<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/WhatsApp-Image-2025-08-20-at-141012-3477222700.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan klarifikasi terkait berita yang beredar di publik tentang kenaikan gaji anggota DPR RI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan klarifikasi terkait berita yang beredar di publik tentang kenaikan gaji anggota DPR RI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik tunjangan rumah bagi anggota DPR memantik perhatian publik, hingga menimbulkan aksi demonstrasi yang berujung kericuhan, pada Senin (25/8) dan Kamis (28/8).&nbsp; Pernyataan itu mulanya dilontarkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang menjelaskan adanya kenaikan tunjangan bagi anggota dewan, khususnya terkait penyewaan rumah jabatan, senilai lebih dari Rp 50 juta per bulan. Pernyataan ini menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat di tengah kehimpitan prekonomian. Namun, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memberikan klarifikasi bahwa besaran Rp 50 juta per bulan hanya berlaku selama satu tahun, yakni dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Sehingga, tunjangan tersebut tidak akan diberikan sepanjang lima tahun masa jabatan anggota DPR periode 2024&ndash;2029. Dasco menjelaskan, tunjangan ini diberikan sebagai pengganti rumah dinas setelah DPR tidak lagi menyediakan fasilitas hunian di Kalibata, Jakarta Selatan.&nbsp; "Bahwa tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024 itu, anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata. Sehingga dipandang perlu, untuk kemudian memberikan fasilitas rumah berupa dana untuk kontrak rumah," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (26/8). Dengan skema tersebut, anggota DPR hanya menerima Rp 600 juta selama satu tahun (12 bulan &times; Rp 50 juta) untuk membiayai sewa rumah selama lima tahun. Jika dirata-ratakan, maka tunjangan rumah yang diterima tiap anggota DPR hanya setara Rp 10 juta per bulan hingga 2029.&nbsp; Dasco menegaskan setelah Oktober 2025 tidak ada lagi tunjangan kontrak rumah yang dibayarkan. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR tetap terbuka dengan kritik publik. Ia menegaskan, keputusan terkait tunjangan rumah telah melalui kajian mendalam dan bisa dievaluasi sesuai aspirasi masyarakat. "Dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah. Cuma itu saja yang ada perubahan, yang lainnya tidak ada perubahan,&rdquo; ujarnya. Terkait masifnya kritik publik soal besaran tunjangan Rp 50 juta yang dianggap terlalu tinggi, Puan memastikan angka itu sudah melalui proses kajian.&nbsp; "Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta,&rdquo; tuturnya. Menanggapi polemik ini, pengamat politik dari Spektrum Politika Institute, Hairunnas, menyatakan tunjangan DPR bukan semata fasilitas pribadi, melainkan bagian dari instrumen kerja politik.&nbsp; "Tunjangan ini adalah instrumen yang memungkinkan wakil rakyat menjalankan fungsi representasi mereka dengan optimal. Idealnya, dana ini digunakan untuk menjangkau warga di setiap daerah pemilihan (Dapil) serta merumuskan kebijakan yang memiliki dampak nyata," jelasnya. Hairunnas menilai polemik itu muncul karena narasi publik berkembang di luar konteks faktual. Menurutnya, transparansi DPR justru harus dilihat lebih jelas, untuk menunjukkan akuntabilitas parlemen.&nbsp; Ia menegaskan pentingnya komunikasi berimbang agar masyarakat memahami bahwa kebijakan ini tidak berarti DPR mengabaikan keadilan sosial.&nbsp; "Kepekaan terhadap persepsi publik harus selalu menjadi pertimbangan utama, agar kebijakan tidak hanya sah secara hukum dan administratif, tetapi juga selaras dengan rasa keadilan masyarakat," pungkasnya. &nbsp;

Polemik tunjangan rumah anggota DPR senilai Rp 50 juta per bulan memicu kritik publik, klarifikasi dari Wakil Ketua DPR.

