<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/SPPG-14-B-2235897437.jpg" alt="Para relawan SPPG di Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, harus menyeberangi laut dan sungai demi memastikan ratusan porsi MBG tiba di sekolah tepat waktu. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Para relawan SPPG di Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, harus menyeberangi laut dan sungai demi memastikan ratusan porsi MBG tiba di sekolah tepat waktu. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa seluruh pegawai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menerima gaji secara penuh dengan pembayaran yang akan dirapel dan dipercepat pada pekan ini. Keterlambatan yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir dipastikan bukan karena masalah anggaran, melainkan murni persoalan teknis administratif yang tengah diselesaikan secara intensif. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menuturkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk bekerja lebih proaktif agar kejadian serupa tidak terulang. Ia menegaskan bahwa hak seluruh petugas&mdash;mulai dari SPPI, Ahli Gizi, hingga Akuntan&mdash;menjadi prioritas utama lembaganya. &ldquo;Kami memastikan seluruh petugas akan menerima haknya secara penuh. Seluruh gaji yang belum terproses akan dirapel dan diprioritaskan penyelesaiannya minggu ini,&rdquo; ujar Nanik dalam keterangannya di Instagram, dikutip Minggu (16/11). Menurut Nanik, institusinya berkewajiban memastikan setiap hak pegawai terpenuhi tepat waktu. &ldquo;Kami sangat menghargai kerja keras para petugas. Mereka elemen kunci keberhasilan program, dan kami bertanggung jawab memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Kami ingin memastikan seluruh petugas mendapatkan haknya tepat waktu, tanpa ada isu berulang di kemudian hari,&rdquo; tegasnya. Terkait alasan keterlambatan, Nanik menekankan bahwa hal tersebut disebabkan oleh proses verifikasi administrasi yang harus dilakukan secara teliti terhadap jumlah petugas yang sangat besar. Beberapa di antaranya memerlukan penyesuaian dokumen terlebih dahulu sebelum pembayaran bisa diproses. &ldquo;Ini murni masalah teknis administratif. Jumlah petugas yang harus diverifikasi sangat besar dan sebagian membutuhkan penyesuaian status administrasi. Kami memastikan proses ini segera tuntas,&rdquo; katanya. BGN menegaskan kembali komitmennya bahwa seluruh pembayaran gaji petugas MBG akan segera diselesaikan dalam minggu ini, dengan sistem rapel sesuai hak masing-masing pegawai.

BGN memastikan gaji pegawai MBG dibayarkan penuh minggu ini, keterlambatan disebabkan masalah teknis administratif.

