<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/Mural-Pemilu-Damai-Dery-Ridwansah-5-2346649406.jpg" alt="Warga melintas di depan mural pemilu di Margonda, Depok, Jawa Barat, Senin (19/6/2023). Mural tersebut berisakan pesan pemilu damai dan tolak politik uang. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Warga melintas di depan mural pemilu di Margonda, Depok, Jawa Barat, Senin (19/6/2023). Mural tersebut berisakan pesan pemilu damai dan tolak politik uang. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gakkumdu Payakumbuh, Sumatera Barat (Sumbar), menghentikan kasus politik uang Pilkada kota setempat. Keputusan menghentikan kasus tersebut karena tersangka tidak bisa dihadirkan. Padahal syarat formil telah terpenuhi dan sudah dilimpahkan ke Polres Payakumbuh. Ahli Hukum Tata Negara Khairul Fahmi mengatakan, keputusan Gakkumdu adalah kekeliruan polisi, jaksa, dan Bawaslu dalam memahami tata pemilihan dan pemilu. "MK sudah memutuskan bahwa rezim pemilihan sama dengan rezim pemilu, artinya jika dalam Pemilu bisa dilakukan pemeriksaan secara in absentia maka di Pilkada seharusnya juga bisa, kalau alasan in absentia digunakan untuk menghentikan proses hukum, jelas tidak tepat" jelas Fahmi kepada JawaPos.com pada Rabu (25/12). Fahmi berpendapat, ketidakhadiran (in abtentia) calon tersangka tidak membuat proses hukum dihentikan. Keputusan Gakkumdu ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemberantasan politik uang. Seharusnya, Gakkumdu bisa membaca Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur pemeriksaan in abtentia untuk pidana pilkada. "Dalam Perma 1/2018 pasal 3 ayat 3 sudah terang benderang disebutkan bahwa dalam pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa, lalu di Gakkumdu kenapa tidak bisa tanpa ada keterangan calon tersangka?" terang lulusan Doktoral UGM itu. Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) Wendra Yunaldi menilai keputusan Gakkumdu akan menjadi modus baru bagi pelaku politik uang pada masa mendatang. Seharusnya penyidik harus bertindak progresif dalam mengungkap kasus tersebut. "Penyidik jangan hanya melihat dan fokus pada satu titik saja, jika sudah ditemukan dua alat bukti, serta syarat formil terpenuhi, kan tidak harus menghadirkan calon tersangka dalam kasus politik uang ini, ini sesuatu yang aneh," tutur Wendra Yunaldi. Begitu juga dengan Ahli Hukum Administrasi Negara Universitas Andalas (Unand) Padang Hengki Andora yang juga heran dengan keputusan Gakkumdu. "Saya sudah melihat statement Ketua Bawaslu Payakumbuh. Ini berbahaya bagi demokrasi kita ke depan. Keputusan ini implikasinya sangat luas dan menjadi preseden buruk untuk pemberantasan politik uang," tegas Hengki Andora. Wakil Dekan Fakultas Hukum Unand itu melihat, keputusan ini menjadi bukti sulitnya memberantas politik uang. "Memang ada kekosongan hukum terkait in absentia ini, tetapi ini jelas sesuatu yang menjadi ancaman serius. Bisa saja ke depan, Pilkada tidak lagi sebagai ajang adu gagasan, tetapi adu siapa yang paling banyak uang," katanya. Sebelumnya, Bawaslu Payakumbuh sudah menetapkan bahwa proses hukum politik uang dihentikan, karena kepolisian tidak bisa menghadirkan calon tersangka untuk dimintai keterangan.

Gakkumdu menghentikan kasus politik uang Pilkada Kota Payakumbuh. Alasannya, calon tersangka tidak dapat dihadirkan.

