<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/Untitled11-2912031510.jpg" alt="Gakeslab Indonesia gelar Pelantikan Pengurus Gakeslab Indonesia Provinsi DKI Jakarta Antar Waktu periode 2023-2025." width="100%">
<figcaption>Gakeslab Indonesia gelar Pelantikan Pengurus Gakeslab Indonesia Provinsi DKI Jakarta Antar Waktu periode 2023-2025.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium di Indonesia atau Gakeslab Indonesia gelar Pelantikan Pengurus Gakeslab Indonesia Provinsi DKI Jakarta Antar Waktu periode 2023-2025. Pelantikan pengurus antar waktu itu dilakukan setelah Ketua Gakeslab DKI Jakarta sebelumnya, RD Kartono Dwidjosewojo terpilih menjadi Ketua Umum Gakeslab Indonesia. Jabatan Ketua Gakeslab DKI Jakarta kemudian digantikan Andri Noviar. Pada pelantikan itu, Ketua Gakeslab DKI Jakarta Andri Noviar mengucapkan selamat kepada para pengurus terpilih yang dilantik untuk sama-sama pengemban tugas. Aanggota Gakeslab DKI Jakarta yang tercatat per Desember 2023 berjumlah 528 perusahaan yang terdiri atas 54 perusahaan PMA, 390 perusahaan pemegang NIE, dan 84 perusahaan non NIE. &rdquo;Saya di sini melanjutkan kepemimpinan Bapak Kartono sebagai Ketua Gakeslab DKI sampai dengan akhir masa jabatan pada Desember 2025, Insya Allah,&rdquo; kata Andri Noviar. Andri mengatakan, dalam mengemban tanggung jawab tersebut, membutuhkan dukungan dari semua pihak. Terutama dukungan dan kebersamaan dari semua pengurus Gakeslab DKI. Dalam waktu kurang lebih 23 bulan ke depan, Andri menegaskan, akan mengerjakan beberapa agenda. Di antaranya, industri alat kesehatan (alkes) telah ditetapkan menjadi sektor-sektor strategis dalam penerapan industri 4.0. &rdquo;Ketika Covid-19, permintaan terhadap alat kesehatan sangat tinggi dan pemerintah memasukkan ke dalam sektor prioritas dalam Making Indonesian 4.0,&rdquo; ujar Andri Noviar. Dia memaparkan, kemenkes telah membuat road map untuk mengakselerasi perkembangan industri alat kesehatan menuju industri 4.0 dan sejalan dengan program Making Indonesia 4.0. Andri menyatakan, Gakeslab akan membantu atau mendorong peningkatan produksi nasional. Salah satunya dengan kolaborasi dengan sesama industri alat kesehatan serta asosiasi industri alat kesehatan. Sehingga tercipta ekosistem yang baik. &rdquo;Kolaborasi antara industri alat kesehatan dalam negeri dengan distributor alat kesehatan agar pelaku industri alat kesehatan dalam negeri bisa saling support untuk dapat memasarkan alat kesehatan di dalam negeri,&rdquo; terang Andri. &rdquo;Kapalku siap berlayar, Awakku bersiap angkat jangkar. Mari maju tak gentar, agar Galeslab DKI makin berkibar,&rdquo; ucap Andri Noviar. Gakeslab Indonesia adalah Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium di Indonesia. Gakeslab Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Kesehatan sebagai perkumpulan organisasi perusahaan alat-alat kesehatan dan laboratorium resmi di Indonesia.

Gakeslab Indonesia gelar Pelantikan Pengurus Gakeslab Indonesia Provinsi DKI Jakarta Antar Waktu periode 2023-2025 dengan ketua Andri Noviar

Gakeslab Indonesia Lantik Pengurus Gakeslab DKI Jakarta Antar Waktu Periode 2023-2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/antisipasi_1-pcr.jpg" alt="Petugas memeriksa tiket kereta api calon penumpang di Stasiun Gambir, Jakarta, kemarin. Penerapan aturan tes PCR kepada calon penumpang pesawat menuai banyak kritik. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Petugas memeriksa tiket kereta api calon penumpang di Stasiun Gambir, Jakarta, kemarin. Penerapan aturan tes PCR kepada calon penumpang pesawat menuai banyak kritik. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab) Randy H. Teguh mengatakan, sebenarnya tes PCR tak perlu menjadi syarat penerbangan. Menurut Randy, risiko penularan Covid-19 di penerbangan paling kecil jika dibandingkan dengan moda transportasi lain.  "Secara data saintifik penularannya sangat sedikit. Sudah gitu sekarang kasus sedang menurun," ujar Randy dalam diskusi secara daring, Sabtu (30/10).  Randy menuturkan, sebenarnya penumpang pesawat terbang sudah cukup menggunakan swab antigen sebagai syarat untuk terbang.  "Kalau kita lihat juga selama masa kasus tinggi kemarin dengan antigen menurunkan kasus tuh. Kenapa tidak diteruskan dengan antigen? Jangan-jangan antigen sudah cukup dibandingkan dengan PCR," katanya.  Randy mengatakan, tes PCR sebaiknya digunakan untuk mendiagnosa untuk kebutuhan pelacakan atau digunakan sebelum pasien dilakukan tindakan operasi. "Menurut hemat kami, PCR itu adalah sarana untuk mendiagnosa, memastikan apakah ada infeksi virus SARS-CoV-2 ini. Jadi, diagnosa pasti," ungkapnya.  "Misal gini, saya positif, ada keluarga saya kontak erat, maka PCR untuk tracing. Atau di rumah sakit ingin memastikan ini pasien mau operasi apakah pasien ini positif atau tidak untuk memastikan tindakan operasi," tambahnya.  Sebelumnya, pemerintah pemewajibkan tes PCR bagi pelaku perjalanan menggunakan transportasi untuk wilayah Jawa-Bali.  Sementara pelaku perjalanan menggunakan transportasi udara di luar Jawa-Bali cukup melampirkan hasil rapid tes antigen. Pemerintah juga memperpanjang masa berlaku hasil tes PCR menjadi 3x24 jam, dari sebelumnya hanya 2x24 jam.

