<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/sZDdQNjEBfOm6RfoboHlhTlac4pBi93wbEVJ1Ufx-3133645486.jpg" alt="Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait. (Ilham Dwi/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait. (Ilham Dwi/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Hukum Suparman Andi Agtas membuat terobosan terkait peraturan gaji maksimal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi. Dalam aturan tersebut, gaji MBR yang bisa membeli rumah subsidi diperbesar hingga Rp 14 juta.&nbsp; Perluasan gaji MBR penerima rumah subsidi tertuang &nbsp;dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah. &nbsp;Peraturan itu mulai berlaku Kamis (24/4). &nbsp; Menteri PKP Maruarar Sirait menuturkan bahwa untuk zona 1 Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, gaji maksimal untuk umum dan tidak kawin Rp 8,5 juta, umum kawin Rp 10 juta, dan satu orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat (tapera) Rp 10 juta.&nbsp; "Untuk zona 2 Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, gaji maksimal untuk umum dan tidak kawin Rp 9 juta, umum kawin Rp 11 juta, dan satu orang untuk peserta tapera Rp 11 juta," jelasnya. Untuk zona 3 Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, gaji maksimal untuk umum dan tidak kawin Rp 10,5 juta, umum kawin Rp 12 juta, dan satu orang untuk peserta tapera Rp 12 juta.&nbsp; "Untuk zona 4 Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, gaji maksimal untuk umum dan tidak kawin Rp 12 juta, umum kawin Rp 14 juta, dan satu orang untuk peserta tapera Rp 14 juta," paparnya.&nbsp; Maruarar mengatakan, pentingnya peraturan ini untuk menjawab tantangan keterjangkauan rumah bagi MBR. "Dengan Permen PKP ini, kami ingin memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah layak. Penyesuaian penghasilan MBR berdasarkan zonasi wilayah diharapkan lebih adil dan sesuai kebutuhan lapangan," tegas Maruarar, Rabu, 24 April 2025.&nbsp; Dia mengatakan, saat ini juga tengah mempersiapkan launching rumah subsidi untuk kalangan yang tidak memiliki gaji tetap. "Kan sejak awal dijadwalkan 25 April, jadi itu," paparnya.&nbsp; Rencananya, peluncuran itu akan dilakukan diberbagai daerah. Bukan dengan acara biasa, melainkan langsung penyerahan kunci kepada masyarakat yang tidak memiliki gaji tetap. "Semua tengah dipersiapkan, tunggu saja," paparnya.&nbsp; Soal jumlahnya, saat ini masih terus dihitung. Awalnya diprediksi terdapat 25 ribu rumah, namun tim masih terus bekerja. "Nanti lokasi acara langsung di perumahannya," paparnya kepada Jawa Pos.&nbsp;

Menteri PKP memperbesar batas gaji MBR yang bisa membeli rumah subsidi hingga Rp 14 juta, menjawab tantangan keterjangkauan rumah.

