<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/pexels-defrinomaasy-31679223-3839452142.jpg" alt="Ilustrasi gaji pensiunan PNS. PT Taspen menyebut rapel gaji untuk pensiunan PNS bBelum ada keputusan dari pemerintah. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gaji pensiunan PNS. PT Taspen menyebut rapel gaji untuk pensiunan PNS bBelum ada keputusan dari pemerintah. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar gembira dan yang sangat ditunggu-tunggu bagi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, gaji pensiunan PNS mulai dicairkan pada Sabtu (1/11). Beriringan dengan ini, banyak para pensiunan PNS mempertanyakan kenaikan gaji pensiunan PNS. Jawabannya, hingga kini pemerintah belum mengumumkan kebijakan baru terkait kenaikan gaji para pensiunan. Kenaikan gaji pensiunan sendiri terjadi dengan kenaikan 12 persen dan efektif berlaku sejak 1 Januari 2024. Kebijakan ini diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024. Adapun rincian gaji pokok pensiunan PNS setiap golongan berikut ini! 1. Golongan I Ia: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 1.962.200 Ib: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 2.077.300 Ic: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 2.165.200 Id: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 2.256.700 &nbsp; 2. Golongan II IIa: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 2.833.900 IIb: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 2.953.800 IIc: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 3.078.700 IId: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 3.208.800 &nbsp; 3. Golongan III IIIa: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 3.558.800 IIIb: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 3.709.200 IIIc: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 3.866.100 IIId: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.029.600 &nbsp; 4. Golongan IV IVa: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.200.000 IVb: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.377.800 IVc: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.562.900 IVd: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.755.900 IVe: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.957.100 &nbsp; Tanggapan Taspen Terkait Kenaikan Gaji Pensiunan PNS Melihat kabar ini, PT Taspen (Persero) menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah mengenai penetapan, penyesuaian, hingga kenaikan pensiun pokok bagi pensiunan PNS dan lainnya. "Belum ada keputusan dari Pemerintah terkait Penetapan/Penyesuaian/Kenaikan Pensiun Pokok bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan TNI, Purnawirawan Polri, Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Pusat, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan Janda/Warakawuri/Dudanya," kata Taspen dalam keterangannya. Hal ini disampaikan untuk meluruskan sejumlah informasi yang bisa saja menyebabkan mispersepsi bagi publik. Terutama terkait kabar rapel gaji pensiunan PNS pada November 2025. Bahkan, Taspen mengimbau masyarakat agar terus berhati-hati dan teliti memilah informasi mengenai pencairan gaji pensiunan PNS. Hal ini demi menghindari berkembangnya mispersepsi di kalangan masyarakat. "Taspen selalu mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap segala informasi terkait pencairan gaji pensiun," jelasnya.

Gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dicairkan, namun pemerintah belum umumkan kenaikan gaji pensiunan.

