<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/pexels-defrinomaasy-31679223-3839452142.jpg" alt="Ilustrasi gaji pensiunan PNS. PT Taspen menyebut rapel gaji untuk pensiunan PNS bBelum ada keputusan dari pemerintah. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gaji pensiunan PNS. PT Taspen menyebut rapel gaji untuk pensiunan PNS bBelum ada keputusan dari pemerintah. (Pexels)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Belakangan ini beredar informasi di tengah masyarakat bahwa pencairan rapel gaji pensiunan ASN, termasuk PNS, akan dilakukan pada November 2025. Kabar tersebut membuat banyak pensiunan menantikan kemungkinan adanya tambahan pemasukan pada bulan ini.</p> <p>Mendengar kabar ini, Taspen menganjurkan agar masyarakat mengacu kepada informasi dari Taspen maupun instansi pemerintah terkait, bukan sumber yang tidak jelas asal-usulnya. Hal ini demi mendapatkan kepastian informasi.</p> <p>&ldquo;Masyarakat diimbau untuk selalu mengacu pada informasi resmi dari Taspen maupun Instansi Pemerintah terkait. Taspen selalu mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap segala informasi terkait Pencairan Gaji Pensiun,&rdquo; kata Taspen dalam keterangannya.</p> <p>Adapun Taspen menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah terkait penetapan ataupun kenaikan gaji pensiunan PNS hingga Purnawirawan Polri, termasuk pula rapel gaji.</p> <p>&ldquo;Belum ada keputusan dari pemerintah terkait penetapan/penyesuaian/kenaikan pensiun pokok bagi pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan Polri, tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Pusat, tunjangan perintis pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan Janda/Warakawuri/Dudanya,&rdquo; jelasnya.</p> <p>&ldquo;Taspen memastikan bahwa saat ini belum ada keputusan pemerintah terkait kenaikan ataupun pembayaran rapelan gaji pensiunan,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Dalam kesempatan ini pula, Taspen berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi seluruh peserta, dengan tetap memperhatikan prinsip 5T Taspen yang terdiri dari Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat.</p> <p>Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 perihal Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya telah dilakukan penetapan/penyesuaian kembali terhitung mulai 1 Januari 2024. Jadi, besaran yang berlaku saat ini masih sama dengan tanggal tersebut.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Taspen menganjurkan agar masyarakat mengacu kepada informasi dari Taspen maupun instansi pemerintah terkait, bukan sumber yang tidak jelas.

Beredar Informasi Rapel Gaji Pensiunan ASN Akan Cair November 2025, Taspen Imbau Masyarakat Mengacu pada Informasi Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/pexels-defrinomaasy-31679223-3839452142.jpg" alt="Ilustrasi gaji pensiunan PNS. PT Taspen menyebut rapel gaji untuk pensiunan PNS bBelum ada keputusan dari pemerintah. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gaji pensiunan PNS. PT Taspen menyebut rapel gaji untuk pensiunan PNS bBelum ada keputusan dari pemerintah. (Pexels)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- PT Taspen (Persero) mengimbau seluruh peserta yang terdaftar untuk selalu waspada terhadap berbagai modus baru penipuan yang menggunakan nama dan atribut resmi perusahaan. Hal ini lantaran maraknya peredaran isu kenaikan gaji pensiunan PNS dan lain sebagainya.</p> <p>Tak hanya itu, terdapat pula beberapa modus penipuan berbasis daring yang diantaranya permintaan data pribadi, janji kenaikan tunjangan pensiun, pengembalian dana, hingga penyebaran surat tugas palsu yang sangat mirip dengan dokumen resmi.</p> <p>Corporate Secretary Taspen, Henra menegaskan pihaknya memahami bahwa peserta, terutama pensiunan, rentan menjadi target utama para pelaku penipuan digital.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Taspen secara konsisten memperkuat sistem keamanan data, mengedukasi peserta mengenai literasi digital, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang merugikan masyarakat,&rdquo; kata Henra dalam keterangannya kepada JawaPos.com.</p> <p>Lebih lanjut, Henra menegaskan sejumlah poin yang harus diperhatikan para peserta, diantaranya Taspen tidak meminta data langsung, verifikasi, maupun pembaruan data peserta, terutama bagi peserta yang mendekati masa pensiun.</p> <p>Kemudian, Taspen tidak memberikan kenaikan gaji atau tunjangan pensiun di luar ketetapan resmi pemerintah. Bahkan, Taspen tidak memberikan pengembalian dana dalam bentuk apa pun.</p> <p>Sebagai tindak lanjut, peserta diimbau untuk mengabaikan surat tugas atau edaran yang mengatasnamakan Taspen dan tidak diterbitkan secara resmi oleh perusahaan.</p> <p>Dalam rangka memperkuat langkah pengamanan ini, Taspen juga telah menjalin kerja sama strategis dengan Bareskrim Polri dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan penindakan terhadap kasus penipuan yang mengatasnamakan Taspen.&nbsp;</p> <p>Sinergi ini pun diharapkan bisa memperkuat ekosistem layanan yang aman dan menutup celah bagi para pelaku kejahatan digital.</p> <p>&ldquo;Keamanan dan kenyamanan peserta adalah prioritas kami. Langkah tegas dalam menghadapi maraknya penipuan digital ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama untuk perluasan perlindungan sosial dan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif,&rdquo; ungkap Hera.</p> <p>&ldquo;Taspen berperan aktif dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan memastikan hak peserta terlindungi dari ancaman kejahatan digital,&rdquo; tutup Henra.</p>

