<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/SIDANG-TAHUNAN-MPR-DERY-RIDWANSAH-1.jpg" alt="Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup pidato sidang tahunan di depan forum MPR 2019 dengan pesan tentang semangat persatuan. Jokow" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup pidato sidang tahunan di depan forum MPR 2019 dengan pesan tentang semangat persatuan. Jokow</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pembekalan orientasi dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi para angota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terpilih periode 2019-2024. Dalam pidatonya Presiden Jokowi sempat menyindir besarnya gaji anggota dewan yang lebih besar ketimbang gaji kepala negara. Hal ini pun langsung mengundang gelak tawa.  "Karena mohon maaf untuk urusan income pendapatan DPR sudah lebih besar dari presiden. Kalau saya salah nanti saya hitung lagi," ujar Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8).  Mendegar hal itu, para anggota DPR dan DPD yang hadir seolah tidak membenarkan gajinya lebih besar ketimbang sorang kepala negara. Sebab mereka kompak menjawab tidak. "Benar atau tidak (gaji DPR dan DPD besar)," tanya Jokowi.  "Enggak, enggak," jawab kompak para anggota dewan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Moment-Foto-bersama-Presiden-Jokowi-Dodo-Sebelum-Sidang-Tahunan-MPR-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjalan bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) setibanya di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta. Presiden Joko Widodo akan mengikuti sidang tahunan dan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan para anggota DPR. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Namun, Presiden Jokowi beralih tidak menanyakannya ke para anggota dewan. Melainkan ke Ketua DPR Bambang Soesatyo. Membenarkan adalah jawaban Bambang Soesatyo soal gaji anggota dewan lebih besar ketimbang kepala negara. "Tuh pak ketua bilang bener, pak ketua kalau sudah begini (mengangguk) berarti benar," seloroh Jokowi.  Oleh sebab itu, apabila sudah mendapatkan gaji dan tunjangan lebih besar ketimbang dirinya. Maka para anggota dewan mulai bekerja lebih serius. Pasalnya di masa depan tantangan akan semakin berat. ‎"Jadi sekali lagi marilah kita bekerja menghadapi tantangan yang sudah berbeda tidak seperti yang lalu-lalu (regulasi yang berbelit-belit)," pungkasnya.  Sekadar informasi, berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-520/MK.02/2015, para anggota DPR RI mendapatkan gaji Rp 76 juta. Dari surat tersebut diketahui rincian gaji anggota DPR, yakni gaji pokok Rp 4,2 juta, tunjangan komunikasi Rp 15.580.000, tunjangan kehormatan Rp 5.580.000, bantuan langganan listrik dan telepon Rp 7,7 juta dan tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp 3.750.000, uang sidang Rp 2 juta.  Semantara gaji kepala negara, alias presiden Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertingi Negara dan Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 2001, maka tunjangan untuk Presiden dan gajinya adalah Rp 62,740 juta per bulan.

Jokowi Sindir Gaji Anggota DPR Lebih Besar dari Presiden Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gajinya-kelewat-gede-dewan-pengarah-bpip-diminta-tiru-nu-muhamadiyah_m_216255.jpeg" alt="Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri dan Ketua BPIP, Yudi Latief (berbaju putih) di Istana Negara, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri dan Ketua BPIP, Yudi Latief (berbaju putih) di Istana Negara, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Besaran gaji Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus menuai polemik. Pemerintah dianggap tak peka dengan kondisi masyarakat sekarang. Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri misalnya, mendapat gaji sebesar Rp 112.548.000. Pun para wakil dewan Pengarahnya. Seperti Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. Tak jauh dengan Mega, mereka mendapatkan gaji sebesar Rp 100.811.000. "Begini Pancasila dibuat oleh founding father. Dimana founding father menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dengan ikhlas dan tulus, tanpa mau mereka menerima imbalan, atau digaji dari negara," ujar Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (29/5). Menurut pandangan Adri, di masa pemerintahan Jokowi sekarang, Pancasila sudah dilihat seperti komoditas. Itu terbukti dengan pemberian insentif bagi pengurus BPIP. "Kami menganggap besarnya dan tingginya gaji mereka sangat tidak adil bagi kondisi negara saat ini. Dimana negara punya hutang yang menumpuk, dan tingginya atau naiknya harga sembako saat ini," tegasnya. Adri pun meminta agar mencontoh ormas seperti Muhammadiyah dan NU atau Banser NU yang kerap menjaga Pancasila. Mereka memilih biaya urunan alias tidak pernah mendapat insentif dari pemerintah. "Bagi para anggota BPIP yang sudah menerima, sebaiknya mengembalikan uang tersebut ke kas negara untuk mencicil hutang negara seperti apa yang dilakukan Malaysia. "Pancasila tidak sakti apabila negara masih berhutang dan masih menumpuk hutangnya. Dengan besarnya hutang negara kepada pihak asing, justru Pancasila menjadi tersandera," pungkasnya.

