<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/VBilBivZQ03fYpR1G5XkCf0cF8JNZCmJJNWdEHNJ-2794796629.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Youtube)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Youtube)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal banyaknya anggapan di media sosial bahwa menjadi dosen dan guru tidak dihargai karena gajinya kecil. Menurutnya, anggapan ini pula yang menjadikan tantangan tersendiri bagi keuangan negara. "Di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara," kata Sri Mulyani, Rabu (7/8) Hal itu pula yang memantik pertanyaan dasar bagi dirinya, apakah seluruh kesejahteraan dosen dan guru di tanah air harus berasal dari keuangan negara, atau justru bisa turut melibatkan partisipasi masyarakat. "Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat," imbuhnya. Meski begitu, Sri Mulyani tidak membeberkan secara detail partisipasi masyarakat seperti apa yang dimaksudnya. Namun, dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ia menyebut selalu menyisihkan 20 persen dari belanja negara khusus untuk pendidikan. Adapun pada tahun 2025 ini, Pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp 750 triliun. Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa alokasi anggaran ini dipakai untuk memperkuat ekosistem dari seluruh pendidikan. Mulai dari madrasah, pendidikan sekolah negeri, swasta. Bahkan, ketika berbicara tentang guru, dana APBN khusus pendidikan ini juga digunakan untuk memperluat kepada guru-guru mulai dari honorer sampai dengan profesor. "Atau orang-orang pintar yang ada di ruangan seperti ini, peneliti dan perguruan tinggi yang juga begitu sangat diverse," beber Sri Mulyani. Mengutip dari bahan paparannya, alokasi anggaran pendidikan tahun 2025 telah diperuntukkan bagi Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa. Lalu, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta siswa, Bantuan Operasional PTN (BOPTN) bagi 197 lembaga. Kemudian, diperuntukkan bagi beasiswa LPDP sekitar 36 ribu on going beasiswa degree, Digitalisasi Pembelajaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS sebanyak 477,7 ribu guru, Sertifikasi Guru 666,9 ribu guru, renovasi sekolah 22 ribu pembangunan/rehabilitasi sekolah, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Unggulan hingga Sekolah Rakyat.

Sri Mulyani Indrawati menyoroti tantangan kesejahteraan dosen dan guru di Indonesia, dengan alokasi anggaran pendidikan yang signifikan.

Singgung Soal Kecilnya Gaji Dosen dan Guru, Sri Mulyani: Apakah Semuanya Harus dari Keuangan Negara?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/Keterangan-Pers-Terkait-Efisiensi-Anggaran-Negara-Dery-Ridansah-4-2-2455969752.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa tunjangan kinerja atau Tukin dosen ASN akan tetap cair di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menkeu Sri Mulyani menyebut, saat ini prosesnya masih dalam penghitungan dan pendataan. Selain itu, masih dalam finalisasi revisi Peraturan Presiden (Perpres).&nbsp; "Mengenai tukin sedang dalam proses finalisasi Perpres yang akan diselesaikan dalam waktu beberapa hari," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2). Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, saat ini tercatat ada 97.734 dosen dari 4 kategori dosen ASN yang bertugas di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Salah satunya, dosen di Perguruan Tinggi Badan Hukum atau PTNBH. Perempuan yang akrab disapa Ani itu memastikan bahwa dosen tersebut sudah mendapatkan tukin atau remunerasi sesuai dengan standar PTNBH. Selain itu, untuk perguruan tinggi yang kategori Badan Layanan Umum (BLU) telah menerapkan sistem remunerasi dan para dosennya juga telah menerima remunerasi atau tukin. Selanjutnya, dosen yang bekerja di Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (PTN-LLDIKTI) mereka sudah menerima tunjangan profesi, tetapi bukan mendapat tukin. Sri Mulyani memastikan, dosen yang saat ini menerima tunjangan profesi di PTN LLDIKTI akan tetap diberikan tunjangan kinerja atau remunerasi seperti di PTNBLU, dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi. "Jadi, mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi tapi belum tunjangan kinerja atau remunerasi," tutup mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Sebelumnya, Ketua Koordinator Nasional (Kornas) Aliansi Dosen Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Anggun Gunawan meminta agar Pemerintah membayarkan seluruh tunjangan kinerja (tukin) Dosen ASN yang belum dibayarkan selama empat tahun sejak 2020 hingga 2024.&nbsp; Padahal, Dosen ASN di Kementerian lain maupun pekerja di kampus telah mendapatkan tukin mereka.&nbsp;&nbsp; "Selama ini, pegawai lain, dosen di kementerian lain, kemudian juga pekerjaan yang di kampus, seperti laboran, pustakawan, peranata komputer, tenaga administrasi yang ada di kampus, itu dibayarkan Tukin-nya," ujar Anggun di kawasan Monas, Senin (3/2). Ia menjelaskan, seharusnya tiap dosen mendapatkan tukin tiap bulan sebesar Rp 5 juta hingga Rp 19 juta tergantung jabatan yang diemban.&nbsp; "Kalau untuk yang asisten ahli itu kan sekitar Rp 5 jutaan ya. Kemudian untuk yang rektor itu sekitar Rp 8 jutaan, kemudian juga yang rektor kepala itu hampir Rp 12, jutaan. Dan yang profesor itu sekitar Rp 12-an, Rp 19 jutaan gitu," terangnya. Dengan besaran itu, total hutang tukin yang belum dibayarkan pemerintah selama empat tahun mencapai Rp 20 triliun. "Perkiraan kami mungkin ya sekitar Rp 20 triliun ya kalau mau dibayarkan semuanya," katanya.

