<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pihak-gereja-khawatir-sekolah-minggu-terjebak-birokratisasi-pendidikan_m_.jpg" alt="Ilustrasi politikus anggota DPR RI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi politikus anggota DPR RI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; DPR RI resmi memangkas gaji dan sejumlah tunjangan fasilitas anggota dewan. Keputusan ini diambil melalui rapat pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi-fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9). Langkah tersebut menyusul gelombang unjuk rasa di berbagai daerah yang menuntut penghapusan berbagai fasilitas DPR, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan pemangkasan dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap pos-pos pengeluaran yang dianggap tidak mendesak.&nbsp; &ldquo;DPR RI memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan. Ada listrik dan biaya jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,&rdquo; kata Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9). Menurut Dasco, kebijakan ini bertujuan menyesuaikan pendapatan anggota DPR dengan kebutuhan konstitusional sekaligus merespons tuntutan masyarakat.&nbsp; Ia menekankan DPR mendengar aspirasi publik yang belakangan semakin keras menyuarakan kritik terhadap fasilitas mewah para wakil rakyat. Berikut rincian gaji Anggota DPR setelah dipangkas: Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan: Gaji Pokok: Rp 4.200.000 Tunjangan Suami/Istri Pejabat: Rp 420.000 Tunjangan Anak Pejabat: Rp 168.000 Tunjangan Jabatan: Rp 9.700.000 Tunjangan Beras: Rp 289.680 Uang Sidang/Paket: Rp 2.000.000 Total: Rp 16.777.680 Tunjangan Konstitusional: Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif: Rp 20.033.000 Tunjangan Kehormatan Anggota DPR: Rp 7.187.000 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Anggaran: Rp 4.830.000 Fungsi Legislasi: Rp 8.461.000 Fungsi Pengawasan: Rp 8.461.000 Fungsi Anggaran: Rp 8.461.000 Total: Rp 57.433.000 Total Bruto: Rp 74.210.680 Pajak PPh 15%: Rp 8.614.950 Take Home Pay: Rp 65.595.730 Dengan demikian, total bruto gaji dan tunjangan anggota DPR mencapai Rp 74,21 juta. Setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 15 persen atau Rp 8,61 juta, setiap anggota DPR membawa pulang (take home pay) sekitar Rp 65,6 juta per bulan.

DPR RI resmi memangkas gaji dan sejumlah tunjangan fasilitas anggota dewan. Keputusan ini diambil melalui rapat pimpinan DPR

Gaji Anggota DPR Resmi Dipangkas jadi Sebesar Rp 65 Juta, Ini Rinciannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/collage-1-2992192889.jpg" alt="Siaran Pers Partai Nasdem Menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (Instagram @nafaurbach dan @ahmadsahroni88)" width="100%">
<figcaption>Siaran Pers Partai Nasdem Menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (Instagram @nafaurbach dan @ahmadsahroni88)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Sebanyak lima anggota DPR RI resmi dinonaktifkan dari keanggotaan di parlemen menyusul ucapan dan sikap yang dinilai mencederai publik. Tak hanya mendapat kecaman, rumah sejumlah dari mereka bahkan ikut menjadi sasaran amuk massa. Kelima anggota dewan tersebut adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai NasDem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari Fraksi PAN, serta Wakil Ketua DPR Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar. Keputusan penonaktifan ini diumumkan lewat siaran pers resmi pada Minggu (31/8). Hal itu berlaku efektif mulai Senin 1 September 2025. Meski begitu, publik mempertanyakan arti dari istilah nonaktif dalam keanggotaan DPR. &ldquo;Non-aktif: diberhentikan sementara dari jabatan/keanggotaan dan selama statusnya nonaktif, orang tersebut tidak menjalankan fungsi atau kewenangannya. Namun, bila partai menilai situasi sudah kondusif, partai bisa mengaktifkan kembali. Kawal sampai Pergantian Antar Waktu (PAW),&rdquo; tulis akun @thinkboutcheol di platform X. Secara aturan, anggota DPR yang dinonaktifkan tetap berhak menerima hak-haknya. Hal ini merujuk pada Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. &ldquo;Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,&rdquo; demikian bunyi Pasal 19 ayat (1) aturan tersebut. Dengan demikian, Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Kadir tetap berhak menerima gaji pokok, tunjangan, hingga uang paket meski sudah dinonaktifkan oleh partainya. Status nonaktif hanya berlaku secara internal di fraksi masing-masing, bukan pemberhentian formal dari keanggotaan DPR. Karena itu, secara administrasi kelimanya masih tercatat sebagai anggota dewan hingga proses Pergantian Antar Waktu (PAW) diputuskan.

Lima anggota DPR RI dinonaktifkan, namun tetap berhak menerima gaji hingga PAW. Apa arti status nonaktif?

