<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/menkeu-gaji-guru-3584703816.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Nurul Fitriana/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Nurul Fitriana/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara soal ramainya narasi soal guru beban negara di media sosial. Kepala Biro KLI Kemenkeu, Deni Surjantoro memastikan informasi yang beredar tersebut adalah hoaks. "Mengenai video guru beban negara, itu hoaks," kata Deni Surjantoro saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (19/8). Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa narasi guru beban negara hanya beredar dari potongan video yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara. Bahkan, ia memastikan bahwa potongan video yang beredar itu hanyalah sebuah editan menggunakan Artificial Intelligence (AI).&nbsp;"Faktanya Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan bahwa guru adalah beban negara," bebernya. "Video tersebut adalah hasil DeepFake dan potongan tidak utuh dari pidato Menkeu dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu," pungkas Deni. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal banyaknya anggapan di media sosial bahwa menjadi dosen dan guru tidak dihargai karena gajinya kecil. Menurutnya, anggapan ini pula yang menjadikan tantangan tersendiri bagi keuangan negara. "Di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara," kata Sri Mulyani, Rabu (7/8) Hal itu pula yang memantik pertanyaan dasar bagi dirinya, apakah seluruh kesejahteraan dosen dan guru di tanah air harus berasal dari keuangan negara, atau justru bisa turut melibatkan partisipasi masyarakat. "Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat," imbuhnya. Meski begitu, Sri Mulyani tidak membeberkan secara detail partisipasi masyarakat seperti apa yang dimaksudnya. Namun, dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ia menyebut selalu menyisihkan 20 persen dari belanja negara khusus untuk pendidikan. Di sisi lain, PGRI menyesalkan pernyataan Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa profesi guru disebut sebagai beban negara. Pernyataan itu dinilai berlebihan dan menyakitkan, mengingat fakta bahwa guru, terutama yang berstatus honorer dan mengabdi di daerah pelosok, justru menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Ketua Badan Khusus Komunikasi dan Digitalisasi PGRI Wijaya, pemerataan guru di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) masih menjadi tantangan besar. Rasio murid dan guru secara nasional memang relatif baik di angka 16:1, tetapi distribusinya tidak merata. &ldquo;Hingga kini, banyak guru yang harus mengajar lintas mata pelajaran karena keterbatasan tenaga pendidik di pelosok,&rdquo; ucap Wijaya. Dia menjelaskan, pengabdian guru di lapangan memperlihatkan fakta berbeda dari stigma beban negara. Di Sigi, Sulawesi Tengah, guru SMPN 16 mendaki bukit dan mengunjungi rumah siswa hingga tiga kali seminggu karena ketiadaan internet dan listrik. &rdquo;Di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, seorang guru honorer bernama Rudi Hartono setiap hari menyeberangi sungai dengan rakit bambu, bahkan menggendong muridnya ketika arus deras agar mereka tetap bisa bersekolah. Sementara di Lebak, Banten, Jubaedah sudah 30 tahun berjalan kaki menembus jalan hutan, meski pernah terperosok jurang, demi memastikan anak-anak di desanya tetap belajar,&rdquo; tandas Wijaya.

Kemenkeu klarifikasi video guru beban negara, Sri Mulyani bicara tantangan pendidikan, PGRI menanggapi.

Soal Narasi Guru Beban Negara, Anak Buah Sri Mulyani Tegaskan itu Hoaks: Hasil DeepFake

