<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/04/Screenshot_2024-02-04-20-01-49-42_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329-1271295647.jpg" alt="Calon Presiden (Cawapres) Nomor urut 2, Prabowo Subianto." width="100%">
<figcaption>Calon Presiden (Cawapres) Nomor urut 2, Prabowo Subianto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon Presiden (Cawapres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjanji akan melaksanakan rencana besar bernama Strategi Transformasi Bangsa jika keduanya memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Salah satu programnya, yaitu pendidikan strategis dengan memperbaiki gaji guru mulai dari honorer, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga TNI-Polri. Ini dilakukan semata-mata untuk membuat para abdi negara ini bisa memperbaiki kualitas hidup yang berdampak pada pelayanan ke masyarakat. Selain itu, Prabowo juga mengatakan bakal meningkatkan kompetensi guru. Salah satunya dengan memberikan banyak pelatihan. "Kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer. Meningkatkan kompetensi guru kita, harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran," kata Prabowo dalam Debat Capres 2024 Kelima di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/2). Seluruh penyelenggara negara ASN, TNI-Polri harus kita perbaiki gajinya, sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya," imbuhnya. Diketahui, Debat Pilpres 2024 kelima diselenggarakan Minggu (4/2) malam sekitar pukul 19.00 WIB. Debat terakhir ini&nbsp;akan menjadi ajang para capres Anies&nbsp;Baswedan, Prabowo&nbsp;Subianto, dan Ganjar Pranowo&nbsp;beradu argumentasi terakhir kali di depan publik sebelum hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Adapun tema yang diusung pada debat pilpres terakhir ini mengambil tema Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi. Masyarakat dapat menyaksikan debat secara online melalui platform streaming maupun kanal Youtube Komisi Pemilihan Umum (KPU RI). Sementara itu, debat juga akan disiarkan melalui stasiun TV dan radio nasional.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjanji akan melaksanakan rencana besar bernama Strategi Transformasi Bangsa.

Prabowo Janji Perbaiki Gaji Honorer, ASN hingga TNI - Polri

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/IMG_20230904_105124-993193963.jpg" alt="Sebanyak 1.476 guru PPPK Pemkot Surabaya menerima SK pengangkatan." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 1.476 guru PPPK Pemkot Surabaya menerima SK pengangkatan.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera membantah informasi yang mengatakan adanya pembatalan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Ah, enggak ada itu pembatalan pengangkatan honorer menjadi PPPK," kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, (6/9). Sebaliknya, Mardani mengungkapkan fakta dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa data dari 2,3 juta tenaga honorer itu ternyata banyak yang bodong. "Proses pemeriksaan data honorer ini masih berjalan. Nah, yang sudah rapi datanya, diangkat (jadi) PPPK," jelasnya. Menurut dia, pemberesan data 2,3 juta tenaga honorer itu dilakukan sebelum dilakukan proses pengangkatan honorer menjadi PPPK dan ditargetkan tuntas pada Desember 2024. Sebab, lanjut Mardani, apabila 2,3 juta tenaga honorer tersebut langsung diangkat tanpa dilakukan verifikasi validasi data ulang, maka itu akan merugikan negara dan tidak adil bagi para tenaga honorer yang sudah benar-benar mengabdi. Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) Komisi II DPR RI itu pun mengaku sudah melobi agar tenaga honorer kategori 2 (K2) diusahakan dan wajib penuh waktu. Mardani menuturkan setidaknya terdapat tiga poin utama dalam penyelesaian soal tenaga honorer tersebut. Pertama, Pemerintah dan DPR RI ingin membuang data tenaga honorer siluman sehingga sedang dilakukan proses verifikasi. "Kalau data honorer K2 dan yang terdata sejak 2016 sih aman, ya," jelasnya. Kedua, dia menegaskan tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketiga, dia mengatakan pintu PPPK besar dan ada opsi penuh waktu maupun paruh waktu. Sebelumnya, Senin (28/8), Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan bahwa pihaknya sedang merumuskan agar penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer dalam RUU ASN itu memungkinkan untuk dilakukan paling lambat Desember 2024. "Dalam salah satu pasalnya, kalau itu memang disepakati, kami akan jadikan salah satu pasalnya itu menyebutkan agar diberi tenggat waktu sampai Desember 2024," kata Syamsurizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin. Hal itu dilakukan dengan cara menyematkan tambahan penjelasan pada salah satu pasal RUU ASN tersebut. "Makanya, di pasal itu tadi kami sepakati akan ada tambahan penjelasan," ujar Syamsurizal.

