<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/JKT_Bentrok-Demo-DPR_SALMAN-TOYIBI_-6JPG-3914507769.jpg" alt="Demo 25 Agustus di kawasan gedung DPR rusuh, massa bentrok dengan petugas. Polisi menghalau massa dengan menyemprotkan air dan menembakkan gas air mata. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Demo 25 Agustus di kawasan gedung DPR rusuh, massa bentrok dengan petugas. Polisi menghalau massa dengan menyemprotkan air dan menembakkan gas air mata. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR pada Senin (25/8/2025) memicu kepadatan hingga kawasan Slipi karena massa dipukul mundur oleh pihak kepolisian. Termasuk di&nbsp; Imbasnya, KAI Commuter mengimbau masyarakat agar tidak mengakses Stasiun Palmerah untuk naik KRL karena akses jalan menuju stasiun terdampak kerumunan massa. "#RekanCommuters, sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat di Gedung DPR/MPR (25/08/2025), bagi penumpang yang akan menuju Serpong/Parung Panjang/Rangkasbitung kami imbau untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar akses Stasiun Palmerah. Silakan gunakan alternatif stasiun terdekat seperti Kebayoran atau Tanah Abang," tulis KAI Commuter dalam keterangannya. Saat ini perjalanan KRL lintas Tanah Abang&ndash;Rangkasbitung masih menunggu kondisi aman untuk diberangkatkan lantaran terdapat kerumunan massa yang berkumpul di perlintasan rel kereta. KAI Commuter juga menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengimbau pengguna jasa mengikuti arahan petugas di lapangan. Dalam informasi terbaru, perjalanan KRL dari arah Rangkasbitung/Parung Panjang/Serpong menuju Tanah Abang hanya beroperasi sampai Stasiun Kebayoran, kemudian kembali ke arah Serpong/Parung Panjang/Rangkasbitung. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi gangguan di sekitar Stasiun Palmerah yang berada persis di depan Gedung DPR. Sebelumnya, bentrokan massa sempat mewarnai aksi demo 25 Agustus di depan gedung DPR RI. Bentrokan antara massa aksi dengan aparat kepolisian terjadi di Jl Gatot Subroto, tepatnya di dekat fly over Senayan. Bentrokan dipicu ketika aksi massa menghalangi aparat kepolisian yang hendak melintas di jalan Gerbang Pemuda menuju arah GBK. Aparat pun naik pitam hingga menyebabkan bentrok.&nbsp; Tak hanya itu, massa aksi juga melampiaskan kekesalan kepada petugas kepolisian yang berboncengan motor sambil menenteng senapan gas air mata.&nbsp; Diketahui, ribuan aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/8). Polisi mengklaim pengamanan dilakukan tanpa senjata api dan mengedepankan pendekatan persuasif.

Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR pada 25 Agustus 2025 menyebabkan kepadatan dan imbauan dari KAI Commuter untuk pengguna KRL.