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/VBilBivZQ03fYpR1G5XkCf0cF8JNZCmJJNWdEHNJ-2794796629.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Youtube)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Youtube)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal banyaknya anggapan di media sosial bahwa menjadi dosen dan guru tidak dihargai karena gajinya kecil. Menurutnya, anggapan ini pula yang menjadikan tantangan tersendiri bagi keuangan negara. "Di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara," kata Sri Mulyani, Rabu (7/8) Hal itu pula yang memantik pertanyaan dasar bagi dirinya, apakah seluruh kesejahteraan dosen dan guru di tanah air harus berasal dari keuangan negara, atau justru bisa turut melibatkan partisipasi masyarakat. "Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat," imbuhnya. Meski begitu, Sri Mulyani tidak membeberkan secara detail partisipasi masyarakat seperti apa yang dimaksudnya. Namun, dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ia menyebut selalu menyisihkan 20 persen dari belanja negara khusus untuk pendidikan. Adapun pada tahun 2025 ini, Pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp 750 triliun. Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa alokasi anggaran ini dipakai untuk memperkuat ekosistem dari seluruh pendidikan. Mulai dari madrasah, pendidikan sekolah negeri, swasta. Bahkan, ketika berbicara tentang guru, dana APBN khusus pendidikan ini juga digunakan untuk memperluat kepada guru-guru mulai dari honorer sampai dengan profesor. "Atau orang-orang pintar yang ada di ruangan seperti ini, peneliti dan perguruan tinggi yang juga begitu sangat diverse," beber Sri Mulyani. Mengutip dari bahan paparannya, alokasi anggaran pendidikan tahun 2025 telah diperuntukkan bagi Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa. Lalu, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta siswa, Bantuan Operasional PTN (BOPTN) bagi 197 lembaga. Kemudian, diperuntukkan bagi beasiswa LPDP sekitar 36 ribu on going beasiswa degree, Digitalisasi Pembelajaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS sebanyak 477,7 ribu guru, Sertifikasi Guru 666,9 ribu guru, renovasi sekolah 22 ribu pembangunan/rehabilitasi sekolah, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Unggulan hingga Sekolah Rakyat.

Sri Mulyani Indrawati menyoroti tantangan kesejahteraan dosen dan guru di Indonesia, dengan alokasi anggaran pendidikan yang signifikan.

