program pilot restorasi bersama. Menteri Hanif menegaskan bahwa ITPC adalah contoh nyata kerja sama antarnegara berkembang (South-South cooperation). Tujuannya jelas,&nbsp;mencegah kebakaran, menjaga fungsi air di gambut, dan memastikan gambut tropis tetap menjadi benteng pertahanan utama dunia melawan emisi. Intinya, Indonesia memimpin dunia untuk mengubah gambut yang rentan menjadi aset yang melindungi bumi dan menyejahterakan masyarakat lokal.

Menteri Hanif Faisol Nurofiq, mengumumkan di COP30 bahwa Indonesia akan memimpin pengoperasian International Tropical Peatland Center (ITPC)

Jelaskan Peran Gambut buat Bumi, Menteri Hanif Faisol Pastikan ITPC Jadi Komando untuk Hentikan Kebakaran dan Emisi Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/ALX09032JPG-3081067138.jpg" alt="Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) berkolaborasi dengan IdeaFest mengadakan acara bertajuk Sustainable Plates: Where Local Food Meets Tech, Finance, and Emissions. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) berkolaborasi dengan IdeaFest mengadakan acara bertajuk Sustainable Plates: Where Local Food Meets Tech, Finance, and Emissions. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) berkolaborasi dengan IdeaFest mengadakan acara bertajuk Sustainable Plates: Where Local Food Meets Tech, Finance, and Emissions. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian IdeaFest 2024. Panel diskusi ini menghadirkan para pemimpin dan pakar. Para narasumber akan membahas bagaimana Indonesia dengan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah dapat menjadi kunci dalam membangun sistem pangan berkelanjutan. Insan Syafaat dari PISAgro menyebutkan ada empat indikator utama ketahanan pangan. Yakni availability (ketersediaan pangan), affordability (keterjangkauan), kualitas gizi pangan, dan yang terakhir adalah sustainability (keberlanjutan). &rdquo;Hal tersebut menentukan apakah pangan masih ada di masa depan,&rdquo; tutur Insan Syafaat. Saat ini, skala lahan yang dimiliki petani yang relatif kecil memengaruhi kapasitas produksi. Rama Manusama dari Katalys Partner menyatakan, saat ini berlomba dengan deforestasi dan degradasi lahan yang terus terjadi. Butuh teknologi pertanian yang mutakhir dan sumber daya manusia yang andal. &rdquo;Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan metode ramah iklim. Untuk itu, perlu ada kolaborasi agar tercipta dukungan pendanaan dan insentif pasar inovatif sebagai motivasi,&rdquo; ujar Rama. Sejalan dengan Rama, Vivi dari Equatora Capitals juga menyampaikan pertumbuhan minat investor di sektor pertanian sayangnya tidak secepat sektor teknologi lain. Untuk itu pendekatan blended finance antara sektor dan swasta membantu mengurangi risiko investor dan membuka akses pembiayaan lebih luas. &rdquo;Terutama untuk sektor basis lahan seperti pengembangan hilirisasi komoditas,&rdquo; papat Vivi. Tak hanya teknologi dan pendanaan, infrastruktur dan akses masih menjadi polemik distribusi hasil pertanian petani Indonesia Timur. Sementara bagi petani Indonesia Barat atau wilayah Sumatera, enggan merintis usaha pertanian baru sebagai alternatif.&nbsp; Saniy dari Pratisara Bumi Foundation menyebutkan, petani lokal sebetulnya sangat memahami metode, jenis tanaman, dan teknologi yang diwariskan turun temurun. Tetapi beberapa jenis teknologi modern malah menimbulkan dampak negatif seperti traktor yang mengurangi kemampuan tanah menyerap. Sementara Adilla dari Agrilabs menyatakan, pihaknya menerapkan pendekatan teknologi iklim dengan algoritma khusus yang dapat mengoptimalkan parameter-parameter produksi dari pupuk hingga potensi panen. Sehingga para petani skala kecil dapat memanfaatkan lahan terbatas dengan perlindungan memadai. Menurut Kementerian Pertanian, sektor pertanian Indonesia berkontribusi sekitar 7-10 persen dari total emisi gas rumah kaca nasional yang mempercepat perubahan iklim dan memengaruhi produksi pangan. Emisi dari suplai makanan berasal dari proses di hulu seperti alih fungsi lahan, pertanian dan peternakan serta hilir seperti proses pengolahan, transport, retail dan pengemasan. Tak hanya sesi panel, acara ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan di sektor food &amp; beverage (F&amp;B), pertanian, teknologi, dan lingkungan, untuk mengimplementasikan solusi inovatif yang dapat membantu mengurangi jejak karbon dalam sistem pangan nasional. Koalisi Ekonomi Membumi juga menggaet pelaku F&amp;B Jakarta menyajikan ragam menu makanan bergizi lokal berbasis komoditas lahan gambut yang dikurasi dari Indonesia barat, tengah, dan timur.

Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) mengadakan acara Sustainable Plates: Where Local Food Meets Tech, Finance, and Emissions, rangkaian IdeaFest

Sustainable Plates, Langkah Bersama IdeaFest dan KEM Mendorong Inovasi Masa Depan Sistem Pangan Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/21/kaltara-bakau-1173616225.jpg" alt="Pemprov Kalimatan Utara memperlihatkan berita acara kesepakatan bersama dengan salah satu perusahaan yang bergerak pada sektor tata kelola restorasi dan konservasi, Jumat (21/7/2023) di Tanjung Selor." width="100%">
<figcaption>Pemprov Kalimatan Utara memperlihatkan berita acara kesepakatan bersama dengan salah satu perusahaan yang bergerak pada sektor tata kelola restorasi dan konservasi, Jumat (21/7/2023) di Tanjung Selor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Tanjung Selor, Pemprov Kalimantan Utara berkomitmen melaksanakan percepatan konservasi secara kolaboratif dan restorasi ekosistem bakau (mangrove) dan lahan gambut untuk melaksanakan mitigasi perubahan iklim, dikutip dari Antara (21/7). &ldquo;Supaya penurunan emisi gas rumah kaca dalam rangka memerangi perubahan iklim dan pemanasan global dapat kita capai,&rdquo; kata Gubernur Kalimantan Utara&nbsp;Zainal A Paliwang di Tanjung Selor, Jumat (21/7). Sebelumnya, Gubernur Zainal A Paliwang menandatangani kesepakatan bersama atau memorandum of understanding dengan salah satu perusahaan yang bergerak pada sektor tata kelola restorasi dan konservasi. Kerja sama ini menitikberatkan pada dua hal yaitu konservasi serta restorasi dalam rangka perdagangan karbon sekaligus mitigasi perubahan iklim; dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat lokal dan masyarakat adat. Kerja sama tersebut&nbsp;tidak mengambil lahan dan atau memerlukan dokumen perizinan pemerintah, melainkan pada upaya peningkatan tata kelola lahan yang sudah ada serta peningkatan upaya restorasi bakau dan gambut. Dari&nbsp;rencana kerja FOLU Net SINK Sub Nasional Provinsi Kaltara, luas kawasan mangrove daerah ini mencapai 262.318,75 hektare sedangkan&nbsp;berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 129/MENLHK/Sekjen/PKTL.0/2/2017, luas kesatuan hidrologis gambat di Kaltara mencapai 347.541 hektare. Indonesia's FOLU Net Sink adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai dimana tingkat serapan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dilepas. Gubernur mengatakan potensi mangrove dan gambut itu menjadi keuntungan besar bagi Kaltara dan Indonesia. Tidak hanya memberi pengaruh pada penurunan emisi gas rumah kaca tetapi juga peluang bagi Kaltara pada bidang perdagangan karbon atau carbon trade. Kerja sama dilakukan untuk memperkuat tata kelola restorasi dan konservasi kolaboratif mangrove dan gambut. Juga meningkatkan alternatif berkelanjutan proyek mata pencaharian untuk masyarakat lokal, katanya. Selain itu, untuk memulihkan, merehabilitasi kawasan mangrove dan ekosistem lahan gambut serta memperkuat pemantauan, pelaporan, dan verifikasi, serta pengelolaan pengetahuan, ujarnya. (*) &nbsp;

Pemprov Kalimantan Utara berkomitmen laksanakan percepatan konservasi kolaboratif ekosistem bakau dan gambut untuk mitigasi perubahan iklim.