Pemberesan data 2,3 juta tenaga honorer itu dilakukan sebelum dilakukan proses pengangkatan honorer menjadi PPPK dan ditargetkan tuntas

Komisi II DPR Bantah Pembatalan Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jeritan-hati-honorer-jambi-kami-hanya-melihat-asn-terima-thr_c_215914.jpeg" alt="Ilustrasi: tenaga honorer yang bisa melihat ASN menerima THR di Idul Fitri 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: tenaga honorer yang bisa melihat ASN menerima THR di Idul Fitri 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/bupati-tapteng/">Bupati Tapanuli Tengah</a> (Tapteng) Bakhtiar Ahmad Sibarani menegaskan bahwa gaji tenaga honorer atau tenaga kerja sukarela (TKS) wajib dibayarkan sebelum tanggal 5 setiap bulannya. Jika tidak dibayarkan, Bakhtiar Ahmad Sibarani siap menindak tegas pimpinan organisasi perangakat daerah (OPD) terkait.  "Saya tegaskan gaji para Honorer/TKS yang bekerja di Pemkab Tapteng dibayar minimal tanggal 5 setiap bulannya. Jika tidak dipatuhi, OPD yang bersangkutan akan saya tindak tegas," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.  Penegasan Bakhtiar Ahmad itu dikemukakan di hadapan seluruh pimpinan OPD Tapteng di Sibolga, pada Selasa (2/2).  Dia tidak menjelaskan bentuk tindakan tegas yang akan dilakukan jika gaji honorer terlambat dibayarkan.  Menurut Bakhtiar, gaji atau upah tenaga honorer tersebut adalah hak setiap tenaga kerja. Mereka berhak mendapatkan haknya sesuai waktu. Apalagi para honorer atau TKS itu sudah bekerja dari pagi sampai sore. Bahkan bentuk pekerjaannya lebih berat ketimbang ASN yang berstatus PNS. Ditambah pula upah yang terima honorer itu jauh lebih kecil dibanding gaji PNS.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/30/11/2018/wings-air-berpenumpang-bupati-tapteng-balik-ke-kualanamu/">Wings Air Berpenumpang Bupati Tapteng Balik ke Kualanamu</a>  Maka dari itu, dia mendorong seluruh pimpinan OPD <a href="https://www.jawapos.com/tag/tapteng/">Tapteng</a> untuk dapat membayarkan gaji honorer sesuai waktu yang ditentukan. Dengan tertibnya pembayaran gaji para honorer/TKS, maka kinerja mereka di seluruh OPD lebih terjaga. Mereka dapat melaksanakan kewajiban dengan baik.  "Saya pastikan hak-hak Honorer/TKS terpenuhi dengan baik di Pemerintah Kabupaten <a href="https://www.jawapos.com/tag/tapanuli-tengah/">Tapanuli Tengah</a>," janjinya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/64XChXZhbns

