<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/Screenshot_2024-01-30-10-14-35-25_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12-1421881646.jpg" alt="Ilustrasi PNS (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gaji terbaru PNS dengan kenaikan 8 persen akan dibayarkan penuh pada Maret mendatang. Tanpa rapel-rapelan lagi. Memang pada dua bulan pertama tahun 2024 ini, PNS belum menerima gaji dengan nominal terbaru sesuai kenaikan yang dijanjikan Presiden Joko Widodo. Sisanya - sesuai jumlah yang seharusnya dengan kenaikan 8 persen - dirapel. Namun, mulai Maret mendatang para PNS dipastikan akan menerima gaji terbaru secara utuh. Untuk itu, para PNS perlu mengetahui besaran gaji terbaru yang akan mereka terima berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 dilansir dari Pojoksatu.id (Jawa Pos Group). Berikut tabel terbaru gaji PNS 2024 PNS Golongan I Golongan I a: Rp 1.685.700 - Rp 2.522.600 Golongan I b: Rp 1.840.800 - Rp 2.670.700 Golongan I c: Rp 1.918.700 - Rp 2.783.700 Golongan I d: Rp 1.999.900 - Rp 2.901.400 PNS Golongan II Golongan II a: Rp 2.184.000 - Rp 3.643.400 Golongan II b: Rp 2.385.000 - Rp 3.797.500 Golongan II c: Rp 2.485.900 - Rp 3.958.200 Golongan II d: Rp 2.591.100 - Rp 4.125.600 PNS Golongan III Golongan III a: Rp 2.785.700 - Rp 4.575.200 Golongan III b: Rp 2.903.600 - Rp 4.768.800 Golongan III c: Rp 3.026.400 - Rp 4.970.500 Golongan III d: Rp 3.154.400 - Rp 5.180.700 PNS Golongan IV Golongan IV a: Rp 3.287.800 - Rp 5.399.900 Golongan IV b: Rp 3.426.900 - Rp 5.628.300 Golongan IV c: Rp 3.571.900 - Rp 5.866.400 Golongan IV d: Rp 3.723.000 - Rp 6.114.500 Golongan IV e: Rp 3.880.400 - Rp 6.373.200 Demikian tabel gaji terbaru PNS semua golongan yang diterima tanpa rapelan mulai Maret 2024.

Gaji terbaru PNS dengan kenaikan 8 persen akan dibayarkan penuh pada Maret mendatang. Tanpa rapel-rapelan lagi.

Tabel Gaji Terbaru PNS Semua Golongan, Dibayar Mulai Maret 2024 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/21/ASN-WFH-Dery-Ridwansah-5JPG-1579385084.jpg" alt="Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masih banyak yang bertanya-tanya soal kenaikan gaji PNS sebesar 8 persen mulai berlaku kapan? Jawaban dari Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo tampaknya jadi kabar gembira bagi PNS atau ASN dan aparat TNI/Polri. Maklum PNS dan aparat TNI/Polri saat ini menanti-nanti kapan berlakunya kenaikan gaji PNS 8 persen yang dijanjikan Presiden Joko Widodo itu. Seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Grup), melalui akun twitter @prastow, Yustinus Prastowo memastikan bahwa kenaikan gaji PNS sebesar 8 persen untuk PNS dan aparat TNI/Polri akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2024. Namun pencairan kenaikan gaji PNS itu tetap harus menunggu peraturan pelaksana yang akan segera diterbitkan dalam waktu dekat. Yustinus menenangkan masyarakat bahwa hak-hak tersebut akan dibayarkan sejak awal tahun 2024 melalui proses rapel, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Saat ini, pemerintah sedang menyelesaikan rangkaian peraturan untuk mengakomodasi rencana kenaikan gaji PNS dan aparat TNI/Polri pada tahun 2024. Yustinus menjelaskan bahwa rangkaian peraturan ini melibatkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, pensiun PNS, pensiun TNI, pensiun Polri, dan tunjangan pensiunan. Selain serangkaian PP, Yustinus juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) terkait gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Janji Jokowi Naikkan Gaji PNS Rencana kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam Pidato Pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR pada tanggal 16 Agustus yang lalu. Usulan ini juga telah disahkan dalam Undang-undang (UU) APBN 2024 pada bulan September 2023. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyatakan bahwa anggaran sebesar Rp52 triliun telah dialokasikan untuk mewujudkan kebijakan ini. Gaji PNS akan mengalami kenaikan sebesar delapan persen, dan uang pensiunan PNS dijanjikan akan bertambah sebesar 12 persen. Besaran gaji pokok PNS saat ini diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2019. Hingga saat ini, gaji pokok PNS belum mengalami kenaikan, dengan besaran gaji terendah sesuai golongan adalah Rp1,56 juta dan tertinggi Rp5,90 juta. Selain gaji pokok, PNS juga menerima berbagai tunjangan, termasuk tunjangan istri, tunjangan anak, beras, dan tunjangan kinerja.&nbsp; Meski Presiden Jokowi belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkan besaran gaji PNS pada tahun 2024, namun nilainya sudah bisa diprediksi. Berikut perkiraan besaran gaji PNS pada tahun 2024 setelah mengalami kenaikan: Tabel&nbsp;Gaji PNS 2024 Golongan I <ul> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan Ia yaitu kisaran 685.664 sd Rp2.522.664</li> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan Ib yaitu kisaran840.860 sd Rp2.670.732</li> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan Ic yaitu kisaran 918.728 sd Rp2.783.700</li> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan Id yaitu kisaran 999.944 sd Rp2.901.420</li> </ul> Tabel&nbsp;Gaji PNS 2024 Golongan II <ul> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan IIa yaitu kisaran Rp2.183.976 sd Rp3.643.488</li> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan IIb yaitu kisaran Rp2.385.072 sd Rp3.797.604</li> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan IIc yaitu kisaran Rp2.485.944 sd Rp3.958.200</li> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan IId yaitu kisaran 591.136 sd Rp4.125.600</li> </ul> Tabel&nbsp;Gaji PNS 2024 Golongan III <ul> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan IIIa yaitu kisaran Rp2.785.752 sd Rp4.575.312</li> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan IIIb yaitu kisaran Rp2.903.580 sd Rp4.768.848</li> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan IIIc yaitu kisaran Rp3.026.484 sd Rp4.970.592</li> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan IIId yaitu kisaran 154.464 sd Rp5.180.760</li> </ul> Tabel&nbsp;Gaji PNS 2024 Golongan IV <ul> <li class="class-paragraph">Gaji terbaru PNS dengan golongan IVa yaitu kisaran Rp3.287.844 sd Rp5.400.000</li> <li class="class-paragraph">Gaji terbaru PNS dengan golongan IVb yaitu kisaran Rp3.426.948 sd Rp5.628.420</li> <li class="class-paragraph">Gaji terbaru PNS dengan golongan IVc yaitu kisaran Rp3.571.884 sd Rp5.866.452</li> <li class="class-paragraph">Gaji terbaru PNS dengan golongan IVd yaitu kisaran Rp3.722.976 sd Rp6.114.636</li> <li class="class-paragraph">Gaji terbaru PNS dengan golongan IVe yaitu kisaran 880.548 sd Rp6.373.296</li> </ul>

