<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/pexels-defrinomaasy-31679223-3839452142.jpg" alt="Ilustrasi gaji pensiunan PNS. PT Taspen menyebut rapel gaji untuk pensiunan PNS bBelum ada keputusan dari pemerintah. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gaji pensiunan PNS. PT Taspen menyebut rapel gaji untuk pensiunan PNS bBelum ada keputusan dari pemerintah. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beredar isu bahwa Aparat Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pensiunan PNS diwacanakan mendapat kenaikan gaji. Terutama setelah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 pada Juni 2025 lalu oleh Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; Perpres tersebut memuat agenda prioritas yang salah satunya menargetkan penyesuaian gaji bagi sejumlah profesi strategis seperti PNS.&nbsp; Seperti tertulis pada 8 program quick wins dalam Perpres 79/2025, rencana Pemerintah yakni Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), PNS, TNI/Polri dan pejabat negara. Meski begitu, bagaimana perkembangan terkini tentang rencana kenaikan gaji ini pada 2026 nanti? <h2>Belum Ada Keputusan Final untuk 2026</h2> Hingga saat ini, rencana kenaikan gaji ASN termasuk gaji pensiunan PNS untuk 2026 belum dibahas dan belum ditetapkan secara final oleh pemerintah. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memang memberi sinyal bahwa pihaknya membuka peluang kenaikan gaji ASN atau PNS pada 2026. Namun, tetap keputusan akhir bergantung pada tinjauan menyeluruh terhadap kondisi keuangan negara. Alhasil, wacana kenaikan gaji ASN dan pensiunan pada 2026 masih terus harus dikaji secara matang oleh pemerintah. <h2>Gaji Pensiunan Mengacu PP 8 Tahun 2024</h2> Gaji pensiunan PNS saat ini masih menggunakan regulasi terakhir, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur penyesuaian pensiunan pokok PNS dengan kenaikan 12 persen. Berikut rincian nominal gaji pokok (gapok) pensiunan PNS sesuai PP Nomor 8 Tahun 2024: Golongan I: Gaji pokok berkisar dari Rp 1.748.100 hingga Rp 2.256.700 (untuk sub-golongan Id). Golongan II: Gaji pokok berkisar dari Rp 1.748.100 hingga Rp 3.208.800 (untuk sub-golongan IId). Golongan III: Gaji pokok berkisar dari Rp 1.748.100 hingga Rp 4.029.600 (untuk sub-golongan IIId). Golongan IV: Gaji pokok berkisar dari Rp 1.748.100 hingga Rp 4.957.100 (untuk sub-golongan IVe). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Informasi terkini mengenai rencana kenaikan gaji ASN dan pensiunan PNS pada tahun 2026 dan regulasi terbaru yang mengaturnya.