Menteri Maruarar Sebut Karyawan Bergaji Rp 12 Juta dan Rp 14 Juta Bisa Miliki Rumah Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/1000222542_2-2157020236.jpg" alt="ILUSTRASI BP TAPERA." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI BP TAPERA.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih menjadi buah bibir di kalangan karyawan swasta. Pasalnya, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera, Presiden Joko Widodo yang meneken aturan itu, memaksa perusahaan untuk memotong gaji pekerja. Dalam aturan itu, iuran Tapera ditetapkan pemerintah sebesar 3 persen dengan rincian sebesar 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen dibebankan ke perusahaan pemberi kerja. Hal yang membuat iuran itu banyak ditolak pekerja hingga serikat pekerja karena kewajiban iuran Tapera itu membuat potongan gaji menjadi tambah banyak. Dari sebelumnya, hanya untuk pajak PPh Pasal 21, BPJS Kesehatan, dan BP Jamsostek. Selain pekerja, penolakan iuran Tapera juga diungkapkan oleh para pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Di tengah banyaknya penolakan soal iuran Tapera, dari pihak pemerintah masih belum ada yang membeberkan secara detail perihal PP 21/2024. Rencananya, penjelasan tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) baru akan dilakukan pada Jumat, 31 Mei 2024, besok di Kantor Staf Presiden. Meski begitu, sejumlah pekerja saat ini menyoroti gaji komite Tapera yang besar mencapai Rp 43 juta sebulan. Untuk diketahui, iuran Tapera akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera atau BP Tapera yang terdiri dari komite dan komisioner. Dalam hal ini, anggota komite BP Tapera diduduki oleh para pejabat negara ex officio menteri, terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Sedangkan anggota Komite Tapera lainnya ada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Anggota Komisioner OJK Frederica Widyasari, dan satu orang dari profesional. Sementara petinggi lainnya dalam struktur organisasi BP Tapera terdiri dari Komisioner Tapera, Heru Pudyo Nugroho yang tercatat merupakan pejabat eselon Kementerian Keuangan. Kemudian, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Sugiyarto, Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Doddy Bursman, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdy Kusuma, Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi Wilson Lie Simatupang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014708873/menurut-psikologi-9-tipe-orang-ini-sebaiknya-dihindari-introvert-untuk-menghemat-energi">Menurut Psikologi, 9 Tipe Orang Ini Sebaiknya Dihindari Introvert untuk Menghemat Energi</a> Perihal gaji para Komite BP Tapera, Presiden Jokowi mengaturnya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan lainnya untuk Komite Tapera. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa Komite Tapera berhak mendapatkan honorarium, insentif, dan manfaat tambahan lainnya untuk meningkatkan kinerja. Insentif juga didapatkan oleh Komisioner Tapera. "Komite Tapera diberikan Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan Lainnya untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Honorarium sebagaimana dimaksud diberikan setiap bulan," bunyi Pasal 2 aturan tersebut. Tak hanya gaji, komite dan komisioner Tapera juga mendapatkan insentif dan tunjangan. Terdiri dari, tunjangan hari raya diberikan 1 kali dalam 1 tahun; tunjangan transportasi diberikan setiap bulan; dan tunjangan asuransi purnajabatan diberikan pada saat akhir masa jabatan. Adapun besaran Honorarium Komite Tapera diberikan mulai dari Rp 29-43 juta per bulan. Terdiri dari Ketua Komite Tapera unsur Menteri secara ex officio diberikan honorarium sebesar Rp 32,5 juta. Lalu, Anggota Komite Tapera unsur profesional diberikan Honorarium sebesar Rp 43,3 juta per bulan. Anggota Komite Tapera unsur Menteri secara ex officio diberikan Honorarium sebesar Rp 29,2 juta per bulan.

Di tengah isu gaji karyawan bakal dipotong, sejumlah pekerja saat ini menyoroti gaji komite Tapera yang besar mencapai Rp 43 juta sebulan.

Gaji Karyawan Swasta Bakal Dipotong Iuran Tapera 3 Persen, Warga Soroti Gaji Komite BP Tapera , Ternyata Capai Rp 43 Juta Sebulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/pak-bas-3518888878.jpg" alt="Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div class=""> <div id=":1rl" class="ii gt"> <div id=":1qw" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara soal hebohnya aturan baru soal gaji karyawan swasta yang dipotong iuran Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, potongan iuran Tapera bagi karyawan swasta yang baru saja ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, ditetapkan sebesar 3 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran itu terdiri dari 2,5 persen berasal dari gaji pekerja dan sebesar 0,5 persen dari perusahaan pemberi kerja. Terkait itu, Menteri Basuki memastikan potongan sebesar 3 persen itu merupakan tabungan, bukan uang yang dipotong kemudian hilang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014700140/sering-disebut-sebagai-penyakit-yang-sama-ini-beda-sakit-gondok-dengan-gondongan">Sering Disebut Sebagai Penyakit yang Sama, Ini Beda Sakit Gondok dengan Gondongan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu emang tabungan, bukan dipotong terus hilang. Itu tabungannya anggota untuk nanti dia mendapatkan tabungannya, itu untuk mendapatkan bantuan membangun rumah," kata Basuki kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (28/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Basuki mengatakan bahwa Tapera ini sudah ada sejak 5 tahun lalu. Bahkan pemotongannya tidak dilakukan pada tahun pertama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu sudah sejak 5 tahun yang lalu. Tapera yang pertama kali dibentuk, menurut Bu Menteri Keuangan untuk membina kredibilitas dulu, jadi tidak langsung kena tahun pertama dulu," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Basuki juga memastikan, uang yang dipotong untuk iuran Tapera tidak akan hilang. Hanya saja, persoalan iuran Tapera mendadak heboh jadi perbincangan karena karyawan swasta telah memiliki potongan, salah satunya Jaminan Hari Tua (JHT).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini bukan uang hilang, masalahnya kan ada jaminan hari tua, ada ini, ada ini, tapi sebenarnya itu bukan uang hilang," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014700141/tes-kepribadian-gambar-pertama-yang-anda-lihat-dapat-ungkap-kesan-pertama-orang-lain-temukan-artinya">Tes Kepribadian: Gambar Pertama yang Anda Lihat Dapat Ungkap Kesan Pertama Orang Lain, Temukan Artinya!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asal tahu saja, Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat adalah simpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan rumah. Meliputi, pembiayaan perumahan bagi peserta MBR terdiri dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Iuran Tapera nantinya akan dikumpulkan dan dikelola oleh BP Tapera untuk diinvestasikan dalam rangka meningkatkan nilai dana Tapera milik Peserta oleh Bank Kustodian. Tak hanya itu, pengelolaan iuran Tapera juga akan dilakukan oleh manajer investasi yang diawasi oleh OJK dan BP Tapera.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dana Tapera diinvestasikan pada deposito perbankan, surat utang/sukuk negara, surat utang/sukuk daerah, surat berbarga di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan amanat UU Tapera.</div> </div> </div> </div> </div>

