<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/prabowo-mau-turunkan-tarif-pajak-pengamat-gimana-gaji-guru-rp20-juta_m_.jpg" alt="Calon Presiden Nomor 02 Prabowo Subianto" width="100%">
<figcaption>Calon Presiden Nomor 02 Prabowo Subianto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto begitu lantang menyatakan janjinya untuk menurunkan tarif pajak. Ia berkeinginan tarif pajak Indonesia bisa rendah seperti di Singapura. Saat ini, tarif pajak penghasilan (PPh) badan di Indonesia sebesar 25 persen. Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) Yustinus Prastowo menilai janji tersebut tidak masuk akal. Apalagi, Prabowo juga menargetkan rasio pajak yang tinggi. "Prabowo baru saja mengkritik bahwa tax ratio kita rendah. Artinya penerimaan pajak menurutnya kurang besar. Tapi kok malah mau menurunkan tarif pajak? Bukannya pembayaran pajak akan lebih kecil dan tax ratio juga semakin rendah? Lalu darimana mencari penambal kekurangan penerimaan pajak?," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (24/11). Ia mempertanyakan keputusan Prabowo yang tak konsisten dalam sektor perpajakan. Menurut dia, tanpa memperluas basis pajak dan membangun sistem yang handal, penerimaan pajak Indonesia akan terjun bebas. "Tahukah bahwa tarif pajak efektif (dengan berbagai insentif berupa pengurang) di Singapura bahkan bisa jauh lebih rendah, sekitar 6-7 persen bahkan untuk kondisi tertentu bisa 0 persen?," kata dia. Jika itu dilakukan, lanjutnya, janji lainnya seperti membiayai kenaikan gaji guru hingga Rp 20 juta per bulan hanya akan jadi angan-angan. Sebab, penerimaan berkurang dan tidak bisa memperkuat pembiayaan sektor lainnya. "Wah, lantas darimana uang untuk membiayai rencana kenaikan gaji guru menjadi Rp 20 juta per bulan, membiayai PNS yang diangkat dari seluruh honorer, dan menggratiskan iuran BPJS?," tandasnya.

Prabowo Mau Turunkan Tarif Pajak, Pengamat: Gimana Gaji Guru Rp20 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/prabowo-mau-turunkan-tarif-pajak-pengamat-gimana-gaji-guru-rp20-juta_m_-1.jpg" alt="Calon Presiden Nomor 02 Prabowo Subianto" width="100%">
<figcaption>Calon Presiden Nomor 02 Prabowo Subianto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto begitu lantang menyatakan janjinya untuk menurunkan tarif pajak. Ia berkeinginan tarif pajak Indonesia bisa rendah seperti di Singapura. Saat ini, tarif pajak penghasilan (PPh) badan di Indonesia sebesar 25 persen. Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) Yustinus Prastowo menilai janji tersebut tidak masuk akal. Apalagi, Prabowo juga menargetkan rasio pajak yang tinggi. "Prabowo baru saja mengkritik bahwa tax ratio kita rendah. Artinya penerimaan pajak menurutnya kurang besar. Tapi kok malah mau menurunkan tarif pajak? Bukannya pembayaran pajak akan lebih kecil dan tax ratio juga semakin rendah? Lalu darimana mencari penambal kekurangan penerimaan pajak?," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (24/11). Ia mempertanyakan keputusan Prabowo yang tak konsisten dalam sektor perpajakan. Menurut dia, tanpa memperluas basis pajak dan membangun sistem yang handal, penerimaan pajak Indonesia akan terjun bebas. "Tahukah bahwa tarif pajak efektif (dengan berbagai insentif berupa pengurang) di Singapura bahkan bisa jauh lebih rendah, sekitar 6-7 persen bahkan untuk kondisi tertentu bisa 0 persen?," kata dia. Jika itu dilakukan, lanjutnya, janji lainnya seperti membiayai kenaikan gaji guru hingga Rp 20 juta per bulan hanya akan jadi angan-angan. Sebab, penerimaan berkurang dan tidak bisa memperkuat pembiayaan sektor lainnya. "Wah, lantas darimana uang untuk membiayai rencana kenaikan gaji guru menjadi Rp 20 juta per bulan, membiayai PNS yang diangkat dari seluruh honorer, dan menggratiskan iuran BPJS?," tandasnya.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/respons-mendikbud-ketika-guru-dijanjikan-bergaji-rp-20-juta_m_.jpg" alt="Mendikbud Muhadjir Effendy" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Muhadjir Effendy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjanjikan penghasilan guru nanti bakal Rp 20 juta. Janji itu pun mendapat respons dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.  