<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-20-at-10.33.24.jpeg" alt="Ilustrasi galon air minum. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi galon air minum. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Sejumlah asosiasi mendukung upaya pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang akan menerapkan pelabelan risiko bisphenol A (BPA) pada galon guna ulang berbahan polikarbonat.  Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) Sofyan S. Panjaitan mengatakan semua pihak perlu mendukung dan mendorong lahirnya regulasi pelabelan BPA.  "Memang sudah hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan, khususnya via Label &amp; iklan pangan," katanya.  Terkait tentangan dari kalangan industri atas regulasi ini, Sofyan menilai hal tersebut lantaran industri belum memiliki usulan yang sesuai atas redaksi pelabelan BPA pada kemasan galon guna ulang.  "Regulasi BPA nantinya dapat dikembangkan secara menyeluruh terhadap semua kemasan pangan berbahan plastik. Perbaikan tersebut, dapat berupa kewajiban pencantuman logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang tanpa terkecuali," katanya.  Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pemasok dan Distributor Depot Air Minum Indonesia, Budi Dharmawan meminta agar pelaku depot air minum mendukung pemerintah dalam hal menjaga kesehatan konsumen. Menurut dia, wajar jika terjadi perubahan yang bersifat disruptif pada industri air minum kemasan. Terlebih bisnis air minum telah berumur lebih dari 50 tahun.  "Sejak awal kami sudah menyatakan dukungan kami ke BPOM. Kami melihat bahwa pelabelan tersebut pada dasarnya demi keamanan kesehatan konsumen dan dunia usaha justru mendatangkan keuntungan dengan pelabelan tersebut dengan cara mengadaptasi value chain dari bisnis itu sendiri," katanya.  Sementara itu, epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono menyatakan wacana regulasi pelabelan Bisfenol A (BPA) harus segera diwujudkan demi melindungi kesehatan dan keselamatan publik. "BPA berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan publik. Di samping itu, regulasi pelabelan BPA justru menjadi upaya dalam mengedukasi masyarakat," katanya..  Pandu mengingatkan bahaya BPA yang fungsinya menjadikan plastik keras dan jernih (tembus pandang), tetapi bisa berpindah ke makanan atau minuman. Banyak penelitian menunjukkan kandungan BPA sudah ditemukan pada cairan kemih dan pada binatang.  Saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah merampungkan peraturan pelabelan risiko BPA pada galon guna ulang berbahan polikarbonat. Jenis plastik ini pembuatannya menggunakan BPA dan mendominasi pasar.  Nantinya, lanjut Pandu, produsen galon jenis tersebut akan diwajibkan untuk mencantumkan label peringatan "Berpontensi Mengandung BPA" terhitung tiga tahun sejak aturan disahkan. "Tujuan pelabelan BPA semata melindungi masyarakat. Jadi industri tak perlu berlebihan dalam bersikap," katanya.  Pendapat senada diutarakan oleh Dr Nugraha Edhi Suyatma, dosen dan peneliti di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan dan Seafast Center IPB, bahwa wacana BPOM memberi label denga redaksi 'Berpotensi Mengandung BPA' akan membuat masyarakat aman. Dan niat mulia itu harus didukung.  "Sebenarnya wacana BPOM ini kan membuat masyarakat Indonesia aman. Niat mulia ini patut kita hargai, " ujar Dr. Nugraha Edhi Suyatma. (*)  &nbsp;