Jawaban dari Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo tampaknya jadi kabar gembira.

Kabar Gembira, Ini Jawaban Staf Khusus Menkeu Soal Kenaikan Gaji PNS Sebesar 8 Persen Berlaku Mulai Kapan

<div id="m#msg-f:1787134018732724761" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/03/YUSTINUS-633142634.jpg" alt="Juru Bicara Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan melakukan pembayaran kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, PPPK hingga Pensiunan dengan mekanisme rapel. Semestinya, kenaikan gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut sudah diterima per 1 Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013695004/usai-memperpanjang-koridor-iii-hingga-gresik-kota-trans-jatim-bakal-tembus-lamongan">Usai Memperpanjang Koridor III hingga Gresik Kota, Trans Jatim Bakal Tembus Lamongan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, karena aturan mengenai kenaikan gaji tersebut belum rampung dan terbit hingga awal Januari 2024, maka selisih gaji tersebut akan dibayarkan secara rapel atau dibayarkan pada bulan berikutnya. Adapun kenaikan gaji yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 8 persen untuk PNS, TNI, Polri, dan PPPK sedangkan untuk Pensiunan sebesar 12 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, kapan rapel kenaikan gaji PNS akan dibayarkan pemerintah?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menjawab pertanyaan itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo mengatakan rapel kenaikan gaji PNS baru akan cair apabila Peraturan Pemerintah (PP) telah diterbitkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prastowo belum bisa memastikan kapan aturan tersebut akan selesai. Hanya saja ia memastikan bahwa pemerintah akan segera membayar penuh selisih gaji PNS yang naik 8 persen tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti dihitung sejak Januari sampai dengan kapan pembayaran dilakukan sesuai PP. Jika PP rampung Februari, maka dibayarkan selisih Januari plus Februari secara penuh," kata Prastowo kepada JawaPos.com, Kamis (4/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum itu, Prastowo juga mengakui bahwa ada banyak pertanyaan yang disampaikan kepadanya terkait rencana kenaikan gaji PNS, anggota TNI, anggota Polri, hingga Pensiunan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, pada Agustus yang lalu, bahwa kenaikan gaji di tahun 2024 berlaku untuk PNS/anggota TNI/anggota Polri/Pensiunan dan tunjangan Veteran/PPPK sejak 1 Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun hal tersebut tidak bisa buru-buru dinikmati PNS lantaran hingga saat ini pemerintah sedang merampungkan serangkaian aturan yang cukup banyak. Terdiri dari PP gaji PNS, PP ⁠gaji TNI, PP ⁠gaji Polri, PP gaji pensiun PNS, PP gaji pensiun TNI, PP gaji pensiun Polri, PP tunjangan Veteran, dan Peraturan Presiden (Perpres) untuk gaji PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mohon tetap tenang. Hak tetap dibayarkan sejak 1 Januari 2024 melalui mekanisme rapel seperti yang sudah pernah dilakukan," ujar Prastowo dalam akun X resmi, @prastow, dikutip Kamis (4/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia bahkan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut memberi perhatian terhadap hal ini. Ke depan, dirinya berharap bahwa pelayanan publik di tanah air bisa semakin baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013694963/batik-air-dan-super-air-jet-siap-terbang-dari-bandara-dhoho-kediri-8-rute-penerbangan-disiapkan-di-tahap-awal-pengoperasian">Batik Air dan Super Air Jet Siap Terbang dari Bandara Dhoho Kediri, 8 Rute Penerbangan Disiapkan di Tahap Awal Pengoperasian</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terima kasih kepada semua pihak yang memberi perhatian. Semoga di tahun 2024 kerja2 pelayanan publik semakin baik," tandasnya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan melakukan pembayaran kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, PPPK hingga Pensiunan

