<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/13/JKT_Rencana-Ganjil-Genap-Motor-Di-Jakarta_MIFTAHUL-HAYAT-13-951305848.jpeg" alt="Sejumlah pengendara kendaraan bermotor berjalan tersendat di Jalan Sudirman, Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta banal malakukan kajian, usulan dari Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo soal penerapan ganjil genap untuk roda dua atau motor" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengendara kendaraan bermotor berjalan tersendat di Jalan Sudirman, Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta banal malakukan kajian, usulan dari Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo soal penerapan ganjil genap untuk roda dua atau motor</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemprov DKI Jakarta meniadakan penerapan sistem Ganjil-Genap di 26 ruas jalan yang ada di Jakarta selama dua hari pada 9-10 Mei 2024. Hal itu berkenaan dengan tanggal merah Hari Kenaikan Yesus Kristus.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Sehubungan dengan Hari Kenaikan Yesus Kristus, penerapan Sistem Ganjil Genap pada tanggal 9-10 Mei 2024 ditiadakan," tulis akun Instagram @dishubdkijakarta, dikutip Kamis (9/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peniadaan sistem ganjil-genap itu didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat (3). Adapun bunyi dari pasal itu adalah: pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diimbau kepada pengguna jalan untuk menyesuaikan peraturan lalu lintas yang berlaku. Pantau terus informasi seputar penerapan Sistem Ganjil Genap di media sosial Dishub DKI Jakarta," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, penerapan sistem ganjil-genap biasanya berlaku di 26 ruas jalan berikut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Jakarta Pusat</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Gajah Mada</div> <div dir="auto">Jalan Hayam Wuruk</div> <div dir="auto">Jalan Majapahit</div> <div dir="auto">Jalan Medan Merdeka Barat</div> <div dir="auto">Jalan MH Thamrin</div> <div dir="auto">Jalan Jenderal Sudirman</div> <div dir="auto">Jalan Balikpapan</div> <div dir="auto">Jalan Kyai Caringin</div> <div dir="auto">Jalan Salemba Raya sisi Barat</div> <div dir="auto">Jalan Salemba Raya sisi Timur mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Jalan Diponegoro</div> <div dir="auto">Jalan Kramat Raya</div> <div dir="auto">Jalan Stasiun Senen</div> <div dir="auto">Jalan Gunung Sahari</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Jakarta Selatan</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Sisingamangaraja</div> <div dir="auto">Jalan Panglima Polim</div> <div dir="auto">Jalan Fatmawati</div> <div dir="auto">Jalan Suryopranoto</div> <div dir="auto">Jalan Gatot Subroto</div> <div dir="auto">Jalan HR Rasuna Said</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Jakarta Timur</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan MT Haryono</div> <div dir="auto">Jalan D.I Pandjaitan</div> <div dir="auto">Jalan Jenderal Ahmad Yani</div> <div dir="auto">Jalan Pramuka</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Jakarta Barat</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Pintu Besar Selatan&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Tomang Raya&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Jenderal S Parman</div>

Peniadaan sistem ganjil-genap itu didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat (3).

Hari Kenaikan Yesus Kristus dan Cuti Bersama, Tanggal 9-10 Mei Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan

<div id="m#msg-f:1797808257555472666" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/13/content-20230228080009-1593797560.jpeg" alt="Petunjuk pembatasan ganjil genap./jakarta.go.id/" width="100%">
<figcaption>Petunjuk pembatasan ganjil genap./jakarta.go.id/</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dinas Perhubungan DKI Jakarta meniadakan ketentuan Ganjil Genap hari ini, Rabu (1/5). Hal itu sehubungan tanggal merah atau hari libur nasional karena Hari Buruh Nasional alias May Day.&nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehubungan dengan Hari Buruh Nasional, penerapan sistem Ganjil Genap pada tanggal 1 Mei 2024 ditiadakan," tulis akun Instagram resmi Dishub DKI, dikutip Rabu (1/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peniadaan sistem ganjil-genap itu didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden," bunyi pasal itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diimbau kepada pengguna jalan untuk menyesuaikan peraturan lalu lintas yang berlaku. Pantau terus informasi seputar penerapan Sistem Ganjil Genap di media sosial Dishub DKI Jakarta," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, penerapan sistem ganjil-genap biasanya berlaku di 26 ruas jalan berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jakarta Pusat:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Gajah Mada</div> <div dir="auto">Jalan Hayam Wuruk</div> <div dir="auto">Jalan Majapahit</div> <div dir="auto">Jalan Medan Merdeka Barat</div> <div dir="auto">Jalan MH Thamrin</div> <div dir="auto">Jalan Jenderal Sudirman</div> <div dir="auto">Jalan Balikpapan</div> <div dir="auto">Jalan Kyai Caringin</div> <div dir="auto">Jalan Salemba Raya sisi Barat</div> <div dir="auto">Jalan Salemba Raya sisi Timur mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Jalan Diponegoro</div> <div dir="auto">Jalan Kramat Raya</div> <div dir="auto">Jalan Stasiun Senen</div> <div dir="auto">Jalan Gunung Sahari</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jakarta Selatan:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Sisingamangaraja</div> <div dir="auto">Jalan Panglima Polim</div> <div dir="auto">Jalan Fatmawati</div> <div dir="auto">Jalan Suryopranoto</div> <div dir="auto">Jalan Gatot Subroto</div> <div dir="auto">Jalan HR Rasuna Said</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jakarta Timur:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan MT Haryono</div> <div dir="auto">Jalan D.I Pandjaitan</div> <div dir="auto">Jalan Jenderal Ahmad Yani</div> <div dir="auto">Jalan Pramuka</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jakarta Barat:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Pintu Besar Selatan&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Tomang Raya&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Jenderal S Parman.</div> <div class="signature-text"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