Pakar Hukum Pertanyakan Keputusan Gakkumdu Hentikan Kasus Politik Uang Pilkada Kota Payakumbuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-6-1.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono meminta sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) turun tangan tindak dugaan penggelembungan suara di Dapil II Jakarta Utara oleh penyelenggara pemilu. Hal itu sehubungan dengan laporan pihaknya ke Bawaslu DKI Jakarta beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemarin, kami secara resmi melapor ke Bawaslu DKI Jakarta di Jalan Letjen MT Haryono No. 5, Pancoran Jakarta terkait dugaan penggelembungan suara di dapil 2 Jakarta Utara," ujarnya kepada wartawan, Kamis (14/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, penyelenggara pemilu diduga dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/014438815/airbus-ungkap-taksi-terbang-perdananya-muat-4-penumpang-bisa-tempuh-jarak-80-km">Airbus Ungkap Taksi Terbang Perdananya: Muat 4 Penumpang, Bisa Tempuh Jarak 80 Km</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindakan itu, kata Mujiyono, mengakibatkan kekeliruan dalam penginputan data D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi DKI tanggal 4 Maret 2024 di Kecamatan Cilincing atas perolehan suara dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat PPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga menyebabkan perolehan suara di tingkat provinsi diduga terjadi penggelembungan/kenaikan jumlah suara pada partai tertentu di beberapa TPS di wilayah dalam Kecamatan Cilincing Jakarta Utara," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Demokrat Jakarta Yunus Adhi Prabowo menambahkan, laporan atas dugaan penggelembungan suara di dapil 2 Jakarta Utara itu dilengkapi dengan bukti-bukti, salah satunya laporan ke Panwaslu Cilincing, tiga lembar catatan kejadian khusus, dan data data TPS yang diduga terindikasi dugaan penggelembungan suara oleh partai tertentu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada dua laporan yang dibuat oleh Partai Demokrat DKI Jakarta, yaitu berdasarkan Formulir Laporan Nomer 019/LP/PL/Prov/12.00/III/2024 yang dibuat oleh Mujiyono selaku Ketua DPD DKI dan Formulir Laporan Nomor 021/LP/PL/Prov/12.00/III/2024 yang dibuat oleh Firmansyah selaku Sekretaris BAPPILU Partai Demokrat DKI Jakarta," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu, pihaknya berharap agar Ketua Gakkumdu Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penindakan terkait dugaan tindak pidana pemilu terkait penggelembungan suara tersebut.&nbsp;</div>

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono meminta Gakkumdu turun tangan tindak dugaan penggelembungan suara di Dapil II Jakarta Utara.

Demokrat Jakarta Desak Gakkumdu Tindak Dugaan Penggelembungan Suara untuk Partai Tertentu di Dapil II Jakut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/11/IMG-20240310-WA0020_1-3759982180.jpg" alt="Suasana aktivitas di Aula Kantor Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan." width="100%">
<figcaption>Suasana aktivitas di Aula Kantor Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim penyidik Polrestabes Makassar yang menjadi bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menetapkan seorang calon legislatif DPR RI berinisial SDP, 60, menjadi tersangka atas dugaan politik uang di masa tahap kampanye Pemilu 2024 di Makassar. &rdquo;Saat ini statusnya sudah tersangka. Rabu (13/3), mungkin kita lakukan tahap satu, lalu kita kirim berkas ke kejaksaan,&rdquo; ujar tim penyidik sentra Gakkumdu Polrestabes Makassar Komisaris Polisi Devi Sujana seperti dilansir dari Antara di Makassar. Penetapan status tersangka tersebut dengan Nomor: SP-Tap/01/III/RES 1.24/2024/Reskrim tanggal 8 Maret, sehubungan terjadinya dugaan tindak pidana pelanggaran politik uang di Jalan Penghibur, Anjungan Pantai Losari, pada 3 Februari. Setiap pelaksana, peserta, petugas dan atau tim kampanye pemilu, yang dengan sengaja melanggar menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pasal 521 atau pasal 523 ayat (1) Jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. &rdquo;Ada laporan dari masyarakat, kemudian temuan Bawaslu sendiri, limpahan juga dari Bawaslu Provinsi, kemudian ada lima dari Bawaslu Pusat. Jadi, sebenarnya ada empat pelapor untuk perkara ini. TKP di Pantai Losari. Barang buktinya berupa potongan video, uang dan saksi-saksi yang ada di TKP,&rdquo; ungkap Devi Sujana. Kepala Satuan Reskrim Polrestabes menyebut, ada beberapa saksi yang sudah diperiksa dan berada di tempat kejadian perkara (TKP) serta ada ahli pidana. &rdquo;Saksi kita ada enam orang di TKP, kemudian ada ahli pidana dan ahli pidana. Kalau di Gakkum di Kota Makassar itu hanya satu,&rdquo; tutur Devi Sujana. Koordinator Sentra Gakkumdu Makassar Rahmat Sukarno telah menyerahkan berkas perkara ke pihak kepolisian untuk dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Makassar untuk diproses. Mengenai hasilnya masih menunggu keputusan. &rdquo;Kita lihat dulu hasilnya bagaimana dan kita belum bisa pastikan. Untuk kepolisian masih melakukan proses penyelidikan, tinggal ditunggu pelimpahan berkasnya di kejaksaan,&rdquo; terang Rahmat Sukarno, Anggota Bawaslu Makassar itu. Sebelumnya, SDP diduga membagi-bagikan uang kepada pengunjung di Pantai Losari Makassar pada Sabtu (3/2) malam dengan dalih bersedekah. Aksinya direkam video lalu viral di media sosial di saat bersamaan sedang berlangsung tahap kampanye Pemilu 2024.