Singgung Soal Kecilnya Gaji Dosen dan Guru, Sri Mulyani: Apakah Semuanya Harus dari Keuangan Negara?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/JKT-1-PRABOWO-NANGIS-HGN-2024-FED-3JPG-1819543636.jpg" alt="Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menangis saat memberikan arahan saat acara puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome Rawamangun pada Kamis (28/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menangis saat memberikan arahan saat acara puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome Rawamangun pada Kamis (28/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pidato Presiden Prabowo Subianto di peringatan Hari Guru Nasional ramai menjadi perbincangan. Khususnya soal kenaikan gaji guru PNS dan PPPK. Sebab, kenaikan tersebut sudah lama berjalan lewat skema tunjangan profesi guru (TPG). Direktur Advokasi Kebijakan Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) Agung Pardini mengatakan, kebijakan yang disampaikan Prabowo itu tidak membuat gaji guru PNS meningkat. Sebab, guru PNS yang sudah bersertifikat profesi guru sudah mendapatkan TPG sebesar satu kali gaji. Sementara itu, guru PPPK dan non-ASN yang sudah bersertifikat profesi selama ini mendapat TPG Rp 1,5 juta per bulan. Tunjangan itulah yang oleh Prabowo dinaikkan menjadi Rp 2 juta per bulan. Jadi, yang naik Rp 500 ribu hanya TPG non-ASN, sedangkan TPG ASN-PPPK setara gaji pokok PNS III-a. "Positifnya (kebijakan Prabowo), pendapatan ASN-PNS dengan ASN-PPPK tidak akan terlalu timpang lagi," kata Agung kemarin (30/11). Menurut dia, pidato Prabowo itu masih terlalu umum. Nantinya pasti diikuti penjelasan atau aturan skema yang lebih teknis. Menurut Agung, kebijakan Prabowo soal penambahan penghasilan guru tersebut baru dirasakan guru yang sudah bersertifikat profesi guru. Untuk mendapatkan sertifikat itu, guru wajib ikut pendidikan profesi guru (PPG). Yang jadi persoalan adalah kuota PPG setiap tahun terbatas. Jauh lebih sedikit dibandingkan guru yang belum bersertifikat. Akibatnya, ada antrean untuk ikut PPG. Dia bersyukur kuota PPG ditambah. Yaitu, ada peningkatan kuota menjadi 806.486 peserta. Syarat untuk ikut PPG, harus berijazah S-1 atau D-4. Pemerintah juga menyatakan memberikan bantuan pendidikan untuk 249.623 guru yang belum memiliki gelar D-4 atau S-1. "Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru adalah langkah baik," katanya. Tetapi, harus disertai kebijakan strategis yang menyelesaikan masalah mendasar. Khususnya soal data, kesenjangan kesejahteraan, dan khususnya pendapatan guru. Terkait dengan data guru, kondisinya sekarang masih banyak masalah. Dia mengatakan, data mengenai jumlah guru saat ini masih tumpang tindih. Kemendikbudristek (sekarang Kemendikdasmen) dan Kemenag punya data jumlah guru yang berbeda dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Angkanya juga tidak pernah pasti. Hanya disebutkan ada di kisaran 3,56 juta hingga 3,86 juta orang. Mereka mendukung rencana pemerintah melalui BPS untuk mendata guru non-ASN yang belum tersertifikasi. Pendataan itu penting untuk memastikan guru honorer mendapatkan peningkatan kesejahteraan. "Dari data kami, terdapat 2,06 juta guru honorer, yang setara 56 persen dari total guru di Indonesia. Jumlah ini meliputi 838,6 ribu guru SD; 275,2 ribu guru SMP; dan 278,2 ribu guru MI," tambahnya. Dia berharap kegiatan TPG di era pemerintahan Prabowo bisa digalakkan. Dengan begitu, kebijakan peningkatan kesejahteraan guru benar-benar bisa dirasakan di lapangan. Sebelumnya, peningkatan kesejahteraan guru lewat sertifikasi juga disinggung Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi&rsquo;i. Dia mengatakan, Presiden Prabowo memberikan instruksi yang jelas. Yaitu, tanggungan sertifikasi guru harus sudah selesai dalam waktu dua tahun ke depan. "Untuk itu, saya minta kepada direktur GTK (guru dan tenaga kependidikan madrasah) agar sertifikasi guru non-ASN yang jumlahnya lebih dari 500 ribu orang, tidak lagi dicicil per tahun 50 ribu orang," katanya. Jika memungkinkan, sertifikasi seluruh guru madrasah dan pesantren harus selesai dalam waktu dua tahun. Banyaknya guru madrasah yang belum sertifikasi menjadi sorotan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, hingga kini jumlah guru madrasah yang sudah tersertifikasi hanya 39,2 persen. Padahal, berdasar amanah UU Guru dan Dosen (pasal 82 ayat 2), ditegaskan bahwa 10 tahun sejak berlakunya UU Guru dan Dosen, seluruh guru harus sudah tersertifikasi. "Kini, sudah 19 tahun berlalu, nyatanya masih ditemukan 484.737 atau 60,8 persen guru madrasah yang belum mengantongi sertifikat pendidik," katanya. Ubaid menambahkan, jika tidak ada perubahan kebijakan pemerintah, diperkirakan daftar antrean pendidikan profesi guru untuk guru madrasah mencapai 53 tahun. Panjangnya antrean PPG disebabkan pemerintah hanya menyediakan kuota PPG untuk guru madrasah rata-rata 9.000 per tahun. "Dari data ini, kita bisa tahu bahwa antrean guru madrasah untuk mengikuti PPG itu lebih panjang daripada antrean haji," kata Ubaid. (wan/c7/oni)

Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan profesi guru (TPG) untuk guru non-ASN dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta.