"Sehubungan dengan Hari Buruh Nasional, penerapan sistem Ganjil Genap pada tanggal 1 Mei 2024 ditiadakan".

May Day 2024, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Hari ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_0155.jpg" alt="ILUSTRASI. Suasana Hari Raya Nyepi di Desa Adat Tuban, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (22/3). Naufal Fikri Yusuf/Antara" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Suasana Hari Raya Nyepi di Desa Adat Tuban, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (22/3). Naufal Fikri Yusuf/Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemprov DKI Jakarta meniadakan penerapan sistem Ganjil-Genap di 26 ruas jalan yang ada di ibu kota pada 11-12 Maret 2024. Hal itu berkenaan dengan adanya Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946.</p> <div dir="auto">"Sehubungan dengan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946 dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi yang jatuh pada Hari 11-12 Maret 2024 nanti, Kebijakan Ganjil Genap di DKI Jakarta ditiadakan," tulis akun Instagram @dishubdkijakarta, Jumat (8/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peniadaan sistem ganjil-genap itu didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat (3). Adapun bunyi dari pasal itu adalah: pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diimbau kepada pengguna jalan untuk menyesuaikan peraturan lalu lintas yang berlaku. Pantau terus informasi seputar penerapan Sistem Ganjil Genap di media sosial Dishub DKI Jakarta," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, penerapan sistem ganjil-genap biasanya berlaku di 26 ruas jalan berikut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Jakarta Pusat:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Gajah Mada</div> <div dir="auto">Jalan Hayam Wuruk</div> <div dir="auto">Jalan Majapahit</div> <div dir="auto">Jalan Medan Merdeka Barat</div> <div dir="auto">Jalan MH Thamrin</div> <div dir="auto">Jalan Jenderal Sudirman</div> <div dir="auto">Jalan Balikpapan</div> <div dir="auto">Jalan Kyai Caringin</div> <div dir="auto">Jalan Salemba Raya sisi Barat</div> <div dir="auto">Jalan Salemba Raya sisi Timur mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Jalan Diponegoro</div> <div dir="auto">Jalan Kramat Raya</div> <div dir="auto">Jalan Stasiun Senen</div> <div dir="auto">Jalan Gunung Sahari</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Jakarta Selatan:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Sisingamangaraja</div> <div dir="auto">Jalan Panglima Polim</div> <div dir="auto">Jalan Fatmawati</div> <div dir="auto">Jalan Suryopranoto</div> <div dir="auto">Jalan Gatot Subroto</div> <div dir="auto">Jalan HR Rasuna Said</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Jakarta Timur:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan MT Haryono</div> <div dir="auto">Jalan D.I Pandjaitan</div> <div dir="auto">Jalan Jenderal Ahmad Yani</div> <div dir="auto">Jalan Pramuka</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Jakarta Barat:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Pintu Besar Selatan&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Tomang Raya&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Jenderal S Parman.</div>

Pemprov DKI Jakarta meniadakan penerapan sistem Ganjil-Genap di 26 ruas jalan yang ada di ibu kota pada 11-12 Maret 2024.