Ancaman Bupati Tapteng Jika Gaji Honorer Telat Dibayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendikbud-minta-alokasi-100-ribu-formasi-guru-di-cpns-2018_m_199178.jpeg" alt="Guru honorer melakukan aksi damai menuntut pengangkatan menjadi CPNS." width="100%">
<figcaption>Guru honorer melakukan aksi damai menuntut pengangkatan menjadi CPNS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menambah dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk gaji honorer sampai 50 persen mendapat respons positif. Meski demikian, Nadiem diminta menyusun regulasi teknis yang tegas untuk menerapkan kebijakan tersebut.  Sikap itu disampaikan Perkumpulan Tenaga Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2I) kemarin. Ketua Umum PHK2I Titi Purwaningsih menyatakan, pihaknya menunggu realisasi kebijakan tersebut di tingkat sekolah. Dia menegaskan, diksi kebijakan itu tertulis maksimal 50 persen. ’’Berarti bisa 40 persen, 20 persen, atau bahkan tidak ada. Sesuai kebutuhan di sekolah,’’ katanya. Karena itu, dia berharap ada aturan yang lebih tegas yang menyebut dana BOS minimal 50 persen. Dengan begitu, ada jaminan kesejahteraan bagi para guru honorer.  Dia mencontohkan, dalam ketentuan lama, alokasi gaji guru honorer dari dana BOS maksimal 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta. Dengan alokasi tersebut, ada guru honorer yang menerima gaji hanya Rp 150 ribu/bulan. Jika boleh diambil dari dana BOS hingga 50 persen, dia berharap gaji guru honorer naik menjadi Rp 500 ribu/bulan.  Menurut Titi, pada praktiknya nanti, sekolah pasti sulit mengalokasikan 50 persen dana BOS untuk gaji guru honorer. Sebab, kebutuhan operasional sekolah sangat banyak. ’’Apalagi, sekolah dituntut berkualitas. Kalau mau berkualitas, itu ada biayanya,’’ katanya. Misalnya, untuk mempersiapkan ekstrakurikuler atau perlombaan tertentu, sekolah perlu menghadirkan pelatih yang kompeten. Praktis, dibutuhkan biaya besar. Biaya itu diambilkan dari dana BOS. Belum lagi pengeluaran operasional lainnya.  Sementara itu, perubahan mekanisme BOS juga akan diterapkan sekolah-sekolah agama di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Ahmad Umar mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan regulasi penyaluran dana operasional untuk madrasah. ’’Nanti dibuatkan peraturan menteri agama (PMA, Red),’’ ujarnya.  Umar menuturkan, kondisi madrasah sangat beragam. Ada madrasah yang muridnya banyak sehingga mendapat dana bantuan operasional besar. Sebaliknya, ada madrasah yang siswanya sedikit sehingga kucuran dana operasionalnya sedikit.  Dia akan mengkaji skema subsidi silang antarmadrasah. Teknisnya, madrasah yang mendapat kucuran dana bantuan operasional besar bisa menyubsidi madrasah kecil. Sebab, berdasar pengalaman selama ini, dana BOS di madrasah besar tidak terserap 100 persen.  Di sisi lain, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim menilai, ada sisi positif dan negatif dari perubahan mekanisme penyaluran dan pemakaian dana BOS. Sisi positifnya, kata Ramli, pemda tidak bisa lagi menahan dana BOS dengan berbagai alasan. Termasuk alasan politis pemimpin daerah.  Kucuran 70 persen dana pada semester pertama membuat kepala sekolah maupun guru bisa tersenyum lega. ’’Sebab, mereka tidak perlu lagi mencari utang untuk menalangi biaya operasional sekolah. Sudah bukan rahasia lagi,’’ jelas Ramli. Meningkatnya nilai satuan dana BOS juga diharapkan membuat kualitas operasional sekolah semakin baik.  Mengenai sisi negatifnya, Ramli menuturkan, penambahan alokasi 50 persen untuk gaji honorer sangat kontraproduktif dengan keputusan DPR dan BKN. Yakni, menghapuskan sistem honorer. ’’Seharusnya bukan jadi 50 persen, tetapi 0 persen. Biarkan pemerintah daerah memikirkan cara menanggulangi kekurangan guru ini,’’ bebernya.  Selain itu, dia menganggap porsi dana BOS belum adil. Terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa sedikit, tapi memiliki kondisi geografis yang berat. Juga harus dipikirkan kemungkinan kepala sekolah berurusan dengan hukum.