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal hebohnya aturan baru soal gaji karyawan swasta yang dipotong iuran Tapera sebesar 3 persen.

Buka Suara Soal Gaji Karyawan Swasta Dipotong Iuran Tapera, Menteri Basuki: Itu Tabungan Bukan Dipotong Terus Hilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/17/fuji-2081684303.png" alt="Fuji." width="100%">
<figcaption>Fuji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Akun Instagram @hay_tje menegaskan tidak takut setelah membongkar perlakuan selebgram Fuji. Adapun perlakuan Fuji yang telat membayar gaji karyawan mereka. Penegasan itu setelah menolak peringatan Marissya Icha, agar men-take down unggahannya. Sementara itu, Fuji Senin (11/6) mendatangi Polres Metro Jakarta Barat untuk berkonsultasi. Hasil dari konsultasi itu disinyalirmembuat laporan polisi atas viralnya percakapan pribadinya melalui pesan WhatsApp dengan karyawan yang kemudian diunggah di media sosial. Fuji datang ke kantor polisi dengan didampingi kuasa hukumnya. "Kita mendapat informasi ada chat kak Fuji dengan orang yang pernah bekerja bersama beliau di-posting," kata Sandy Arifin, pengacara Fuji di Polres Metro Jakarta Barat, Senin (6/11). Mendengar kabar Fuji dan pengacaranya ke Polres Metro Jakarta Barat, penggemar Fuji menggertak akun Instagram @hay_tje akan bermasalah secara hukum. Akan tetapi akun tersebut tidak ada rasa takut sama sekali. "Mana nih yang bilang aku bakal ngumpet? Aku masih wara wiri Jakarta nih. Gas terus boloo," tulis pemilik akun Instagram hay_tje dalam unggahannya di Instagram Story. Dia mengaku tak ada ketakutan karena merasa memiliki sejumlah bukti terkait perlakuan tak menyenangkan dilakukan Fuji terhadap karyawannya. "Apa perlu dikeluarkan bukti lainnya, aku ada banyak bukti CCTV juga lho," lanjutnya. Akun Instagram tersebut kesal terhadap Fuji yang memperlakukan karyawannya dengan tidak baik. Dia pun menyebut perlakuan Fuji merupakan tindakan yang zalim. "Memang boleh sezalim itu? Di depan kamera imut kayak marmut padahal aslinya kasar banget lho," katanya. Sebelumnya, Fujianti Utami atau akrab dipanggil Fuji dikabarkan telat melakukan pembayaran gaji terhadap salah satu karyawannya.Hal itu dibongkar oleh akun Instagram @hay_tje. Akun tersebut melayangkan protes karena ada gaji karyawan belum dibayarkan oleh adik Fadly Faisal itu. Pada hari ini, akun Instagram tersebut akhirnya mengabarkan kalau gaji karyawan Fuji sudah dibayar. Dia pun menyertakan bukti transaksi rekening berisi pembayaran sejumlah uang dari Fuji. Gaji tersebut dibayar dengan terteta tanggal pada hari ini, 6/11/2023. "Alhamdulillah ditransfer juga. Di tanggal ini dan jam ini bisa tersenyum lebar. Yuhuu, keluar juga tuh gaji. Masak kudu gini dulu baru keluar hak orang," tulis tulis akun Instagram @hay_tje.