Mengungkit Lagi Pernyataan Pimpinan DPR soal Tunjangan Rumah Rp 50 Juta yang Picu Kemarahan Publik, Klarifikasi Hanya Diberikan Satu Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/JKT_-Rapat-Paripurna-DPR-setujui-RUU-Minerba-menjadi-UU_SALMAN-TOYIBI_-10JPG-3599738987.jpg" alt="Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penghasilan anggota DPR menjadi sorotan publik setelah ada rumor yang menyatakan para wakil rakyat itu mengalami kenaikan gaji. Dengan kenaikan itu kabarnya gaji dari anggota DPR yang dibawa pulang setiap bulannya mencapai Rp 100 juta.&nbsp; Namun, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengklaim bahwa anggota DPR hanya menerima tunjangan beras sebesar Rp 12 juta per bulan. Nominal itu disesuaikan dengan kenaikan harga dan juga tambahan uang bensin.&nbsp; Sementara itu, menilik dari Surat Edaran (SE) Setjen DPR Nomor. KU.00/9414/DPR/RI/XII/2010 menyatakan bahwa anggota DPR memang menerima sejumlah tunjangan termasuk tunjangan beras, komunikasi, hingga listrik dan telepon. &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016463279/6-shio-punya-pekerjaan-bercanda-tapi-gaji-super-serius-dua-digit">6 Shio Punya Pekerjaan Bercanda Tapi Gaji Super Serius Dua Digit</a> Lantas, berapa sebenarnya penghasilan dari anggota DPR. Mengutip Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok anggota DPR per bulan ditetapkan sebesar:&nbsp; <ul> <li class="pf0">Ketua DPR = Rp 5.040.000 </li> <li class="pf0">Wakil ketua DPR = Rp 4.620.000</li> <li class="pf0">Anggota DPR = Rp 4.200.000</li> </ul> Mengacu pada SE Setjen DPR Nomor. KU.00/9414/DPR/RI/XII/2010 yang dilansir Radar Kediri, anggota DPR selain menerima gaji pokok juga mendapatkan tunjangan dan deretan fasilitas yang antara lain:&nbsp; Tunjangan hak rutin <ul> <li>Istri/suami= Rp 420.000</li> <li>Anak (maksimal dua anak)= Rp 168.000</li> <li>Uang sidang: Rp 2.000.000</li> <li>Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000</li> <li>Tunjangan beras (per jiwa anggota keluarga yang terdaftar)= Rp 30.090</li> <li>Tunjangan pajak (PPh Pasal 21) = Rp 2.699.813</li> </ul> Tunjangan tambahan <ul> <li class="pf0">Tunjangan kehormatan= Rp 5.580.000</li> <li class="pf0">Tunjangan komunikasi intensif= Rp 15.554.000</li> <li class="pf0">Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran= Rp 3.750.000</li> <li class="pf0">Bantuan listrik dan telepon = Rp 7.700.000</li> <li class="pf0">Asisten anggota= Rp 2.250.000</li> </ul> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016463101/polemik-kenaikan-gaji-anggota-dpr-parlemen-beri-rincian-penjelasan">Polemik Kenaikan Gaji Anggota DPR, Parlemen Beri Rincian Penjelasan</a> Sehingga total gaji pokok dan tunjangan yang diterima anggota DPR, berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2000 dan SE Setjen DPR Nomor. KU.00/9414/DPR/RI/XII/2010, diperkirakan mencapai kisaran angka Rp 50 juta sampai Rp 60 juta setiap bulannya. &nbsp;

Anggota DPR RI memang disebutkan hanya Rp 4,2 juta. Namun hak yang mereka terima ada beragam tunjangan dan fasilitas. Totalnya Rp 50 juta.