Bentrokan di Aksi Demo DPR, KAI Commuter Minta Penumpang Hindari Stasiun Palmerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/JKT_Demo-DPR-Ricuh_SALMAN-TOYIBI_-09JPG-706223964.jpg" alt="Demo di kawasan gedung DPR rusuh, massa bentrok dengan petugas. Polisi menghalau massa dengan menyemprotkan air dan menembakkan gas air mata. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Demo di kawasan gedung DPR rusuh, massa bentrok dengan petugas. Polisi menghalau massa dengan menyemprotkan air dan menembakkan gas air mata. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perjalanan KRL lintas Tanah Abang-Rangkasbitung sempat terganggu akibat massa aksi demo yang berkerumun di perlintasan rel dekat Gedung DPR/MPR, Senin (25/8). Kerumunan tersebut membuat sejumlah rangkaian tidak bisa melintas dan harus menunggu hingga kondisi dinyatakan aman. PT KAI Commuter dalam keterangannya di akun resmi X @CommuterLine menyampaikan bahwa perjalanan Commuter Line arah Tanah Abang-Rangkasbitung PP sempat tertahan pukul 16.01 WIB lalu. "#InfoLintas Saat ini perjalanan Commuter Line lintas Tanah Abang-Rangkasbitung PP masih menunggu aman untuk diberangkatkan imbas terdapat kerumunan massa yang berkumpul di perlintasan kereta api saat aksi penyampaian pendapat di Gedung DPR/MPR (25/08/2025). Kami imbau tetap ikuti arahan dari petugas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis manajemen. KAI Commuter juga menginformasikan selanjutnya pukul 16.16 WIB bahwa perjalanan KRL lintas Rangkasbitung/Parung Panjang/Serpong-Tanah Abang untuk sementara hanya dapat beroperasi sampai Stasiun Kebayoran, kemudian kembali ke arah Serpong, Parung Panjang, dan Rangkasbitung. Kondisi ini memicu keluhan dari sejumlah penumpang yang sudah menunggu cukup lama di stasiun. Salah seorang pengguna X dengan nama akun @chaztelle menuliskan keluhannya. "Min yg bener aje min, dah nunggu 30 menit lebih," tulisnya. Netizen lain mengabarkan situasi penumpukan di sejumlah gerbong. Salah satunya di Tanah Abang. Sebelumnya, bentrokan massa sempat mewarnai aksi demo 25 Agustus di depan gedung DPR RI. Bentrokan antara massa aksi dengan aparat kepolisian terjadi di Jl Gatot Subroto, tepatnya di dekat fly over Senayan. Bentrokan dipicu ketika aksi massa menghalangi aparat kepolisian yang hendak melintas di jalan Gerbang Pemuda menuju arah GBK. Aparat pun naik pitam hingga menyebabkan bentrok.&nbsp; Tak hanya itu, massa aksi juga melampiaskan kekesalan kepada petugas kepolisian yang berboncengan motor sambil menenteng senapan gas air mata.&nbsp; Diketahui, ribuan aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/8). Polisi mengklaim pengamanan dilakukan tanpa senjata api dan mengedepankan pendekatan persuasif. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, sebanyak 1.250 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemda DKI diturunkan di lokasi aksi.

Demo di Jakarta menyebabkan perjalanan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung terhenti, penumpang mengeluh menunggu lama.

Massa Aksi Demo DPR Berkerumun di Perlintasan Rel, Ganggu Perjalanan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/16/JKT_-Sidang-Paripurna-RAPBN-_SALMAN-TOYIBI-11JPG-757728582.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang akan digelar pada 28 Agustus 2025. Menurutnya, DPR membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung ke Kompleks Parlemen. "Nanti kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi masyarakat terkait hal itu. Teman-teman yang menyampaikan aspirasi Insya Allah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini (Gedung DPR),&rdquo; kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8). Puan menegaskan DPR memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang siap menampung setiap keluhan rakyat.&nbsp;"Di sini ada Badan Aspirasi Masyarakat untuk menampung keberatan, keluhan, juga untuk mendengar aspirasi dan memahami kenapa hal itu terjadi," jelasnya. Politikus PDIP itu menambahkan, DPR akan berdialog secara terbuka dengan masyarakat dalam menyikapi setiap keluhan yang disampaikan.&nbsp;"Pertanyaan yang belum terjawab secara terbuka akan kami dengar bersama, untuk mengetahui apa dan bagaimana persoalan sebenarnya," tegasnya. Rencana aksi tersebut muncul setelah ajakan di media sosial untuk memprotes kenaikan gaji anggota DPR RI. Gerakan itu bersamaan dengan Aksi Pati Jilid II di Jawa Tengah, serta mobilisasi ribuan buruh yang mengonfirmasi akan turun ke jalan pada tanggal yang sama. Mereka menyoroti klaim penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, serta menolak kenaikan gaji anggota DPR yang dianggap terlalu fantastis. Aksi nasional ini diprakarsai oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).&nbsp; Diperkirakan sekitar 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Jakarta akan bergerak menuju ibu kota. Aksi serupa juga akan berlangsung serentak di berbagai provinsi dan kota-kota besar lainnya.

Ketua DPR Puan Maharani menanggapi rencana demonstrasi besar-besaran pada 28 Agustus 2025, mengajak masyarakat menyampaikan aspirasi.