BGN Pastikan Gaji Pegawai Program MBG Dibayar Penuh, Akan Dirapel dan Dipercepat Minggu Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/10/INpgbPSOTMR1AbDBtvC4tNoqvrt1NtIF6oc1jVlA-1279900483.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemangkasan TKD berdampak signifikan pada belasan kabupaten/kota di Jatim. Salah satunya Lumajang. (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemangkasan TKD berdampak signifikan pada belasan kabupaten/kota di Jatim. Salah satunya Lumajang. (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemangkasan Transfer Daerah pada APBD 2026 berdampak pada belasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menjadi perhatian serius Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Sebagai informasi, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memangkas dana transfer daerah di APBN 2026 menjadi Rp 693 triliun.&nbsp; Meskipun meningkat dari usulan awal Rp 649,99 triliun, namun jika dibandingkan dengan alokasi TKD di APBN 2025, yakni Rp 848 triliun, tetap saja turun signifikan hingga sekitar Rp 155 triliun. "Jadi dana transfer daerah di Jatim bukan hanya Pemprov, tetapi termasuk semua kabupaten/kota. Totalnya Rp 16,7 triliun. Secara nasional, Jatim turun Rp 2,8 triliun," tutur Khofifah di Surabaya, dikutip Jumat (10/10). Nilai penurunan TKD yang mencapai Rp 2,8 triliun tersebut belum termasuk pengurangan dari sektor pajak kendaraan. Yakni Rp 4,8 triliun dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). "Kami dengan Pak Purbaya sudah berkomunikasi. Ini penurunan yang signifikan karena adanya perubahan skema opsen pajak PKB dan BBNKB antara Pemprov dengan kabupaten/kota,&rdquo; imbuhnya. Khofifah menyebut, dari 38 kabupaten/ kota di Jawa Timur, sebanyak 14 daerah mengalami penurunan cukup signifikan. Meski tak merinci, namun kondisi paling berat menurut Khofifah dialami oleh Kabupaten Lumajang. "Lumajang itu untuk operasional rutin gaji pegawai mungkin cukup sampai Agustus atau September (2025). Jadi hal-hal yang seperti ini, beliau (Purbaya) sangat terbuka dan menerima masukan," ujar Khofifah.&nbsp; Bahkan, tutur Khofifah, dari kabupaten/ kota yang ada di Jawa Timur, hanya Kabupaten Sumenep yang dana Transfer Daerahnya justru bertambah atau naik menjadi sekitar Rp 20 miliar. Sebagai tindak lanjut,&nbsp;Purbaya meminta Pemprov Jawa Timur untuk menyiapkan catatan resmi mengenai dampak penurunan TKD untuk dipelajari lebih lanjut di tingkat nasional. Bagi Khofifah, penurunan TKD berpotensi mengganggu belanja wajib (spending mandatory) daerah, terutama dalam hal layanan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. "Setelah pertemuan itu (dengan Purbaya di Gedung Keuangan Negara Surabaya), saya sampaikan, ini kalau kita hitung-hitung ulang, kita khawatir itu akan masuk pada pengurangan spending mandatory," tambahnya. Karena itu, Khofifah mengusulkan agar pemerintah pusat menaikkan porsi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT), dari 3 persen menjadi 10 persen untuk menutup defisit fiskal daerah. &ldquo;Saya bilang opsinya adalah DBHCHT. Kalau dana transfer daerahnya berkurang, tolong porsi DBHCHT dinaikkan dari 3 persen ke 10 persen, sehingga kebutuhan dasar kabupaten/ kota masih bisa tercover," pungkasnya.

Pemangkasan dana transfer ke daerah di APBD Jatim 2026 berdampak pada belasan kabupaten/kota di Jatim, termasuk Lumajang.

Imbas Transfer Daerah untuk Jatim Turun, Khofifah: Gaji Pegawai di Lumajang hanya Cukup Sampai September 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/IMG-20250214-WA0073-2202882242.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2). (Ridwan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa efisiensi anggaran negara yang tengah dilakukan dipastikan tidak mengganggu operasional sehari-hari. Ia mengklaim, anggaran yang dihemat itu akan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas, seperti penyediaan pupuk hingga perbaikan sekolah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengajak parpol di koalisinya itu untuk mendukung langkah penghematan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015647155/miliki-potensi-keberhasilan-lebih-tinggi-berikut-deretan-tanggal-lahir-termasuk-dalam-kriteria-orang-sukses-kata-numerologi">Miliki Potensi Keberhasilan Lebih Tinggi, Berikut Deretan Tanggal Lahir Termasuk dalam Kriteria Orang Sukses, Kata Numerologi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Memang saya ingin laksanakan efisiensi tapi jelas efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan operasi sehari-hari,&rdquo; kata Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo menegaskan, isu simpang siur terkait pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat penghematan adalah berita yang tidak benar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Narasi isu gaji dipotong itu tidak benar,&rdquo; ucap Prabowo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo menyebut, langkah penghematan ini menyangkut pengurangan kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas ke luar negeri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi habis itu kunker, seminar, FGD, forum group disscusion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Gak usah seminar lagi,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia tak memungkiri, penghematan yang berhasil dilakukan sejauh ini mencapai sekitar Rp 300 triliun. Hal itu diklaim tanpa menyentuh program-program berjalan yang penting, termasuk di bidang pendidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita sudah menghemat sekitar Rp 300 triliun. Program-program berjalan tidak ada yang disentuh apalagi pendidikan,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, kriteria kegiatan pemerintahan yang terpengaruh oleh efisiensi anggaran yang digencarkan pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya,&rdquo; ucap Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, kebijakan efisiensi ini, tidak akan terdampak pada PHK pegawai honorer, biaya UKT Perguruan Tinggi Negeri (PTN), hingga beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT," pungkasnya.&nbsp;</div>