Walau Gaji Pokok di Bawah UMP Jakarta, Tapi Penghasilan Anggota DPR Per Bulan Minimal Rp 50 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-gunawan-jusuf-komisi-iii-dpr-pertanyakan-kebijakan-bareskrim_m_.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu mempertanyakan SP3 Gunawan Jusuf" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu mempertanyakan SP3 Gunawan Jusuf</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menyebutkan besaran gaji dan tunjangan yang diterimanya sebagai anggota dewan. Menurut Masinton, gaji dan tunjangan anggota DPR sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000. Besaran gaji pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar Rp 4,2 juta.  "Kalau gaji pokok itu ya Rp 4 jutaan lah. Rp 4,2 juta perbulan," ujar Masinton dalam diskusi virutal, Sabtu (18/9).  Masinton menuturkan selain gaji pokok, anggota dewan juga mendapatkan tunjangan pribadi, keluarga, dan lainnya. Dia menyebut jika ditotal per bulannya dia menerima gaji mencapai Rp 60 juta.  "Kalau ditotal itu kira-kira sekitar lebih kurang Rp 60 juta lah ya. Saya enggak tahu persisnya, saya enggak pernah perhatikan detailnya. Kira-kira masuk segitu lah. Nah, artinya memang itu otomatis ditransfer ke rekening anggota sejak dilantik," katanya.  Anggota Komisi XI DPR ini menambahkan, anggota dewan juga mendapatkan dana reses sekira Rp 20 juta. Namun, itu kunjungan kerja komisi tersebut tergantung jarak.  "Nah, yang berbeda itu adalah sesuai dengan jaraknya dari DPR ke dapilnya. Kalau di Indonesia Timur itu ada perhitungannya standar di Kementerian Keuangan, kemudian di BURT DPR RI biaya akomidasi dan transportasi sesuai dengan jarak dari DPR ke daerah pemilihannya. Itu beda-beda," ungkapnya.  Oleh sebab itu, Masinton meluruskan pernyataan rekan fraksinya Krisdayanti yang mengungkap mendapatkan uang Rp 450 juta. Menurutnya, itu total dari gaji, tunjangan, dan anggaran reses.  "Anggaran reses itu, makanya beberapa perlu diluruskan. Jadi kalau kunjungan ke daerah pemilihan, tapi disebutnya dana aspirasi gitu lah," pungkasnya.  Sebelumnya KD atau Krisdayanti mengungkap dirinya mendapat penghasilan ratusan juta rupiah setiap bulan semenjak duduk sebagai wakil rakyat. KD mengaku mendapat gaji sebanyak dua kali dalam waktu berbeda setiap bulan dengan total Rp 75 juta.  Hal tersebut diungkap KD dalam sebuah wawancara bersama politikus Partai Nasdem Akbar Faizal, yang diunggah di YouTube Akbar Faizal Uncensored.  KD mengaku juga memperoleh sejumlah pendapatan di luar gaji dan tunjangan, yakni berupa dana aspirasi sebesar Rp 450 juta. Menurut KD, dana aspirasi tersebut diberikan sebanyak lima kali dalam satu tahun.

Beda dari KD, Ini Gaji dan Tunjangan Anggota DPR yang Disebut Masinton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Sahroni.jpg" alt="dpr ri" width="100%">
<figcaption>dpr ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Krisdayanti menyebutkan tentang pendapatannya sebagai anggota dewan. Dia menyebut bahwa, setiap bulan ia menerima gaji pokok Rp 16 juta dan uang tunjangan Rp 59 juta serta dana aspirasi kisaran  Rp 450 juta yang diterima lima kali dalam setahun. Buntut dari pernyataan Krisdayanti tersebut muncullah berbagai pernyataan yang mengkritik jumlah gaji Anggota DPR selama ini.  Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengomentari hal tersebut. Menurut politikus Nasdem itu, dana aspirasi tersebut tidak serta merta masuk ke pribadi anggota, namun harus digunakan untuk menyerap aspirasi rakyat.  “Terkait ramai soal gaji anggota dewan ini, perlu diingat bahwa uang tersebut tidak semuanya langsung masuk ke kantong anggota. Ada banyak tanggung jawab kita sebagai anggota dewan untuk menggunakan uang tersebut, seperti untuk dana aspirasi, bertemu masyarakat, dan sebagainya. Dan ini juga ada pertanggungjawabannya nanti ke negara. Ini yang perlu diluruskan,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat  (17/9).  Selanjutnya, sebagai anggota legislatif Sahroni juga menjelaskan bahwa dirinya lebih banyak mengalokasikan gaji dan tunjungan untuk berbagai program dan kegiatan sosialnya di Ahmad Sahroni Center.  “Saya terus terang lupa persisnya berapa gaji di DPR, karena dari awal saya enggak pernah ambil. Langsung masuk semua ke program di Ahmad Sahroni Center untuk dikembalikan kembali ke masyarakat," kata legislator Partai Nasdem ini.  "Jadi memang banyak dari kami yang bahkan mengeluarkan dana yang jauh lebih besar dari yang diberi negara untuk kepentingan konstituen, alhamdulillah memang ada rezeki lebih, jadi tidak ada salahnya membantu sesama. Tidak sedikit teman-teman DPR yang begitu. Jadi jangan dilihat dari 1-2 orang saja” tambahnya.  Sebelumnya, KD alis Krisdayanti mengungkap dirinya mendapat penghasilan ratusan juta rupiah setiap bulan semenjak duduk sebagai wakil rakyat. KD mengaku mendapat gaji sebanyak dua kali dalam waktu berbeda setiap bulan dengan total Rp 75 juta.  Hal tersebut diungkap KD dalam sebuah wawancara bersama politikus Partai Nasdem Akbar Faizal, yang diunggah di YouTube Akbar Faizal Uncensored, Senin (13/9).  Ia mengaku juga memperoleh sejumlah pendapatan di luar gaji dan tunjangan, yakni berupa dana aspirasi sebesar Rp 450 juta. Menurut KD, dana aspirasi tersebut diberikan sebanyak lima kali dalam satu tahun.