Akun Instagram @hay_tje menegaskan tidak takut setelah membongkar perlakuan selebgram Fuji. Adapun perlakuan Fuji yang telat membayar gaji.

Bongkar Chat Karyawaan Fuji Telat Digaji, Akun Instagram Ini Tak Takut, Gas Terus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gaji-karyawan-8-industri-ini-diprediksi-naik-tahun-depan-apa-saja_m_.jpg" alt="Ilustrasi pekerja industri tengah bekerja di salah satu unit pabrik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja industri tengah bekerja di salah satu unit pabrik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memasuki akhir tahun, banyak karyawan yang hendak melakukan persiapan untuk hengkang dari pekerjaan lama. Biasanya, karena sudah mendapatkan pekerjaan baru atau merasa tidak ada perkembangan karir serta penghasilan. Tapi tunggu dulu, baru-baru ini perusahaan konsultasi sumber daya manusia (SDM) berbasis teknologi, Mercer, merilis prediksi kenaikan gaji karyawan Indonesia pada 2019 sebesar 8 persen. Hasil &lsquo;Compensation Planning 2019&rsquo; Mercer yang merupakan studi tahunan tentang remunerasi serta prediksi perekrutan dan kenaikan gaji karyawan menyebut ada delapan industri yang akan mengalami kenaikan gaji. Prediksi itu dibuat berdasarkan Total Remuneration Survey (TRS) dengan partisipasi 545 perusahaan di Indonesia dari 8 industri tahun ini. Career Business Leader Mercer Indonesia Astrid Suryapranata menuturkan dengan laju inflasi yang kompetitif dan pertumbuhan ekonomi yang positif di Indonesia, gaji karyawan delapan sektor industri menunjukkan kenaikkan yang cukup baik. &ldquo;Sektor ilmu hayati akan mengalami kenaikan tertinggi yaitu sebesar 8,8 persen. Sebagian besar industri diperkirakan akan mengalami kenaikan gaji pada 2019,&rdquo; terangnya di Jakarta, Kamis (6/12). Adapun, untuk industri ilmu hayati kenaikan gajinya paling tinggi yakni 8,8 persen, kedua mining services sebesar 8,3 persen, kimia 8,2 persen, consumer goods 8 persen, mining 7,7 persen, high tech 7,6 persen, financial services 7,4 persen dan automotive 7,1 persen. Astrid mengatakan prediksi gaji secara keseluruhan mencerminkan kepercayaan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia menghadapi 2019, dimana 80 persen perusahaan bergantung kepada kinerja perusahaan sebagai faktor penentu kenaikan gaji. Meski begitu, ia mengatakan kinerja karyawan juga jadi penentu 96 persen perusahaan diikuti oleh posisi karyawan menurut 77 persen perusahaan. &ldquo;Faktor ketiga tersebut lebih menunjukkan gaji karyawan daripada faktor inflasi,&rdquo; terangnya.