Menurutnya tidak ada yang luar biasa dari janji tersebut. Hal itu tidak perlu diperbesar-besarkan. "Bagus-bagus saja, namanya janji," ujarnya dengan nada datar ketika ditemui di Hotel Mega Anggrek, Jakarta Barat, Kamis (22/11). Kehadiran Muhadjir di Hotel Mega Anggrek dalam rangka membuka Rakor Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan.  Lebih jauh mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan, berdasar pengalamannya menjadi menteri, penggajian guru merupakan hal yang begitu kompleks. Di dalamnya selain masalah gaji, pihaknya kini mengutamakan urusan pemerataan dan keadilan bagi para guru.  "Saya yang kebetulan di lapangan. Kami tahu bagaimana masalah penggajian guru. Yang memang harus ditata sekarang bagaimana supaya pendapatan guru itu ada pemerataan keadilan, antara porsi kerja, masa kerja, beban kerja itu betul-betul mencerminkan honor yang diberikan kepada yang bersangkutan,” tutur dia.  Muhadjir menegaskan, pada 2019 guru honorer ditargetkan bisa mendapat upah minimum sesuai daerahnya masing-masing. "Makanya tahun depan, guru yang berstatus pengganti pensiun itu minimum mendapatkan sama dengan upah minimum regional masing-masing. Ini kami siapkan di samping mencarikan jalan keluar adanya hambatan-hambatan regulasi untuk mereka bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN),” paparnya.  Di samping itu, Kemendikbud bersama instansi terkait terus berupaya mencari celah serta jalan keluar, agar para guru mendapatkan perlakuan yang lebih terhormat. Salah satunya ketika mereka hidup merasa cukup, meskipun gaji yang didapatkan tidak terlalu besar.  "Beberapa guru menyatakan bahwa sebetulnya gaji guru sudah lumayan baik, walaupun memang belum besar. Bahkan, ada yang komentar kalau terlalu tinggi nanti khawatir ASN lain iri dengan guru, malah tidak bagus,” kata Muhadjir.

Respons Mendikbud Ketika Guru Dijanjikan Bergaji Rp 20 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/timses-jokowi-kalau-ekonomi-baik-gaji-guru-layak-di-atas-rp-20-juta_m_.jpg" alt="WACANA GAJI GURU: Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>WACANA GAJI GURU: Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menyuarakan usulan agar gaji guru di Indonesia naik mencapai Rp 20 juta per bulannya. Hal itu demi kesejahteraan hidup para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Menanggapi itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding beranggapan bahwa gaji guru layak diberikan di atas Rp 20 juta. Hal itu mengingat dengan besarnya tanggungjawab yang diemban tenaga pengajar. "Bagi kita gaji Rp 20 juta itupun sebenarnya untuk kepentingan tanggungjawab guru yang begitu mulia masih bisa lebih dari itu. Dan pantas untuk lebih dari itu," ujar Karding kepada JawaPos.com, Rabu (21/11). Karding menilai bahwa pekerjaan guru sangat mulia. Bukan hanya sebatas menyalurkan ilmu kepada siswa, tapi guru juga memiliki tanggungjawab mendidikan agar anak bangsa memiliki pribadi yang baik, berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Namun, di sisi lain, pemberian gaji guru ini harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Indonesia. Agar keuangan negara tetap stabil. "Harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi kita, jadi kalau kemampuan ekonomi kita baik tentu Rp 20 juta itu kurang, di situlah saya kira yang menjadi perhatian saya," sambung Karding. Mantan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun memastikan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat serius memperhatikan kesejahteraan guru. Sehingga tenaga pengajar ini memiliki kelayakan hidup. "Prinsipnya pemerintahan pak Jokowi memastikan bahwa guru-guru itu memiliki tingkat kesejahteraan yang baik," tegasnya. Kesejahteraan yang dimaksud meliputi kecukupan kebutuhan pokok, anak-anaknya dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin, hingga berupa merasakan kenikmatan hidup. Seperti fasilitas rumah tanpa DP, sertifikasi dan sebagainya.