5 Anggota DPR yang Dinonaktifkan Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Kadir Tetap Terima Gaji Sebelum Resmi di PAW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/8F6ZUswZPh3hlIMdNnFDlZwdVxKyli8qS4wBT5Wx-1-1177198686.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Adies KAdir mengenakan salah satu jam tangannya saat sidang DPR RI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Adies KAdir mengenakan salah satu jam tangannya saat sidang DPR RI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ucapan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir soal tidak ada kenaikan gaji anggota DPR dan salah hitung peruntukan anggaran perumahan membuat netizen mengulik sosoknya. Netizen menyoroti koleksi jam tangan mewah Politikus Partai Golkar itu. Menurut Adies Kadir, yang mengalami penyesuaian adalah tunjangan anggota DPR. &ldquo;Gaji kami tetap terima kurang lebih 6 juta setengah, hampir 7 juta. Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 (juta) kalau tidak salah,&rdquo; kata Adies Kadir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, belum lama ini.&nbsp; Geram dengan pernyataannya, netizen pun menyoroti koleksi jam tangan mewah milik Adies Kadir yang harganya di atas Rp 200 juta.&nbsp; Salah satunya disoroti oleh Lucky Chandra, seorang content creator sekaligus pelapak jam tangan asal Surabaya. Mengutip akun Instagram pribadinya, Lucky menyebut beberapa jam tangan yang dimiliki Adies Kadir bernilai di atas Rp 200 juta.&nbsp; Pada gambar pertama, Lucky menunjukkan potret Adies Kadir bersalaman dengan seorang pejabat DPR lainnya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Lucky menyebut saat itu Adies tengah memakai jam tangan mewah seharga Rp 200 juta. &nbsp; "Ini kalian bisa lihat di tangannya itu walaupun agak buram adalah Rolex Datejust versi warna grey dan harganya itu kurang lebih di angka Rp 200 juta,&rdquo; ujar Lucky dalam akun Instagram pribadinya @luckchan, dikutip Minggu (25/8).&nbsp; Selanjutnya, dalam foto kedua yang ditampilkan, Adies Kadir tampak mengenakan jam mewah versi warna kuning yang merupakan seri Rolex Oyster Perpetual dengan harganya mencapai Rp 270 jutaan.&nbsp; "Nah yang satu ini mewah banget, karena itu adalah seri Rolex Sky-Dweller versi Oyster Flex Warna rose gold Dan harganya Rp 600 jutaan guys," ujarnya.&nbsp; Tak hanya jam tangan mewah bermerek Rolex, Lucky juga melihat bahwa Adies Kadir memiliki jam tangan moda sporty bermerek Audemars Piguet Royal Oak Offshore White Dial dengan harga di kisaran Rp 300 jutaan.&nbsp; "Akhir, masih di merek Audemars Piguet. Ini adalah Audemars Piguet Royal Oak Offshore juga Tapi versi chronograph Black dan harganya hampir Rp 400 jutaan guys," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, nama Adies Kadir viral lantaran hitung-hitungan ngawurnya soal penggunaan tunjangan rumah anggota DPR.&nbsp; Adies menjelaskan, adapun uang Rp 50 juta yang diterima para anggota DPR saat ini merupakan bentuk kompensasi dari rumah dinas yang diambil alih oleh negara.&nbsp; "Jadi, ketika rumah dinas para anggota DPR itu dialihfungsikan negara untuk keperluan lain, negara memberikan kompensasi atau tunjangan kepada anggota DPR berupa uang senilai Rp 50 juta," ucap dia.&nbsp; Menurutnya, uang Rp&nbsp; 50 juta itu ditujukan bagi keperluan anggota DPR untuk mencari tempat atau hunian baru. "Yang jelas uang Rp 50 juta itu bukan gaji, tapi sebagai pengganti bagi anggota DPR untuk mencari hunian baru. Gaji anggota DPR sekali lagi tidak mengalami kenaikan selama 15 tahun ini," tegas Adies.&nbsp; Adies juga mengatakan, gaji anggota DPR bisa dikatakan terbilang kecil, jika dibandingkan dengan DPRD provinsi di Pulau Jawa. "Gaji pokok kami tak lebih dari Rp 5 juta. Adapun take home pay yang kami peroleh sebesar Rp 60 juta, itu kan digabung dengan berbagai tunjangan-tunjangan. Bayangkan dengan gaji dan tunjangan anggota DPRD provinsi di Jawa yang PAD-nya tinggi, mereka bisa di atas Rp 70 jutaan," imbuhnya.&nbsp; "Bicara beban tugas, jelas kami semua mempunyai tugas yang berat dan kompleks. Tapi, bukan itu persoalannya karena sejak awal kami niatnya mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kami berterima kasih atas berbagai kritikan dan masukan dari publik termasuk soal isu gaji ini. Tapi, kami perlu luruskan bahwa isu itu tidaklah benar," pungkasnya.

Adies Kadir menjelaskan tentang gaji dan tunjangan DPR, serta sorotan warganet terhadap koleksi jam tangan mewahnya.