Presiden Prabowo Subianto menegaskan efisiensi anggaran negara yang tengah dilakukan dipastikan tidak mengganggu operasional sehari-hari.

Prabowo Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Akan Potong Gaji Pegawai dan Ganggu Operasional Pemerintahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/royke-hingga-boy-rafli-ini-daftar-rotasi-para-jenderal-di-polri_c_235443.jpg" alt="Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turut terkena pemangkasan atau efisiensi anggaran pada 2025. Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri, Wahyu Hadiningrat mengungkapkan bahwa Polri mendapat anggaran sebesar Rp 106 triliun pada 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nilai anggaran itu didapatkan dari angka semula anggaran Polri pada 2025 sebesar Rp 126,6 triliun, yang terdiri dari 46,9 persen belanja pegawai, 26,1 persen belanja barang, dan 26,1 persen belanja modal. Namun, Polri terdampak efisiensi anggaran&nbsp;sebesar 16,2 persen atau sejumlah Rp 20,5 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hasil rapat dengan Kemenkeu, efisiensi anggaran Polri sebesar Rp 20,5 trilin ini sebesar 16,2 persen dari anggaran Polri 2025. Ini diluar belanja pegawai,&rdquo; kata Wahyu saat rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015637540/6-cara-high-value-man-menghadapi-pasangan-manipulatif-agar-tidak-terjebak-dalam-toxic-relationship">6 Cara High-Value Man Menghadapi Pasangan Manipulatif agar Tidak Terjebak dalam Toxic Relationship</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wahyu menjelaskan, anggaran yang terkena pemangkasan berupa belanja barang dan modal. Namun, dipastikan tidak ada belanja pegawai yang terkena pemangkasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau diurai ini di luar dari belanja pegawai. Yang terkena rekonstruksi adalah belanja barang dan belanja modal. Belanja barang Rp 6,6 triliun atau 19,6 persen dari pagu awal," ungkap Wahyu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015637519/5-zodiak-paling-bahagia-dan-sukses-di-masa-pensiun-ada-capricorn-hingga-libra">5 Zodiak Paling Bahagia dan Sukses di Masa Pensiun, Ada Capricorn hingga Libra</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, postur anggaran Polri kini turun dari Rp 126 triliun menjadi Rp 106 triliun. Nilai anggaran 2025 itu akan digunakan sejumlah peruntukkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini kalau dilihat dari dua kelmpok besar kita urai per jenis belanja dan sumber anggaran. Belanja pegawai Rp 59,4 triliun. Ini tetap. Belanja barang jadi Rp 27,3 triliun dan belanja modal jadi Rp 19,1 triliun," pungkasnya.</div>

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turut terkena pemangkasan atau efisiensi anggaran pada 2025.