Rincian Gaji Pensiunan PNS 2025 per Golongan I-IV, Bulan ini Naik?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/pns-1836388912.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah secara resmi telah memberlakukan kenaikan gaji bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung sejak Oktober 2025. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.&nbsp; Meskipun berlaku efektif sejak Oktober, pencairan gaji dengan nominal baru ini baru akan dilakukan pada bulan November 2025. Oleh karena itu, para Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menerima pembayaran secara rapel untuk kenaikan gaji selama dua bulan, yaitu Oktober dan November. Kebijakan penyesuaian gaji ini memiliki tujuan utama ganda yakni yang pertama adalah untuk mempertahankan daya beli ASN di tengah tantangan peningkatan biaya hidup. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat daya beli masyarakat secara luas sekaligus menjaga stabilitas ekonomi negara.&nbsp; Dengan adanya insentif finansial ini, diharapkan para ASN akan semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan lebih baik. Kenaikan gaji ini sendiri merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Tahun 2025. Rincian Kenaikan Gaji PNS 2025 Berdasarkan Golongan Berdasarkan Perpres 79 Tahun 2025, rincian persentase kenaikan gaji PNS terbagi menjadi beberapa golongan, berikut diantaranya: Golongan I dan II: naik sekitar 8 persen Golongan III: naik sekitar 10 persen Golongan IV: naik sekitar 12 persen Golongan IV: mendapatkan kenaikan tertinggi, sejalan dengan tanggung jawab dan masa kerja yang umumnya lebih panjang. Meski begitu, kenaikan ini hanya berlaku untuk gaji pokok. Teruntuk tunjangan kinerja (tukin) dan tunjangan lainnya akan disesuaikan dengan evaluasi internal pada masing-masing instansi. Daftar Gaji Pokok PNS Berdasarkan Golongan (PP Nomor 5 Tahun 2024) Golongan I: Rp1.685.700 &ndash; Rp2.901.400 Golongan II: Rp2.184.000 &ndash; Rp4.125.600 Golongan III: Rp2.785.700 &ndash; Rp5.180.700&nbsp; Golongan IV: Rp3.287.800 &ndash; Rp6.373.200 Cara Menghitung Kenaikan Gaji&nbsp; Perhitungan kenaikan gaji dilakukan dengan menambahkan gaji pokok saat ini dengan persentase kenaikan sesuai golongan. Contohnya bagi PNS golongan IIIc dengan gaji pokok Rp.4.000.000, maka mengalami kenaikan gaji sepuluh persen dengan nominal sebesar Rp.4.400.000 per bulan. Tunjangan Tambahan PNS 2025 Selain gaji pokok, ASN juga memperoleh berbagai jenis tunjangan tambahan yang besarannya berbeda tergantung pada jabatan dan prestasi kerja. Tunjangan tersebut meliputi: Tunjangan makan, yang diberikan untuk setiap hari kerja aktif. Tunjangan jabatan, bagi ASN yang menempati posisi struktural atau fungsional tertentu. Tunjangan kinerja (Tukin), yang disesuaikan dengan capaian kinerja individu maupun instansi. Tunjangan keluarga, bagi pegawai yang telah menikah atau memiliki anak sebagai tanggungan. Selain itu, beberapa pemerintah daerah juga menetapkan tunjangan tambahan sesuai kemampuan anggaran masing-masing. Kementerian PANRB menyebut bahwa sistem penggajian baru ini dirancang agar lebih transparan dan berorientasi pada kinerja, sehingga setiap tunjangan mencerminkan kontribusi dan tanggung jawab pegawai.

Pemerintah secara resmi telah memberlakukan kenaikan gaji bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung sejak Oktober 2025.

Kenaikan Gaji PNS 2025! Besaran per Golongan, Waktu Cair, Cara Hitung Kenaikan, hingga Tunjangan Tambahan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/19/UNAk7MaS4RkgUKbLSVgDfCJGjqTDXEA8eUVhNxgY-3592644725.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan segera lakukan penangkapan besar penyelundup. (Nurul F/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan segera lakukan penangkapan besar penyelundup. (Nurul F/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara perihal potensi kenaikan gaji pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2026. Dia mengungkapkan, selalu ada kemungkinan gaji PNS naik pada tahun depan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/016733402/arne-slot-makin-pusing-liverpool-kehilangan-ryan-gravenberch-jelang-melawan-eintracht-frankfurt">Arne Slot Makin Pusing, Liverpool Kehilangan Ryan Gravenberch Jelang Melawan Eintracht Frankfurt</a>&nbsp; Meski begitu, ia mengungkapkan belum tahu seberapa besar kemungkinan peluang tersebut terjadi. Bahkan, dirinya mengaku belum mendapatkan informasi detail terkait hal itu&nbsp; "Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuman peluangnya berapa kita nggak tahu," singkat Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Antara, Rabu (22/10). Jawaban ini berbeda dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. Dia menyatakan belum membuka peluang untuk perekrutan baru dan kenaikan gaji ASN pada 2026. Hal ini diungkapkannya pada konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (15/8). Penyebabnya, sebagian besar kapasitas fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 difokuskan pada pelaksanaan program-program prioritas nasional. Karena itu, pemerintah saat ini belum melakukan kajian khusus terkait kebijakan bagi para PNS. Di sisi lain, pemerintah masih menyiapkan secara matang rencana penerapan sistem penggajian tunggal (single salary) bagi ASN sebagai upaya menyederhanakan struktur penghasilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri. Di sisi lain, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Tri Budhianto, pada Jumat (10/10) menjelaskan bahwa penerapan sistem single salary merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan pemberian penghasilan ASN dilakukan secara utuh dan transparan. Kemenkeu juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam merancang aspek teknis pelaksanaan sistem tersebut. Sementara itu, terkait kemungkinan kenaikan gaji ASN, Tri menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi untuk tahun anggaran 2026. Dari sisi perencanaan fiskal, pemerintah akan meninjau kembali prioritas APBN sebelum menetapkan kebijakan kenaikan gaji tersebut. "Kalau kita lihat semua yang menjadi bagian dari APBN akan tergantung dari prioritas pemerintah saat ini. Kalau memang pemerintah pada saat itu kenaikan gaji jadi prioritas, saya yakin itu juga akan diperhitungkan dan akan menjadi bagian di tahun depannya. Tapi kalau kita bicara di tahun 2026, seingat saya di nota keuangan belum kelihatan terkait kenaikan gaji itu," tukasnya. (*) &nbsp;