Timses Jokowi: Kalau Ekonomi Baik Gaji Guru Layak di Atas Rp 20 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-janji-gaji-guru-rp-20-juta-fadli-nanti-disesuaikan-dengan-apbn_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan, soal peningkatan gaji guru akan disesuaikan dengan APBN." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan, soal peningkatan gaji guru akan disesuaikan dengan APBN.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo-Sandi mengusulkan kenaikan gaji guru di Indonesia. Tak main-main, angkanya mencapai Rp 20 juta per bulan.&nbsp; Terkait itu, Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon mengatakan, kenaikan kesejahteraan bagi guru memang penting dilakukan.&nbsp; "Menurut saya memang paling penting itu kesejahteraan para guru yang harus ditingkatkan. Karena kalau gurunya tidak sejahtera ini akan sulit," ujar Fadli di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (21/11). Meski demikian, Fadli menyebut bahwa gagasan gaji Rp 20 juta itu tersebut harus tetap disesuaikan dengan kemampuan APBN. Pasalnya, gagasan ini juga tidak boleh memberatkan keuangan negara. "Menurut saya itu satu gagasan, bisa saja nanti kita sesuaikan dengan kemampuan APBN kita. Saya kira itu sangat bisa didiskusikan," imbuhnya. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menolak anggapan bahwa isu kenaikan gaji guru digunakan demi menaikkan elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi. Wacana ini, katanya, dikumandangkan demi kesejahteraan tenaga pengajar di Indonesia.&nbsp; "Persoalannya bukan persoalan elektabilitas juga, tapi persoalan secara esensial guru harus mendapatkan remunerasi yang layak, yang baik," sambungnya. Pasalnya, lanjut Fadli, guru sangat berperan penting dalam mencetak putra-putri bangsa menjadi lebih berkelas. Guru yang baik akan menularkan ilmu yang baik pula pada muridnya, atau sebaliknya. "Kalau gurunya baik akan mempunyai dampak kepada murid-muridnya, siswa-siswanya. Tapi kalau dari kualitas gurunya kurang, akan menurun juga ke peserta didik," tukasnya.

