<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/21/Screenshot_20241021_153107_YouTube-2-1475572186.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto melantik Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet bersama 56 Wakil Menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).  (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto melantik Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet bersama 56 Wakil Menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).  (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah melantik para jajaran menteri dan kepala lembaga dalam&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/kabinet-merah-putih">Kabinet Merah Putih</a>&nbsp;periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (21/10). Terdiri dari 48 menteri dan lima kepala lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seluruhnya resmi dilantik sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133 P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, berapa&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/gaji-menteri">gaji menteri</a>&nbsp;yang akan diperoleh mereka yang menjabat dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, aturan terkait gaji menteri dan tunjangannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa setiap menteri negara diberikan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Selain itu, para menteri juga akan memperoleh tunjangan kinerja dari jabatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hanya saja untuk nominalnya akan berbeda untuk masing-masing kementerian. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memperoleh tunjangan kinerja atau Tukin sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian PUPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tunjangan kinerja tertinggi di kementerian ini sebesar Rp 41.550.000, dengan begitu tunjangan yang akan diperoleh oleh Menteri Pekerjaan Umum atau Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebesar Rp 62.325.000 per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara total, gaji dan tunjangan yang akan diperoleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait sebesar Rp 62.325.000+ Rp 5.040.000=Rp 67.365.000 per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, gaji tersebut belum termasuk dengan fasilitas kendaraan dinas, rumah jabatan, dan asuransi kesehatan. Selain itu juga para menteri akan memiliki dana operasional yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional selama setahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait anggaran dana operasional menteri dan pimpinan lembaga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, dana operasional digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis dan khusus, menteri/pimpinan lembaga disediakan anggaran Dana Operasional. Anggaran ini diberikan sebesar 80 persen secara lumpsum kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan sebesar 20 persen untuk dukungan operasional lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun besarannya berbeda-beda di setiap kementerian namun diperkirakan antara Rp 100-150 juta per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nah, dengan asumsi gaji pokok&nbsp;Rp 5.040.000 per bulan ditambah tunjangan sebesar Rp 62.325.000 per bulan sebagaimana yang bakal diperoleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka APBN yang&nbsp;akan dikeluarkan untuk menggaji dan memberikan tunjangan menteri-menteri Prabowo dan kepala lembaga (tidak termasuk dana operasional) diperhitungkan mencapai Rp 3.570.345.000 per bulan atau sekitar Rp 42.844.140.000 per tahun.</div>

Adapun besaran dana operasinal berbeda-beda di setiap kementerian, namun diperkirakan antara Rp 100-150 juta per bulan.

APBN yang Dikeluarkan untuk Gaji dan Tunjangan Menteri-menteri Prabowo Sekitar Rp 42,8 Miliar per Tahun, Belum Termasuk Dana Operasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/21/JKT-1-PENGUMUMAN-WAMEN-FED-1JPG-1824548869.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka mengumumkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Sebanyak tujuh menteri koordinator (Menko), 41 menteri, dan lima pejabat setingkat menteri" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka mengumumkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Sebanyak tujuh menteri koordinator (Menko), 41 menteri, dan lima pejabat setingkat menteri</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah melantik para jajaran menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (21/10). Terdiri dari 48 menteri dan 5 kepala lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seluruhnya resmi dilantik sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133 P tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, berapa gaji menteri yang akan diperoleh mereka yang menjabat dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, aturan terkait gaji menteri dan tunjangannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa setiap menteri negara diberikan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Selain itu, para menteri juga akan memperoleh tunjangan kinerja dari jabatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hanya saja untuk nominalnya akan berbeda untuk masing-masing kementerian. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memperoleh tunjangan kinerja atau Tukin sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian PUPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimans tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tunjangan kinerja tertinggi di kementerian ini sebesar Rp 41.550.000, dengan begitu tunjangan yang akan diperoleh oleh Menteri Pekerjaan Umum atau Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebesar Rp 62.325.000 per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara total, gaji dan tunjangan yang akan diperoleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait sebesar Rp 62.325.000 +&nbsp; Rp 5.040.000 = Rp 67.365.000 per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, gaji tersebut belum termasuk dengan fasilitas kendaraan dinas, rumah jabatan, dan asuransi kesehatan. Selain itu juga para menteri akan memiliki dana operasional yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional selama 1 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait anggaran dana operasional menteri dan pimpinan lembaga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, dana operasional digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis dan khusus, menteri/pimpinan lembaga disediakan anggaran Dana Operasional. Anggaran ini diberikan sebesar 80 persen secara lumpsum kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan sebesar 20 persen untuk dukungan operasional lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun besarannya berbeda-beda di setiap kementerian namun diperkirakan antara Rp100-150 juta per bulan.</div>