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan ada kemungkinan kenaikan gaji PNS 2026, namun belum ada keputusan resmi.

PNS Naik Gaji Tahun Depan? Ini Jawaban Menkeu Purbaya Yudhi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/pns-1836388912.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah telah resmi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai Oktober 2025, yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Pencairan kenaikan gaji ini baru akan dilaksanakan pada November 2025, mencakup rapel gaji untuk dua bulan (Oktober dan November).&nbsp; Tujuan utama dari penyesuaian gaji ini adalah untuk mempertahankan daya beli Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah meningkatnya biaya hidup, yang pada gilirannya juga diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.&nbsp; Dengan adanya kenaikan gaji ini, ASN diharapkan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini sendiri merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Rincian Kenaikan Gaji PNS 2025 Berdasarkan Golongan Berdasarkan Perpres 79 Tahun 2025, rincian persentase kenaikan gaji PNS terbagi menjadi beberapa golongan, berikut diantaranya: Golongan I dan II: naik sekitar 8 persen Golongan III: naik sekitar 10 persen Golongan IV: naik sekitar 12 persen Golongan IV: mendapatkan kenaikan tertinggi, sejalan dengan tanggung jawab dan masa kerja yang umumnya lebih panjang. Meski begitu, kenaikan ini hanya berlaku untuk gaji pokok. Teruntuk tunjangan kinerja (tukin) dan tunjangan lainnya akan disesuaikan dengan evaluasi internal pada masing-masing instansi. Daftar Gaji Pokok PNS Berdasarkan Golongan (PP Nomor 5 Tahun 2024) Golongan I: Rp1.685.700 &ndash; Rp2.901.400 Golongan II: Rp2.184.000 &ndash; Rp4.125.600 Golongan III: Rp2.785.700 &ndash; Rp5.180.700 Golongan IV: Rp3.287.800 &ndash; Rp6.373.200 Dengan penyesuaian ini, ASN dapat memperkirakan besaran gaji baru sesuai posisi dan masa kerja masing-masing. Cara Menghitung Kenaikan Gaji PNS Perhitungan kenaikan ini dilakukan dengan menambahkan gaji pokok saat ini beserta persentase kenaikan yang ada pada golongan. Sebagai acuan, gaji pokok PNS terdahulu diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024. Contoh sederhananya, jika PNS Golongan I mendapatkan gaji pokok Rp 2.000.000, maka dengan kenaikan 8 persen, gaji barunya akan berada di angka Rp 2.160.000. &nbsp;

Pemerintah telah resmi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai Oktober 2025, yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres)

4 Golongan Kenaikan Gaji PNS 2025: Dari 8 hingga 12 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/Screenshot_2024-01-30-10-14-35-25_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12-1421881646.jpg" alt="Ilustrasi PNS (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah secara resmi telah mengumumkan bahwa gaji pensiunan PNS naik sebesar 12 persen. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, selain diberikan gaji pokok, pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk tunjangan keluarga meliputi tunjangan suami dan anak diberikan 10 dan 2 persen dari gaji pokok pensiunan PNS. Sementara tunjangan pangan diberikan dalam bentuk uang senilai 10 kilogram beras. "Selain diberikan pensiun pokok, penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2024, dikutip Minggu (11/1). Seiring dengan aturan tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan gaji pensiunan untuk PNS, TNI/Polri yang naik sebesar 12 persen cair mulai 1 Februari 2024. Kenaikan gaji pensiunan yang cair bulan ini sudah termasuk dengan rapel selisih gaji pada bulan Januari. "Kementerian Keuangan (cq. Ditjen Perbendaharaan) telah menerbitkan surat kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk melaksanakan pembayaran dengan pensiun pokok baru dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2024," kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti. Selain itu, pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, secara bertahap akan menerima pembayaran atas kekurangan pembayaran pensiun bulan Januari dan Februari 2024 mulai 1 Februari 2024, yang dibayarkan melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Sebelumnya, gaji pensiunan akan cair mulai Januari 2024. Namun, karena peraturan pemerintah belum juga diterbitkan hingga akhir Desember 2023, maka kebijakan kenaikan gaji pensiunan ditunda di bulan berikutnya, alias dirapel.