Yang Naik Rp 500 Ribu Hanya TPG untuk Guru Non-ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/satriwan-salim-IG.jpg" alt="Kornas P2G Satriwan Salim (INSTAGRAM)" width="100%">
<figcaption>Kornas P2G Satriwan Salim (INSTAGRAM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan ketidakjelasan janji kampanye soal kenaikan gaji guru Rp 2 juta per bulan. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim meminta agar pemerintah, khususnya Kemendikdasmen dan Kementerian Keuangan, tidak membeda-bedakan para guru dalam merealisasikan janji tambahan penghasilan itu. Sebab, sejak awal, janji kampanye Prabowo-Gibran jelas, yakni memberikan tambahan penghasilan Rp 2 juta untuk seluruh guru tanpa kecuali, mulai Oktober 2024. Seharusnya, kata Satriwan Salim, janji yang telah diucapkan jauh-jauh hari itu sudah diperhitungkan oleh Prabowo-Gibran. Sudah ada kalkulasi dari segi anggaran. &rsquo;&rsquo;Karena tidak mungkin akan berjanji ya, menyampaikan harapan-harapan tersebut kepada para guru (kalau belum berhitung, Red),&rdquo; jelasnya. Selain itu, berdasar perhitungan P2G, angka Rp 2 juta itu dinilai tidak terlampau besar jika dilihat dari aspek anggaran 20 persen dari APBN. Sebab, ada kenaikan cukup signifikan pada postur APBN 2025 sekitar Rp 722 triliun. Karena itu, dia menilai APBN masih sanggup bila dialokasikan tambahan pendapatan untuk 3,2 juta orang guru selama satu tahun. &rsquo;&rsquo;Angkanya tidak sampai Rp 80 triliun. Nah, jadi kami tentu berharap ini sama semuanya gitu ya, merata semuanya gitu,&rdquo; katanya. Soal adanya ketentuan-ketentuan khusus sebagai syarat pencairan, Satriwan cukup memahami. Namun, dia meminta agar syarat yang disampaikan hanya bersifat prinsipil. Misalnya, guru yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan Rp 2 juta itu adalah mereka yang minimal sudah mengajar selama satu tahun. Kemudian, guru tersebut harus memiliki jam pelajaran. Yang artinya, guru tersebut harus terdaftar di data pokok pendidikan (dapodik). Meski, dapodik ini memiliki kelemahan juga. Dia menyebut, sering kali ada guru yang sudah mengajar 2 tahun, bahkan 3 tahun, tapi belum kunjung dimasukkan ke dalam dapodik. &rsquo;&rsquo;Tapi yang paling prinsipil adalah bagi kami syaratnya disederhanakan, jangan sampai ini syarat justru mempersulit guru,&rdquo; tegasnya. Sebab, jika mempersulit, hal itu justru bertentangan dengan janji-janji saat kampanye. Kendati begitu, pihaknya masih optimistis janji tersebut tak akan diingkari. Apalagi, latar belakang Prabowo adalah militer yang selalu memegang janji.&nbsp;(mia/c17/oni)

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyayangkan ketidakjelasan janji kenaikan gaji untuk guru. Padahal dijanjikan Oktober  2024.

P2G Sayangkan Ketidakjelasan Kenaikan Gaji Guru yang Dijanjikan Prabowo-Gibran semasa Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/Abdul-Muti_MIFTAHUL-HAYAT02-2-626102655.jpeg" alt="Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Baru sepekan dilantik sebagai presiden, janji-janji Prabowo Subianto saat kampanye sudah ditagih. Kali ini terkait dengan janji menaikkan gaji guru sebesar Rp 2 juta per bulan. Janji itu sebenarnya tidak diucapkan Prabowo langsung. Yang menyampaikan adalah Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran Hashim Djojohadikusumo saat berkampanye di Depok, Jawa Barat, pada 29 Oktober 2023. Kala itu dia menyatakan bahwa kenaikan gaji guru bisa dimulai pada Oktober 2024 atau bulan ini. Namun, janji tersebut diklarifikasi oleh Hashim pada 3 Agustus 2024. Dalam sebuah acara, adik Prabowo itu menyatakan bahwa kenaikan gaji guru akan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal APBN. Kini muncul wacana bahwa kenaikan gaji itu akan tetap diberikan mulai tahun depan. Hanya saja, besarannya berbeda-beda. Tidak disamaratakan Rp 2 juta per bulan per guru. Wacana tersebut dilontarkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti saat ditemui usai peresmian pameran Bulan Bahasa dan Sastra di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, kemarin (28/10). Abdul Mu&rsquo;ti mengungkapkan, saat ini pihaknya masih terus menggodok kebijakan tersebut. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) masih menghitung jumlah seluruh guru di Indonesia, baik yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun honorer. &rsquo;&rsquo;Jumlah gurunya sekarang masih kita data kembali karena memang sangat banyak yang harus kita update,&rdquo; ujarnya. Dia menegaskan, ada kemungkinan nominal tambahan gaji itu tidak sama untuk tiap-tiap guru. &rsquo;&rsquo;Sehingga kita harus hitung betul. Jangan sampai mereka yang berhak tidak menerima, tapi yang kemudian mereka ini tidak berhak malah menerima,&rdquo; paparnya. Selain itu, ada kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para guru untuk bisa mendapatkan tambahan gaji tersebut. &rsquo;&rsquo;Ada dong (kualifikasi, Red), ada. Kalau nggak ada, rebutan nanti,&rdquo; imbuhnya. Pendataan guru tersebut diharapkan bisa segera rampung. Dengan begitu, data bisa diajukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani secepatnya. &rsquo;&rsquo;Dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, mudah-mudahan pada tahun 2025 sudah bisa terealisasi untuk kenaikan tunjangan guru,&rdquo; ucapnya.&nbsp;(mia/c17/oni)

Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan, saat ini pihaknya masih terus menggodok kebijakan kenaikan gaji untuk para guru.