Pemerintah memastikan bahwa tunjangan kinerja atau Tukin dosen ASN akan tetap cair di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tukin Dosen ASN Tetap Cair, Perpres Bakal Terbit dalam Waktu Dekat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/26/kaesang-ternate-318726804.jpeg" alt="Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menemui para influencer di Ternate, Maluku Utara." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menemui para influencer di Ternate, Maluku Utara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep&nbsp; menemui para influencer di Ternate, Maluku Utara. Salah satunya ternyata ada yang berprofesi sebagai dosen. Pada kesempatan tersebut, Kaesang menanyakan pekerjaan mereka disamping menjadi influencer. "Kalian kalau di instagram atau sosial media jadi influencer, lebih besar mana pendapatannya dari pada pekerjaan tetap kalian yang full time itu?" tanya Kaesang di Rumah Makan Popeda Ci Yati, Ternate, Maluku Utara, Selasa (26/12).&nbsp; "Influencer," jawab teman-teman influencer Ternate. Mendengar itu, Kaesang menilai saat ini pekerjaan guru masih kurang sejahtera. Sehingga membuat guru perlu memiliki pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk itu, menurutnya, perlu ada perubahan agar pekerjaan sebagai guru dapat lebih sejahtera. Sehingga mereka dapat fokus dengan profesinya tersebut. Sebelumnya, Kaesang Pangarep sarapan bersama dengan warga dan tokoh lintas agama dan adat di Ternate, Maluku Utara. Ia tiba pukul 06.00 WIT bersama Sekjen DPP PSI, Raja Juli Antoni. Kaesang dan Raja Juli langsung menuju ke salah satu rumah warga di Ternate untuk sarapan bersama warga dan para tokoh lintas agama dan lintas adat. Sesampainya di rumah warga, para warga Ternate sangat antusias menyambut kedatangan Ketum PSI dan Sekjend PSI itu. Mereka terlihat menyalami Kaesang dan meminta foto bersama. Kemudian, Kaesang pun dijamu dengan nasi kuning khas Ternate. Ia pun berbincang hangat dengan para tokoh lintas agama dan lintas adat. Terlihat juga putra almarhum sultan ternate Firman Mudafar Sjah turut hadir dalam jamuan sarapan pagi itu.

Kaesang menilai saat ini pekerjaan guru masih kurang sejahtera. Sehingga mereka mencarivpekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ketum PSI Sebut Profesi Guru dan Dosen Belum Sejahtera 

gaji dosen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gaji dosen

Berita Terkini

Singgung Soal Kecilnya Gaji Dosen dan Guru, Sri Mulyani: Apakah Semuanya Harus dari Keuangan Negara?

Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tukin Dosen ASN Tetap Cair, Perpres Bakal Terbit dalam Waktu Dekat

Ketum PSI Sebut Profesi Guru dan Dosen Belum Sejahtera

Download Aplikasi JawaPos.com