Gaji Pensiunan ASN Bakal Naik di 2026? Ini Daftar Gaji Pokok yang Diterima Hingga Kini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/WhatsApp-Image-2025-10-27-at-164432-3195476375.jpeg" alt="Ilustrasi sepasang suami istri pensiunan PNS memegang uang pensiun. (Nano Banana)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sepasang suami istri pensiunan PNS memegang uang pensiun. (Nano Banana)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Taspen memastikan bahwa proses pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah pensiun tetap berjalan normal dan tanpa hambatan pada tahun ini. Walaupun belum ada pengumuman resmi atau keputusan terkait adanya kenaikan gaji terbaru, Taspen berkomitmen untuk mencairkan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menyejahterakan para pensiunan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama puluhan tahun. Besaran gaji pensiunan yang saat ini menjadi acuan pembayaran telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024. Dengan demikian, gaji pensiunan PNS yang diterima pada bulan November masih didasarkan pada ketentuan dalam PP Nomor 8 Tahun 2024 tersebut. Meskipun demikian, sebelumnya sempat beredar isu mengenai adanya pembayaran rapel yang disebut-sebut akan cair pada November 2025. Isu ini biasanya dikaitkan dengan penyesuaian gaji yang telah diatur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2025. <h2>Daftar Gaji Pokok Pensiunan Berdasarkan Golongan</h2> Sementara itu, besaran gaji pensiunan masih menggunakan ketentuan terakhir yang berlaku. Berikut di antaranya: <h3>Pensiunan PNS Golongan I</h3> Ia: Rp 1.748.100 - Rp 1.962.200 Ib: Rp 1.748.100 - Rp 2.077.300 Ic: Rp 1.748.100 - Rp 2.165.200&nbsp; Id: Rp 1.748.100 - Rp 2.256.700 <h3>Pensiunan PNS Golongan II</h3> IIa: Rp 1.748.100 - Rp 2.833.900 IIb: Rp 1.748.100 - Rp 2.953.800 IIc: Rp 1.748.100 - Rp 3.078.700 IId: Rp 1.748.100 - Rp 3.208.800 <h3 class="class-paragraph">Pensiunan PNS Golongan III</h3> IIIa: Rp 1.748.100 - Rp 3.558.600 IIIb: Rp 1.748.100 - Rp 3.709.200 IIIc: Rp 1.748.100 - Rp 3.866.100 <h3>Pensiunan PNS Golongan IV</h3> IVa: Rp 1.748.100 - Rp 4.200.000 IVb: Rp 1.748.100 - Rp 4.377.800 IVc: Rp 1.748.100 - Rp 4.562.900 IVd: Rp 1.748.100 - Rp 4.755.900 IVe: Rp 1.748.100 - Rp 4.957.100 <h2>Tiga Tunjangan Tetap Berlaku</h2> Selain menerima gaji pokok, para pensiunan di Indonesia tetap berhak memperoleh tiga jenis tunjangan yang bertujuan untuk meringankan beban dan menjamin kesejahteraan keluarga mereka. Tiga tunjangan tersebut adalah Tunjangan Keluarga, yang mencakup Tunjangan Pasangan dan Tunjangan Anak. Secara spesifik, Tunjangan Pasangan dihitung sebesar 10 persen dari total gaji pokok yang diterima oleh pensiunan. Sementara itu, Tunjangan Anak diberikan sebesar 2 persen untuk setiap anak yang masih berada di bawah tanggungan pensiunan tersebut, membantu memastikan kebutuhan anak-anak tetap terpenuhi.&nbsp; Adanya beragam tunjangan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pensiunan dan keluarganya pasca-purna tugas. <h2>Penjelasan per Golongan Pensiunan PNS&nbsp;</h2> <h3>Golongan I (Juru)</h3> Golongan I merupakan tingkatan paling dasar dalam jenjang kepegawaian PNS. Golongan ini biasanya diisi oleh pegawai pelaksana dengan pendidikan SD hingga SMP, meskipun saat ini sudah sangat jarang karena syarat rekrutmen minimal umumnya SMA atau sederajat. Pegawai golongan I biasanya menjalankan tugas-tugas operasional ringan, seperti tenaga kebersihan, penjaga kantor, petugas lapangan, atau staf pendukung administrasi dasar. Mereka bekerja di bawah arahan langsung pegawai senior atau atasan dari golongan lebih tinggi. <h3>Golongan I terdiri dari empat tingkatan ruang:</h3> I/a &ndash; Juru Muda I/b &ndash; Juru Muda Tingkat I I/c &ndash; Juru I/d &ndash; Juru Tingkat I Setiap kenaikan ruang biasanya membutuhkan masa kerja minimal 3-4 tahun dan penilaian kinerja yang baik. Dengan demikian, seorang PNS yang memulai dari I/a dapat mencapai I/d setelah sekitar 12&ndash;16 tahun masa kerja. <h3>Golongan II (Pengatur)</h3> Golongan II dihuni oleh pegawai pelaksana tingkat menengah, umumnya berpendidikan SMA/sederajat hingga D3. Tugas mereka mencakup pelaksanaan teknis, administrasi menengah, atau staf di unit kerja tertentu, misalnya staf administrasi, petugas keuangan, teknisi, atau bendahara unit. Golongan ini terdiri dari empat tingkatan: II/a &ndash; Pengatur Muda II/b &ndash; Pengatur Muda Tingkat I II/c &ndash; Pengatur II/d &ndash; Pengatur Tingkat I PNS di golongan II mulai memiliki tanggung jawab administratif lebih besar dibanding golongan I, dan dapat menjadi koordinator pelaksana jika telah berpengalaman. Untuk naik dari II/a ke II/d, dibutuhkan waktu sekitar 12-16 tahun masa kerja, dengan setiap ruang biasanya ditempuh dalam 3-4 tahun. <h3>Golongan III (Penata)</h3> Golongan III merupakan tulang punggung birokrasi modern karena berisi pegawai profesional dengan pendidikan minimal S1 atau diploma IV. Mereka biasanya memegang jabatan fungsional seperti guru, perawat, analis, penyuluh, auditor, atau staf ahli. Golongan III juga terdiri dari empat tingkatan: III/a &ndash; Penata Muda III/b &ndash; Penata Muda Tingkat I III/c &ndash; Penata III/d &ndash; Penata Tingkat I PNS di golongan ini menjalankan tugas teknis dan analitis, tidak hanya melaksanakan tetapi juga merencanakan pekerjaan di bidangnya. Mereka bisa menduduki jabatan struktural eselon IV (seperti kepala seksi) setelah memenuhi syarat pengalaman dan diklat. Kenaikan ruang biasanya juga membutuhkan masa kerja sekitar 3-4 tahun, sehingga untuk naik penuh dari III/a ke III/d dibutuhkan sekitar 12&ndash;16 tahun masa kerja. <h3>Golongan IV (Pembina)</h3> Golongan IV adalah jenjang tertinggi dalam struktur PNS. Pegawai di tingkat ini umumnya sudah berpengalaman panjang (20-30 tahun kerja) dan menduduki jabatan penting di instansi, seperti kepala bidang, kepala bagian, kepala dinas, sekretaris, atau pejabat tinggi pratama. Golongan IV terdiri dari lima tingkatan ruang: IV/a &ndash; Pembina IV/b &ndash; Pembina Tingkat I IV/c &ndash; Pembina Utama Muda IV/d &ndash; Pembina Utama Madya IV/e &ndash; Pembina Utama Naik ruang di golongan IV biasanya lebih lama dibanding golongan bawah, bisa 4 hingga 5 tahun per ruang, karena melibatkan penilaian kinerja, prestasi kerja, serta kualifikasi jabatan struktural atau fungsional tertentu. Pegawai golongan IV memiliki peran pembina dan pengarah, bertanggung jawab atas perencanaan, kebijakan, dan pembinaan bawahan.&nbsp;