Mendikdasmen Sebut Kenaikan Gaji Guru Tunggu Update Data, Besaran Tidak Akan Sama Per Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/JKT_Stok-Logo-Bp-TAPERA_Salman-Toyibi6-912504154.jpg" alt="Suasana kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu (5/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Suasana kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu (5/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penolakan terhadap tapera terus berdatangan. Kemarin giliran Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) yang menolak program tersebut. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyatakan, para guru sangat cemas atas rencana tersebut. Terutama guru-guru swasta dan honorer atau non-ASN. &rdquo;Karena lagi-lagi akan terjadi pemotongan gaji,&rdquo; ungkapnya. Mereka menilai kesejahteraan guru belum stabil, bahkan bisa dikatakan minimalis, dengan gaji yang termasuk paling rendah dibandingkan profesi lain. Survei kesejahteraan guru yang dilakukan Ideas tahun 2024 menunjukkan bahwa 42,4 persen guru masih menerima gaji di bawah Rp 2 juta per bulan. Lalu, guru yang menerima gaji Rp 2 juta sampai Rp 3 juta mencapai 12,3 persen. Yang mendapat gaji Rp 3&ndash;4 juta sebanyak 7,6 persen, gaji Rp 4&ndash;5 juta 4,2 persen, dan di atas Rp 5 juta hanya 0,8 persen. Padahal, dalam UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera, setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. &rdquo;Yang jadi soal, jika guru tersebut berada di provinsi dengan upah minimum Rp 2 juta seperti Jawa Tengah dan DIJ, mereka dianggap layak ikut tapera. Gaji sekecil itu masih harus dipotong tapera dan potongan lainnya,&rdquo; keluhnya. Kemudian, lanjut dia, ada kecemasan soal bisa atau tidaknya dana tapera dicairkan. Selain itu, belum ada bukti peserta bisa mendapatkan rumah setelah menabung di tapera. &rdquo;Belum pernah diketahui ada presedennya atau bukti nyata,&rdquo; sambungnya. (dee/mia/c19/oni)

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyatakan, para guru sangat cemas atas rencana iuran wajib Tapera.