PT Taspen mengimbau peserta untuk waspada terhadap penipuan digital yang marak menggunakan nama perusahaan.

Marak Isu Kenaikan Gaji Pensiunan PNS hingga Surat Tugas Palsu, Taspen Imbau Peserta Selalu Waspada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/WhatsApp-Image-2025-10-27-at-164432-3195476375.jpeg" alt="Ilustrasi sepasang suami istri pensiunan PNS memegang uang pensiun. (Nano Banana)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sepasang suami istri pensiunan PNS memegang uang pensiun. (Nano Banana)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - PT Taspen memastikan bahwa proses pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah pensiun tetap berjalan normal dan tanpa hambatan pada tahun ini. Walaupun belum ada pengumuman resmi atau keputusan terkait adanya kenaikan gaji terbaru, Taspen berkomitmen untuk mencairkan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menyejahterakan para pensiunan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama puluhan tahun.</p> <p>Besaran gaji pensiunan yang saat ini menjadi acuan pembayaran telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024. Dengan demikian, gaji pensiunan PNS yang diterima pada bulan November masih didasarkan pada ketentuan dalam PP Nomor 8 Tahun 2024 tersebut.</p> <p>Meskipun demikian, sebelumnya sempat beredar isu mengenai adanya pembayaran rapel yang disebut-sebut akan cair pada November 2025. Isu ini biasanya dikaitkan dengan penyesuaian gaji yang telah diatur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2025.</p> <h2>Daftar Gaji Pokok Pensiunan Berdasarkan Golongan</h2> <p>Sementara itu, besaran gaji pensiunan masih menggunakan ketentuan terakhir yang berlaku. Berikut di antaranya:</p> <h3>Pensiunan PNS Golongan I</h3> <p>Ia: Rp 1.748.100 - Rp 1.962.200</p> <p>Ib: Rp 1.748.100 - Rp 2.077.300</p> <p>Ic: Rp 1.748.100 - Rp 2.165.200&nbsp;</p> <p>Id: Rp 1.748.100 - Rp 2.256.700</p> <h3>Pensiunan PNS Golongan II</h3> <p>IIa: Rp 1.748.100 - Rp 2.833.900</p> <p>IIb: Rp 1.748.100 - Rp 2.953.800</p> <p>IIc: Rp 1.748.100 - Rp 3.078.700</p> <p>IId: Rp 1.748.100 - Rp 3.208.800</p> <h3 class="class-paragraph">Pensiunan PNS Golongan III</h3> <p class="class-paragraph">IIIa: Rp 1.748.100 - Rp 3.558.600</p> <p>IIIb: Rp 1.748.100 - Rp 3.709.200</p> <p>IIIc: Rp 1.748.100 - Rp 3.866.100</p> <h3>Pensiunan PNS Golongan IV</h3> <p>IVa: Rp 1.748.100 - Rp 4.200.000</p> <p>IVb: Rp 1.748.100 - Rp 4.377.800</p> <p>IVc: Rp 1.748.100 - Rp 4.562.900</p> <p>IVd: Rp 1.748.100 - Rp 4.755.900</p> <p>IVe: Rp 1.748.100 - Rp 4.957.100</p> <h2>Tiga Tunjangan Tetap Berlaku</h2> <p>Selain menerima gaji pokok, para pensiunan di Indonesia tetap berhak memperoleh tiga jenis tunjangan yang bertujuan untuk meringankan beban dan menjamin kesejahteraan keluarga mereka. Tiga tunjangan tersebut adalah Tunjangan Keluarga, yang mencakup Tunjangan Pasangan dan Tunjangan Anak.</p> <p>Secara spesifik, Tunjangan Pasangan dihitung sebesar 10 persen dari total gaji pokok yang diterima oleh pensiunan. Sementara itu, Tunjangan Anak diberikan sebesar 2 persen untuk setiap anak yang masih berada di bawah tanggungan pensiunan tersebut, membantu memastikan kebutuhan anak-anak tetap terpenuhi.&nbsp;</p> <p>Adanya beragam tunjangan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pensiunan dan keluarganya pasca-purna tugas.</p> <h2>Penjelasan per Golongan Pensiunan PNS&nbsp;</h2> <h3>Golongan I (Juru)</h3> <p>Golongan I merupakan tingkatan paling dasar dalam jenjang kepegawaian PNS. Golongan ini biasanya diisi oleh pegawai pelaksana dengan pendidikan SD hingga SMP, meskipun saat ini sudah sangat jarang karena syarat rekrutmen minimal umumnya SMA atau sederajat.