Ternyata gaji pensiunan PNS November 2025 mencapai hampir Rp5 juta untuk golongan tertinggi. Cek daftar lengkap dan aturan resminya di sini.

Ternyata Segini Gaji Pensiunan PNS November 2025! Lengkap Berdasarkan Golongan dan Tunjangan Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/11/JKT_Raker-Kemhan-dan-Panglima-TNI-dengan-Komisi-I-DPR_Salman-Toyibi2-1865625830.jpg" alt="Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra (kanan) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra (kanan) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengajukan agar tunjangan kinerja (tukin) untuk TNI naik dari 70 persen menjadi 80 persen. Meski naik, Jenderal Agus mengakui bahwa gaji plus tukin untuk prajurit dengan level tamtama tetap masih pas-pasan. Sebab, gaji pokok mereka kini berada pada rentang Rp 3 juta&ndash;Rp 4 juta per bulan. Dengan tukin 80 persen, take home pay mereka berada pada angka Rp 6,1 juta&ndash;Rp 7,1 juta per bulan.&nbsp; Keterangan tersebut disampaikan oleh Agus usai hadir dalam rapat bersama Komisi I DPR pada hari ini, Selasa (3/9). &rdquo;Sekarang tukin untuk TNI masih 70 persen. Kalau 70 persen, kita lihat gaji tamtama itu Rp 3 juta&ndash;Rp 4 juta. Kemudian tukinnya kalau 70 persen Rp 2,6 juta. Sehingga kurang lebih berarti take home pay-nya Rp6,7 juta,&rdquo; beber dia. Bila tukin TNI naik menjadi 80 persen, maka masing-masing tamtama TNI akan mendapat tambahan sekitar Rp 500 ribu. Agus mengakui, dia sempat ditanya oleh Komisi I. &rdquo;Cukup nggak? Pas-pasan,&rdquo; jelasnya. Dia memberi contoh untuk kebutuhan makan. Menurut dia, rata-rata per orang butuh makan senilai Rp 3 juta per bulan. Jika dikalikan dua untuk satu keluarga muda, butuh Rp 6 juta per bulan. &rdquo;Sehingga memang kami berupaya untuk menaikkan tukin untuk kesejahteraan prajurit,&rdquo; ungkap orang nomor satu di tubuh TNI itu.&nbsp; Selain memperjuangkan kenaikan tukin untuk para prajurit TNI, Agus turut menyinggung soal perumahan. Menurut dia, itu menjadi salah satu faktor penting dalam urusan meningkatkan kesejahteraan prajurit. &rdquo;Perumahan ada sumbernya. Dana perumahan itu pertama (dari) anggaran, kemudian juga dari SBSN, kemudian juga kita mengajukan ke Kementerian PUPR, kemudian juga ada CSR perusahaan-perusahaan dan dari pemda,&rdquo; urai Agus.&nbsp; Terakhir, Agus menyampaikan bahwa sampai saat ini TNI belum memiliki dana kontijensi. Padahal dana kontijensi dibutuhkan jika terjadi bencana alam dan kegiatan kenegaraan. &rdquo;Kalau ada kontijensi, kita bisa memberikan uang makan kepada prajurit atau uang operasional,&rdquo; imbuhnya. Dana kontijensi juga menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara rawan bencana dan TNI selalu hadir membantu korban bencana.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengajukan agar tunjangan kinerja (tukin) untuk TNI naik dari 70 persen menjadi 80 persen.