Kalimantan Utara Percepat Konservasi Kolaboratif Bakau dan Gambut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/G20-Lingkungan.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian LHK, Laksmi Dhewanthi mengatakan soal pentingnya pertemuan Kedua Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (2nd EDM-CSWG) negara-negara anggota G20 di Jakarta.  Pasalnya, pertemuan kedua ini menjadi perantara pertemuan pertama di Yogyakarta dan pertemuan terakhir di Bali akhir Agustus nanti yang akan membahas Ministerial Communique.  Diketahui, untuk dapat menghasilkan Ministerial Communique tersebut pada Agustus nanti, sebanyak 19 sesi workshop yang membahas tentang lingkungan hidup dan perubahan iklim telah dilaksanakan.  “Pertemuan tadi sudah menghasilkan satu dokumen yang disebut pre-zero draft yang merupakan dokumen awal yang akan dibahas terus menerus sampai dengan nanti bulan Agustus menghasilkan suatu dokumen yang disebut Ministerial Communique of Environment and Climate and Sustainability,” ujar Laksmi.  Laksmi menerangkan, pre-zero draft communique akan ditindaklajuti dengan beberapa pertemuan sampai dengan pertemuan tingkat menteri di Bali. Karena itu, pihaknya belum bisa membagikan Communique-nya, karena masih dalam proses, kita baru punya pre zero draft.  "Kita akan punya serangkaian diskusi-diskusi, pertemuan negosiasi untuk Communique tersebut, sampai nanti menjelang pertemuan ketiga di akhir Agustus di Bali,” jelas Laksmi dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Menurut Laksmi, Communique akan memuat elemen-elemen atau paragraf-paragraf yang mencerminkan komitmen. Misalnya, nanti G20 berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya-upaya untuk pengendalian perubahan iklim untuk atau agar bisa berkontribusi dalam menjamin kenaikan rata-rata suhu permukaan global tidak naik atau tidak lebih dari 1,5 C.  Kemudian, lanjutnya, terdapat juga komitmen mendorong negara-negara maju untuk bisa memenuhi rencana pledge atau janjinya untuk memberikan pendanaan bagi negara-negara berkembang.  “Communique ini merefleksikan hal-hal yang dibahas dalam pertemuan dan hal-hal yang ingin disampaikan oleh negara G20 di dalam EDM-CSWG ini sebagai komitmen, seruan, dan sebagai suatu rencana ke depannya,” terang Laksmi.  Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian LHK, Sigit Reliantoro pada kesempatan ini juga menyampaikan bahwa pada bagian EDM, pertemuan kedua ini telah membahas mengenai Land Degradation, Halting Biodiversity Loss, Integrated and Sustainable Water Management, Resource Efficiency and Circular Economy, Marine Litter, Ocean Conservation, dan Sustainable Finance. Sedangkan pada bagian CSWG terdapat tiga isu.  “Melihat jalannya konferensi tadi, kita mendapatkan apresiasi mengenai isu-isu dan bagaimana kita bisa menggabungkan concern dari negara-negara G20 ini. Mengenai land degradation, sebenarnya tidak terlalu banyak catatan yang bertentangan, ada beberapa isu berkaitan dengan kesamaan target, dan target yang lebih ambisius, keduanya perlu disinkronkan dengan kebutuhan negara maju dan kebutuhan negara berkembang,” ungkap Sigit.  Sigit juga menuturkan, dari EDM terdapat agenda kebijakan Presiden Joko Widodo mengenai pemulihan gambut dan pemulihan mangrove yang didorong untuk menjadi agenda G20.  “Kita akan mendorong apa yang sudah dimiliki oleh Indonesia, kita memiliki regulasi dan technical expertise dan bukti-bukti kerja di lapangan yang dapat kita bagi terutama ke negara yang memiliki ekosistem gambut tropis, namun ide ini disambut juga oleh negara yang memiliki gambut dengan iklim sedang,” terang Sigit.  Menurut Sigit, pemulihan gambut dan mangrove tersebut merupakan isu yang sangat penting, meskipun hanya 3 persen dari permukaan bumi, namun peatland dan mangrove atau wetland memiliki fungsi yang luar biasa karena dapat menyerap CO2 empat kali lipat lebih besar daripada hutan tropis biasa.  “Kawasan gambut juga berfungsi sebagai pengatur air, dan mangrove berfungsi untuk pengurangan bencana seperti tsunami dan sebagainya. Itu penting bukan hanya saja bagi Indonesia namun juga bagi dunia,” ungkap Sigit.