Tim penyidik Polrestabes Makassar dari Sentra Gakkumdu tetapkan seorang caleg DPR RI menjadi tersangka dugaan politik uang saat kampanye

Polrestabes Makassar Tetapkan Caleg DPR RI Jadi Tersangka Politik Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tangani-pelanggaran-pemilu-gakkumdu-libatkan-ahli-hukum_m_.jpg" alt="Kordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Jateng Sri Wahyu Ananingsih." width="100%">
<figcaption>Kordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Jateng Sri Wahyu Ananingsih.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melibatkan ahli hukum dalam penanganan pelanggaran administrasi dan sengketa pemilu. Pasalnya, kerap kali muncul perbedaan persepsi dalam melihat sebuah kasus yang ditangani. Seperti diketahui, Gakkumdu adalah gabungan tiga lembaga yang menangani dugaan pelanggaran pemilu. Yakni, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, serta kejaksaan. &ldquo;Sering kali ada kendala yang dialami. Yakni, tentang penyamaam presepsi terkait pelanggaran pemilu. Sehingga kami sering bertanya ke ahli hukum minta pendapat,&rdquo; kata Kordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) Sri Wahyu Ananingsih, Sabtu (2/3). Setiap penanganan pidana pemilu, Bawaslu tak memutuskan sendiri jenis pelanggarannya. Bisa diproses atau tidaknya sebuah kasus merupakan hasil keputusan bersama tiga lembaga di Gakkumdu. Sesuai Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018, ada prosedur penanganan yang harus dilalui saat mengusut pelanggaran pidana pemilu. Dimulai dari rapat pembahasan 1 x 24 jam oleh Bawaslu untuk melihat apakah ada syarat materiil dan formalnya atau tidak. Selanjutnya, keputusan untuk menentukan apakah kasus bisa diproses lebih lanjut atau tidak dalam 14 hari. Kalau dilanjut, maka akan diproses 1 x 24 jam oleh kepolisian. Apabila terpenuhi syaratnya, bakal lanjut diproses ke kejaksaan untuk diadili. &ldquo;Nah, kadang perbedaan pandangan atau persespi sering terjadi. Contoh dugaan penanganan politik uang. Ada semacam keterpenuhan semua unsur perbedaan itu terkait dengan unsur ditafsirkan seperti apa itu yang beda. Jika terjadi di kabupaten/kota se-Jateng, kami berikan arahan ketika ada perbedaan pendapat cari keterangan ke ahli,&rdquo; jelasnya. Dengan begitu, ada penengah antarketiga unsur di Gakkumdu. Ahli hukum akan dimintai pendapat sehingga ada titik temu. &ldquo;Tidak lagi gregetan. Artinya kalau seperti itu ada rekomendasi ahli. Maka kami menilai semoga ketiganya bisa menerima ini yang bisa dijalankan bagian upaya meminimalkan perbedaan presepsi,&rdquo; imbuhnya. Hingga akhir Januari 2019, sudah ada 40 kasus lebih yang ditangani Sentra Gakkumdu. Lima kasus di antaranya sudah masuk ke ranah pengadilan dan satu kasus sedang diproses di kepolisian. &ldquo;Beberapa kasus yang ditangani di antaranya tindak pidana pemilu. Seperti keterlibatan perangkat desa, politik uang, kampanye diluar jadwal dan penggunaan fasilitas negara,&rdquo; tandasnya.