Gaji PNS, TNI, Polri, hingga Pensiunan akan Dirapel, Simak Tanggal Pembayarannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/Ilustrasi-PNS1-1330042859.jpg" alt="Ilustrasi PNS." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ada kabar gembira bagi PNS mulai hari ini. Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan perihal kenaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kabar gembira tersebut disampaikan pada Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2024) pada pukul 13.50 WIB, Rabu (16/8) Sebagaimana yang disebutkan oleh Jokowi dalam Pidato pengantar RAPBN, selain PNS dan ASN, ada juga dari personel TNI, Polri dan pensiunan yang berhak menerima kenaikan gaji dengan masing-masing kenaikan 8% bagi pegawai abdi negara aktif dan 12% untuk pensiunan. Dengan diumumkan kenaikan gaji yang dipaparkan oleh Jokowi pada Pidato RAPBN, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kinerja, kesejahteraan taraf hidup baik dari aspek ekonomi dan pembangunan nasional hingga lintas daerah. Sebagai informasi, kenaikan gaji PNS ini terakhir diumumkan pada tahun 2019 lalu, yang artinya terhitung sudah hampir lima tahun belum ada kenaikan gaji yang dilakukan oleh pemerintah. Pada saat itu juga, Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2019 mengenai perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS, yang mana kenaikan gaji ASN rata-rata sekitar 5%, termasuk personel TNI dan Polri. Jadi, selama dua periode menjabat, Presiden Jokowi tercatat sudah melakukan hanya dua kali kenaikan gaji, yaitu pada tahun 2019 dan 2023. Sehubungan dengan diumumkannya kenaikan gaji PNS, ASN, TNI, Polri dan pensiunan. Berikut adalah jumlah rincian kisaran yang akan diterima oleh para abdi negara mengacu berdasarkan angka persentase yang telah ditetapkan per Rabu (16/8) Golongan I (juru) ditujukan untuk lulusan SD sampai SMP yang aktif dengan jumlah 8% akan menerima paling kecil Rp 1.685.860 dan yang tertinggi sebesar Rp 2.901.420. Golongan II (pengatur) ditujukan untuk lulusan SMA hingga D3 yang aktif dengan persentase 8% akan menerima minimal Rp 2.183.976 dan tertinggi Rp 4.124.600. Golongan III (penata) ditujukan untuk lulusan setara S1 atau setara D4 hingga S3 yang aktif akan menerima kisaran minimal Rp 2.785.752 dan maksimal Rp. 5.180.760 Golongan IV (pembina) ditujukan untuk puncak karir yang aktif akan menerima minimal di kisaran Rp 3.287.844 dan maksimal bisa mencapai Rp 6.373.296 Sedangkan untuk pensiunan dari Golongan I (juru) akan menerima persentase 12% dengan kisaran Rp 1.753.294 hingga paling besar Rp 2.175.076 Untuk pensiunan dari Golongan II (pengatur) akan menerima gaji minimal Rp 2.271.335 hingga maksimal Rp 4.290.624 Sementara itu, pensiunan Golongan III (penata) akan mendapatkan gaji berkisar Rp 2.897.182 hingga paling besar Rp 5.387.990 Dari golongan puncak karir, IV (pembina) berpotensi mendapatkan gaji paling banyak di antara golongan lainnya, mulai dari Rp 3.419.357 hingga mencapai maksimal Rp 6.628.227 Besaran gaji tersebut hanya berlaku untuk gaji pokok saja. Sedangkan untuk tunjangan pangan anak dan tunjangan kinerja tetap masih diberikan. Akan tetapi, ketetapan kenaikan gaji yang diumumkan tersebut baru benar-benar bisa diterapkan mulai pada awal tahun 2024 mendatang.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan perihal kenaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Naik Hingga 8 Persen, Segini Kisaran Rincian Gaji PNS 

gaji pns 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gaji pns 2024

Berita Terkini

Tabel Gaji Terbaru PNS Semua Golongan, Dibayar Mulai Maret 2024

Kabar Gembira, Ini Jawaban Staf Khusus Menkeu Soal Kenaikan Gaji PNS Sebesar 8 Persen Berlaku Mulai Kapan

Gaji PNS, TNI, Polri, hingga Pensiunan akan Dirapel, Simak Tanggal Pembayarannya

Naik Hingga 8 Persen, Segini Kisaran Rincian Gaji PNS

Download Aplikasi JawaPos.com