Ini Hasil Pertemuan Kedua G20 EDM-CSWG di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lhk-dukung-hak-warga-memiliki-tanah-kepemilikan-gambut_m_208266.jpeg" alt="Pemukulan Gong oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono di Jambore Masyarakat Gambut 2018, di Kiram Park, Banjar, Kalimantan Selatan." width="100%">
<figcaption>Pemukulan Gong oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono di Jambore Masyarakat Gambut 2018, di Kiram Park, Banjar, Kalimantan Selatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengaku siap untuk mendukung restorasi gambut. Terutama restorasi ini juga merupakan implementasi dari program nawacita Presiden Joko Widodo. Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono&nbsp;melihat upaya Badan Restorasi Gambut (BRG) selama dua tahun ini cukup memuaskan. Pasalnya, masyarakat telah diajak membangun kemandirian ekonomi bahkan menciptakan komoditas strategis dalam kearifan lokal yang dapat berkelanjutan. Dalam upayanya, Bambang menuturkan ada tiga hal yang akan dilakukan Pemerintah untuk mendorong restorasi gambut. Pertama, KLHK akan berupaya memberikan hak atau akses kelola hutan melalui legalitas perijinan untuk wilayah kawasan hutan Indonesia. "Semoga akan diberikan hak pada rakyat. Melalui hak kepemilikan tanah ekonomi rakyat dipercaya pasti akan meningkat. Harus segera diselesaikan agar cepat terwujud," ujar Bambang di Kiram Park, Banjar, Kalimantan Selatan, Sabtu (28/4). "Tingkat kelola tapak juga desa akan terlihat jika ada kejelasan status. Sehingga sepulangnya dari sini semua balik ke tempat masing-masing dan punya kepastian," tambahnya. Kedua, lanjut Bambang, Pemerintah juga akan memberikan hak mengusahakan keberhasilan akses legal yang diberikan. Tentunya melalui proses pendampingan sosialisasi kewirausahaan. Sehingga produktivitas masyarakat bertumbuh, dan fasilitas diharapkan juga memadai. Terakhir, Bambang menekankan Pemerintah sudah seharusnya memberikan pendidikan vokasi kepada masyarakat. Sehingga, usaha yang dilakukan dapat didukung pelatihan. "Ini menjadi bukti pembangunan LHK bersama-sama. Peraturan Pemerintah nomor 57 beserta Peraturan Menteri, semuanya berbeda dengan sebelumnya karena sekarang telah memberikan tempat bagi masyarakat dalam mengelola ekosistem Gambut," pungkasnya. Bambang pun mengapresiasi upaya BRG dalam mengadakan Jambore Masyarakat Gambut 2018. Sekitar 2.000 orang telah memenuhi tenda-tenda di Kiram, Park. Untuk diketahui, sebanyak 265 desa dan kelurahan tergabung dalam Desa Peduli Gambut dan desa/kelurahan lain yang ada di dalam ekosistem gambut di tujuh provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Riau.

LHK Dukung Hak Warga Memiliki Tanah Kepemilikan Gambut

gambut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gambut

Berita Terkini

Jelaskan Peran Gambut buat Bumi, Menteri Hanif Faisol Pastikan ITPC Jadi Komando untuk Hentikan Kebakaran dan Emisi Global

Sustainable Plates, Langkah Bersama IdeaFest dan KEM Mendorong Inovasi Masa Depan Sistem Pangan Berkelanjutan

Kalimantan Utara Percepat Konservasi Kolaboratif Bakau dan Gambut

Ini Hasil Pertemuan Kedua G20 EDM-CSWG di Jakarta

LHK Dukung Hak Warga Memiliki Tanah Kepemilikan Gambut

Download Aplikasi JawaPos.com