Tangani Pelanggaran Pemilu, Gakkumdu Libatkan Ahli Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-jr-saragih-gakkumdu-diminta-tidak-tebang-pilih_m_205884.jpeg" alt="Mantan bakal calon Gubernur Sumur, JR Saragih" width="100%">
<figcaption>Mantan bakal calon Gubernur Sumur, JR Saragih</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus Pidana Pemilu yang mendera Bupati Simalungun JR Saragih, seakan jalan di tempat. Hingga kini pelimpahan tahap dua ke kejaksaan belum dilaksanakan karena JR Saragih mangkir dari panggilan penyidik kepolisian di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumut.&nbsp; Menanggapi hal itu, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumut angkat bicara. Mereka menuntut, agar Gakkumdu serius dalam penanganan sengketa pemilihan di Sumut. "KIPP Sumut minta Gakkumdu serius untuk menindaklanjuti kasus tersangka JR Saragih," kata Koordinator KIPP Sumut Ferdiansyah Putra, Kamis (19/4). Hal itu penting dilakukan, jangan sampai, lanjutnya, Gakkumdu dianggap tebang pilih dalam penanganan sengketa pemilihan. Apalagi tersiar kabar, kasus itu mandek setelah video JR Saragih yang mendukung salah satu calon beredar di media sosial. "Kasus pidana ini harus tetap diproses, jangan sampai penetapan tersangka JR Saragih dituding politis oleh sebagian pihak. Walaupun JR saragih bukan bagian dari kontestan pilkada lagi," ungkapnya.&nbsp; Tak hanya soal JR Saragih, KIPP meminta Gakkumdu agar bekerja serius dan independen. Lebih jauh lagi, Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polri dan kejaksaan harus bekerjasama untuk mewujudkan pilkada yang sehat.&nbsp; "Jangan buat publik beranggapan Gakkumdu berpihak kepada salah satu calon," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Sumut merasa bingung lantaran hingga saat ini, JR Saragih tidak diserahkan ke jaksa dalam pelimpahan tahap dua. Padahal Bawaslu sudah melakukan rangkaian proses. Kini Bawaslu mempertanyakan kinerja penyidik kepolisian yang tergabung di Gakkumdu.&nbsp; "Kita mempertanyakan hal yang sama. Bagaimana status laporan pelanggaran tersebut? Kami belum mendapatkan jawaban," ucap Syafrida R Rasahan, Ketua Bawaslu Sumut yang juga sebagai Pengarah Sentra Gakkumdu.&nbsp;