</p> <p>Pegawai golongan I biasanya menjalankan tugas-tugas operasional ringan, seperti tenaga kebersihan, penjaga kantor, petugas lapangan, atau staf pendukung administrasi dasar. Mereka bekerja di bawah arahan langsung pegawai senior atau atasan dari golongan lebih tinggi.</p> <h3>Golongan I terdiri dari empat tingkatan ruang:</h3> <p>I/a &ndash; Juru Muda</p> <p>I/b &ndash; Juru Muda Tingkat I</p> <p class="class-paragraph">I/c &ndash; Juru</p> <p>I/d &ndash; Juru Tingkat I</p> <p>Setiap kenaikan ruang biasanya membutuhkan masa kerja minimal 3-4 tahun dan penilaian kinerja yang baik. Dengan demikian, seorang PNS yang memulai dari I/a dapat mencapai I/d setelah sekitar 12&ndash;16 tahun masa kerja.</p> <h3>Golongan II (Pengatur)</h3> <p>Golongan II dihuni oleh pegawai pelaksana tingkat menengah, umumnya berpendidikan SMA/sederajat hingga D3. Tugas mereka mencakup pelaksanaan teknis, administrasi menengah, atau staf di unit kerja tertentu, misalnya staf administrasi, petugas keuangan, teknisi, atau bendahara unit.</p> <p>Golongan ini terdiri dari empat tingkatan:</p> <p>II/a &ndash; Pengatur Muda</p> <p>II/b &ndash; Pengatur Muda Tingkat I</p> <p>II/c &ndash; Pengatur</p> <p>II/d &ndash; Pengatur Tingkat I</p> <p>PNS di golongan II mulai memiliki tanggung jawab administratif lebih besar dibanding golongan I, dan dapat menjadi koordinator pelaksana jika telah berpengalaman.</p> <p>Untuk naik dari II/a ke II/d, dibutuhkan waktu sekitar 12-16 tahun masa kerja, dengan setiap ruang biasanya ditempuh dalam 3-4 tahun.</p> <h3>Golongan III (Penata)</h3> <p>Golongan III merupakan tulang punggung birokrasi modern karena berisi pegawai profesional dengan pendidikan minimal S1 atau diploma IV. Mereka biasanya memegang jabatan fungsional seperti guru, perawat, analis, penyuluh, auditor, atau staf ahli.</p> <p>Golongan III juga terdiri dari empat tingkatan:</p> <p>III/a &ndash; Penata Muda</p> <p>III/b &ndash; Penata Muda Tingkat I</p> <p class="class-paragraph">III/c &ndash; Penata</p> <p>III/d &ndash; Penata Tingkat I</p> <p>PNS di golongan ini menjalankan tugas teknis dan analitis, tidak hanya melaksanakan tetapi juga merencanakan pekerjaan di bidangnya.</p> <p>Mereka bisa menduduki jabatan struktural eselon IV (seperti kepala seksi) setelah memenuhi syarat pengalaman dan diklat.</p> <p>Kenaikan ruang biasanya juga membutuhkan masa kerja sekitar 3-4 tahun, sehingga untuk naik penuh dari III/a ke III/d dibutuhkan sekitar 12&ndash;16 tahun masa kerja.</p> <h3>Golongan IV (Pembina)</h3> <p>Golongan IV adalah jenjang tertinggi dalam struktur PNS. Pegawai di tingkat ini umumnya sudah berpengalaman panjang (20-30 tahun kerja) dan menduduki jabatan penting di instansi, seperti kepala bidang, kepala bagian, kepala dinas, sekretaris, atau pejabat tinggi pratama.</p> <p>Golongan IV terdiri dari lima tingkatan ruang:</p> <p>IV/a &ndash; Pembina</p> <p>IV/b &ndash; Pembina Tingkat I</p> <p>IV/c &ndash; Pembina Utama Muda</p> <p>IV/d &ndash; Pembina Utama Madya</p> <p>IV/e &ndash; Pembina Utama</p> <p>Naik ruang di golongan IV biasanya lebih lama dibanding golongan bawah, bisa 4 hingga 5 tahun per ruang, karena melibatkan penilaian kinerja, prestasi kerja, serta kualifikasi jabatan struktural atau fungsional tertentu.</p> <p>Pegawai golongan IV memiliki peran pembina dan pengarah, bertanggung jawab atas perencanaan, kebijakan, dan pembinaan bawahan.&nbsp;</p>