Gajinya Kelewat Gede, Dewan Pengarah BPIP Diminta Tiru NU-Muhamadiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sri-mulyani-pastikan-kenaikan-gaji-presiden-rp-553-juta-adalah-hoax_m_195293.jpeg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah tidak pernah mengeluarkan usulan kenaikan gaji Presiden Indonesia. Menurutnya, informasi kenaikan gaji presiden hanya hoax belaka. "Itu tidak ada dan belum pernah dibahas. Dan menurut saya yang disampaikan Menpan bahwa itu adalah hoax, ya memang begitu," ujarnya di Istana Presiden, Bogor, Senin (12/3). Menurutnya, saat ini banyak informasi di media sosial yang kebenarannya diragukan. Oleh karena itu, dirinya berharap masyarakat tidak mudah percaya begitu saja terhadap informasi tersebut. Kenaikan gaji presiden pun ditegaskan bahwa itu hanya informasi bohong. "Di dalam kurun medsos yang sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang dibuat, dan dokumen-dokumen yang dibuat mirip dengan pemerintah kemudian dipublikasikan," jelasnya. "Jadi kita tidak ada pembahasan mengenai hal itu sama sekali, sama sekali tidak ada," pungkasnya. Sebelumnya, beredar kabar usulan kenaikan gaji presiden dari Rp 62 juta menjadi Rp 553 juta. Terungkap jika angka tersebut belumlah ditetapkan karena akan dilakukan pengkajian lebih lanjut. Melansir&nbsp;menpan.go.id&nbsp;Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman, menyebut bahwa rencana itu belum sepenuhnya terealisasi. Pasalnya, informasi soal kenaikan gaji tersebut merupakan paparan diskusi pihaknya pada tahun lalu.

Sri Mulyani Pastikan Kenaikan Gaji Presiden Rp 553 Juta Adalah Hoax

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-siapkan-rpp-baru-gaji-presiden-di-atas-rp-500-juta_m_194638.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS. Jika RPP itu benar-benar disahkan, maka gaji presiden RI akan naik drastis. Mencapai Rp 500 juta per bulan atau Rp 6,6 miliar per tahun. Jumlah itu tertera dalam materi RPP. Dengan indeks gaji presiden sebesar 96,000 poin, besaran gaji presiden mencapai Rp 553 juta. Paling tinggi jika dibandingkan dengan pejabat tinggi lain yang dibayar dengan APBN. Berapa gaji presiden RI saat ini? Pemerintah tidak pernah merilis angka pasti. Namun, melihat peraturan tentang gaji presiden, jumlahnya sangat jauh dari angka Rp 500 juta. Menurut pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1978, gaji presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat di Indonesia (ketua DPR, MA, dan BPK). Sementara itu, dalam PP No 75/2000 disebutkan, tiga pejabat tersebut menerima gaji Rp 5.040.000 tiap bulan. Dengan demikian, gaji pokok presiden adalah Rp 30.240.000 tiap bulan. Keppres No 68/2001 juga menyebutkan, besarnya tunjangan jabatan presiden adalah Rp 32.500.000. Jadi, total uang yang diterima presiden setiap bulan adalah Rp 62.740.000 atau Rp 752.880.000 per tahun. Menurut keterangan istana, jumlah itu belum pernah berubah sejak 2001. Dengan angka tersebut, gaji presiden RI terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan pemimpin negara-negara besar di dunia. Gaji Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong tercatat paling tinggi, yakni USD 2,2 juta atau setara dengan Rp 30,3 miliar per tahun. Setelah Lee, ada Doris Leuthard, presiden Swiss, dengan gaji USD 437.000 atau Rp 6 miliar per tahun. Diikuti Perdana Menteri Australia Malcolm Trunbull dengan gaji USD 403.700 atau Rp 5,5 miliar per tahun. Gaji Presiden Jokowi hanya lebih tinggi dari Presiden RRT Xi Jinping sebesar USD 20.500 atau Rp 283 juta per tahun. Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah menyatakan, sangat wajar jika presiden memiliki indeks penghasilan yang sangat besar. Dengan demikian, penghasilan yang diterima orang nomor satu di Indonesia itu sangat tinggi. "Masuk akal juga," ujarnya. Dia menjelaskan, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, tugas, tanggung jawab, serta risiko presiden sangat besar. Karena itu, menurut dia, tidak wajar jika ada gaji pejabat yang dibayar dari APBN lebih besar daripada presiden. Dia menegaskan, justru akan berbahaya jika ada pejabat pemerintah lain yang gajinya lebih tinggi daripada presiden.&nbsp;

Pemerintah Siapkan RPP Baru, Gaji Presiden di Atas Rp 500 Juta

gaji presiden

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gaji presiden

Berita Terkini

Jokowi Sindir Gaji Anggota DPR Lebih Besar dari Presiden Indonesia

Gajinya Kelewat Gede, Dewan Pengarah BPIP Diminta Tiru NU-Muhamadiyah

Sri Mulyani Pastikan Kenaikan Gaji Presiden Rp 553 Juta Adalah Hoax

Pemerintah Siapkan RPP Baru, Gaji Presiden di Atas Rp 500 Juta

Download Aplikasi JawaPos.com