Heboh Gaji Fantastis DPR, Legislator Nasdem Ngaku Tak Pernah Ambil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-27-at-14.05.07.jpeg" alt="Penyerahan bantuan yang dihadiri langsung oleh Sekretaris jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani itu dilakukan secara simbolis kepada Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Selatan, Abidin serta Bupati Tanah laut, H Sukamta." width="100%">
<figcaption>Penyerahan bantuan yang dihadiri langsung oleh Sekretaris jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani itu dilakukan secara simbolis kepada Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Selatan, Abidin serta Bupati Tanah laut, H Sukamta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Gerindra menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Kalimantan Selatan. Bantuan ini diperoleh dari hasil pemotongan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Gerindra.  Bantuan itu disalurkan kepada lebih dari 4.000 pengungsi di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada Rabu (27/1). Penyerahan bantuan yang dihadiri langsung oleh Sekretaris jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani itu dilakukan secara simbolis kepada Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Selatan, Abidin serta Bupati Tanah laut, H Sukamta.  Bantuan tersebut katanya merupakan bentuk kepedulian Partai Gerindra kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang kini mengalami musibah.  "Hari ini kami menyerahkan bantuan dari Partai Gerindra, bantuan diperoleh dari potongan gaji DPR RI dan sumbangan dari kader-kader Partai Gerindra lainnya, termasuk pengurus Partai Gerindra perwakilan Hongkong," ungkap Ahmad Muzani dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/1).  Bantuan tahap pertama itu lanjutnya, terdiri dari sebanyak 22 jenis kebutuhan pokok yang dibutuhkan para pengungsi. Antara lain kebutuhan pangan, air mineral, sembako, obat-obatan, perlengkapan ibadah, sampai dengan kebutuhan bayi serta kebutuhan perempuan.  Penyerahan bantuan tahap pertama yang difokuskan kepada warga Kecamatan Kurau itu diungkapkan Ahmad Muzani sengaja dilakukan. Mengingat Kecamatan Kurau merupakan wilayah paling parah terpapar banjir dengan jumlah pengungsi mencapai lebih dari 9.000 jiwa.  "Kami serahkan delapan truk berisi bantuan untuk tiga kabupaten yang terkena banjir di Kalimantan Selatan. Ini bantuan yang akan berkesinambungan," ungkapnya  Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Kalimantan Selatan, Abidin mewakili masyarakat terdampak bencana alam banjir mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Bantuan tersebut lanjutnya, akan disebarkan ke empat wilayah Kalimantan Selatan yang paling parah mengalami banjir, yaitu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Batola, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tala.  "Terima kasih atas bantuan sebanyak delapan truk yang berisikan 22 jenis bantuan dari DPP Partai Gerindra untuk para korban banjir di Provinsi Kalimantan Selatan. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat membantu masyarakat terdampak," kata Abidin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zJkI0DnyWUU