Pemerintah secara resmi telah mengumumkan bahwa gaji pensiunan PNS naik sebesar 12 persen. Hal ini berdasarkan dua tunjangan yang diberikan.

Resmi Naik 12 Persen, Ini Dua Tunjangan Pensiunan yang Diberikan Pemerintah di Luar Gaji Pokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/ASN-WFH-Dery-Ridwansah-2JPG-2016341953.jpg" alt="Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI atau ASN Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI atau ASN Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah memastikan kenaikan gaji bagi PNS, TNI/Polri, PPPK, hingga pensiunan dibayarkan pada Maret mendatang. Sebab, pengajuan pembayaran gaji dengan besaran pokok yang baru dapat dilakukan mulai 1 Februari. Jadi, pada 1 Maret, pembayaran tersebut termasuk rapel selisih untuk gaji Januari dan Februari. &rdquo;Penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini merupakan penyesuaian yang dilaksanakan setelah melalui evaluasi berkala oleh pemerintah,&rdquo; ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti di Jakarta kemarin (1/2). Sebagaimana diketahui, gaji PNS dan TNI/Polri terhitung sejak Januari meningkat 8 persen. Sementara, pensiun naik 12 persen. Astera berharap penyesuaian gaji dan pensiun pokok dapat meningkatkan kinerja serta kesejahteraan ASN/TNI/Polri dan penerima pensiun. &rdquo;Serta untuk menjaga transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif serta mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas,&rdquo; katanya. Satuan kerja bisa mengajukan pembayaran gaji Maret dengan gaji pokok baru serta kekurangan gaji Januari dan Februari ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai 1 Februari. Untuk pembayaran pensiun pokok para pensiunan serta penerima tunjangan kehormatan dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu telah menerbitkan surat kepada PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero) untuk membayar pensiun pokok baru 1 Februari. Pensiunan serta penerima tunjangan kehormatan dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan secara bertahap akan menerima pembayaran kekurangan pensiun Januari dan Februari mulai 1 Februari yang dibayarkan melalui PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero). &rdquo;Kami berharap penyesuaian gaji dan pensiun pokok ini tidak hanya berdampak positif meningkatkan kesejahteraan serta kinerja ASN dan penerima pensiun, tapi juga memberikan multiplier effect bagi roda perekonomian,&rsquo;&rsquo; tutur Astera. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas dalam kesempatan sebelumnya menjanjikan kenaikan gaji itu cair pada Februari. Meski agak mundur, dia menjamin kenaikan gaji tersebut terhitung sejak Januari 2024. Dengan demikian, selisih kekurangan gajinya dikirimkan sekaligus pada bulan depan.(dee/mia/c14/fal)

Pemerintah memastikan kenaikan gaji bagi PNS, TNI/Polri, PPPK, hingga pensiunan dibayarkan pada Maret mendatang.