Ternyata gaji pensiunan PNS November 2025 mencapai hampir Rp5 juta untuk golongan tertinggi. Cek daftar lengkap dan aturan resminya di sini.

Ternyata Segini Gaji Pensiunan PNS November 2025! Lengkap Berdasarkan Golongan dan Tunjangan Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/Ilustrasi-pensiunan-PNS-memegang-uang-pensiun-Nano-Banana-517971533.jpeg" alt="Ilustrasi pensiunan PNS memegang uang pensiun. (Nano Banana)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pensiunan PNS memegang uang pensiun. (Nano Banana)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap berjalan normal dan tanpa hambatan pada tahun ini. Meskipun belum ada pengumuman atau keputusan mengenai kenaikan gaji terbaru, Taspen memastikan bahwa proses pencairan tetap mengikuti aturan yang berlaku.</p> <p>Tentunya, langkah ini termasuk pada komitmen pemerintah untuk mensejahterakan para pensiunan yang telah mengabdi selama puluhan tahun.&nbsp;</p> <p>Kenaikan gaji pensiunan yang saat ini digunakan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024. Alhasil, gaji pensiunan PNS pada November masih mengikuti PP Nomor 8 Tahun 2024.</p> <p>Sementara itu, sebelumnya sempat beredar isu rapel yang terus bertebaran pada November 2025. Hal ini umumnya terkait dengan penyesuaian gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif yang diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2025.</p> <h2>Regulasi dan Jadwal Resmi Pensiunan PNS November 2025</h2> <p>Adapun Taspen menegaskan hingga akhir Oktober 2025, belum ada regulasi baru yang resmi menetapkan penyesuaian atau kenaikan gaji pensiunan selain yang telah diatur pada PP Nomor 8 Tahun 2024.</p> <p>Pembayaran gaji pensiunan dan rapel kenaikan gaji dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diumumkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Taspen, bukan sumber yang tak jelas asal usulnya.</p> <p>Hanya saja, demi memastikan kebenaran termasuk pula jadwal pencairan, para pensiunan harus merujuk pada pengumuman resmi dari PT Taspen melalui laman resmi mereka dan Kementerian Keuangan. Rapel pembayaran, jika memang ada, dipastikan akan melalui proses administrasi dan validasi data yang matang untuk menjamin akurasi.</p> <h2>Kesiapan Taspen Menunggu Keputusan Resmi Kenaikan Gaji Pensiunan</h2> <p>PT Taspen memastikan selalu siap menyalurkan kenaikan dan rapel gaji pensiunan. Namun, pihaknya menegaskan bahwa pencairan hanya bisa dilakukan apabila keputusan resmi dari pemerintah telah diterima.</p> <p>Sebagai referensi, pada tahun 2024 lalu, pemerintah telah meningkatkan gaji pensiunan sebesar 12 persen melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Kebijakan ini masih menjadi acuan pembayaran pensiun hingga saat ini.</p> <p>Pola kenaikan ini membuka peluang besar bahwa skema serupa akan kembali diterapkan pada tahun 2025, terutama dalam upaya meningkatkan daya beli kelompok pensiunan yang rentan terhadap dampak inflasi.</p> <p>Sampai saat ini, Taspen belum mendapatkan surat edaran atau keputusan resmi dari Menteri Keuangan terkait pencairan hak pensiunan tersebut. Kendati demikian, rumor beredar bahwa pencairan akan dilakukan November 2025 dengan sistem rapel berlaku surut mulai Oktober 2025.