Dalam Pasal 2 disebutkan, setiap menteri negara diberikan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Para menteri juga akan dapat tukin.

Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih yang Dilantik Prabowo Hari ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Menhan-Prabowo-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menteri Pertahanan Prabowo Subianto inspeksi pasukan saat melakukan upacara jajar kehormatan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Prabowo Subianto inspeksi pasukan saat melakukan upacara jajar kehormatan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dikabarkan tidak akan menerima gajinya sebagai pejabat negara. Ucapan itu dilontarkan oleh Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak.<br /> <br /> Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade memastikan Prabowo akan tetap menerima gaji dan fasilitas yang diberikan oleh negara. Pernyataan ini sekaligus menguatkan omongan Prabowo beberapa waktu lalu yang membantah ucapan Dahnil.<br /> <br /> "Pak Prabowo sudah dikasih penjelasan oleh Sekretariat Negara dan Kemenhan, bahwa gaji tunjangan harus diterima," ujar Andre saat dihubungi, Jumat (1/11).<br /> <br /> Meski begitu, Andre memastikan tidak ada miskomunikasi antara Dahnil dengan Prabowo. Sebab, mantan Danjen Koppasus itu mau menerima gaji setelah membahasnya dengan pihak istana dan Kemenhan.<br /> <br /> Maka untuk mematuhi aturan yang ada, Prabowo mau menerima gaji dan fasilitas yang ada. Namun, rencananya gaji tersebut akan disumbangkan untuk kepentingan masyarakat.<br /> <br /> "Akan disalurkan ke yayasan-yayasan, seperti yayasan kanker, lembaga zakat, rumah ibadah, dan lain-lain," imbuh Andre.<br /> <br /> Anggota Komisi VI DPR RI itu menjelaskan, Prabowo menjadi pejabat negara seutuhnya untuk mengabdi kepada rakyat. Bukan untuk mencari harta kekayaan maupun jabatan semata.<br /> <br /> "Beliau kan intinya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sekarang memang inginnya hanya mengabdi untuk bangsa dan negara," pungkas Andre.<br /> <br /> Sebelumnya, melalui akun Twitter-nya, Dahnil mencuit Prabowo tidak akan menerima gaji sebagai pejabat negara. "Saya ingin mengkonfirmasikan kepada sobat semua khususnya sobat pewarta terkait dengan informasi yang menyatakan Pak Prabowo tidak akan mengambil gajinya sebagai Menteri di Kemhan RI adalah benar," tulis Dahnil, Rabu (30/10).<br /> <br /> Namun tak lama berselang, kabar tersebut langsung dibantah oleh Prabowo. "Saya nggak tahu dari mana itu. Pokoknya masa kita nggak terima gaji, kita akan terima gaji dan itu kita pakai untuk keperluan yang sebaik-baiknya," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10).

Gerindra: Gaji Prabowo akan Disalurkan ke Yayasan dan Lembaga Zakat

gaji menteri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gaji menteri

Berita Terkini

APBN yang Dikeluarkan untuk Gaji dan Tunjangan Menteri-menteri Prabowo Sekitar Rp 42,8 Miliar per Tahun, Belum Termasuk Dana Operasional

Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih yang Dilantik Prabowo Hari ini

Gerindra: Gaji Prabowo akan Disalurkan ke Yayasan dan Lembaga Zakat

Download Aplikasi JawaPos.com