Bukan Februari, Kenaikan Gaji PNS, PPPK, dan Pensiunan Dibayarkan Mulai Maret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/ASN-WFH-Dery-Ridwansah-3JPG-3682072059.jpg" alt="PNS BKD DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023)." width="100%">
<figcaption>PNS BKD DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menaikkan gaji PNS tahun 2024 sebesar 8 persen. Kenaikan gaji ini berlaku untuk PNS di Pusat dan Daerah. Hal ini ditandai dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam aturan ini, gaji terendah PNS pada golongan I ditetapkan sebesar Rp 1.685.700 - Rp 2.522.600. Angka ini meningkat dibandingkan sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800. Adapun gaji tertinggi PNS diperoleh mereka yang termasuk dalam Golongan IV E sebesar Rp 6.373.200. Angka tersebut meningkat dibandingkan sebelumnya yang hanya Rp 5.901.200. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kenaikan gaji PNS 2024 sebesar 8 persen dijadwalkan cair pada awal Februari 2024. "Saya belum dapat info (pastinya) dari Kementerian Keuangan, (tapi) mestinya sudah bisa cair 1-2 hari ini (awal Februari),&rdquo; ucap Menteri Anas di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (30/ 1). Lebih lengkap, segini besaran gaji PNS terbaru yang naik 8 persen cair awal Februari 2024: Golongan I - Golongan Ia: Rp 1.685.700 - Rp 2.522.600 - Golongan Ib: Rp 1.840.800 - Rp 2.670.700 - Golongan Ic: Rp 1.918.700 - Rp 2.783.700 - Golongan Id: Rp 1.999.900 - Rp 2.901.400 Golongan II - Golongan IIa: Rp 2.184.000 - Rp 3.643.400 - Golongan IIb: Rp 2.385.000 - Rp 3.797.500 - Golongan IIc: Rp 2.485.900 - Rp 3.958.200 - Golongan IId: Rp 2.591.100 - Rp 4.125.600 Golongan III - Golongan IIIa: Rp 2.785.700 - Rp 4.575.200 - Golongan IIIb: Rp 2.903.600 - Rp 4.768.800 - Golongan IIIc: Rp 3.026.400 - Rp 4.970.500 - Golongan IIId: Rp 3.154.400 - Rp 5.180.700 Golongan IV - Golongan IVa: Rp 3.287.800 - Rp 5.399.900 - Golongan IVb: Rp 3.426.900 - Rp 5.628.300 - Golongan IVc: Rp 3.571.900 - Rp 5.866.400 - Golongan IVd: Rp 3.723.000 - Rp 6.114.500 - Golongan IVe: Rp 3.880.400 - Rp 6.373.200

Adapun gaji tertinggi untuk PNS diperoleh mereka yang termasuk dalam Golongan IV E sebesar Rp 6.373.200.

Resmi Naik 8 Persen, Segini Gaji Baru PNS yang Cair pada Februari 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/1625126947232.jpg" alt="Ilustrasi PNS. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan melakukan pembayaran kenaikan gaji PNS, TNI, Polri,&nbsp;PPPK&nbsp;hingga Pensiunan dengan mekanisme rapel. Semestinya, kenaikan gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut sudah diterima per 1 Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, karena aturan mengenai kenaikan gaji tersebut belum rampung dan terbit hingga awal Januari 2024, maka selisih gaji tersebut akan dibayarkan secara rapel atau dibayarkan pada bulan berikutnya. Adapun kenaikan gaji yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 8 persen untuk PNS, TNI, Polri, dan&nbsp;PPPK&nbsp;sedangkan untuk Pensiunan sebesar 12 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, kapan rapel kenaikan gaji PNS akan dibayarkan pemerintah?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013695784/kkp-gerak-cepat-bantu-16-ton-ikan-ke-korban-gempa-sumedang">KKP Gerak Cepat Bantu 1,6 Ton Ikan ke Korban Gempa Sumedang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menjawab pertanyaan itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo mengatakan rapel kenaikan gaji PNS baru akan cair apabila Peraturan Pemerintah (PP) telah diterbitkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prastowo belum bisa memastikan kapan aturan tersebut akan selesai. Hanya saja ia memastikan bahwa pemerintah akan segera membayar penuh selisih gaji PNS yang naik 8 persen tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti dihitung sejak Januari sampai dengan kapan pembayaran dilakukan sesuai PP. Jika PP rampung Februari, maka dibayarkan selisih Januari plus Februari secara penuh," kata Prastowo kepada JawaPos.com, Kamis (4/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum itu, Prastowo juga mengakui bahwa ada banyak pertanyaan yang disampaikan kepadanya terkait rencana kenaikan gaji PNS, anggota TNI, anggota Polri, hingga Pensiunan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/013695776/calon-wilayah-potensial-pemain-teknologi-gps-tracking-ini-bidik-market-baru-di-ikn">Calon Wilayah Potensial, Pemain Teknologi GPS Tracking Ini Bidik Market Baru di IKN</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, pada Agustus yang lalu, bahwa kenaikan gaji di tahun 2024 berlaku untuk PNS/anggota TNI/anggota Polri/Pensiunan dan tunjangan Veteran/PPPK&nbsp;sejak 1 Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun hal tersebut tidak bisa buru-buru dinikmati PNS lantaran hingga saat ini pemerintah sedang merampungkan serangkaian aturan yang cukup banyak. Terdiri dari PP gaji PNS, PP ⁠gaji TNI, PP ⁠gaji Polri, PP gaji pensiun PNS, PP gaji pensiun TNI, PP gaji pensiun Polri, PP tunjangan Veteran, dan Peraturan Presiden (Perpres) untuk gaji&nbsp;PPPK&nbsp;atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mohon tetap tenang. Hak tetap dibayarkan sejak 1 Januari 2024 melalui mekanisme rapel seperti yang sudah pernah dilakukan," ujar Prastowo dalam akun X resmi, @prastow, dikutip Kamis (4/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia bahkan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut memberi perhatian terhadap hal ini. Ke depan, dirinya berharap bahwa pelayanan publik di tanah air bisa semakin baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terima kasih kepada semua pihak yang memberi perhatian. Semoga di tahun 2024 kerja2 pelayanan publik semakin baik," tandasnya.</div>