Soal Janji Gaji Guru Rp 20 Juta, Fadli: Nanti Disesuaikan dengan APBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/janjikan-gaji-guru-rp-20-juta-per-bulan-ini-kata-sandiaga_m_.jpg" alt="Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno saat menghadiri World Economic Forum di Hotel Shangrilla, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno saat menghadiri World Economic Forum di Hotel Shangrilla, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengusulkan kenaikan gaji guru Indonesia hingga Rp 20 juta per bulan. Sontak saja, banyak kalangan mengomentari serta menilai hal tersebut tidak masuk akal. Menanggapi hal itu, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Uno mengungkapkan, gaji-gaji guru khususnya di wilayah DKI Jakarta sudah mendapatkan penghasilan serupa. Sehingga, bukan tidak mungkin hal yang sama bisa dilakukan. "Sebetulnya guru-guru di Jakarta, dengan tunjangan, sertifikasi dan lain sebagainya sudah banyak memiliki gaji seperti angka yang disebutkan pak Mardani. Tapi secara umum statement Prabowo-Sandi adalah kita akan meningkatkan kesejahteraan guru-guru," ujarnya saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/11). Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan komitmennya untuk mensejahterakan para guru. Menurutnya, cara itu dapat menarik banyak talenta di bidang pendidikan. "Kita buat pekerjaan guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa itu mendapatkan kompensasi yang layak dan dengan begitu kita bisa menarik talenta terbaik ke bidang pendidikan," ungkapnya. Kendati demikian, Sandi bersama timnya akan memperhitungkan kembali soal janji menaikkan gaji guru hingga Rp 20 juta. Dia optimis penghasilan guru di DKI Jakarta bisa diterapkan secara nasional. "Nah, kalau kita kan dalam skala besar, tentunya kita sedang menghitung pada kenyataan di DKI, gaji guru yang memiliki tunjangan, sertifikasi, itu sudah mendapat pendapatan yang cukup lumayan," pungkasnya.

Janjikan Gaji Guru Rp 20 Juta per Bulan, Ini Kata Sandiaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tim-prabowo-sandi-janjikan-gaji-guru-rp-20-juta-honorer-bilang-begini_m_.jpg" alt="Guru Honorer saat melakukan aksi menuntut perhatian pemerintah soal status dan kesejahteraannya." width="100%">
<figcaption>Guru Honorer saat melakukan aksi menuntut perhatian pemerintah soal status dan kesejahteraannya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Isu sektor pendidikan turut menjadi incaran kedua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam memperoleh suara pada Pilpres 2019 mendatang. Tak jarang, janji-janji kampanye diutarakan kedua belah pihak demi menarik perhatian mereka. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga bahkan mengusulkan kenaikan gaji guru Indonesia hingga Rp 20 juta. Sontak saja, banyak kalangan mengomentari serta menilai hal tersebut tidak masuk akal. Bahkan bisa membuat para guru honorer ragu untuk memilih mereka. &ldquo;Itu hal yang tidak masuk akal, satu daerah bisa bangkrut, ya mbok andai mau, ya tingkatkan dulu gaji guru honor. Janji yang terlalu mengada-ada justru membuat kita ragu untuk memilih beliau,&rdquo; ujar Sekjen Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) M Nur Rambe saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (20/11). Menurutnya, baik guru ataupun pegawai honorer hanya butuh payung hukum yang jelas dengan gaji yang realistis. &ldquo;Terkait janji Prabowo atas Rp 20 juta gaji guru honorer, jangan buat guru honorer semakin menjauh dari mereka. Yang realistis sajalah,&rdquo; tegas dia. Menurut Rambe, dengan adanya janji yang tidak realistis, dia meyakini kubu pasangan nomor urut 02 itu hanya memanfaatkan suara guru yang jumlahnya cukup banyak. &ldquo;Ya, itu hanya pemanfaatan suara guru honorer, yang sudah jelas diatas 800.000 orang berikut keluarganya, kan lumayan itu suara, tapi saya yakin hanya honorer yang tak berkompeten yang percaya janji itu,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga Mardani Ali Sera mengatakan, kebijakan itu bakal diajukannya guna memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Gaji guru yang besar juga dapat membuat guru-guru yang terseleksi merupakan figur yang terbaik. Baginya, salah satu cara meningkatkan kualitas guru yakni melalui gaji yang besar. "Karena itu perbaikan utama mau tidak mau gaji guru dinaikkan menjadi Rp 20 juta, diseleksi dengan baik gurunya," kata Mardani di kawasan Duren Sawit, Jakarta, Selasa (21/11) kemarin.&nbsp;

Tim Prabowo-Sandi Janjikan Gaji Guru Rp 20 Juta, Honorer Bilang Begini