42 Persen Guru Non-ASN Masih Bergaji di Bawah Rp 2 Juta, P2G Tolak Iuran Tapera

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/digaji-rp-150-ribu-per-bulan-begini-cara-guru-honorer-bertahan-hidup_c_259731.jpg" alt="Ilustrasi guru honerer saat sedang mengajar di kelas." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru honerer saat sedang mengajar di kelas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan I tahun 2024 hingga kini banyak yang belum dicairkan. Hingga kemarin (9/5), baru 26 pemerintah daerah (pemda) yang telah menyalurkan dana TPG ke para gurunya. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani mengungkapkan, bahwa pihaknya telah meminta Pemda untuk dapat segera menyalurkan dana TPG ke rekening guru sesuai aturan. Yakni, maksimal 14 hari kerja sejak dana TPG diterima di rekening Kas Umum Daerah. &rdquo;Kami secara konsisten terus mengawal proses distribusi TPG sesuai dengan ketentuan. Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pemda untuk memastikan kelancaran proses penyaluran TPG bagi para guru,&rdquo; tuturnya, di Jakarta. Diakuinya, hingga minggu ke-2 bulan Mei 2024, baru terdapat 26 pemda yang sudah menyalurkan dana TPG ke rekening guru-gurunya.Sementara, 297 Pemda lainnya sedang dalam proses penyaluran dana TPG ke rekening para guru. &rdquo;Dan sebanyak 223 Pemda belum dapat menyalurkan dana TPG, mengingat masih dalam proses penyaluran dana dari Kas Negara ke Kas Umum Daerah. Ini setelah Kemendikbudristek melalui Ditjen GTK memberikan rekomendasi untuk percepatan penyaluran dana dari Kas Negara ke Kas Umum Daerah,&rdquo; jelasnya. Nunuk berjanji, Ditjen GTK akan terus memastikan kelancaran penyaluran TPG ke depan. Menurutnya, Ditjen GTK juga selalu mengupayakan kesejahteraan bagi guru di seluruh Indonesia. Upaya tersebut didukung dengan hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Aparatur Sipil Negara Daerah. Selain itu, Nunuk turut mendorong satuan pendidikan untuk terus memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan mengisi pemenuhan beban kerja guru untuk dilakukan verifikasi dan validasi sesuai tenggat waktu. Yang mana jika memenuhi syarat akan diajukan operator Pemda sebagai calon penerima dana TPG. Sehingga, dapat menghindari terjadinya keterlambatan pencairan lagi di kemudian hari. Sebagai informasi, Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor, guru PNS mendapatkan TPG sebesar satu kali gaji pokok. Sementara, bagi guru non PNS akan mendapatkan tunjangan sesuai kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku. Kemudian untuk besarannya, merujuk pada PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS, disesuaikan dengan golongan dari guru tersebut. Misal, untuk Golongan Ia berkisar Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800, Golongan IIa sekitar Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600, Golongan IIIa sekitar Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400, dan Golongan IVa Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000.&nbsp;

Pemda diminta untuk dapat segera menyalurkan dana TPG ke rekening guru sesuai aturan. Yakni, maksimal 14 hari kerja sejak dana TPG diteken.

Miris, 223 Pemda Belum Bayar TPG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/KURIKULUM-2-2799924623.jpg" alt="Kurikulum merdeka memberikan ruang gerak lebih besar bagi guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar." width="100%">
<figcaption>Kurikulum merdeka memberikan ruang gerak lebih besar bagi guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep tidak setuju dengan pribahasa 'Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa'. Putra bungsu presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan seharusnya profesi guru diberikan tanda jasa yang besar. "Saya tidak setuju denga pribahasa 'guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa' karena menurut saya, guru harus diberikan tanda jasa yang sebesar-besarnya," kata Kaesang saat berbincang-bincang dengan Influencer di Ternate, Maluku Utara, Selasa (26/12). Menurutnya, profesi guru bertugas mendidik generasi penerus bangsa. Sehingga guru memiliki andil besar dalam mencetak anak-anak yang berkualitas dan memiliki daya saing. "Ini juga salah satu yang pengen kami perjuangkan di PSI, yaitu kesejahteraan guru. Kami ingin guru bisa fokus mendidik anak-anak dan mencetak anak-anak muda yang berkualitas," tegas Kaesang sebagaimana dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com. Lebih lanjut Kaesang menambahkan, kesejahteraan guru harus lebih diperhatikan. Apabila kesejahteraan guru cukup, maka mereka dapat fokus dengan tugasnya mendidik anak-anak dan tidak perlu mencari pekerjaan sampingan. "Karenanya itu harus diikuti dengan kesejahteraan yang cukup untuk para guru. Sehingga para guru tidak perlu mencari pekerjaan kedua atau ketiga," pungkasnya.

Profesi guru bertugas mendidik generasi penerus bangsa. Sehingga guru memiliki andil besar dalam mencetak anak-anak yang berkualitas.