Kemenkeu memastikan akan melakukan pembayaran kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, PPPK hingga Pensiunan dengan mekanisme rapel.

Kenaikan Gaji 8 Persen Buat PNS, TNI, Polri hingga Pensiunan Dirapel, Dibayar Antara Januari sampai Februari 2024

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/PNS-1863394161.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - PT Taspen (Persero) mengumumkan gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bulan ini yang telah cair pada 1 Januari 2024 belum naik 12 persen. Salah satu penyebabnya, karena aturan baru soal gaji PNS belum juga terbit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun tidak naik, pihaknya memastikan bahwa pembayaran gaji pensiunan PNS tidak molor, yakni tetap dilakukan pada tanggal 1 setiap bulannya. Adapun besaran gaji yang cair masih mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Informasi bagi para pensiun. #SobatTaspen perlu berhati-hati terhadap informasi terkait perubahan atau penundaan gaji pensiun. Sampai dengan 31/12/2023 belum terbit peraturan pemerintah mengenai kenaikan gaji pensiun. Besaran gaji masih mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2019," tulis manajemen Taspen dalam akun IG @taspen, dikutip Rabu (3/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan gaji pensiunan naik sebesar 12 persen mulai Januari 2024. Sementara untuk PNS termasuk TNI/Polri yang aktif kenaikan gaji ditetapkan sebesar 8 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu juga mengatakan bahwa saat ini, Pemerintah sedang mengebut penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil terbaru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Gaji ASN 2024 tetap dibayarkan. Kenaikannya sebesar yang disampaikan Bapak Presiden sebesar 8 persen untuk ASN, TNI - Polri dan untuk pensiunan 12 persen,&rdquo; jelas Menkeu dalam konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Kantor Kemenkeu Jakarta, Selasa (2/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini PP-nya sedang diselesaikan, sedang ngebut nih. Jadi kita sekarang sedang ngejar-ngejar, tapi jangan khawatir akan tetap kita bayarkan Januari ini. Komplit untuk 12 bulan,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan catatan JawaPos.com,&nbsp; Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan bahwa gaji PNS tahun 2024 naik sebesar 8 persen. Angka tersebut berlaku untuk PNS di Pusat dan Daerah, termasuk TNI dan Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara untuk pensiunan PNS, gaji dipastikan naik sebesar 12 persen. Jokowi berharap kenaikan gaji bisa meningkatkan kinerja, ekonomi, dan pembangunan nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kenaikan gaji PNS ini diberikan sebagai bentuk perbaikan kesejahteraan, tunjangan, dan remunerasi ASN yang dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas.</div> &nbsp;

Meskipun tidak naik, pemerint memastikan pembayaran gaji pensiunan PNS tidak molor, yakni tetap dilakukan pada setiap tanggal 1 setiap bulan