Polri Pangkas Rp 20,5 Triliun, Gaji Pegawai Dipastikan Tak Terdampak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/18/foxconn-3926053887.jpg" alt="Foxconn, pabrik mitra Apple menambah porsi investasinya di India." width="100%">
<figcaption>Foxconn, pabrik mitra Apple menambah porsi investasinya di India.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para pekerja bisa merasa optimistis menyambut tahun baru. Survei Mercer memproyeksi kenaikan gaji pada 2024 bakal lebih tinggi ketimbang tahun ini. Sektor otomotif, life sciences, dan industri kimia di Indonesia memimpin pasar tren kenaikan gaji. Survei total remunerasi gaji para karyawan di Indonesia diperkirakan akan naik rata-rata sebesar 6,5 persen tahun depan. Angka tersebut menunjukkan tren kenaikan yang konsisten sejak dua tahun terakhir. Dari kenaikan 6,3 persen pada 2023 dan 6 persen pada 2022. "Survei ini melibatkan 570 organisasi dari tujuh industri di Indonesia yang dilakukan antara April dan Juni 2023," kata Mercer Indonesia Market Leader Astrid Suryapranata, Senin (18/12). Proyeksi tren kenaikan gaji di Indonesia itu berada di atas rata-rata Asia yakni sebesar 5,2 persen. India dan Vietnam memimpin dengan proyeksi kenaikan gaji rata-rata tertinggi yaitu 9,3 persen dan 7 persen. Sebaliknya, Jepang, Taiwan, dan Hongkong memiliki proyeksi kenaikan gaji yang terendah di kawasan ini. Masing-masing sebesar 2,6 persen; 3,8 persen; dan 3,9 persen. Ada pula negara maju seperti Korea Selatan dan Tiongkok mencatatkan tren kenaikan gaji 4,4 persen dan 5,2 persen di 2024. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, kenaikan gaji di Filipina sebesar 5,7 persen, Thailand mencapai 4,7 persen, dan Singapura 4,2 persen. Menurut dia, tren kenaikan gaji yang konsisten di Indonesia hingga lebih tinggi dibandingkan negara maju salah satunya disebabkan oleh kenaikan upah minimum. Mengingat, pemerintah telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 rata-rata sebesar 3,6 persen. Selain itu, kenaikan biaya hidup yang berkelanjutan dan persaingan ketat untuk mendapatkan karyawan juga menyumbang kenaikan gaji. Dengan demikian, indikator tersebut menandakan optimisme bisnis ditengah ketidakpastian sosial-ekonomi. "Diimbangi dengan kebutuhan industri untuk tetap kompetitif dalam persaingan talenta saat ini," jelasnya. Astrid menyebutkan, Sektor otomotif, life sciences, dan industri kimia memimpin pasar tren kenaikan gaji nasional pada 2024. Terlepas dari ketidakpastian yang mungkin ditimbulkan oleh pemilu, sebagian besar industri meyakini kenaikan gaji yang sedikit lebih tinggi. "Berdasarkan temuan dari survei, ketiga sektor itu diprediksi akan memimpin tren kenaikan gaji di 2024 dengan proyeksi gabungan sebesar 6,8 persen," ujarnya. Sektor otomotif memang menjadi leader. Sejalan dengan mulai bergairahnya penjualan kendaraan bermotor sepanjang 2023. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil (wholesales) pada November sebanyak 84.390 unit. Angka tersebut naik 5 persen dari bulan Oktober atau sekitar 4.040 unit. Selama Januari-November, wholesales tercatat 920.518 unit atau turun 22.168 unit dari periode yang sama tahun lalu. Bila menghitung hasil wholesales selama 11 bulan, rata-rata penjualan bulanan para anggota Gaikindo sekira 83 ribu unit. Jika dalam satu bulan terakhir yaitu Desember penjualan bisa mencapai 83 ribu unit, maka total penjualan selama 12 bulan bakalan tembus 1 juta unit seperti proyeksi Gaikindo. Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara sebelumnya selalu menyampaikan pihaknya masih yakin penjualan mobil di Indonesia bisa mencapai target 1 juta unit. "Kita harapkan target kita yang 1 juta unit itu bisa dicapai tahun ini, mudah-mudahan," ujar Kukuh.

India dan Vietnam memimpin dengan proyeksi kenaikan gaji rata-rata tertinggi yaitu 9,3 persen dan 7 persen.