Alokasi Gaji Honorer Butuh Regulasi Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/guru-tidak-tetap-dapat-insentif-rp-17-jutabulan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Guru honorer. (Fisca Tanjung/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Guru honorer. (Fisca Tanjung/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebijakan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menambah alokasi dana BOS untuk gaji honorer sampai 50 persen mendapat respons positif. Diantaranya dari Perkumpulan Tenaga Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2I). Namun mereka menuntut ada regulasi teknis yang tegas dalam penerapannya.  Ketua Umum PHK2I Titi Purwaningsih menunggu realisasi kebijakan itu di tingkat sekolah. Dia mengatakan kebijakan itu berbunyi dana BOS bisa untuk gaji honorer maksimal 50 persen. ”Maksimal 50 persen, berarti bisa 40 persen, 20 persen, atau bahkan tidak ada. Sesuai kebutuhan di sekolah,” katanya kemarin (11/2).  Dia berharap ada aturan yang lebih tegas dan menyebutkan dana BOS minimal 50 persen. Sehingga ada jaminan kesejahteraan para guru honorer. Dia mencontohkan pada ketentuan yang lama, alokasi gaji guru honorer dari dana BOS maksimal 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta. Dengan alokasi tersebut, ada guru honorer yang menerima gaji dari dana BOS Rp 150 ribu/bulan. Dia berharap jika gaji guru honorer boleh diambil dari dana BOS hingga 50 persen, gajinya naik menjadi Rp 500 ribu/bulan.  Menurut Titi pada praktiknya nanti sekolah pasti kesulitan dalam mengalokasikan 50 persen dana BOS untuk gaji guru honorer. Sebab kebutuhan uang untuk biaya operasional sekolah sangat banyak. ”Apalagi sekolah dituntut berkualitas. Kalau mau berkualitas itu ada biayanya,” katanya.  Misalnya, untuk mempersiapkan ekstra kurikuler atau perlombaan tertentu. Sekolah perlu menghadirkan pelatih yang kompeten. Praktis, butuh biaya besar. Biaya ini diambilkan dari dana BOS. Belum lagi pengeluaran operasional lainnya.  Sementara itu Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Ahmad Umar mengatakan akan menyesuaikan regulasi penyaluran dana operasional untuk madrasah. ”Nanti akan dibuatkan peraturan menteri agama (PMA, Red),” katanya.  Umar menuturkan kondisi madrasah sangat beragam. Ada madrasah yang muridnya banyak, sehingga mendapatkan dana bantuan operasional besar. Sebaliknya ada madrasah yang siswanya sedikit, sehingga kucuran dana operasionalnya sedikit.  Dia mengatakan akan mengkaji skema subsidi silang di antara madrasah. Teknisnya madrasah yang mendapatkan kucuran dana bantuan operasional besar, bisa mensubsidi madrasah yang kecil. Sebab pengalaman selama ini, dana BOS di madrasah besar tidak terserap seratus persen.  Kepala sekolah SMAN 61 Jakarta Horale Manullang mengungkapkan, penyaluran dana BOS langsung ke sekolah bukan hal baru. Sebab, kali pertama BOS dicanangkan dana tersebut langsung ditransfer dari pemerintah ke rekening sekolah. Sebagai manajer sekolah, dia akan menjalankan sesuai petunjuk teknis yang tertuang dalam Peraturan Kemendikbud nomor 8 tahun 2020.  Horale menuturkan, pelaporan penggunaan anggaran yang simple dan luwes akan memudahkan sekolah membuat laporan. ”Tentu laporan dapat dipertanggunjawabkan secara detil,” ucapnya. Selain itu, seluruh transaksi, termasuk untuk melakukan kegiatan dan pengadaan dilakukan secara non tunai.  Mengenai alokasi dana BOS untuk gaji honorer hingga 50 persen, Horale tidak akan menggunakan itu. Sebab, gaji honorer sudah ditanggung oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan Kontrak Kerja Individu (KKI). ”Gajinya sudah UMP (Upah Minimum Provinsi, Red),” terang pria asal Medan tersebut.  Di sisi lain, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim menilai ada sisi positif dan negatif perubahan mekanisme dana BOS. Sisi positifnya, kata Ramli, pemda tidak lagi bisa menahan dana BOS dengan berbagai alasan. Termasuk alasan politis pemimpin daerah.  Kucuran 70 persen dana pada semester pertama membuat kepala sekolah maupun guru bisa tersenyum lega. ”Sebab, mereka tidak perlu lagi mencari hutang untuk menalangi biaya operasional sekolah. Sudah bukan rahasia umum lagi,” jelas Ramli. Juga meningkatnya nilai satuan dana BOS diharapkan mampu membuat kualitas operasional sekolah semakin berkualitas.  Sementara untuk sisi negatifnya, Ramli menuturkan, penambahan alokasi 50 persen untuk gaji honorer sangat kontraproduktif dengan keputusan DPR Dan BKN. Yakni menghapuskan Sistem Honorer. ”Seharusnya bukan jadi 50 persen tetapi nol persen. Biarkan pemerintah daerah memikirkan caranya menanggulangi kekurangan guru ini,” bebernya.  Selain itu, porsi dana BOS, menurut dia belum adil. Terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa sedikit tapi dengan kondisi geografis berat. Juga harus dipikirkan kemungkinan kepala sekolah berurusan dengan hukum. ”Karena kepala sekolah akan diancam untuk membiayai sesuatu meski tidak ada posnya dalam dana BOS. Dalam hal ini pemda masih punya kekuatan mengangkat dan memberhentikan kepsek. Juga dapat memerintahkan sesuatu kepada kepala sekolah,” urai Ramli.  Terpisah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menyebut, pihaknya bersama Kemendagri dan Kemendikbud terus melakukan transparansi agar akuntabilitas pengelolaan dana BOS ke rekening sekolah bisa terjamin.  ”Karena juknisnya yang lewat APBD dan lainnya itu adanya di Kemendagri, kalau juknis penggunaan ada di Kemendikbud. Kalau di Kemenkeu juknisnya lebih kepada bagaimana penyaluran dananya,” ujarnya ditemui di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, kemarin (11/2).  Prima menjelaskan, seluruh ketentuan dana BOS itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan PMK No. 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.  Pihaknya berharap, adanya terobosan perubahan penyaluran dana BOS itu bisa lebih memperlancar sekolah dalam melakukan kegiatan operasional. ”Aturan PMK-nya sudah keluar, peraturan Mendikbud juga sudah, yang Kemendagri nanti akan dilakukan pengecekan lebih lanjut,” katanya.