Tingkatkan Kesejahteraan Prajurit, Panglima TNI Usul Tukin Tentara Naik dari 70 Persen Jadi 80 Persen ke Komisi I DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/money-3431772_1280-1315369986.jpg" alt="Ilustrasi Pendapatan DPRD Bangkalan. (Radar Madura)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pendapatan DPRD Bangkalan. (Radar Madura)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Persaingan untuk mendapatkan posisi sebagai anggota DPRD selalu tinggi. Hal ini terbukti dengan adanya 475 calon legislatif yang bersaing untuk merebut 50 kursi anggota DPRD Bangkalan pada Pemilu 2024. Kepentingan untuk menjadi wakil rakyat tidak lepas dari kenyataan bahwa pendapatan yang diterima oleh anggota dewan cukup menarik. Dikutip dari Radar Madura (JawaPos Grup) Kamis (22/2), menurut Sekretaris DPRD Bangkalan, Akhmad Roniyun Hamid, besaran hak keuangan bagi wakil rakyat didasarkan pada Peraturan Pemerintah 18/2017 mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD. Gaji pokok bagi ketua DPRD Bangkalan adalah Rp 2.100.000, sementara untuk wakil ketua Rp 1.680.000, dan anggota Rp 1.575.000 per bulan. Selain gaji pokok, anggota dewan juga menerima tunjangan transportasi, komunikasi, dan perumahan. Tunjangan transportasi yang diterima adalah sebesar Rp 12 juta per bulan, sementara tunjangan komunikasi Rp 10,5 juta. Tunjangan perumahan, yang diatur dalam Peraturan Bupati 29/2015, memiliki nilai yang bervariasi tergantung pada jabatan, yaitu Rp 14,6 juta untuk ketua, Rp 14,1 juta untuk wakil ketua, dan Rp 13,6 juta untuk anggota. &rdquo;Kita (pemerintah daerah) belum memiliki (perumahan untuk anggota dewan). Adanya cuma mes,&rdquo; sambung pria yang biasa disapa Oon tersebut. Dengan demikian, pendapatan hak keuangan seorang ketua DPRD Bangkalan mencapai Rp 39.200.000, sementara wakil ketua Rp 38.280.000, dan anggota Rp 37.675.000 per bulan. Selain itu, terdapat juga anggaran reses sebesar Rp 10,5 juta, dengan pelaksanaan reses yang dilakukan dua kali setahun. &rdquo;Kalau anggaran memungkinkan, bisa tiga kali. Kalau tidak mampu, bisa dua kali, bahkan hanya sekali,&rdquo; imbuhnya. Meskipun demikian, anggota dewan juga masih mendapat insentif dari kunjungan kerja (kunker), yang bergantung pada tujuan dan durasi kunjungan. Selama tahun 2024, direncanakan delapan kali kunker dengan uang saku sekitar Rp 2 juta per kunker. &rdquo;Kalau kunjungan kerjanya di luar kota empat hari, tetapi kalau di dalam tiga hari,&rdquo; tuturnya saat ditemui di ruang kerjanya. Ketua DPC GMNI Bangkalan, Saiful Arif, menilai bahwa pendapatan besar yang diterima oleh anggota dewan belum sebanding dengan kinerjanya. Belum semua aspirasi masyarakat diakomodasi oleh wakilnya di DPRD, sehingga diharapkan agar anggota dewan yang terpilih benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat serta melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. &rdquo;Wakil rakyat tidak boleh miskin ide dan gagasan,&rdquo; katanya.

Gaji pokok bagi ketua DPRD Bangkalan adalah Rp 2.100.000, sementara untuk wakil ketua Rp 1.680.000, dan anggota Rp 1.575.000 per bulan.

Pendapatan Fantastis DPRD Kabupaten Bangkalan, Tunjangan Perumahan Capai Angka Belasan Juta

Gaji Pokok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gaji Pokok

Berita Terkini

Gaji Pensiunan ASN Bakal Naik di 2026? Ini Daftar Gaji Pokok yang Diterima Hingga Kini

Ternyata Segini Gaji Pensiunan PNS November 2025! Lengkap Berdasarkan Golongan dan Tunjangan Resmi

Tingkatkan Kesejahteraan Prajurit, Panglima TNI Usul Tukin Tentara Naik dari 70 Persen Jadi 80 Persen ke Komisi I DPR

Pendapatan Fantastis DPRD Kabupaten Bangkalan, Tunjangan Perumahan Capai Angka Belasan Juta

Download Aplikasi JawaPos.com