Kasus JR Saragih, Gakkumdu Diminta Tidak Tebang Pilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berkampanye-di-gedung-dewan-13-anggota-dprd-dilaporkan-ke-panwaslu_m_197693.jpeg" alt="Pilkada Serentak 2018" width="100%">
<figcaption>Pilkada Serentak 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 13 anggota DPRD diduga melakukan pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pilkada. Mereka dilaporkan ke tim penegakan hukum terpadu (gakkumdu) karena diduga melakukan kampanye di gedung DPRD setempat. Bukti pelanggaran berupa video juga sudah diterima tim <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/19/197232/diperiksa-gakkumdu-jr-dikawal-dengan-ketat-hingga-ke-toliet" target="_blank">gakkumdu</a>. Dugaan pelanggaran pemilu itu dilaporkan dua warga kepada Koordinator Gakkumdu sekaligus Ketua Panwaslu Makassar Nursari, pada Selasa (20/3). Ada beberapa bukti yang disertakan dalam laporan. Di antaranya rekaman video, rekaman suara, dan foto legislator yang sedang konferensi pers launching Gerakan Aksi Fraksi (GAS). Kegiatan yang digelar di lobi kantor DPRD Makassar pada Senin, 19 Maret, itu juga memasang spanduk dengan gambar pasangan nomor urut 1 Munafri Arifuddin - Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). "Untuk menentukan itu melanggar atau tidak, belum bisa kita justifikasi sekarang. Masih diduga," kata Nursari. Dugaan tersebut berupa pelanggaran pasal 69 UU No 10 Tahun 2016 tentang <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/19/197251/bawaslu-jateng-bantah-larang-jajaran-panwaslu-salaman-dengan-paslon" target="_blank">Pilkada</a>. Dari bukti yang ada, diduga para legislator menggunakan fasilitas negara untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada aktivitas kampanye. Salah seorang legislator yang dilaporkan, Rahman Pina, memberikan klarifikasi. "Cuma menyampaikan sikap fraksi. Itu wajar saja karena fraksi adalah perpanjangan tangan partai," katanya.&nbsp;

Berkampanye di Gedung Dewan, 13 Anggota DPRD Dilaporkan ke Panwaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpu-riau-tidak-melanggar-aturan-meski-loloskan-cagub-beristri-dua_m_191404.jpeg" alt="Sentra Gakkumdu melakukan rapat penentuan keputusan terkait warga yang melaporkan. KPU Riau yang telah meloloskan Cagub beristri dua, Jumat (23/2) malam." width="100%">
<figcaption>Sentra Gakkumdu melakukan rapat penentuan keputusan terkait warga yang melaporkan. KPU Riau yang telah meloloskan Cagub beristri dua, Jumat (23/2) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &lrm;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau dinyatakan tidak bersalah dan tidak melanggar aturan karena telah meloloskan salah satu Calon Gubernur (Cagub) Riau 2018 yang memiliki istri dua. Keputusan itu merupakan kesimpulan yang diambil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Polda dan Kejati Riau setelah melakukan pemeriksaan. Sentra Gakkumdu berkesimpulan bahwa, laporan yang dibuat oleh Ir Dendy Gustiawa terkait dugaan KPU Riau melakukan kelalaian, tidak dapat dinaikkan ke tahap penyidikan atau dihentikan. &lrm;"Setelah kita melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi ahli, kita berkesimpulan bahwa KPU Riau tidak melanggar aturan administrasi maupun perbuatan pidana karena telah meloloskan Firdaus (Cagub Riau 2018) yang memiliki istri lebih dari satu," ungkap Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan kepada JawaPos.com, Minggu (25/2) pagi. Rusidi menjelaskan, kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan ketentuan yang ada. Dimana tidak ada aturan yang mengatur tentang calon yang memiliki istri lebih dari satu dan memiliki anak selain dari istri pertama wajib mencantumkan nama istri dan anaknya tersebut dalam Daftar Riwayat Hidup. Selain itu lanjutnya, sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2017, Kartu Keluarga bukanlah syarat calon yang harus disampaikan kepada KPU Riau. "Kalaupun ada kemungkinan calon beristri lebih dari satu, maka hal tersebut tidak berkaitan dengan persyaratan menjadi calon Gubernur. Jika memang lebih dari satu, seharusnya istri yang tidak dicantumkan namanya itulah yang mengajukan keberatan, bukan orang lain," jelasnya. Oleh sebab itu, tindakan KPU Riau meloloskan Cagub tanpa memverifikasi data dalam daftar riwayat hidup calon bukan tindak pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 180 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Sementara itu, Sentra Gakkumdu juga memutuskan tidak ada pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran tersebut. Hal itu karena, KPU Riau telah membalas masukan dan tanggapan Ir Dendy Gustiawan sebagai masyarakat. "Proses pencalonan dan penetapan calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang dilakukan KPU Riau sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya. Sebelumnya, Ir Dendy Gustiawan yang juga merupakan mantan Panwaslu Kota Pekanbaru, melaporkan KPU Riau kepada Bawaslu Riau, pada Senin, 19 Februari lalu. Dalam laporannya, Dendy mengatakan kalau KPU Riau telah melakukan pelanggaran pidana dan administrasi dengan meloloskan Cagub atas nama Dr Firdaus ST MT pada proses pendaftaran pasangan calon. Firdaus sendiri merupakan Wali Kota Pekanbaru dua periode. Ia maju pada Pilkada Riau 2018 berpasangan dengan Rusli Efendi seorang politisi dari partai PPP. Pasangan nomor urut 3 ini diusung oleh Partai Demokrat dan PPP.