Butuh Regulasi Tegas Soal Gaji Honorer dari Dana BOS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/membedah-pp-tentang-pppk-regulasi-era-jokowi-yang-dikeluhkan-honorer_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dianggap menjadi kado pahit bagi guru honorer." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dianggap menjadi kado pahit bagi guru honorer.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberikan masa transisi lima tahun bagi tenaga honorer untuk menjadi ASN melalui tes CPNS maupun seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Jika belum lolos, masih ada kesempatan bagi mereka untuk bekerja di instansi pemerintah dengan gaji sesuai dengan UMR.  Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja menuturkan, pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi para tenaga honorer untuk mendaftar CPNS dan PPPK. Honorer K-2 yang berusia kurang dari 35 tahun bisa mendaftar CPNS, sedangkan honorer K-2 berusia lebih dari 35 tahun bisa mengikuti seleksi PPPK.  ’’Silakan, selama tenaga honorer tersebut memenuhi persyaratan. Kemudian, memang ada formasi yang dibuka oleh instansi yang mengusulkan,’’ katanya kemarin.  Dalam lima tahun, terhitung sejak PP 49/2018 terbit, pemerintah berharap tenaga honorer mengikuti prosedur seleksi. Jika tidak lolos hingga 2023, kata Setiawan, mereka bisa tetap bekerja sepanjang dibutuhkan instansi pemerintah tersebut. ’’Dan diberi gaji sesuai UMR di wilayah kerja masing-masing. Ditanggung APBD,’’ terang Iwan, sapaan akrabnya.  Meski demikian, opsi kebijakan tersebut bergantung pada evaluasi setelah lima tahun masa transisi. Rekrutmen CPNS dan PPPK hingga 2023 memenuhi atau tidak. ’’Yang jelas, keputusan tidak hanya dari Kemen PAN-RB, tapi juga melibatkan Kemendikbud, Kemenkeu, dan kementerian/lembaga lain. Intinya, dipertahankan atau tidak, itu tergantung kebutuhan organisasi,’’ ungkapnya.  Menurut Iwan, masa transisi dimanfaatkan untuk merapikan masalah honorer. Karena itu, pihaknya bersama Kemenkeu masih menghitung kebutuhan pegawai di seluruh Indonesia. Dihitung pula berapa kekurangannya dalam 2–3 tahun ke depan. Termasuk mempertimbangkan kemampuan anggaran belanja pegawai pemerintah.  Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2-I) Titi Purwaningsih membenarkan, dalam pertemuan antara pemerintah dan Komisi II DPR, disepakati penghapusan tenaga honorer. ’’Namun, ada kesepakatan lagi yang tidak tertuang, (yakni) akan menyelesaikan dahulu honorer kategori dua (K-2),’’ ungkapnya kemarin.  Pihaknya tidak berkeberatan dengan penghapusan tenaga honorer itu. Apalagi, sejak 10 Januari 2013 ada surat larangan pengangkatan tenaga honorer dari pemerintah. Menurut dia, penghapusan tenaga honorer sebaiknya dimaknai sebagai komitmen pemerintah untuk mengalihkan status mereka menjadi PNS atau PPPK.  Namun, dalam pengalihan atau pengangkatan tenaga honorer, Titi berharap pemerintah memberikan solusi yang saling menguntungkan. Dia mengusulkan pembuatan payung hukum atau regulasi untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK.