Rata-rata Gaji Pekerja di Indonesia Naik 6,5 Persen pada 2024, di India 9,3 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengatakan, gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) lingkup Pemprov Sulsel sementara dalam proses pencairan. Pemprov Sulsel segera bayarkan secepatnya. Kepala BKAD Sulsel Salehuddin menyampaikan, keterlambatan pembayaran gaji itu karena terkendala menunggu penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023. &rdquo;Untuk gaji Agustus, September, Oktober, dan November 2023 sementara dalam proses, secepatnya akan terbayarkan,&rdquo; jelas Salehuddin seperti dilansir dari Antara. &rdquo;Kami memohon maaf atas keterlambatan pembayarannya, karena anggaran keseluruhan PPPK memang baru dapat diakomodir di perubahan APBD 2023,&rdquo; tambah dia. Gaji yang belum tersalurkan, kata dia, Agustus dan September untuk PPPK tahap III, gaji November untuk PPPK tahap I, II, dan III. Sementara untuk gaji Oktober, seluruh PPPK Tahap I, II, dan III telah dibayarkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Iqbal Najamuddin menyampaikan, untuk PPPK tahap III, keterlambatan gaji Agustus dan September karena masih proses pengurusan berkas bagi yang bersangkutan. &rdquo;Sehingga gaji susulan Agustus dan September, termasuk gaji November akan dibayarkan bulan ini. Sementara proses, secepatnya dibayarkan,&rdquo; terang Iqbal Najamuddin. &rdquo;Termasuk PPPK tahap I dan II untuk gaji November, pembayaran gaji PPPK ini kita akan bayarkan November. Karena kita mengikuti skema alur APBD Perubahan 2023. APBD perubahan bisa kita lakukan prosesnya pada November,&rdquo; jelas dia.

Pemprov Sulsel mengatakan, gaji PPPK lingkup Pemprov Sulsel sementara dalam proses pencairan dan segera dibayarkan secepatnya

Pemprov Sulsel Janji Segera Bayarkan Gaji PPPK 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/WhatsApp-Image-2023-04-04-at-121959-PM-2271713432.jpeg" alt="Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, naskah (draft) peraturan presiden (perpres) yang mengatur pembayaran gaji pegawai eselon I ke bawah di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sudah selesai. Saat ini tinggal diproses. &rdquo;Sudah. Sudah diputuskan. Sudah selesai. Tinggal proses,&rdquo; kata Mahfud seperti dilansir dari Antara, Selasa (4/4). Penjelasan Mahfud tersebut untuk menanggapi pemberitaan mengenai keterlambatan pembayaran gaji pegawai OIKN selama berbulan-bulan. Kepala OIKN Bambang Susantono pada Senin (3/4) di Komisi II DPR menjelaskan, pihaknya menunggu Perpres tentang Hak Keuangan Eselon 1 dan turunannya ini untuk pembayaran gaji pegawai OIKN. Perpres tersebut sedang diselesaikan Kemenkopolhukam untuk diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bambang menyebut, pegawai-pegawai OIKN tangguh karena tetap bekerja dengan semangat meski belum mendapat gaji. OIKN akan mengupayakan langkah-langkah agar pembayaran gaji tersebut dipercepat. Keterlambatan pembayaran gaji pegawai OIKN disuarakan dalam rapat di Komisi II DPR itu oleh anggota DPR Ihsan Yunus. &rdquo;Apalagi bulan puasa begini mau Lebaran nggak ada gajian. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kalau belum segera bayar mumpung lagi Ramadan," ujar Ihsan. OIKN berdiri pada 10 Maret 2022 berdasar Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, naskah peraturan presiden soal pembayaran gaji pegawai eselon I ke bawah di Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah selesai tinggal diproses.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, naskah perpres soal gaji pegawai eselon I ke bawah di Otorita IKN Nusantara sudah selesai tinggal proses