KPU Riau Tidak Melanggar Aturan Meski Loloskan Cagub Beristri Dua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/mengaku-dipalak-gerindra-bawaslu-jatim-panggil-la-nyalla-besok_m_181348.jpeg" alt="La Nyalla Mattalitti" width="100%">
<figcaption>La Nyalla Mattalitti</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur akan memanggil La Nyalla Mattalitti untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan partai politik menerima imbalan dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018. Pemanggilan itu tertuang dalam surat bernomor: 011/K.JI/PM.01.01/1/2018&nbsp; yang beredar luas di grup WhatsApp wartawan. Dalam surat yang ditantangani langsung oleh Ketua Bawaslu Jatim, Mohammad Amin itu, La Nyalla dijadwalkan hadir ke Kantor Bawaslu Jatim di&nbsp;Jalan Tanggulangin No 30, Surabaya, Senin, (15/1) besok pukul 13.00 WIB. "Iya benar, (Surat) itu sudah dikirimkan&nbsp; untuk mengundang pak La Nyalla untuk proses klarifikasi," kata Ketua Bawaslu Jatim, Mohammad Amin saat dikonfirmasi&nbsp;JawaPos.com, Minggu, (14/1). Kendati La Nyalla bukan calon Gubernur, kata Amin, Bawaslu Jatim tetap perlu mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai isu tersebut. Pasalnya, dalam isu yang berkembang, La Nyalla selalu mengait-ngaitkan dengan salah satu partai politik (Parpol), yakni, Partai Gerindra. "Kita ini antisipasi atau tahap pencegahan saja, karena ini juga terkait dengan papol," imbuhnya. Namun, jika dalam klarifikasi nanti ada indikasi pelanggaran, kata Amin, kasus tersebut akan dikoordinasikan dengan tim Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) seperti Kejaksaan dan Kepolisian. "Kalau nanti ada arah adanya pelanggaran tentu kami akan melibatakan Gakkumdu," pungkas Amin.