Pemerintah Buka Opsi Honorer Tetap Bekerja dengan Gaji UMR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/hamdalah-gaji-honorer-naik-oktober-mendatang_m_145451.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada kabar gembira bagi pegawai non-PNS atau honorer di lingkup Pemkot Bontang. Kabarnya, pemkot bakal menaikkan gaji mereka yang sempat terpangkas 50 persen lantaran defisit keuangan yang menimpa Kota Bontang. Hal ini menyusul bertambahnya kucuran dana perimbangan dari pusat. Rencana tambahan gaji pegawai honorer ini, &nbsp;diharapkan terealisasi pada Oktober mendatang. Pun begitu kenaikan gaji tak sama seperti saat gaji saat semula, tambahannya berkisar antara &nbsp;Rp 300 hingga Rp 500 ribu, bergantung jenjang pendidikan tiap pegawai. Pemerintah pun hingga kini tengah melakukan kajian tambahan gaji honorer, untuk dibahas pada APBD Perubahan 2017 bersama DPRD Bontang. &ldquo;Kami tengah lakukan kajian kenaikan gaji honorer ini, untuk bisa dibahas bersama DPRD pada APBD Perubahan ini,&rdquo; ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bontang Amiluddin, dikutip dari Bontang Post (Jawa Pos Group), Kamis (20/7). Terpisah, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengungkapkan, besaran kenaikan bergantung pada pemasukan di APBD perubahan. Bahkan sebutnya jika memungkinkan, Tambahan Penghasilan PNS (TPP) dan e-Performance juga ikut ditambah. &ldquo;Sejak awal saya katakan, jika keuangan daerah normal, berimbas pada kesejahteraan pegawai,&rdquo; ungkapnya. Meski begitu, dia juga meminta kepada pegawai agar mengerti, jika keuangan daerah bukan hanya untuk membayar gaji. Pemerintah juga memiliki tanggungan lain. &ldquo;Pendidikan itu 20 persen dari APBD, kesehatan 10 persen, infrastruktur 25 persen,&rdquo; tegasnya. Diketahui, pada 2016, honorer digaji Rp 2,35 juta sampai Rp 2,65 juta per bulan, tergantung jenjang pendidikan. Namun, per Januari mereka harus rela hanya dibayar Rp 1,05 juta sampai Rp 1,150 juta.

Hamdalah, Gaji Honorer Naik Oktober Mendatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/pemotongan-dana-bantuan-siswa-miskin-untuk-gaji-honorer_m_120458.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pemotongan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) terjadi di sebuah SD di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Pemotongan dana tersebut untuk gaji guru honorer. &ldquo;Kata para wali murid, memang semua sekolah menerapkan penomotonga (uang BSM) Rp 50 ribu,&rdquo; kata guru honorer yang enggan menyebut idenntitas. Makanya, banyak para wali murid yang enggan menolak kebijakan sekolah itu. Selain itu, mereka khawatir anaknya dikucilkan jika tak mengikuti kebijakan sekolah. &ldquo;Saya tidak berani nolak. Kasian kalau anak saya dikucilkan nanti di sekolah,&rdquo; ujar salah seorang wali murid. Kebijakan pemotongan dana BSM itu mendapat sorotan dari Camat Cileungsi, Renaldi. Menurutnya, kebijakan ini bertentangan dengan hukum. Makanya, camat meminta agar pihak sekolah maupun komite menghapuskan kebijakan pemotongan dana BSM. &ldquo;Kalau benar harus dihapus, karena bertentangan dengan hukum. BSM itu harus utuh diserahkan pada murid kurang mampu,&rdquo; ujarnya kepada Radar Bogor (Jawa Pos Group), Jumat (31/03). Ketika dana itu digunakan untuk gaji guru honorer, camat enggan bicara banyak. &ldquo;Tentu ini menjadi polemik ketika berbicara soal guru honorer. Saya harap ke depan ada aturan yang dapat memenuhi kebutuhan guru honorer agar tidak memotong anggaran lain seperti BSM,&rdquo; harapnya. Dia menjelaskan, sebelum mengangkat guru honorer, seharusnya pihak sekolah sudah memikirkan mengenai honorariumnya. Sebab, jangan sampai bantuan untuk siswa miskin menjadi sasaran untuk memenuhi kebutuhan sekolah menggaji guru honorer. (pj/azi/yuz/JPG)

Pemotongan Dana Bantuan Siswa Miskin untuk Gaji Honorer

gaji honorer

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gaji honorer

Berita Terkini