Gerindra Salurkan Bantuan ke Korban Banjir Kalimantan Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jazuli-korban-banjir-Lebak.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banten menjadi salah satu provinsi yang terdampak bencana banjir. Dari total enam kecamatan, di Kabupaten Lebak, terdapat 30 desa turut terdampak. Akibat bencana yang terjadi pada Rabu (1/1) itu, sedikitnya 10 korban meninggal dan 1 orang dinyatakan hilang.  Situasi ini pun memantik kepedulian Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini. Politikus asal Banten itu bergerak mengunjungi korban banjir Lebak, Banten, Rabu (8/1). Ia menyerahkan bantuan yang berasal dari gaji anggota DPR dari Fraksi PKS yang diterima Bulan Januari 2020.  "Hari ini kami datang mengunjungi korban banjir Lebak untuk menyerahkan bantuan yang diperlukan," kata Jazuli didampingi Ketua DPW PKS Banten  Sanuji Pentamarta, jajaran pengurus dan tim Posko Bantuan PKS Lebak, Rabu (8/1).  Selain ikut menyerahkan bantuan, kedatangan Jazuli juga sekaligus untuk melihat penanganan korban serta hal-hal yang harus dilakukan supaya banjir tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.  "Kita tahu wilayah Lebak kerap terjadi banjir dari tahun ke tahun, karena itu butuh penanganan serius," ujar anggota Komisi I DPR dari dapil Banten II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon, itu.  Jazuli juga menyatakan, solusi banjir Lebak antara lain pemerintah segera menuntaskan pembangunan Waduk Karian. Menurut dia, pembangunan waduk ini merupakan program pemerintah pusat, tetapi masih terkendala pembebasan lahan.  "Saya menyimak pemaparan pemda dan relawan setempat, ada progam pembangunan Waduk Karian sebagai solusi jangka panjang banjir di Lebak, tetapi sayangnya terkendala pembebasan lahan yang belum dibayar tuntas," ungkapnya.  Menurut Jazuli, banjir Lebak butuh penanganan serius dari pemerintah mengingat dampak terparah yang terjadi dibandingkan wilayah lain. Banyak tempat-tempat terisolir yang aksesnya belum atau tidak terjangkau.  Dalam catatan Posko PKS, kata Jazuli, masyarakat terdampak sebanyak 13.854 jiwa. Sebanyak 6.287 orang mengungsi. Korban meninggal dunia 10 orang. Sebanyak empat orang masih hilang, 1310 rumah rusak berat. Ratusan rumah rusak sedang dan ringan.  Saat ini PKS telah mendirikan tiga Posko di Lebak yaitu di Somang (Sajira), Marak (Curugbitung), dan Muhara (Lebakgedong). PKS telah menyalurkan bantuan berupa ratusan karung dan karton makanan, air bersih, pakaian bayi, pakaian layak, obat-obatan, dan lainnya.

Bantu Korban Banjir Banten, PKS Kumpulkan Gaji Legislatornya di DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/PKS-Kunjungi-Korban-Gempa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan dan anggota Fraksi PKS DPR sepakat untuk tidak mengambil gaji perdananya. Uang bulanan itu sepakat untuk disumbangkan bagi korban gempa di Maluku.  “Ini adalah upaya kami untuk selalu menumbuhkan kesadaran saling membantu saudara sebangsa yang terkena musibah. Karena dari sana muncul banyak keberkahan," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaeni dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Jazuli yang juga mengunjungi lokasi pengungsian Puncak Bumbun, Desa Liang, Kabupaten Maluku Tengah, Senin (18/11) mengatakan, pemerintah pusat dan pemda hendaknya bertindak cekatan dalam melakukan tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi di Maluku. Wakil rakyat dari Banten itu juga mengharapkan penyaluran bantuan bisa tepat sasaran.  “Untuk itu pemerintah harus memiliki data akurat dan respon yang cepat dan tepat dalam mengkoordinir dan mendistribusikan bantuan," ujarnya.  Lebih lanjut Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, tahapan berikutnya yang harus segera dilakukan adalah fase rehabilitasi lingkungan dan rekonstruksi berbagai fasilitas publik termasuk rumah sakit, sekolah, pasar, jalan-jalan dan rumah ibadah.  Di hadapan para pengungsi, Jazuli juga menyampaikan salam dari Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Aljufri  dan Presiden PKS Sohibul Iman. “Insyaallah PKS akan berusaha membantu masyarakat Maluku semaksimal mungkin sesuai kewenangan," katanya.  Jazuli dalam kunjungan itu didampingi dua anggota Fraksi PKS DPR, yakni Saaidah Uluputty dan Nasir Djamil. Selain mengunjungi lokasi pengungsian, Jazuli juga menemui Gubernur Maluku Murad Ismail.