Mengaku Dipalak Gerindra, Bawaslu Jatim Panggil La Nyalla Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/gakkumdu-dinilai-belum-maksimal-tangani-politik-uang-pilkada-serentak_m_181172.jpeg" alt="Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) Yuris Rezha Kurniawan (paling kiri)." width="100%">
<figcaption>Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) Yuris Rezha Kurniawan (paling kiri).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang didalamnya melibatkan 3 unsur lembaga, yaitu Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan dirasa kinerjanya masih belum cukup efektif. Tercatat baru 1 kasus saja dari 600 dugaan adanya politik uang pada Pilkada di 101 daerah pada 2017 silam, yang diproses secara hukum. Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) Yuris Rezha Kurniawan mengatakan, 1 kasus yang sampai ke putusan pengadilan yaitu pada salah satu pendukung pencalonan di Pilkada Banten. "Bisa dikatakan kurang maksimal," katanya, dikonfirmasi Sabtu (13/1). Dikatakannya praktik politik uang hampir selalu lolos dari pengawasan penegak hukum. Selain itu barang bukti yang mudah dihilangkan, proses penindakan yang terbatas dalam waktu singkat. Terlebih ide dari kepolisian yang belum lama ini mewacanakan membentuk satgas politik uang. Itu menurutnya harus menjadi gagasan yang konkrit. Jangan sampai menjadi tumpang tindih dengan yang sudah ada, yaitu sentra Gakkumdu. Upaya lainnya berupa peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai politik uang yang sudah direvisi, pada nomor 13 tahun 2017. Aturan tersebut diharapkan bisa memproses pelanggaran yg terjadi saat masa tenang dimana potensi politik uang banyak terjadi. "Selain itu aspek non hukum seperti demi ketentraman masyarakat misalnya. Sebaiknya tidak menjadi alasan bagi sentra Gakkumdu untuk mudah menghentikan temuan atau pelanggaran politik uang," ucapnya. Pada 2018 ini, Pilkada serentak akan dilakukan di 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Selanjutnya 2019 mendatang di pemilihan legislatif dan juga Pilpres akan digelar. Pada hari yang sama, Amir Nashuruddin, Komisioner Bidang Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu DIY menambahkan, dalam menghadapi politik uang pada Pemilu Serentak 2019, Bawaslu DIY akan lebih mengedepankan aspek pencegahan. "Kami akan bersama stakeholder dan masyarakat sipil untuk memperkuat dan meneguhkan kembali gerakan anti politik uang dengan strategi dan cara yang&nbsp; fundamental dan inovatif," katanya. Cara ini akan berbasis pada kekuatan masyarakat yang telah memiliki kesadaran melalui proses edukasi dan berkomitmen untuk melakukan gerakan anti politik uang. "Saat ini kami sedang mengkaji desain dan model gerakan anti politik uang," pungkasnya.(dho/JPC) Caption foto:

Gakkumdu Dinilai Belum Maksimal Tangani Politik Uang Pilkada Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/antisipasi-kerawanan-pilkada-polda-sumsel-bentuk-tim-khusus_m_178929.jpeg" alt="Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Polda Sumatera Selatan (Sumsel) bakal membentuk Tim Khusus guna menangani setiap laporan Calon Kepala Daerah (Cakada) jelang pemilihan Pilkada serentak 2018 mendatang. Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sumsel, Kombes Pol Arison Hendra mengatakan tim khusus ini adalah Tim Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada dimana anggotanya terdiri dari polisi, panitian pengawas pemilu, serta kejaksaan. Nantinya, ketika ada laporan terkait salah satu cakada, tim Gakkumdu ini akan menyortir terlebih dahulu, jika nantinya dinilai sebagai pelanggaran aturan pilkada maka Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) yang akan memprosesnya.&nbsp; Namun, jika nantinya dinilai sebagai pidana umum maka pihak kepolisian akan memproses penyelidikan tersebut. Meskipun, penetapan tersangka akan ditunda walaupun memang terbukti bersalah hingga Pilkada selesai. Tujuannya agar kondisi ini tidak dimanfaatkan sebagai upaya politisasi oleh lawan politik. Berbeda halnya jika calon kepada daerah tersebut tertangkap tangan seperti korupsi, dan narkoba maka pihaknya akan langsung menetapkan sebagai tersangka, bahkan bisa saja langsung menangkapnya. "Kasus seperti ini tentunya tidak bisa dicegah, jadi kami langsung memprosesnya," katanya, Selasa (2/1).&nbsp; Sementara itu, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menambahkan, Polda Sumsel menyiagakan sekitar 9600 personel kepolisian guna mengamankan proses Pilkada, mulai persiapan hingga usai penghitungan suara. Dijelaskannya ada empat poin yang menjadi fokus kegiatan, yakni tahapan Pilkada, logistic, kandidat dan masyarakat. "Sejauh ini kondisi di Sumsel masih tetap aman," pungkasnya

Antisipasi Kerawanan Pilkada, Polda Sumsel Bentuk Tim Khusus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gakkumdu

Berita Terkini