<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/StP7mpgudCwKxAyTiPVpA2eWcUJ8izK7w89230vV-4190272685.jpg" alt="Gubernur Jabar Dedi Mulyadi geram melihat Jalan Kalijati, Kabupaten Subang, rusak dan kotor akibat galian tanah.&nbsp;(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Dedi Mulyadi geram melihat Jalan Kalijati, Kabupaten Subang, rusak dan kotor akibat galian tanah.&nbsp;(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi merasa geram melihat jalur di Jalan Kalijati, Kabupaten Subang, kotor akibat galian tanah merah yang jatuh ke jalan. Dedi menyesalkan, proyek galian tanah yang mendapat keuntungan tetapi malah merugikan rakyat, karena mengakibatkan jalan kotor dan hancur. "Ini jalur Jalan Kalijati, sudah tiga kali semprot jalan ini karena saya merasa tidak nyaman melihat jalan berubah menjadi kecoklat-coklatan. Ini akibat adanya angkutan tanah yang diangkut truk-truk besar," kata Dedi Mulyadi dalam unggahan akun media sosial Instagram, Jumat (18/4). "Padahal pemilik angkutannya atau orang yang memiliki usaha galian tanah tentu mendapat keuntungan, tetapi pengambilan tidak boleh memberikan kerugian pada orang lain, merusak fasilitas umum, menghilangkan rasa nyaman orang, ini yang disebut dengan hidup negara Pancasila," sambung Dedi Mulyadi. Dedi mencontohkan negara-negara lain yang hidup tidak dengan ideologi Pancasila. Mereka bisa hidup berdampingan dengan kesadaran sesama yang tinggi, tidak merugikan satu sama lain. "Di negara lain saja, yang hidupnya katanya kapitalis, yang hidupnya katanya tidak bertuhan, tapi kehidupan masyarakatnya tentram dan orang-orang taat pada aturan, tidak seenaknya, tidak asal nyaman sendiri, ini hari ini terjadi," cetus Dedi. Mantan Bupati Purwakarta itu merasa jengkel atas tindakan pengusaha yang hanya mengambil untung pribadi, tapi malah merugikan banyak orang. "Orang jalan masing-masing yang penting saya untung, dia nggak peduli, orang lain rugi atau tidak. Liat alur jalan Kalijati, saya sudah seminggu nggak pulang kesini, seperti ini," sesal Dedi Mulyadi. Dedi lantas menghampiri tempat galian tanah yang mengakibatkan jalan Kalijati berubah warna kecoklatan. Dedi tidak kuasa menahan marah. Dia pun mencari pihak penanggungjawab dari lokasi usaha galian tanah tersebut. "Mana penanggung jawab proyeknya sini kamu! Anda belajar KKK (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) nggak? Ada standarisasi kerja, kenapa Anda ngotori jalan?" tegas Dedi dengan nada tinggi. "Dari sini saya sudah siram," jawab penanggung jawab usaha galian tanah. Dedi tidak percaya dengan klaim pihak usaha galian tanah tersebut. Sebab, dia mengaku sempat tiga kali menyiram sepanjang jalan Kalijati yang kotor dan berubah warna kecoklatan. Dia menegaskan, seharusnya sebelum kendaraan pengangkut tanah melaju ke jalan raya, bisa terlebih dulu dibersihkan. "Nggak bisa, saya tiga kali nyiram di gerbang tol Kalijati. Anda lihat ke depan, jalan hancur kotornya luar biasa. Punya standar kerja nggak? Itu jalan provinsi saya stop dulu. Gimana seharusnya ada yang kerja di jalan, jaga depan," tegas Dedi. Namun, pihak penanggung jawab usaha itu pun mengklaim ada tujuh orang pekerja yang berjaga di depan untuk membersihkan truk-truk pengangkut tanah sebelum melaju ke jalan raya. "7 orang pak!" klaim pihak penanggung jawab usaha tanah galian itu. Mendengar klaim tersebut, Dedi tidak percaya. Sebab, setelah satu minggu dirinya tidak lewat jalan Kalijati jalur tersebut kembali kotor. Dia mengingatkan, pihak usaha yang mendapatkan untung, tetapi rakyat dirugikan. "Tujuh orang apa? Saya itu setiap hari lewat, seminggu saya nggak ke Kalijati, saya tinggal di Bandung, jalan hancur kemudian kotornya luar biasa, Anda dapat untung tapi rakyat nggak boleh dirugikan! Saya nanya truk ini ada standar kerja nggak?" ujar Dedi sambil menunjuk truk-truk pengangkut tanah. Melihat izin usaha yang terpampang, Dedi tidak segan langsung mencabut izin tersebut. Sebab, usaha galian tanah itu meresahkan rakyat. "Pertanyaannya tanah dikirim kemana? Ok dijual kan, ada pajaknya nggak? Izin galiannya ada? Ini izinnya, foto izinnya, saya cabut izinnya, karena ini nggak beres. Saya tiga kali itu nyemprot pas udah Lebaran, saya seminggu di Bandung, ternyata setelah seminggu itu nggak kekontrol, nggak ada yang bawel kan itu juga melebihi tonase, Bapak nggak lihat itu jalan provinsi hancur," tegas Dedi. Dedi menegaskan pihaknya akan melakukan perjanjian kerja dengan pengusaha tanah galian. Hal itu agar rakyat tidak dirugikan. "Saya nanti bikin perjanjian kerja, Pak, dengan Pemprov Jabar, Dinas, dengan yang menjual tanah ini. Kan ini perusahaan gede, Pak," ucap Dedi.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mencabut izin usaha galian tanah di Kalijati karena merusak jalan dan membuat kotor