Masih Nunggu Aturan Gaji Terbaru, Taspen: Gaji Pensiunan PNS Bulan Ini Belum Naik 12 Persen

pns <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/ASN-WFH-Dery-Ridwansah-3JPG-3682072059.jpg" alt="PNS BKD DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023)." width="100%">
<figcaption>PNS BKD DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan gaji untuk para ASN, TNI, dan Polri. "Gaji ASN 2024 tetap dibayarkan. Kenaikannya sesuai yang disampaikan Bapak Presiden, yakni 8 persen untuk ASN, TNI, dan Polri. Dan pensiunan kenaikannya 12 persen," jelasnya. Hingga saat ini, Ani melanjutkan, peraturan pemerintah/PP yang menjadi payung hukum kebijakan itu masih dirampungkan. Pemerintah mengalokasikan kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah/TNI/Polri mencapai Rp 52 triliun pada 2024. "PP-nya sedang diselesaikan, ini sedang ngebut nih. Tapi jangan khawatir, tetap kita bayarkan Januari ini komplet untuk 12 bulan," imbuhnya. Sebagai informasi, kenaikan gaji itu merupakan yang pertama bagi PNS dan pensiunan setelah kali terakhir naik pada 2019. Kala itu, Jokowi memutuskan untuk menaikkan gaji PNS sebesar 5 persen. Pada 2015, presiden juga menaikkan gaji PNS dengan besaran yang sama. Di sisi lain, kinerja penerimaan pajak sepanjang 2023 mencatatkan surplus. Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak pada 2023 mencapai Rp 1.869,2 triliun. Realisasi itu setara dengan 108,8 persen dari target awal Rp 1.718 triliun atau 102,8 persen dari target baru pada Perpres 75/2023 senilai Rp 1.818,2 triliun. Penerimaan pajak tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 8,9 persen (year-on-year/YoY). &rsquo;&rsquo;Tahun ini kita tutup (penerimaan pajak) dengan angka Rp 1.869 triliun. Bayangkan kenaikan yang luar biasa. Bolehlah kita kasih tepuk tangan untuk ini,&rsquo;&rsquo; jelas Menkeu. Dia menjelaskan, kinerja penerimaan pajak sempat mengalami kontraksi yang dalam karena pandemi Covid-19 pada 2020. Meski demikian, penerimaan pajak telah mengalami pemulihan yang kuat hingga 2023. Secara umum, penerimaan pajak masih menunjukkan tren yang positif. Kinerja penerimaan pajak meningkat karena membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut dia, pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 8,9 persen juga masih tinggi. Hal itu mengingat pada tahun lalu ada fase rebound dengan pertumbuhan 34,3 persen. Utang Masuk Penerimaan Negara Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita memandang, APBN semakin sehat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena keseimbangan primer Indonesia positif di 2023. &rdquo;Tentu berita bagus untuk Indonesia karena secara fiskal kondisi Indonesia semakin baik dan sehat, sebagaimana dikatakan Sri Mulyani,&rdquo; jelasnya kepada Jawa Pos tadi malam. Defisit APBN bisa menipis tentu karena penerimaan total negara di akhir tahun tercatat lebih dibandingkan belanja negara, sementara penarikan utang dikurangi menjadi sekitar Rp 407 triliun sepanjang 2023. Sehingga, secara kasatmata bisa dibilang bahwa pada APBN 2023, bunga utang tak lagi ditutup memakai utang, sebagaimana terjadi selama ini. &rdquo;Karena itulah disebut lebih sehat,&rdquo; jelas Ronny. Meski demikian, Ronny menyebut pemaknaan itu hanyalah pemaknaan secara umum. Nyatanya, utang juga termasuk dalam penerimaan total negara alias penerimaan total negara tidak saja dihitung berdasar penerimaan pajak, tapi juga nonpajak, termasuk utang. Tapi, karena penerimaan secara total tercatat lebih besar dari belanja negara dikurangi cicilan utang, cicilan dianggap tidak ditutup memakai utang. Berbeda dengan keseimbangan primer negatif, yaitu penerimaan negara lebih kecil dibandingkan belanja negara, sehingga cicilan utang diasumsikan dibayar memakai utang yang ditarik. "Namun terlepas dari itu, secara fiskal, jika keseimbangan primer positif, berarti kondisi fiskal negara semakin baik dan sehat di satu sisi dan semakin sustainable di sisi lain. Untuk itu, Kemenkeu layak diapresiasi terkait soal ini. Semoga semakin besar nilai surplusnya di tahun-tahun selanjutnya agar kondisi fiskal Indonesia semakin kokoh dan tangguh,&rdquo; jelas Ronny. (dee/c6/oni)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan gaji untuk para ASN, TNI, dan Polri. Kenaikannya 8 persen.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gaji pns naik

Berita Terkini