Bakal Didemo Besar-besaran Imbas Kenaikan Gaji DPR, Puan Sebut akan Terima Aspirasi Masyarakat

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/IMG-20250820-WA0001-3353036637.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyebut, kenaikan tunjangan anggota DPR RI akan dikembalikan kepada masyarakat. Namun, bentuknya berupa program maupun kebutuhan lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sahroni mengatakan, setiap anggota DPR rutin mengunjungi daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Mereka akan menyerap aspirasi yang datang dari konstituennya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita Anggota DPR ini sangat menyadari bahwa kita merupakan pejabat publik yang digaji oleh masyarakat dan pada akhirnya uang tersebut akan kembali ke masyarakat. Melalui apa? Salah satunya program kerja dan berbagai bantuan sesuai aspirasi masyarakat di dapil,&rdquo; ujar Sahroni, Rabu (20/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk di dapilnya yakni Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu, Sahroni fokus pada permasalahan banjir. Dia akan membentuk program-program untuk penanggulangan banjir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016461069/stasiun-palmerah-jakarta-penuh-sesak-imbas-krl-jabodetabek-berhenti-beroperasi-usai-gempa-bekasi-penumpang-krl-cari-transportasi-lain">Stasiun Palmerah Jakarta Penuh Sesak, Imbas KRL Jabodetabek Berhenti Beroperasi Usai Gempa Bekasi, Penumpang KRL Cari Transportasi Lain</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dari seluruh anggota DPR RI dari Sabang sampai Merauke yang berjumlah 580 orang, setiap anggota tentunya punya PR di dapilnya yang harus diselesaikan sesuai kebutuhan masyarakatnya. Nah dari sanalah program ini dikembangkan untuk menjawab permasalahan di dapil," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, politikus partai NasDem itu menyampaikan, tidak semua anggota DPR mengekspos kegiatannya. Namun, dia menyakini tetap menjalankan tugas bagi dapilnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Selain itu, tidak semua anggota dewan mengekspos kegiatannya di sosial media. Ya ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Tapi saya yakin kok, kalau ditanya ke masyarakat di dapilnya masing-masing, pasti merasakan program dan bantuan dari anggota dewan terpilihnya,&rdquo; pungkas Sahroni.</div>

Sahroni menyebut, kenaikan tunjangan anggota DPR RI akan dikembalikan kepada masyarakat lewat program.

Tunjangan Anggota DPR Naik, Sahroni Janjikan akan Dikembalikan kepada Rakyat Lewat Program 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/5pPZ4YEUnJtIWy2CsgYhBpv1Ad4ZkcWd1RVei6D5-3363497904.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR, namun yang mengalami penyesuaian adalah sejumlah tunjangan. Hal ini disampaikan untuk meluruskan isu yang berkembang di publik terkait besaran pendapatan wakil rakyat di Senayan. &ldquo;Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6 juta setengah, hampir 7 juta. Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah,&rdquo; kata Adies Kadir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8). Menurutnya, selain tunjangan beras, ada juga penyesuaian pada tunjangan lain seperti bensin sekitar Rp 7 juta yang tadinya sekitar Rp 4-5 juta per-bulan. Menurutnya, kini anggota dewan membawa pulang pendapatan setiap bulannya sekitar Rp 69-70 jutaan. Adies menambahkan, meski ada kenaikan pada tunjangan, kebutuhan operasional anggota DPR sebenarnya jauh lebih besar. &ldquo;Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar 58 mungkin dengan kenaikan, gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik. Tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir 69-70an,&rdquo; ucapnya. Ia juga menjelaskan mengenai tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPR sekitar Rp 50 juta. Namun, tunjangan tersebut tidak berlaku untuk pimpinan DPR karena sudah disediakan rumah dinas.&nbsp; &ldquo;Itu setiap anggota, kalau pimpinan tidak dapat karena kami pimpinan kan dapat rumah dinas. Jadi memang ini disesuaikan dengan, sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi, jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR, yang mengalami penyesuaian adalah sejumlah tunjangan

Wakil Ketua DPR Adies Kadir Sebut Tak Ada Kenaikan Gaji Wakil Rakyat, yang Naik Tunjangan Beras Rp 12 Juta hingga Rumah Rp 50 Juta

Gaji DPR naik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gaji DPR naik

Berita Terkini

Bentrokan di Aksi Demo DPR, KAI Commuter Minta Penumpang Hindari Stasiun Palmerah

Massa Aksi Demo DPR Berkerumun di Perlintasan Rel, Ganggu Perjalanan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung

Bakal Didemo Besar-besaran Imbas Kenaikan Gaji DPR, Puan Sebut akan Terima Aspirasi Masyarakat

Tunjangan Anggota DPR Naik, Sahroni Janjikan akan Dikembalikan kepada Rakyat Lewat Program

Wakil Ketua DPR Adies Kadir Sebut Tak Ada Kenaikan Gaji Wakil Rakyat, yang Naik Tunjangan Beras Rp 12 Juta hingga Rumah Rp 50 Juta

Download Aplikasi JawaPos.com