</p> <h2>Penguatan Daya Beli melalui Gaji Pensiunan PNS pada November 2025&nbsp;</h2> <p>Gaji pensiunan merupakan langkah strategis yang sangat diharapkan dapat meningkatkan kembali kesejahteraan para purnabakti negara. Harapan ini muncul mengingat gaji pensiunan 2025 diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para purnabakti negara di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok.</p> <p>Pensiunan, yang merupakan kelompok masyarakat dengan pendapatan tetap, sangat rentan terhadap fluktuasi inflasi. Oleh karena itu, mereka sangat bergantung pada kebijakan penyesuaian yang diambil pemerintah dalam rangka menjaga daya beli dan memastikan kualitas hidup mereka tetap terjaga setelah masa pengabdian.</p> <p class="class-paragraph">Meskipun sempat tersentak kabar mengenai potensi kenaikan ini dan berlanjut membawa harapan baru, para pensiunan diimbau untuk tetap menjaga kesabaran. Hal ini karena para pensiunan diminta bersabar menunggu kepastian resmi sebelum pencairan dilakukan, mengingat proses birokrasi dan penerbitan regulasi resmi menjadi kunci utama.</p> <p>Hal ini juga membuktikan bahwa pemerintah memberikan perhatian serius kepada para purnabakti yang telah mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara.&nbsp;</p> <h2>Daftar Gaji Pokok Pensiunan Berdasarkan Golongan</h2> <p>Sementara itu, besaran gaji pensiunan masih menggunakan ketentuan terakhir yang berlaku. Berikut diantaranya!</p> <h3>Pensiunan PNS Golongan I</h3> <p>Ia: Rp 1.748.100 - Rp 1.962.200</p> <p>Ib: Rp 1.748.100 - Rp 2.077.300</p> <p>Ic: Rp 1.748.100 - Rp 2.165.200&nbsp;</p> <p>Id: Rp 1.748.100 - Rp 2.256.700</p> <h3>Pensiunan PNS Golongan II</h3> <p>IIa: Rp 1.748.100 - Rp 2.833.900</p> <p>IIb: Rp 1.748.100 - Rp 2.953.800</p> <p>IIc: Rp 1.748.100 - Rp 3.078.700</p> <p>IId: Rp 1.748.100 - Rp 3.208.800</p> <h3>Pensiunan PNS Golongan III</h3> <p>IIIa: Rp 1.748.100 - Rp 3.558.600</p> <p>IIIb: Rp 1.748.100 - Rp 3.709.200</p> <p>IIIc: Rp 1.748.100 - Rp 3.866.100</p> <h3>Pensiunan PNS Golongan IV</h3> <p>IVa: Rp 1.748.100 - Rp 4.200.000</p> <p class="class-paragraph">IVb: Rp 1.748.100 - Rp 4.377.800</p> <p>IVc: Rp 1.748.100 - Rp 4.562.900</p> <p>IVd: Rp 1.748.100 - Rp 4.755.900</p> <p>IVe: Rp 1.748.100 - Rp 4.957.100</p> <h2>Tiga Tunjangan Tetap Berlaku</h2> <p>Selain menerima gaji pokok, para pensiunan di Indonesia tetap berhak memperoleh tiga jenis tunjangan yang bertujuan untuk meringankan beban dan menjamin kesejahteraan keluarga mereka. Tiga tunjangan tersebut adalah Tunjangan Keluarga, yang mencakup Tunjangan Pasangan dan Tunjangan Anak.</p> <p>Secara spesifik, Tunjangan Pasangan dihitung sebesar 10 persen dari total gaji pokok yang diterima oleh pensiunan. Sementara itu, Tunjangan Anak diberikan sebesar 2 persen untuk setiap anak yang masih berada di bawah tanggungan pensiunan tersebut, membantu memastikan kebutuhan anak-anak tetap terpenuhi.&nbsp;</p> <p>Adanya beragam tunjangan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pensiunan dan keluarganya pasca-purna tugas.</p> <p>&nbsp;</p>