Asosiasi dan Pakar dukung Regulasi Pelabelan BPA pada Galon Air Minum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Aqua-Galon.jpg" alt="Konsumen melihat proses produksi di pabrik Aqua Ciherang, Bogor, pekan lalu. (Agfi Sagittian/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Konsumen melihat proses produksi di pabrik Aqua Ciherang, Bogor, pekan lalu. (Agfi Sagittian/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rencana pemasangan label peringatan kesehatan pada air minum dalam kemasan (AMDK) masih memicu pro-kontra. Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Chandra Setiawan termasuk yang tidak setuju dengan rencana pelabelan bisfenol A (BPA) itu.  ”Saya lebih setuju adanya pengawasan yang harus dilakukan BPOM dengan membuat sistem pengawasan melekat pada pabrik,” ujar Chandra kemarin (27/6). Menurut dia, pelabelan BPA sama dengan menyerahkan pengawasan kepada masyarakat. ’’Hal itu tidak boleh karena pengetahuan masyarakat heterogen dan masyarakat tidak punya tools yang dapat mendeteksi kadar BPA,” katanya.  Dia mengakui, BPA berbahaya kalau melewati batas ambang tertentu. Namun, dia mengingatkan bahwa BPA tidak hanya ada pada AMDK. ’’Yang sangat penting itu ya pengawasan, bukan sekadar label,” tambahnya. Dia enggan berkomentar lebih lanjut saat ditanya isu persaingan usaha terkait masalah tersebut.  Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menjelaskan, pelabelan BPA sejauh ini masih menjadi isu yang menitikberatkan pada aspek kesehatan dibandingkan persaingan usaha. ”Jadi, sebaiknya digali dari sisi kesehatan dengan kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan isu tersebut. Kami belum bisa menjelaskan lebih jauh dari sisi persaingan usaha,” ujar Deswin.  Terpisah, pakar hukum persaingan usaha Ningrum Natasya Sirait mengatakan, penerbitan regulasi yang mengatur industri harus melalui competition checklist. Artinya, regulasi itu harus memikirkan juga dampaknya terhadap sisi persaingan usaha atau competition sehingga tidak menjadi artificial barrier yang membebani perusahaan dalam persaingan pasar.  Ningrum mengatakan, dari kacamata persaingan usaha, para pebisnis akan menghitung sense-by-sense untuk melihat apakah bisa memenangkan pasar atau tidak. Semuanya akan dihitung. Mulai regulasi, perkembangan zaman, hingga hal lain yang bisa berdampak pada usaha mereka.  Dia mencontohkan kebijakan BPOM terkait pelabelan ’’berpotensi mengandung BPA” pada AMDK. Menurut dia, kebijakan itu jelas akan menaikkan biaya dari industri yang menjual galon guna ulang. ’’Peraturan ini jelas akan menjadi satu level beban yang akan dihadapi pelaku usaha yang memproduksi air kemasan galon guna ulang,” tuturnya.  Dia mengatakan, membuat kebijakan dengan melihat sisi kesehatan memang tidak salah. Tapi, lanjut dia, harus mempertimbangkan sisi persaingan usaha yang dimunculkannya.  "Dalam rangka kesehatan boleh-boleh saja untuk jadi pertimbangan dalam membuat kebijakan. Tetapi, tetap harus dilihat juga dampaknya terhadap persaingan usaha,” tandasnya.

