<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo secara resmi telah menaikan gaji Polri sebesar 8 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Kenaikan gaji ini berlaku secara menyeluruh mulai dari anggota Polri pangkat Tamtama hingga Jenderal Polisi.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto" align="left"> <p dir="ltr">Hal ini sebagaiana termaktub dalam aturan terbaru kenaikan gaji Polri dalam PP Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).</p> <p dir="ltr">&ldquo;Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan TNI dan Polri, serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Perlu menyesuaikan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia," bunyi pertimbangan dalam PP tersebut, dikutip Rabu (31/1).</p> </div> <p dir="ltr">Dalam aturan tersebut ditetapkan gaji terendah TNI, yaitu diperoleh bagi mereka yang memiliki pangkat Tamtama Bharada berkisar Rp 1.830.500-Rp 2.827.000 dan disesuaian dengan Masa Kerja Golongan (MKG).</p> <p dir="ltr">Sedangkan gaji tertinggi diperoleh TNI berpangkat perwira tinggi Jenderal Polisi berkisar Rp 5.657.400-Rp 6.405.500 disesuaikan dengan MKG.</p> <p dir="ltr">&nbsp;<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014057544/resmi-naik-8-persen-ini-rincian-gaji-tni-2024-dari-pangkat-tamtama-hingga-jenderal">Resmi Naik 8 Persen, Ini Rincian Gaji TNI 2024 dari Pangkat Tamtama hingga Jenderal</a></strong></p> <div dir="auto" align="left"> <p dir="ltr">Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan melakukan pembayaran kenaikan gaji para pegawai negara, termasuk Polri dengan mekanisme rapel. Semestinya, kenaikan gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut sudah diterima per 1 Januari 2024.</p> </div> <div dir="auto" align="left"> <p dir="ltr">Namun, karena aturan mengenai kenaikan gaji baru rampung diteken Jokowi pada 26 Januari 2024, maka selisih gaji tersebut akan dibayarkan secara rapel atau dibayarkan pada bulan berikutnya, yakni Februari.</p> </div> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <div dir="auto" align="left"> <p dir="ltr">Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo mengatakan rapel kenaikan gaji PNS baru akan cair apabila Peraturan Pemerintah (PP) telah diterbitkan. Dan ia memastikan bahwa pemerintah akan segera membayar penuh selisih gaji TNI yang naik 8 persen tersebut pada Februari 2024.</p> </div> <p dir="ltr">"Nanti dihitung sejak Januari sampai dengan kapan pembayaran dilakukan sesuai PP. Jika PP rampung Februari, maka dibayarkan selisih Januari plus Februari secara penuh," kata Prastowo kepada JawaPos.com, Kamis (4/1).</p> </div> <div dir="auto">Lantas, berapa besaran gaji Polri 2024 yang telah dinaikan 8 persen oleh Presiden Jokowi?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Berdasarkan PP Nomor Nomor 7 Tahun 2024, berikut rincian gaji Polri 2024:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Golongan I:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tamtama Polri Bhayangkara Dua (Bharada): Rp 1.775.000-Rp 2.741.300</div> <div dir="auto">Bhayangkara Satu (Bharatu): Rp 1.830.500-Rp 2.827.000</div> <div dir="auto">Bhayangkara Kepala (Bharaka): Rp 1.887.800-Rp 2.915.400</div> <div dir="auto">Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda): Rp 1.946.800-Rp 3.006.000</div> <div dir="auto">Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu): Rp 2.007.700-Rp 3.100.700</div> <div dir="auto">Ajun Brigadir Polisi (Abrippol): Rp 2.070.500-Rp 3.197.700</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Golongan II:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bintara Polri Brigadir Polisi Dua (Bripda): Rp 2.272.100-Rp 3.733.700</div> <div dir="auto">Brigadir Polisi Satu (Briptu): Rp 2.343.100-Rp 3.850.500</div> <div dir="auto">Brigadir Polisi (Brigpol): Rp 2.416.400-Rp 3.971.000</div> <div dir="auto">Brigadir Polisi Kepala (Bripka): Rp 2.492.000-Rp 4.095.200</div> <div dir="auto">Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda): Rp 2.570.000-Rp 4.223.300</div> <div dir="auto">Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu): Rp 2.650.300-Rp 4.355.400</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Golongan III:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Inspektur Polisi Dua (Ipda): Rp 2.954.200-Rp 4.779.300</div> <div dir="auto">Inspektur Polisi Satu (Iptu): Rp 3.046.600-Rp 5.006.500</div> <div dir="auto">Ajun Komisaris Polisi (AKP): Rp 3.141.900-Rp 5.163.100</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Golongan IV:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisaris Polisi (Kompol): Rp 3.240.200-Rp 5.324.600</div> <div dir="auto">Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP): Rp 3.341.500-Rp 5.491.200</div> <div dir="auto">Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol): Rp 3.446.000-Rp 5.663.000</div> <div dir="auto">Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen): Rp 3.553.800-Rp 5.840.100</div> <div dir="auto">Inspektur Jenderal Polisi (Irjen): Rp 3.665.000-Rp 6.022.800</div> <div dir="auto">Komisaris Jenderal Polisi (Komjen): Rp 5.485.800-Rp 6.211.200</div> <div dir="auto">Jenderal Polisi: Rp 5.657.400-Rp 6.405.500.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Nanti dihitung sejak Januari sampai dengan kapan pembayaran dilakukan sesuai PP. Jika PP rampung Februari, maka dibayarkan selisih Januari