Sumbang Korban Gempa, Fraksi PKS Sepakat Tak Ambil Gaji Perdana di DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/SIDANG-TAHUNAN-MPR-DERY-RIDWANSAH-1.jpg" alt="Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup pidato sidang tahunan di depan forum MPR 2019 dengan pesan tentang semangat persatuan. Jokow" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup pidato sidang tahunan di depan forum MPR 2019 dengan pesan tentang semangat persatuan. Jokow</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pembekalan orientasi dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi para angota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terpilih periode 2019-2024. Dalam pidatonya Presiden Jokowi sempat menyindir besarnya gaji anggota dewan yang lebih besar ketimbang gaji kepala negara. Hal ini pun langsung mengundang gelak tawa.  "Karena mohon maaf untuk urusan income pendapatan DPR sudah lebih besar dari presiden. Kalau saya salah nanti saya hitung lagi," ujar Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/8).  Mendegar hal itu, para anggota DPR dan DPD yang hadir seolah tidak membenarkan gajinya lebih besar ketimbang sorang kepala negara. Sebab mereka kompak menjawab tidak. "Benar atau tidak (gaji DPR dan DPD besar)," tanya Jokowi.  "Enggak, enggak," jawab kompak para anggota dewan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Moment-Foto-bersama-Presiden-Jokowi-Dodo-Sebelum-Sidang-Tahunan-MPR-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjalan bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) setibanya di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta. Presiden Joko Widodo akan mengikuti sidang tahunan dan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan para anggota DPR. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Namun, Presiden Jokowi beralih tidak menanyakannya ke para anggota dewan. Melainkan ke Ketua DPR Bambang Soesatyo. Membenarkan adalah jawaban Bambang Soesatyo soal gaji anggota dewan lebih besar ketimbang kepala negara. "Tuh pak ketua bilang bener, pak ketua kalau sudah begini (mengangguk) berarti benar," seloroh Jokowi.  Oleh sebab itu, apabila sudah mendapatkan gaji dan tunjangan lebih besar ketimbang dirinya. Maka para anggota dewan mulai bekerja lebih serius. Pasalnya di masa depan tantangan akan semakin berat. ‎"Jadi sekali lagi marilah kita bekerja menghadapi tantangan yang sudah berbeda tidak seperti yang lalu-lalu (regulasi yang berbelit-belit)," pungkasnya.  Sekadar informasi, berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-520/MK.02/2015, para anggota DPR RI mendapatkan gaji Rp 76 juta. Dari surat tersebut diketahui rincian gaji anggota DPR, yakni gaji pokok Rp 4,2 juta, tunjangan komunikasi Rp 15.580.000, tunjangan kehormatan Rp 5.580.000, bantuan langganan listrik dan telepon Rp 7,7 juta dan tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp 3.750.000, uang sidang Rp 2 juta.  Semantara gaji kepala negara, alias presiden Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertingi Negara dan Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 2001, maka tunjangan untuk Presiden dan gajinya adalah Rp 62,740 juta per bulan.