Kaesang: Guru Harus Diberikan Tanda Jasa Sebesar-besarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/ganjar-mahfud2-2636349797.png" alt="SALING MELENGKAPI: Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sama-sama mengenakan kemeja putih bertuliskan &rsquo;&rsquo;Sat-Set&rsquo;&rsquo; dan &rsquo;&rsquo;Tas-Tes&rsquo;&rsquo;." width="100%">
<figcaption>SALING MELENGKAPI: Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sama-sama mengenakan kemeja putih bertuliskan &rsquo;&rsquo;Sat-Set&rsquo;&rsquo; dan &rsquo;&rsquo;Tas-Tes&rsquo;&rsquo;.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memastikan, dirinya bersama Mahfud Md berjanji akan memberikan insentif kepada guru agama atau pondok pesantren jika memenangkan Pilpres 2024. Ganjar-Mahfud akan mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan nasional. Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk menyejahterakan guru sebagai pilar utama pembentuk Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Jika terpilih, Ganjar-Mahfud berjanji akan mengangkat guru honorer, guru PPPK, dan guru swasta menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, gaji guru juga akan ditingkatkan hingga Rp 30 juta per bulan. Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing menyatakan bahwa guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Namun, ia menekankan jasa guru harus dihargai, karena merupakan pembentuk karakter anak-anak Indonesia. "Saya juga guru, saya dosen, tapi saya lebih senang dipanggil guru. Tapi saya kira ada suatu pandangan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Saya terus terang guru adalah pahlawan tetapi pakai jasa juga, tetapi jasa yang dihargai. Artinya atas dasar profesi kemampuan kita," kata Emrus kepada wartawan, Minggu (17/12). Menurut Emrus, komitmen peningkatan pendapatan guru diharapkan akan memberikan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Terlebih, Ganjar-Mahfud fokus pada peningkatan SDM unggul, yang juga diharapkan pada peningkatan ekonomi. "Saya pikir misalnya, Ganjar-Mahfud MD menawarkan peningkatan pendapatan daripada guru ini, otomatis mereka lebih fokus menyiapkan materi pelajaran," ucap Emrus. Emrus mengutarakan, kebutuhan guru ke depan akan semakin meningkat. Sehingga, peningkatan kualitas pendidikan diiringi dengan kesejahteraan guru. "Karena mereka pintar. Boleh jadi nanti jumlah guru yang dibutuhkan nanti akan semakin banyak juga. Karena perhatian dari pembangunan Ganjar-Mahfud peningkatan human capital yang didorong dengan peningkatan pendidikan yang sangat bagus," tegas Emrus. Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku prihatin terkait gaji guru di Indonesia. Seban, banyak pendidik yang penghasilannya di bawah Rp 1 juta per bulan. Ganjar berujar, guru di Indonesia idealnya digaji pada kisaran Rp 30 juta per bulan, sehingga tak kalah dengan penghasilan para manajer di perusahaan-perusahaan besar. Dengan gaji yang besar itu, diharapkan bisa menarik talenta-talenta cerdas untuk mengabdikan diri menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. "Dugaan saya orang pintar mau jadi guru (gaji pertama Rp 10 juta). Kalau kemudian sekian tahun bisa Rp 20 juta, bisa (naik lagi) Rp 30 juta. Nggak usah cerita Rp 50 juta, Rp 30 juta (gaji guru yang layak)," ujar Ganjar, Jumat (8/9). Gaji sebesar Rp 30 juta itu berlaku untuk guru yang sudah beberapa tahun mengajar. Sementara untuk guru yang baru mengajar, pada tahun-tahun pertama bayaran yang layak adalah Rp 10 juta per bulan. Kisaran perhitungan gaji yang layak versinya tersebut, kata Ganjar, bukan asal hitung. Tapi sudah diperhitungkan dengan cermat oleh ahli keuangan dan pakar pendidikan. "Saya kemarin minta tolong teman-teman yang ahli pendidikan dan keuangan, saya bayangkan kalau guru kita masuk pertama, masih baru gajinya Rp 10 juta," pungkas Ganjar.

Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk menyejahterakan guru sebagai pilar utama pembentuk Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul.