Gakeslab Nilai Syarat Penerbangan Sebenarnya Cukup dengan Tes Antigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/industri-alkes-keluhkan-rendahnya-penawaran-pemerintah-dalam-e-katalog_m_210242.jpeg" alt="Ilustrasi alat kesehatan yang banyak digunakan para medis." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi alat kesehatan yang banyak digunakan para medis.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Target Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terhadap pertumbuhan industri alat kesehatan (alkes) mencapai 25 persen di 2030 sepertinya sulit tercapai. Pasalnya, saat ini pelaku industri alkes dihadapkan pada tekanan harga jual hingga di bawah harga pokok penjualan (HPP) atau Cost of Goods Sold (COGS), terutama untuk produk alkes impor yang masuk dalam E-Katalog pemerintah yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Saat ini sejumlah alkes impor yang masuk dalam daftar E-Katalog ditawar secara beragam oleh LKPP mulai dari 1,3 dan ada pula alkes yang ditawar berbeda pada harga 1,6 dari harga wajar pabeanan (HPP/COGS). Ketua Umum Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia H Sugihadi mengatakan, harga wajar pabean atau HPP alkes berada di level 1,4 atau 40 persen dari harga pokok saat membeli dari eksportir di luar negeri. Biaya importasi tersebut mencakup asuransi, freight forwarding, pajak bea masuk, PPN Impor, PPNBM, PPh 22, biaya administrasi bank, serta jasa transportasi dan asuransi. "Ini biaya yang kami keluarkan sejak barang keluar dari gudang eksportir hingga tiba di gudang penyimpanan di dalam negeri. Ketemu angka 1,4 untuk biaya pabean dalam kegiatan importasi alkes tersebut," katanya, Minggu (6/5). Sehingga, lanjutnya,&nbsp;jika dalam E-Katalog ditawar lagi di bawah harga HPP, tentu hal tersebut bisa mengganggu mutu alkes.&nbsp;Sebab, saking murahnya harga alkes, maka barang yang dipakai rumah sakit rendah mutunya. "Ini buruk bagi pelayanan di rumah sakit dan kesehatan pasien. Ini yang terus kita negosiasikan dengan LKPP bersama pihak Kemenkes," imbuhnya. Terkait komponen pembentuk harga tersebut, Ketua Gakeslab DKI Jakarta Rd Kartono Dwidjosewojo menambahkan, pembentuk harga jual alkes yang wajar tidak hanya biaya importasi. Ada komponen seperti Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK), Izin Edar, Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB), dan aturan-aturan standarisasi lainnya. Hal itu demi memastikan mutu, keamanan dan kemanfaatan produk yang memang seharusnya menjadikan prioritas utama dari industri alkes. "Jadi, yang dinegosiasi itu hanya barang yang sudah dibuka dalam E-Katalog. Sementara kami sudah melakukan importasi sejak satu-dua tahun yang lalu. Resiko kami memang tinggi, biaya yang kami tanggung tidak sesuai dalam E-Katalog," katanya. Lantas berapa harga wajar yang industri harapkan? Menurut Kartono, alkes habis pakai kewajarannya di angka 1,95. Sementara alkes yang perlu edukasi, distribusi, dan instralasi khusus, harganya sekitar 2,4. "Kalau sudah di angka tersebut, kami pengusaha alkes baru bisa penuhi permintaan pemerintah mencapai pertumbuhan yang tinggi, mutu terjaga, dan kesehatan pasien terjamin," jelas Kartono. Berdasarkan data Gakeslab, sejauh ini, baru 16.667 nomor izin edar produk alkes yang terdaftar di e-katalog dari kurang lebih 250.000 nomor izin produk alkes yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Menurut Gakeslab, hal ini terkait dengan keterbatasan proses pendaftaran alkes ke dalam e-katalog, di samping waktu registrasi yang tidak terjadwal secara pasti, dan mekanisme penawaran harga yang tidak wajar.

Industri Alkes Keluhkan Rendahnya Penawaran Pemerintah dalam E-Katalog

gakeslab

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gakeslab

Berita Terkini

Gakeslab Indonesia Lantik Pengurus Gakeslab DKI Jakarta Antar Waktu Periode 2023-2025

Gakeslab Nilai Syarat Penerbangan Sebenarnya Cukup dengan Tes Antigen

Industri Alkes Keluhkan Rendahnya Penawaran Pemerintah dalam E-Katalog

Download Aplikasi JawaPos.com