Jokowi Sindir Gaji Anggota DPR Lebih Besar dari Presiden Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/caleg-golkar-kpk-juga-tak-perlu-dapat-gaji-kalau-tak-capai-target_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Partai Golkar" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Partai Golkar</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengusulkan supaya DPR tidak mendapat gaji. ini akibat dinilai malas dalam menyelesaikan undang-undang (UU). Menanggapi hal tersebut, pendiri Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengaku setuju dengan adanya usulan tersebut. Namun ide itu juga berlaku ke semuanya lembaga-lembaga. Jangan hanya DPR saja. &lrm;"Aku setuju saja kalau ada usulan itu&lrm;. Tapi ide seperti itu harus dibikin standar, mulai dari presiden dan semua pejabat negara, sampai ke bupati kalau tidak mencapai terget," ujar Salang dalam diskusi di kawasan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (8/12). "Artinya pendapatan itu disesuaikan dengan produktivitas. Saya kira itu ide yang baik. Tapi ini dibikin standar untuk semuanya ke lembaga negara," tambahnya. Calon legislatif DPR Partai Golkar dari Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I ini menambahkan, pimpinan KPK kalau perlu juga tidak mendapatkan gaji &lrm;apabila target perkara yang sampai saat ini mangkrak tidak juga diselesaikan. Sehingga itu menjadi adil bagi semua pihak. "Termasuk KPK juga. Jadi kalau perkara sekian yang ditangani tidak tercapai ya tidak terima gaji. Jadi bikin kayak gitu," katanya. &lrm;Dengan demikian tidak mendapat gaji ini akan menjadikan semua lembaga rajin atau produktif dalam menyelesaikan target.&lrm; Bukan hanya dibebankan kepada DPR saja. "Kalau bikin gitu jadi ini menjadi menarik. Sehingga siapapun orang yang siap menjadi pejabat negara punya alat ukur yang jelas dalam menentukan capaian-capaian dalam setiap pekerjaan," ungkapnya. &lrm;Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyinggung soal integritas anggota DPR dalam menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU). Menurut dia, anggota DPR yang malas membahas serta mengesahkan RUU tidak perlu digaji. Sementara data dari Formappi dari 24 RUU yang semestinya dibahas di DPR pada masa sidang I tahun 2018/2019 hanya 16 yang masuk tahap pembahasan. Kemudian hanya tiga yang berhasil disahkan menjadi UU.

Caleg Golkar: KPK Juga Tak Perlu Dapat Gaji Kalau Tak Capai Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/curhat-mendagri-tjahjo-segini-gaji-pertamanya-saat-jadi-anggota-dpr_m_.jpg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan biaya pencalonan anggota legislatif dan kepala daerah di partai politik, di hadapan Ketua KPK Agus Rahardjo. Dia menyebut untuk menjadi anggota DPR, ada yang mengeluarkan dana mencapai Rp 43 miliar. "Seseorang jadi anggota DPR paling minim itu ada sekjen partai Rp 300 juta, tapi ada Rp 43 miliar baru mendapat 1 kursi di DPR," tuturnya pada awak media,&nbsp;di Hotel Bidakara, Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12). Sedangkan untuk menjadi calon kepala daerah, Tjahjo mengatakan, perlu adanya dana gotong royong dari kader partai. Menurutnya, biaya politik memang mahal. "Kita dukung seseorang jadi gubernur. Kita tanya&nbsp; mau berapa?. Misalnya Rp 1 miliar, yang lain gotong royong. Gotong royongnya bisa lebih dari Rp 50 miliar. Jadi ini lingkaran setan," ujarnya. Di lain sisi, Tjahjo mengungkapkan jika gajinya pernah sebesar Rp 980 ribu, saat menjabat pertama kali sebagai anggota DPR RI. hal itu kata Tjahjo, ketika kurs dollar AS masih Rp 2.000 an. "Sampai saya pensiun 2014 anggota DPR mohon maaf ya sudah hampir Rp 260 juta dengan uang tunjangan," tukasnya. "Kini dengan gaji menteri sebesar Rp 120 juta, jadi kalau kita liatnya ke atas ya enggak akan sampai jadi saya kira bervariasi,"pungkasnya.&nbsp;

Curhat Mendagri Tjahjo, Segini Gaji Pertamanya Saat Jadi Anggota DPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gaji anggota dpr

Berita Terkini