Berikut daftar lengkap gaji pensiunan PNS November 2025 berdasarkan golongan I hingga IV sesuai PP Nomor 8 Tahun 2024. Cek tabelnya di sini.

Tabel Lengkap Gaji Pensiunan PNS November 2025 Berdasarkan Golongan, Cek Daftarnya di Sini

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menurut-bps-gaji-pekerja-jasa-keuangan-dan-asuransi-tertinggi_m_210623.jpeg" alt="Ilustrasi gaji pegawai" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gaji pegawai</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia patut berbahagia. Sebab, pemerintah melalui PT TASPEN (Persero) telah menetapkan jadwal pencairan rapel kenaikan gaji 2025 pada November mendatang.</p> <p>Adapun kebijakan ini termasuk pada tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang mengatur mengenai penyesuaian gaji bagi ASN, TNI, Polri, pejabat negara, serta para pensiunan.</p> <p>Berdasarkan informasi dari PT TASPEN, kenaikan gaji pensiun akan mulai berlaku efektif sejak 1 Oktober 2025. Hanya saja, pencairan rapel tak dilakukan pada bulan yang sama lantaran masih terdapat sejumlah proses administratif yang harus segera diselesaikan.</p> <p>Proses tersebut diantaranya verifikasi data penerima, pembaruan sistem pembayaran digital, serta validasi hak masing-masing pensiunan. Setelah sejumlah proses tersebut rampung, maka rapel kenaikan gaji akan disalurkan bersamaan dengan pembayaran gaji pensiun reguler pada November 2025.</p> <p>Alhasil, para pensiunan akan menerima dua gaji sekaligus pada November nanti, yakni rapel selisih kenaikan gaji pada Oktober 2025 dan gaji pensiunan bukan berjalan pada November 2025.</p> <p>Sementara itu, kenaikan gaji pensiun disesuaikan dengan golongan, diantaranya:</p> <p>- Golongan I dan II naik 8 persen</p> <p>- Golongan III naik 10 persen</p> <p>- Golongan IV naik 12 persen&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rincian Gaji Pensiunan PNS 2025 Saat Ini&nbsp;</strong></p> <p class="class-paragraph">Golongan I</p> <p>Ia: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 1.962.200</p> <p>Ib: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 2.077.300</p> <p>Ic: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 2.165.200</p> <p>Id: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 2.256.700</p> <p>&nbsp;</p> <p>Golongan II</p> <p>IIa: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 2.833.900</p> <p>IIb: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 2.953.800</p> <p>IIc: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 3.078.700</p> <p>IId: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 3.208.800</p> <p>&nbsp;</p> <p>Golongan III</p> <p>IIIa: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 3.558.600</p> <p>IIIb: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 3.709.200</p> <p class="class-paragraph">IIIc: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 3.866.100</p> <p>&nbsp;</p> <p>Golongan IV</p> <p>IVa: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.200.000</p> <p>IVb: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.377.800</p> <p>IVc: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.562.900</p> <p>IVd: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.755.900</p> <p>IVe: Rp 1.748.100 &ndash; Rp 4.957.100</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Pemerintah melalui PT TASPEN akan mencairkan rapel gaji pensiunan PNS pada November 2025, sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2025.