Rincian Gaji Polri 2024 Usai Dinaikan Jokowi dari Pangkat Tamtama Bharada hingga Jenderal Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setiap-ketemu-presiden-wakil-ketua-selalu-merayu_m_194541.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarief" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarief</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengungkapkan sebuah pengakuan mengejutkan di hadapan ratusan personel Polri. Pengakuan itu terkait upaya meningkatkan kesejahteraan anggota polisi. Hal itu disampaikannya setiap bertemu Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, agar ada remunerasi terhadap Polri dan jaksa.</p><br /> <p>"Jadi saya ketemu presiden dan kemenkeu, saya ngomong. Itu dari dulu pesan reformasi loh Pak, yang perlu ditingkatkan remunerasi lebih dulu adalah hakim, jaksa, polisi," cerita Laode M Syarief saat menghadiri acara Rakornis Bareskrim Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Kamis (8/3).</p><br /> <p>Adapun remunerasi adalah jumlah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang sudah dikerjakannya. Biasanya bentuk remunerasi ini diasosiasikan dengan penghargaan dalam bentuk uang, atau bisa diartikan juga sebagai upah atau gaji.</p><br /> <p>Bahkan kata dia, permintaan remunerasi itu kerap seperti rayuan. Sebab yang meminta presiden agar mau menaikkan gaji polisi dan jaksa itu juga dilakukan oleh Basaria Panjaitan yang merupakan purnawirawan Polri juga.</p><br /> <p>Menurut mantan dosen itu, remunerasi perlu bagi Polri maupun Kejaksaan. Sebab, upah jajaran dua lembaga tersebut dianggap terlalu kecil. Tidak hanya itu, bahkan remunerasi itu juga bentuk dari bagian amanat reformasi. "Ya karena enggak masuk akal. Karena itu pesan awal reformasi. Jangan harap profesionalisme kalau kebutuhan enggak tercukupi," tambahnya.</p><br /> <p>Sayangnya, permintaan Laode ini tidak disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alasannya semakin tinggi seorang aparat negara, baik itu PNS, TNI atau Polri, maka itu akan berdampak pada beban APBN untuk membayarkan pensiun mereka yang semakin membengkak.</p><br /> <p>"Karena pensiun itu diukur dari gapok (gaji pokok). Ini harus kita pikirkan bersama," sebut Syarief. </p>