Dedi Mulyadi Geram Truk Pengangkut Tanah di Kalijati Akibatkan Jalan Hancur dan Kotor, Langsung Cabut Izin Usaha!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/terus-berulang-pekerja-galian-potong-pipa-pdam_m_169480.jpeg" alt="Terus Berulang, Pekerja Galian Potong Pipa PDAM" width="100%">
<figcaption>Terus Berulang, Pekerja Galian Potong Pipa PDAM</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pemotongan pipa milik PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor oleh pekerja proyek galian, kembali terjadi. Kali ini, pada proyek galian PLN di Jalan Raya Tajur, Kecamatan Bogor Timur. Pemotongan itu dipotret warga yang kebetulan melewati jalur tersebut, Kamis sore (16/11). Dalam foto yang diterima Radar Bogor (Jawa Pos Group) terlihat pekerja memotong pipa dan kemudian menggunakan airnya untuk proses galian. Setelah dipotong, pipa disambung seadanya dan ditutupi lakban hitam. &ldquo;Laporan ke kami sudah masuk. Surat teguran akan segera kami kirimkan ke PLN atas kejadian ini,&rdquo; ujar Humas PDAM Tirta Pakuan, Hendra Permana. Hendra menjelaskan, perusakan fasilitas PDAM oleh pekerja galian PLN sudah berkali-kali ditemukan di lapangan. &ldquo;Ini bukan kejadian pertama, dan terus berulang,&rdquo; tuturnya. Seharusnya, kata dia, PLN bisa berkordinasi dengan PDAM Tirta Pakuan, jika membutuhkan bantuan air. &ldquo;Jika perlu air, kami bisa siapkan tangki air atau teknisi kami. Jangan main potong sembarangan,&rdquo; tegasnya. Dikonfirmasi, Humas PLN APJ Bogor Saban Deni mengaku akan mengecek kembali adanya perusakan pipa PDAM yang diduga dilakukan oleh pekerjanya ketika melakukan galian PLN. &ldquo;Tadi saya kontak orang lapangan, tidak seperti itu kejadiannya,&rdquo; singkatnya.

Terus Berulang, Pekerja Galian Potong Pipa PDAM

galian tanah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#galian tanah

Berita Terkini

Dedi Mulyadi Geram Truk Pengangkut Tanah di Kalijati Akibatkan Jalan Hancur dan Kotor, Langsung Cabut Izin Usaha!

Terus Berulang, Pekerja Galian Potong Pipa PDAM

Download Aplikasi JawaPos.com