KPPU Soroti Rencana BPOM Memasang Label pada Galon Air Minum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Aqua-Galon.jpg" alt="Konsumen melihat proses produksi di pabrik Aqua Ciherang, Bogor, pekan lalu. (Agfi Sagittian/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Konsumen melihat proses produksi di pabrik Aqua Ciherang, Bogor, pekan lalu. (Agfi Sagittian/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>BPOM Rencanakan Pemasangan Label pada Galon Air Minum  JawaPos.com – Pemerintah akan memasang label peringatan kesehatan pada air minum dalam kemasan (AMDK). Sebab, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan kadar bisfenol A (BPA) saat ini melebihi batas maksimal. Hal itu bisa memicu gangguan kesehatan. Mulai gangguan reproduksi hingga kanker.  BPA merupakan zat kimia yang biasa digunakan dalam pembuatan kemasan plastik polikarbonat (PC) dan resin epoxy. Salah satunya adalah wadah plastik untuk AMDK. Pada kondisi tertentu, BPA dapat bermigrasi (larut) dari kemasan plastik PC ke dalam air yang dikemasnya.  Semula, persyaratan batas migrasi BPA pada kemasan plastik PC di Indonesia adalah 0,6 bpj.  Itu sesuai dengan peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan. Namun, angka itu bakal direvisi. Sebab, berdasar hasil penelitian terbaru dan bukti ilmiah di negara-negara lain, BPOM berpendapat bahwa rentang batas mengkhawatirkan migrasi BPA berada pada angka 0,05 hingga 0,6 bpj. Sedangkan angka amannya adalah 0,01 bpj.  Di sisi lain, sepanjang 2021 hingga 2022, BPOM menemukan 3,4 persen sampel yang tidak memenuhi syarat batas maksimal migrasi BPA. Sebab, kondisi migrasi BPA-nya berada pada 0,05 sampai 0,6 bpj. Sampel itu diambil dari sarana produksi AMDK (5 persen) dan pasaran (8,67 persen).  Apa dampak BPA pada kesehatan manusia? ”BPA memberikan dampak melalui mekanisme endocrine disruptors atau gangguan hormon estrogen,’’ kata Kepala BPOM Penny K. Lukito. Hal itu bisa memicu gangguan pada sistem reproduksi pria maupun wanita. Selain itu, berpotensi memicu diabetes, obesitas, serta gangguan sistem kardiovaskular dan ginjal. Juga diduga bisa memicu kanker dan mengganggu perkembangan kesehatan mental.  Beberapa negara telah menurunkan ambang batas migrasi BPA. Pada 2018, Uni Eropa menurunkan batas migrasi BPA yang semula 0,6 bpj menjadi 0,05 bpj. Prancis, Brasil, dan beberapa negara lain bahkan telah melarang penggunaan BPA pada kemasan pangan, termasuk AMDK. Kolumbia telah mengatur pencantuman peringatan label bahaya BPA berupa potensi risiko kanker, gangguan kehamilan, dan fungsi reproduksi.  Menurut Penny, lembaganya berinisiatif memberikan pelabelan pada AMDK melalui revisi Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Tujuannya semata-mata untuk melindungi masyarakat. ”Perlu dipahami bersama bahwa isu BPA dalam produk pangan olahan ini bukan masalah lokal atau nasional. Tapi, sudah menjadi perhatian global yang harus kita sikapi dengan cerdas dan bijaksana untuk kepentingan perlindungan kesehatan konsumen,’’ tuturnya.  Label yang akan dipasang pada AMDK mungkin bertulisan: ”Berpotensi Mengandung BPA”. Ada juga anjuran agar AMDK disimpan dalam tempat yang bersih dan sejuk serta terhindar dari paparan sinar matahari langsung. ”Badan POM tidak melarang penggunaan kemasan galon PC. Karena itu, dapat dipastikan tidak ada potensi kerugian ekonomi bagi pelaku usaha,’’ jelasnya. Dia juga menegaskan bahwa regulasi itu hanya berlaku pada AMDK yang mempunyai izin edar. ’’Sehingga tidak berdampak pada depot air minum isi ulang,’’ tuturnya.  Rencana BPOM itu mendapat dukungan dari mitranya di DPR. Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina mengapresiasi BPOM yang cepat tanggap merespons isu BPA pada AMDK. Menurut dia, sudah banyak hasil penelitian yang memaparkan bahaya BPA pada kesehatan. Misalnya, menyangkut infertility (kemandulan) dan autisme pada anak. ”Semua pihak, akademisi dari UI, Unair, IPB, UGM, semua menyuarakan satu suara bahwa BPA ini membahayakan,’’ ujarnya.  Dia juga mendukung BPOM untuk segera menerapkan aturan pelabelan tersebut. Dengan begitu, masyarakat –terutama ibu-ibu– bisa teredukasi atas bahaya BPA dalam AMDK. ”Pelaku industri juga dilibatkan dalam pelabelan ini sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat,’’ paparnya.  Dia berharap pelabelan itu tidak hanya menyasar satu produk pangan. Tapi, juga dilakukan pada produk pangan lain karena menyangkut jaminan keamanan pangan. Apalagi, Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan menyebutkan bahwa kewajiban pelabelan bebas zat kontak pangan tidak hanya pada kemasan berbahan plastik PC, tapi juga produk lain seperti melamin perlengkapan makan dan minum, kemasan pangan plastik polistirene (PS), kemasan pangan timbal (Pb), kadmium (Cd), kromium VI (Cr VI), merkuri (Hg), serta kemasan pangan kertas dan karton dari senyawa ftalat dan lainnya.  Respons berbeda disampaikan kalangan pengusaha AMDK. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Kemasan Indonesia (Aspadin) Rachmat Hidayat menyatakan, pihaknya keberatan dengan wacana pelabelan risiko BPA itu.  Sebab, AMDK dan galon guna ulang (GGU) sudah memenuhi persyaratan dari aspek kesehatan dan keamanan pangan. Sehingga aman dikonsumsi masyarakat.  Dia menegaskan, isu galon mengandung BPA dan berbahaya sebenarnya berembus sejak dua tahun lalu. Namun, sampai saat ini tidak ada masalah kesehatan akibat mengonsumsi air GGU yang mengandung polikarbonat. Sebab, sebelum diedarkan ke pasaran, produk tersebut sudah memenuhi SNI dan puluhan standar keamanan serta kualitas produk. ”Sampai hari ini belum pernah ada satu pun laporan gangguan kesehatan akibat konsumsi AMDK GGU PC di Indonesia dan di dunia,” bebernya.  Dia menyebut rencana pelabelan itu diskriminatif dan berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Aturan tersebut dinilai merugikan satu sektor produk industri, tetapi sangat menguntungkan sektor produk yang lain. Karena itu, Rachmat memohon BPOM tidak melanjutkan rencana tersebut. ”Sangat banyak pelaku industri AMDK dan industri terkait lainnya yang mengalami tekanan, penurunan penjualan, penurunan produksi dan penghasilan,” ungkapnya.