Mahfud MD Sebut Perpres Gaji Pegawai IKN Sudah Selesai, Tinggal Diproses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20220930_1525191.jpg" alt="Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengatakan, gaji pegawai tenaga kependidikan (PTK) non ASN khusus guru naik Rp 100 ribu pada 2023. Yakni dari Rp 2,4 juta jadi Rp 2,5 juta per bulan.  ”Ini khusus guru dulu. Gaji mereka kita naikkan sebesar Rp 100 ribu per bulan,” kata Gubernur Ansar Ahmad seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Rabu (4/1).  Ansar menyebut hal itu diharapkan dapat meningkatkan semangat para guru PTK non ASN untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru punya tugas dan tanggung jawab berat dalam hal melahirkan calon generasi penerus bangsa yang cerdas serta memiliki kepribadian yang baik, karena mereka kelak akan jadi pemimpin di negeri ini, khususnya di Provinsi Kepri.  ”Maka itu, sudah sewajarnya Pemprov Kepri berupaya terus meningkatkan kesejahteraan guru PTK Non ASN,” ujar Ansar.  Selain itu, Gubernur Ansar juga berkomitmen bahwa pada 2023 gaji PTK non ASN dianggarkan selama satu tahun penuh. Sehingga, tidak terjadi penundaan pembayaran gaji guru-guru honorer tersebut seperti tahun-tahun sebelumnya.  Dia juga mendesak Dinas Pendidikan Pemprov Kepri mempercepat penyelesaian SK kontrak kerja PTK Non ASN agar bisa segera ditandatangani pada awal tahun ini.  ”Gaji guru PTK Non ASN jadi prioritas kami di tahun ini. Keterlambatan pembayaran gaji mereka tahun lalu, tidak boleh terulang lagi,” terang Ansar Ahmad.  Berdasar data dari Dinas Pendidikan Pemprov Kepri total PTK non ASN di daerah itu sekitar 2.952 orang. Meliputi guru dan tenaga kependidikan di tingkat SMA/SMK/SLB.  Selain mendapatkan gaji Rp 2,5 juta per bulan, mereka juga dapat tanggungan BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari dana APBD Pemprov Kepri.

Gaji Guru PTK Non ASN 2023 di Kepri Naik Rp 100 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-03-at-19.37.29.jpg" alt="Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa di Palembang, Selasa (3/1). Ahmad Rafli Baiduri/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa di Palembang, Selasa (3/1). Ahmad Rafli Baiduri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, segera membayarkan gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota setempat pada pekan ini.  ”Sehari atau dua hari ini akan dibayarkan gaji ASN itu. Keterlambatan pembayaran gaji ini karena tanggal 1 Januari 2023 adalah hari libur tahun baru di samping akhir tahun kita tutup buku,” kata Sekda Ratu Dewa seperti dilansir dari Antara di Palembang, Selasa (3/1).  Dia menjelaskan, saat ini masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas di lingkungan Pemkot Palembang sedang mengusulkan kebutuhan gaji ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ada OPD yang sudah mengusulkan pembayaran gaji sebelum tutup buku, tapi ada juga saat tutup buku baru mengusulkan sehingga memerlukan proses dalam administrasi keuangan.  ”Saya akan pantau langsung soal pembayaran gaji ASN, termasuk gaji para tenaga honor di masing-masing OPD,” ujar Ratu Dewa.  Pemkot Palembang tidak akan menunda pembayaran gaji ASN tersebut karena itu hak mereka, kecuali ada hal-hal yang prinsip yang tidak bisa direalisasikan. ”Prinsipnya saya tak menginginkan keterlambatan gaji ASN ini. Sebab itu saya meminta BPKAD segera memprosesnya dan menyalurkan ke bendahara masing-masing OPD,” tutur Ratu Dewa.  Berdasar data terkini jumlah pegawai/ASN di lingkungan Pemkot Palembang mencapai 11.070 orang, belum termasuk pegawai honor. Namun, Sekda juga meminta ASN dapat terus meningkatkan kinerja dan tidak bekerja monoton atau hanya sekadar mengisi daftar hadir pagi, siang, dan sore, tapi harus mengubah kebiasaan itu dengan semangat kerja, tidak bersifat linear tapi harus ada nuansa baru, semangat baru untuk menciptakan inovasi baru.  ”Memang butuh waktu untuk mengubah kebiasaan pegawai itu, tapi perlu terus didorong agar mampu bekerja dengan baik dengan menciptakan inovasi-inovasi baru,” papar Ratu Dewa.