Setiap Ketemu Presiden, Wakil Ketua Selalu Merayu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/disuguhi-ikan-teri-lanjut-cekcok-gaji-polisi-ini-emosi-hajar-istri_m_147856.jpeg" alt="Ilustrasi kasus penganiayaan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus penganiayaan. (Istimewa)</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di lingkungan keluarga korps bhayangkara kembali terjadi di anggota polisi Polres Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut).&nbsp;</p><br /> <p>Korbannya seorang ibu Bhayangkari berinisial JAN. Perempuan berusia 34 tahun itu menjadi korban penganiayaan suaminya karena menyajikan ikan teri sebagai lauk suaminya. (29/7).</p><br /> <p>Padahal, JAN memutuskan memasak lauk ikan teri karena uang belanja sudah menipis. Namun, keputusannya tersebut justru memicu emosi sang suami, Bripka K.</p><br /> <p>Pertengkaran pun terjadi di antara pasangan yang telah dikaruniai 4 orang anak ini. Nahas, cekcok tersebut diakhiri aksi kekerasan. Personel Polsek Batang Kuis itu menendang dan memukul JAN.</p><br /> <p>Tak terima, korban melaporkan Bripka K ke SPKT Polres Deliserdang. Laporannya tertuang dalam laporan polisi pada (30/7).</p><br /> <p>Pengakuan JAN di SPKT Polres Deli Serdang, penganiayaan berlangsung pertama kali di rumah mereka. Ketika itu, pria yang menikahinya 15 tahun silam itu pulang kerja. Seperti biasa, dirinya segera menyuguhkan makan siang.</p><br /> <p>Melihat lauk yang disuguhkan berupa ikan teri, Bripka K mengomel dan mengatakan jika lauknya tidak enak. Mendengar omelan itu, JAN spontan naik darah alias emosi.</p><br /> <p>&ldquo;Memang berapa kau kasih rupanya gajimu sama aku? Mau enak-enak saja menu makan. Padahal semalam baru makan ayam gorengnya kau?&rdquo; ketus JAN menjawab omelan suaminya.</p><br /> <p>Diduga menganggap jawaban tersebut terlalu kasar, Bripka K gantian naik darah. Dia spontan memukul korban.&nbsp;Mendapat perlakuan kasar, JAN pergi ke rumah kerabatnya bernama Pak Nano di Desa Bintang Meriah, Batang Kuis.</p><br /> <p>Sekira pukul 20.00 wib, Bripka K mendatangi JAN ke rumah Nano. Dengan nada marah, Bripka K bertanya &ldquo;ngapain kau di sini?&rdquo; tapi korban tidak menghiraukannya.</p><br /> <p>Merasa keberadaannya tak digubris, Bripka K melempar semangka yang dimakannya ke wajah JAN.&nbsp;Kemudian kening korban dipukul dua kali, lalu tangan kiri ditendang empat kali, punggung dan kaki kiri korban juga dipukul pakai kaki meja yang terbuat dari plastic.</p><br /> <p>Akibatnya, JAN mengalami luka memar dan melaporkannya ke Polres Deli Serdang. &ldquo;Aku juga pernah dipukul dengan sapu hingga sapunya patah,&rdquo; kenang warga Desa Paya Gambar, Batang Kuis ini.</p><br /> <p>Kasat Reskrim Polres Deli Serdang, AKP Ruzi Gusman membenarkan laporan pengaduan korban masih penyelidikan.</p>

Disuguhi Ikan Teri, Lanjut Cekcok Gaji, Polisi Ini Emosi Hajar Istri

gaji polisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gaji polisi

Berita Terkini

Rincian Gaji Polri 2024 Usai Dinaikan Jokowi dari Pangkat Tamtama Bharada hingga Jenderal Polisi

Setiap Ketemu Presiden, Wakil Ketua Selalu Merayu

Disuguhi Ikan Teri, Lanjut Cekcok Gaji, Polisi Ini Emosi Hajar Istri

Download Aplikasi JawaPos.com