Kenaikan Gaji Pensiunan PNS Bakal Dirapel pada November 2025, Naik dari 8 hingga 12 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/Screenshot_2024-01-30-10-14-35-25_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12-1421881646.jpg" alt="Ilustrasi PNS (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah secara resmi telah mengumumkan bahwa gaji pensiunan PNS naik sebesar 12 persen. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024.</p> <p>Dalam aturan tersebut, selain diberikan gaji pokok, pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Untuk tunjangan keluarga meliputi tunjangan suami dan anak diberikan 10 dan 2 persen dari gaji pokok pensiunan PNS. Sementara tunjangan pangan diberikan dalam bentuk uang senilai 10 kilogram beras.</p> <p dir="ltr">"Selain diberikan pensiun pokok, penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2024, dikutip Minggu (11/1).</p> <p>Seiring dengan aturan tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan gaji pensiunan untuk PNS, TNI/Polri yang naik sebesar 12 persen cair mulai 1 Februari 2024. Kenaikan gaji pensiunan yang cair bulan ini sudah termasuk dengan rapel selisih gaji pada bulan Januari.</p> <p>"Kementerian Keuangan (cq. Ditjen Perbendaharaan) telah menerbitkan surat kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk melaksanakan pembayaran dengan pensiun pokok baru dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2024," kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti.</p> <p dir="ltr">Selain itu, pensiunan, penerima tunjangan kehormatan, dan tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, secara bertahap akan menerima pembayaran atas kekurangan pembayaran pensiun bulan Januari dan Februari 2024 mulai 1 Februari 2024, yang dibayarkan melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).</p> <p>Sebelumnya, gaji pensiunan akan cair mulai Januari 2024. Namun, karena peraturan pemerintah belum juga diterbitkan hingga akhir Desember 2023, maka kebijakan kenaikan gaji pensiunan ditunda di bulan berikutnya, alias dirapel.</p>

Pemerintah secara resmi telah mengumumkan bahwa gaji pensiunan PNS naik sebesar 12 persen. Hal ini berdasarkan dua tunjangan yang diberikan.

Resmi Naik 12 Persen, Ini Dua Tunjangan Pensiunan yang Diberikan Pemerintah di Luar Gaji Pokok