Sekda Sebut Pemkot Palembang Segera Bayar Gaji ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/antarafoto-afghanistan-passportissued-talibanofficials-07102021-1.jpg" alt="Puluhan warga Afghanistan. Jorge Silva/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Puluhan warga Afghanistan. Jorge Silva/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintahan Taliban mulai Sabtu (20/11) membayarkan gaji para pegawai negeri Afghanistan yang tertunda beberapa bulan.  Pejabat setempat menyebutkan ribuan pegawai negeri Afghanistan setidaknya sudah selama tiga bulan terakhir tidak menerima gaji. Keadaan itu merupakan salah satu dari sekian banyak krisis yang dihadapi Taliban sejak kelompok tersebut mengambil alih kekuasaan pada Agustus.  ”Kementerian keuangan mengatakan bahwa mulai hari ini (20/11), gaji tiga bulan terakhir yang menjadi hak semua pegawai negeri dan staf akan dibayarkan secara penuh,” kata Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid melalui Twitter seperti dikutip Reuters yang dilansir dari Antara.  Belum ada kejelasan dari mana Pemerintah Taliban mendapatkan dana untuk membayar gaji-gaji yang tertunda itu. Bahkan sebelum Taliban merebut kekuasaan pada Agustus, banyak pegawai sektor publik mengatakan, mereka sudah berminggu-minggu belum menerima gaji.  Setelah Taliban berkuasa, dana miliaran dolar AS milik Pemerintah Afghanistan yang berada di Amerika Serikat dan Uni Eropa dibekukan. Pemerintah negara-negara asing belum mau menyalurkan dana secara langsung untuk membantu Pemerintah Afghanistan pimpinan Taliban memenuhi kewajiban-kewajiban finansial, seperti pembayaran gaji para pegawai negeri.  Lembaga-lembaga keuangan internasional juga menghentikan pendanaan bagi pemerintahan di Afghanistan. Setelah utusan-utusan khusus Jerman dan Belanda melakukan pertemuan dengan para pejabat Taliban di Kabul pada Kamis (18/11), para utusan menyatakan bersedia untuk membahas pembayaran gaji para pegawai sektor kesehatan dan pendidikan melalui berbagai organisasi internasional.  Belum jelas apakah kesediaan negara-negara itu ada kaitannya dengan pengumuman yang dikeluarkan Taliban pada Sabtu (20/11).  Jubir Taliban lainnya, Inamullah Samangani, mencuit di Twitter bahwa pendapatan harian yang dikumpulkan Pemerintah Taliban sudah meningkat setiap hari. ”Kementerian keuangan mengatakan bahwa dalam 78 hari kerja pada tiga bulan terakhir ini, kami telah mengumpulkan pendapatan sekitar 26,915 miliar afghani (288 juta dolar AS),” kata Inamullah Samangani.  Jumlah uang yang dia sebutkan itu setara dengan Rp 4,18 triliun. Samangani, yang mengutip keterangan kementerian keuangan, menambahkan bahwa uang pensiun para pegawai negeri juga akan segera mulai dibayarkan.

Taliban Mulai Bayar Gaji Pegawai Negeri Afghanistan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gaji pegawai

Berita Terkini