Ganjar-Mahfud Komitmen Tingkatan Kesejahteraan Guru, Diyakini Hadirkan Kualitas Pendidikan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/ganjar-nomor-urut-1377861314.jpg" alt="Pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD menunjukkan nomor hasil undian pada Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2024" width="100%">
<figcaption>Pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD menunjukkan nomor hasil undian pada Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2024</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aris Setiawan Yodi menyampaikan, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen untuk menyejahterakan guru sebagai pilar utama pembentuk Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika terpilih, Ganjar-Mahfud berjanji akan mengangkat guru honorer, guru PPPK, dan guru swasta menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013329718/fase-pertama-plts-ikn-dijadwalkan-beroperasi-februari-2024">Fase Pertama PLTS IKN Dijadwalkan Beroperasi Februari 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, gaji guru juga akan ditingkatkan hingga Rp 30 juta per bulan. "Dalam dokumen visi-misi Ganjar-Mahfud, jelas tertulis bahwa guru dan dosen harus sejahtera, berkualitas dan kompeten agar sejajar dengan negara maju. Pendapatan guru dan dosen harus meningkat dan sejahtera melalui penyempurnaan sertifikasi guru dan dosen secara lebih sederhana," kata Aris kepada wartawan, Senin (27/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Aris, komitmen Ganjar-Mahfud sejahterakan guru tidak lepas dari pengalaman hidup Ganjar-Mahfud yang terlahir dari keluarga sederhana, namun dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya melalui pendidikan. Bagi Ganjar-Mahfud, lanjut Aris, guru merupakan penjaga masa depan anak-anak muda Indonesia, yang otomatis menjadi penjaga masa depan negeri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013329740/prabowo-gibran-berkomitmen-jalankan-pemilu-2024-sesuai-ketentuan">Prabowo-Gibran Berkomitmen Jalankan Pemilu 2024 Sesuai Ketentuan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Ganjar dan Pak Mahfud sadar betul bahwa jika Indonesia ingin setara dengan negara-negara maju, maka SDM nya harus unggul terlebih dahulu. Dengan demikian, dunia pendidikan harus jadi fokus utama. Tentunya, pendidikan tidak akan berjalan maksimal kalau guru dan dosennya belum sejahtera dan digaji layak," ucap Aris.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika terpilih, Mas Ganjar dan Pak Mahfud berjanji akan mengangkat semua guru baik yang saat ini statusnya honorer, PPPK, bahkan guru swasta menjadi ASN. Tidak sampai di situ, gaji guru juga akan ditingkatkan. Guru yang baru berkarir akan digaji sekitar Rp 10 juta/bulan, dan guru yang sudah beberapa tahun berkarir dan berkompetensi standarnya akan digaji Rp 30 juta / bulan," lanjut Aris.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aris menilai, rencana itu merupakan langkah konkret jika ingin menyetarakan kualitas SDM Indonesia dengan negara maju. Jika dibandingkan dengan negara maju, gaji guru di Indonesia sangat jauh tertinggal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013329726/lirik-lagu-batter-up-baby-monster-girl-band-baru-besutan-ygentertainmentkeluarkan-lagu-pertamanya">Lirik Lagu Batter Up - Baby Monster, Girl Band Baru Besutan YG&nbsp;Entertainment&nbsp;Keluarkan Lagu Pertamanya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merujuk data goodstats.id dan Organization of Economic Co-operation and Development (OECD), rata-rata gaji guru di Australia Rp 85 juta / bulan, Korea Selatan Rp 75 juta / bulan, Selandia Baru Rp 67 juta / bulan, dan Jepang Rp 61 juta / bulan. Adapun, di Indonesia hanya Rp 3,3 juta / bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan di Indonesia itu salah satu yang tertinggi di dunia, tetapi sangat ironis kalau melihat gaji guru di Indonesia justru menjadi salah satu yang terendah di dunia. Tidak ada negara maju yang tidak maju pendidikannya. Pendidikan tidak akan maju jika gurunya tidak sejahtera, jika gurunya masih mikir cicilan saat mengajar," ujar Aris.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013329661/tanam-100-pohon-di-desa-wisata-krebet-di-hari-menanam-pohon-indonesia">Tanam 100 Pohon di Desa Wisata Krebet di Hari Menanam Pohon Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aris menyampaikan, Ganjar telah berhasil memberikan bukti bahwa ia dapat membantu mensejahterakan guru. Saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, ia mengeluarkan Pergub No. 7/2020 yang mengatur bahwa upah guru honorer harus setara dengan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ganjar saat itu sangat prihatin ketika mengetahui masih banyak guru yang dibayar dengan tidak layak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Janji Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk sejahterakan guru dan dosen ini sejalan dengan misi gratiskan sekolah bagi seluruh rakyat Indonesia dari SD-SMA/SMK (wajib belajar 12 tahun). Karena hanya dengan memastikan pembangunan di bidang pendidikan, maka bonus demografi Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik," pungkas Aris.</div> &nbsp;

Ganjar-Mahfud berjanji akan mengangkat guru honorer, guru PPPK, dan guru swasta menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gaji guru

Berita Terkini