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/menpanrb-275766633.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas." width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT Taspen (Persero) mengumumkan gaji pensiunan PNS atau Pegawai Negeri Sipil yang telah cair pada 1 Januari 2024 belum naik 12 persen. Sehingga, besaran gaji pensiunan yang telah cair masih mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2019 atau belum ditetapkan naik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12 persen akan tetap cair pada bulan Januari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, terkait Peraturan Pemerintah (PP) tentang Gaji PNS terbaru yang belum terbit, Anas menyebut hal tersebut hanya soal waktu saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini soal waktu saya kira, kan yang penting Januari (kenaikan gaji) nanti cair,&rdquo; kata Menteri PANRB saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (3/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ditanya terkakt kemungkinan kenaikan gaji pensiunan yang dirapel pada bulan Februari, Anas memastikan bahwa kenaikan gaji 12 persen atau sisa yang belum dibayarkan bakal tetap cair pada bulan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, Anas menyebut kenaikan gaji sebesar 12 persen yang belum dibayarkan ini anggap saja sebagai tabungan. Sehingga, gaji pensiunan yang diterima awal pekan ini tidak langsung habis dipakai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Enggak (dirapel Februari), Januari keluar. Kita tunggulah, yang penting kalau saya positifnya, kalau diawal langsung habis tuh (gaji pensiunan),&rdquo; ujar Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dia berharap bahwa proses penerbitan PP terbaru soal kenaikan gaji PNS sebesar 8 persen dan 12 persen untuk pensiunan bisa segera selesai. Adapun kini, prosesnya masih terus berjalan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita lihat nanti prosesnya di Kemenkeu. Ini kan lagi jalan regulasinya, mudah-mudahan segera selesai,&rdquo; tandasnya.</div>

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12 persen akan tetap cair pada bulan Januari.

Gaji Pensiunan PNS Belum Naik 12 Persen, Begini Respons Menteri PANRB

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/PNS-1863394161.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT Taspen (Persero) mengumumkan gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bulan ini yang telah cair pada 1 Januari 2024 belum naik 12 persen. Salah satu penyebabnya, karena aturan baru soal gaji PNS belum juga terbit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun tidak naik, pihaknya memastikan bahwa pembayaran gaji pensiunan PNS tidak molor, yakni tetap dilakukan pada tanggal 1 setiap bulannya. Adapun besaran gaji yang cair masih mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Informasi bagi para pensiun. #SobatTaspen perlu berhati-hati terhadap informasi terkait perubahan atau penundaan gaji pensiun. Sampai dengan 31/12/2023 belum terbit peraturan pemerintah mengenai kenaikan gaji pensiun. Besaran gaji masih mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2019," tulis manajemen Taspen dalam akun IG @taspen, dikutip Rabu (3/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan gaji pensiunan naik sebesar 12 persen mulai Januari 2024. Sementara untuk PNS termasuk TNI/Polri yang aktif kenaikan gaji ditetapkan sebesar 8 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu juga mengatakan bahwa saat ini, Pemerintah sedang mengebut penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil terbaru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Gaji ASN 2024 tetap dibayarkan. Kenaikannya sebesar yang disampaikan Bapak Presiden sebesar 8 persen untuk ASN, TNI - Polri dan untuk pensiunan 12 persen,&rdquo; jelas Menkeu dalam konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Kantor Kemenkeu Jakarta, Selasa (2/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini PP-nya sedang diselesaikan, sedang ngebut nih. Jadi kita sekarang sedang ngejar-ngejar, tapi jangan khawatir akan tetap kita bayarkan Januari ini. Komplit untuk 12 bulan,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan catatan JawaPos.com,&nbsp; Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan bahwa gaji PNS tahun 2024 naik sebesar 8 persen. Angka tersebut berlaku untuk PNS di Pusat dan Daerah, termasuk TNI dan Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara untuk pensiunan PNS, gaji dipastikan naik sebesar 12 persen. Jokowi berharap kenaikan gaji bisa meningkatkan kinerja, ekonomi, dan pembangunan nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kenaikan gaji PNS ini diberikan sebagai bentuk perbaikan kesejahteraan, tunjangan, dan remunerasi ASN yang dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas.</div> <p>&nbsp;</p>

Meskipun tidak naik, pemerint memastikan pembayaran gaji pensiunan PNS tidak molor, yakni tetap dilakukan pada setiap tanggal 1 setiap bulan

Masih Nunggu Aturan Gaji Terbaru, Taspen: Gaji Pensiunan PNS Bulan Ini Belum Naik 12 Persen

Gaji pensiunan PNS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gaji pensiunan PNS

Berita Terkini