Gaji Karyawan 8 Industri Ini Diprediksi Naik Tahun Depan, Apa Saja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pemilik-biliar-kami-tidak-ikhlas-ditutup-gimana-gaji-karyawan-kami_m_133160.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain rumah karaoke atau tempat hiburan malam (THM) lainnya yang dilarang beroperasi selama Ramadan, rumah biliar pun sudah menjadi langganan tidak diperkenankan buka selama bulan puasa. Kendati demikian, hingga memasuki puasa pertama, Jumat (26/5) malam, rumah biliar di kawasan Kampung Bugis masih tetap beroperasi. Itu diketahui setelah Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyisiran ke tempat-tempat hiburan, sekira pukul 21.00 Wita. Namun pemilik rumah biliar tersebut, Kiki berdalih bahwa pihaknya belum mendapatkan surat edaran dari Pemkot Tarakan terkait larangan beroperasi selama Ramadan. "Saya tidak tahu kalau ada pelarangan untuk membuka di bulan puasa. Saya tidak pernah mendapat pemberitahuan atau surat edaran pelarangan untuk membuka," ujarnya. Tahun lalu, dia mengaku mendapatkan surat edaran larangan beroperasi selama Ramadan. Karena itu dia menutup usaha rumah biliarnya. &ldquo;Tapi sekarang kami tidak dapat (surat edaran), makanya kami membuka,&rdquo; tegasnya. Dia juga menyatakan siap patuh pada peraturan jika pemerintah daerah memberikan surat edaran. Hanya saja, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan, telah ada penekanan agar pemilik tempat hiburan menutup usahanya saat Ramadan. &ldquo;Kita pasti ikut melakukan penutupan jika sudah ada surat edaran ke depannya. Tapi dengan adanya penutupan ini, ada pastinya kerugian yang kita alami. Belum lagi terkait dengan gaji para karyawan kami. Bisa dibilang kita tutup dengan tidak iklhas," Jelas Kiki. Sementara itu, Kepala Seksi Penindakan dan Penyelidikan Satpol PP Tarakan Waridi menegaskan, akan memberikan tindakan terhadap pemilik tempat hiburan yang tetap membuka usaha saat Ramadan. Karena sudah diatur perda. &ldquo;Hari Senin (29/5) kami akan panggil pemilik usaha hiburan. Penertiban ini juga terus kami lakukan selama bulan Ramadan,&rdquo; ujarnya. (*/ell/fen/fab/JPG)

Pemilik Biliar: Kami Tidak Ikhlas Ditutup, Gimana Gaji Karyawan Kami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/768-tak-mampu-bayar-karyawan-berdasar-ump_m_111228.jpeg" alt="Ilustrasi demo buruh bagian dari langkah kalangan pekerja memperjuangkan haknya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi demo buruh bagian dari langkah kalangan pekerja memperjuangkan haknya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski upah minimum provinsi (UMP) Sumatera Barat (Sumbar) untuk 2017 di bawah nilai DKI, namun masih ada saja perusahaan yang tidak mampu menggaji karyawannya. Alhasil sebanyak 768 dari 3.840 perusahaan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar tahun ini tak mampu membayar berdasar UMP. &ldquo;Perusahaan yang belum membayar gaji sesuai UMP itu minta penangguhan. Karena kondisi pendapatan perusahaan yang tidak memungkinkan membayar gaji sesuai standarnya,&rdquo; jelas Kepala Disnakertrans Sumbar, Nazrizal Nazarudin seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Selasa (21/2). Nazrizal Nazarudin tidak menampik, saat ini masih ada perusahaan yang membayar gaji pekerja di bawah UMP. Untuk itu, Disnakertrans akan terus melakukan pengawasan secara intens kepada pemberi kerja terkait dengan hak-hak yang harus yang didapatkan pekerja. &ldquo;Kita meminta perusahaan tidak membandel dan membayarkan hak pekerjanya,&rdquo; ucapnya. Meski begitu, pihaknya tetap mendorong agar setiap perusahaan bisa menerapkan upah sesuai standar. Karena penerapan upah sesuai standar telah disosialisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemberi kerja (perusahaan,red) pada November tahun lalu. &ldquo;Untuk perusahaan yang berskala besar sudah diwajibkan memberi upah sesuai aturan, tidak boleh tidak. Meski perusahaan menengah dan kecil ada yang belum bisa menerapkan upah sesuai standar,&rdquo; jelasnya. Terpisah, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia&nbsp; (KSPSI) Arsukman Edi menyebutkan, pihaknya juga sudah banyak menerima laporan terkait perusahaan yang membayar upah di bawah UMP. Peran dari pengawas di Disnakertrans dalam mengawasi perusahaan dalam menjalankan kewajibannya terhadap pekerja memang sangat dibutuhkan. &ldquo;Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan Disnakertrans dalam melakukan inventarisasi terhadap perusahaan yang membayar upah di bawah UMP. Jangan ada toleransi bagi perusahaan yang bayar upah di bawah UMP, kecuali perusahaan yang telah mengajukan penangguhan pembayaran upah,&rdquo; tukasnya. (wni/ayu/iil/JPG)

768 tak Mampu Bayar Karyawan Berdasar UMP

gaji karyawan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gaji karyawan

Berita Terkini