”Overdosis” BPA Picu Infertilitas-Autisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-20-at-10.33.24.jpeg" alt="Ilustrasi galon air minum. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi galon air minum. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Potensi bahaya akibat kandungan mikroplastik di galon air minum sekali pakai terus menjadi sorotan. Kali ini disampaikan organisasi lingkungan Ecoton. Mereka dengan tegas menolak penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Termasuk untuk kemasan galon air minum sekali pakai.  Peneliti organisasi lingkungan Ecoton Andreas Agus Kristanto Nugroho menilai produsen air kemasan galon sekali pakai cenderung mencari kesempatan untuk menggunakan momentum pandemi Covid-19. Yaitu dengan mengklaim produk mereka lebih higienis.  ’’Produsen galon sekali pakai ini telah melakukan greenwashing seolah-olah dia peduli lingkungan,’’ kata Andreas kepada wartawan Rabu (20/1).  Namun, ketika ditelusuri lebih lanjut, itu hanya klaim mereka supaya produk galon sekali pakai ini dibeli masyarakat. Padahal untuk urusan higienis, galon guna ulang atau isi ulang juga higienis.  Andreas mengatakan bahwa cara yang paling benar dalam mengurangi sampah plastik adalah reduce atau mengurangi penggunaan plastik. Kemudian reuse (menggunakan secara berulang) dan kalau sudah mentok baru recycle atau mendaur ulangnya.  Dia menjelaskan saat ini diperkirakan hanya 20 persen saja dari sampah plastik itu yang benar-benar bisa di-recycle. Sisanya sebanyak 80 persen adalah downgrade atau sudah tercemar. Kehadiran galon sekali pakai ini bisa dipastikan akan menambah sampah plastik yang ada di Indonesia dan lebih membahayakan lingkungan.  Baginya kehadiran galon sekali pakai ini menunjukkan program pengelolaan sampah yang digerakkan pemerintah selama ini melalui 3R (reduce, reuse, recycle) menjadi kurang efektif. ’’Karena, dengan mengizinkan galon sekali pakai ini beredar di masyarakat, pola pikirnya masih mendahulukan recycle,’’ katanya.  Dia mengatakan alasan produsen galon sekali pakai yang menganggap kemasannya masih bisa di-recycle tidak langsung bisa dibenarkan. Apalagi belum ada rekam jejak produsen itu dalam melakukan upaya daur ulang.  ’’Meskipun bisa didaur ulang pasti galon sekali pakai ini tetap akan menambah banyak mikroplastik yang dilepas ke alam,’’ tuturnya. Potongan-potongan plastik itu berpotensi menjadi transporter bahan-bahan berbahaya yang ada di lingkungannya. Karena plastik itu adalah zat kimia, maka bisa mengganggu kesehatan manusia.  Untuk itu, Andreas menyarankan agar pemerintah mengubah defenisi sirkular ekonomi. Menurutnya, sirkular ekonomi bukan hanya dalam bentuk ekonomi semata. Tetapi bagaimana masyarakat juga bisa bertanggung jawab dengan pola konsumsi mereka. Maka ketika masyarakat sadar bahwa yang dikonsumsinya itu menjadi sampah, maka mereka tidak harus mengulangi pemakaian terhadap produk itu.  ’’Seharusnya yang dimaksud sirkular ekonomi itu seperti itu, dan ini yang tidak dibentuk oleh pemerintah,’’ tukasnya.

Aktivis Ecoton Sebut Galon Sekali Pakai Membuat 3R Kurang Efektif

galon air minum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#galon air minum

Berita Terkini

Asosiasi dan Pakar dukung Regulasi Pelabelan BPA pada Galon Air Minum

KPPU Soroti Rencana BPOM Memasang Label pada Galon Air Minum

”Overdosis” BPA Picu Infertilitas-Autisme

Aktivis Ecoton Sebut Galon Sekali Pakai Membuat 3R Kurang Efektif

Download Aplikasi JawaPos.com