Koleksi Jam Tangan Mewah Wakil Ketua DPR Adies Kadir Jadi Sorotan, Usai Bilang Gaji DPR Tak Naik dan Hitungan Ngawur soal Kos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/5pPZ4YEUnJtIWy2CsgYhBpv1Ad4ZkcWd1RVei6D5-3363497904.jpg" alt="Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR, namun yang mengalami penyesuaian adalah sejumlah tunjangan. Hal ini disampaikan untuk meluruskan isu yang berkembang di publik terkait besaran pendapatan wakil rakyat di Senayan. &ldquo;Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6 juta setengah, hampir 7 juta. Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah,&rdquo; kata Adies Kadir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8). Menurutnya, selain tunjangan beras, ada juga penyesuaian pada tunjangan lain seperti bensin sekitar Rp 7 juta yang tadinya sekitar Rp 4-5 juta per-bulan. Menurutnya, kini anggota dewan membawa pulang pendapatan setiap bulannya sekitar Rp 69-70 jutaan. Adies menambahkan, meski ada kenaikan pada tunjangan, kebutuhan operasional anggota DPR sebenarnya jauh lebih besar. &ldquo;Jadi kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar 58 mungkin dengan kenaikan, gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik. Tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini mungkin terima hampir 69-70an,&rdquo; ucapnya. Ia juga menjelaskan mengenai tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPR sekitar Rp 50 juta. Namun, tunjangan tersebut tidak berlaku untuk pimpinan DPR karena sudah disediakan rumah dinas.&nbsp; &ldquo;Itu setiap anggota, kalau pimpinan tidak dapat karena kami pimpinan kan dapat rumah dinas. Jadi memang ini disesuaikan dengan, sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi, jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR, yang mengalami penyesuaian adalah sejumlah tunjangan

Wakil Ketua DPR Adies Kadir Sebut Tak Ada Kenaikan Gaji Wakil Rakyat, yang Naik Tunjangan Beras Rp 12 Juta hingga Rumah Rp 50 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/krisdayanti.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memanggil anggota DPR Krisdayanti alias KD pada Kamis (16/9). Hal itu dilakukan untuk mengklarifikasi mengenai blak-blakan penyanyi itu perihal gajinya sebagai anggota dewan.  Anggota Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno, mengatakan pertemuan tersebut dilakukan oleh koleganya Ketua Fraksi Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto.  “Betul tapi untuk klarifikasi saja,” kata Hendrawan saat dikonfirmasi, Jumat (17/9).  Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, pertemuan antara Krisdayanti tersebut hanya sebatas klarifikasi saja. Membicarakan hal yang lain.  “Bukan untuk yang lain,” katanya.  Hendrawan menuturkan, pentingnya klarifikasi terhadap pernyataan KD sangatlah diperlukan. Pasalnya sebagai anggota dewan perlu membedakan gaji dengan dana kegiatan anggota di Dapil.  “Klarifikasi penting karena harus dibedakan konsep gaji dengan dana kegiatan anggota di Dapil. Dana kegiatan baru cair setelah ada usulan kegiatan dengan jadwal dan lokasi yang jelas,” ungkapnya.  Sebelumnya KD mengungkap dirinya mendapat penghasilan ratusan juta rupiah setiap bulan semenjak duduk sebagai wakil rakyat. KD mengaku mendapat gaji sebanyak dua kali dalam waktu berbeda setiap bulan dengan total Rp 75 juta.  Hal tersebut diungkap KD dalam sebuah wawancara bersama politikus Partai Nasdem Akbar Faizal, yang diunggah di YouTube Akbar Faizal Uncensored, Senin (13/9).  Ia mengaku juga memperoleh sejumlah pendapatan di luar gaji dan tunjangan, yakni berupa dana aspirasi sebesar Rp 450 juta. Menurut KD, dana aspirasi tersebut diberikan sebanyak lima kali dalam satu tahun.

Usai Blak-blakan Soal Gaji, Krisdayanti Dipanggil Fraksi PDIP

Gaji DPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gaji DPR

Berita Terkini

Gaji Anggota DPR Resmi Dipangkas jadi Sebesar Rp 65 Juta, Ini Rinciannya

5 Anggota DPR yang Dinonaktifkan Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Kadir Tetap Terima Gaji Sebelum Resmi di PAW

Koleksi Jam Tangan Mewah Wakil Ketua DPR Adies Kadir Jadi Sorotan, Usai Bilang Gaji DPR Tak Naik dan Hitungan Ngawur soal Kos

Wakil Ketua DPR Adies Kadir Sebut Tak Ada Kenaikan Gaji Wakil Rakyat, yang Naik Tunjangan Beras Rp 12 Juta hingga Rumah Rp 50 Juta

Usai Blak-blakan Soal Gaji, Krisdayanti Dipanggil Fraksi PDIP

Download Aplikasi JawaPos.com