Catat! Hari Nyepi, Kebijakan Ganjil Genap Ditiadakan pada 11-12 Maret Mendatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Bus-Listrik-TransJakarta-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Kualitas udara di Jakarta membaik, pada Jumat hari ini (18/10) masuk kategori sedang. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kualitas udara di Jakarta membaik, pada Jumat hari ini (18/10) masuk kategori sedang. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemprov DKI Jakarta belum berencana menerapkan skema ganjil genap bagi sepeda motor di ibu kota. Hal itu menyusul wacana yang diembuskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar ganjil genap bagi sepeda motor diterapkan untuk menekan polusi udara.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Belum (arahan terapkan ganjil genap sepeda motor). Karena kita harus melakukan kajian secara komperhensif," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan bahwa wacana ganjil genap untuk sepeda motor masih akan dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan gejolak baru di masyarakat. "Itu kami akan kaji lebih lanjut secara komperhensif," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syafrin menyebutkan, dalam kajian tersebut, pihaknya tidak hanya memikirkan dari sisi pengurangan populasi sepeda motor. Lebih dari itu, pihaknya juga memikirkan efek lain jika ganjil genap diterapkan untuk sepeda motor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak hanya dilihat dari sisi <em>traffic</em>-nya, tetapi bagaimana ekonomi, sosial, dan kegiatan lainnya terhadap penerapan itu," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, wacana pemberlakuan ganjil genap di Jakarta diembuskan pertama kali oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hal itu ia sampaikan dalam agenda Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 beberapa waktu lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Konteksnya, ia ingin mendorong penggunaan sepeda motor lebih sedikit dan beralih ke tranportasi umum ataupun kendaraan listrik. "Kita berikan fasilitas-fasilitas ganjil genap tidak berlaku untuk menggunakan motor listrik dan mobil listrik. Sekarang motor (bensin) masih bebas, masih bebas ganjil genap. Tapi suatu saat ini tolong dipikirkan (ganjil-genap motor) karena memang 67 persen emisi kendaraan bermotor menyebabkan polusi," ujar Listyo dalam siaran daring di YouTube TV Radio Polri.</div>

Wacana ganjil genap untuk sepeda motor masih akan dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan gejolak baru di masyarakat.

DKI Belum Berencana Terapkan Wacana Ganjil Genap Sepeda Motor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/heru-budi-2080069636.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Stasiun LRT Jatimulya, Bekasi usai mengecek LRT Jabodebek, Jumat (25/8/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Stasiun LRT Jatimulya, Bekasi usai mengecek LRT Jabodebek, Jumat (25/8/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai wacana pemberlakuan ganjil genap hingga 24 jam sulit diterapkan. Ide itu muncul sebagai bentuk peraturan agar ada pengurangan mobilitas menggunakan kendaraan pribadi di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita perlu memikirkan kalau ganjil genap ditambah, tentunya kegiatan masyarakat di luar yang sekarang, itu akan sulit," ujarnya kepada wartawan, Minggu (27/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Misalnya dia malam hari, mau nganter anaknya sakit, melintas atau pas di lokasi ganjil genap, kan susah," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Heru menegaskan tak akan menambah jam operasional ganjil genap&nbsp;menjadi berlaku 24 jam. Setidaknya&nbsp;sampai ada kajian matang terkait efektivitas aturan tersebut dalam rangka mengatasi mobilitas kendaraan pribadi di ibu kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tidak akan menambah ganjil genap untuk 24 jam. Itu perlu kajian," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kta berpikir yang sekarang aja. Di luar dari itu, kita usaha di luar dari yang sudah ditetapkan. Ide sih bagus, tapi perlu pertimbangan yang matang," pungkas Heru.</div>

"Kita perlu memikirkan kalau ganjil genap ditambah, tentunya kegiatan masyarakat di luar yang sekarang, itu akan sulit," ujar Heru.

Perlu Ada Kajian, Heru Budi Putuskan Ganjil-Genap Belum akan Diberlakukan 24 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Perluasan-Ganjil-Genap-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Sejumlah kendaraan melintasi kamera E-TLE yang terpasang di Kawasan Ganjil-Genap (Gage) baru di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (6/6/2022)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan melintasi kamera E-TLE yang terpasang di Kawasan Ganjil-Genap (Gage) baru di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (6/6/2022).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tingginya polusi di DKI Jakarta memunculkan wacana penerapan ganjil genap menjadi 24 jam. Hal itu guna menekan angka emisi kendaraan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Doni Hermawan menyebut, wacana tersebut perlu dibahas terlebih dahulu. "Itu harus didiskusikan," ujarnya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (25/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Kapolres Cianjur ini mengatakan, dalam membuat kebijakan tidak bisa sembarangan. Perlu ada kajian, diskusi, dan uji coba terlebih dahulu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena, setiap kebijakan tidak bisa langsung, dengan wacana langsung direalisasi. Perlu ada pengkajian, perlu ada diskusi, kita uji coba seperti itu," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu ada pengkajian, diskusi, kita uji coba. Jadi, tidak serta-merta setiap wacana kemudian diaplikasikan," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, uji coba&nbsp;tilang&nbsp;uji emisi&nbsp;untuk kendaraan bermotor di Jakarta mulai diberlakukan besok, Jumat (25/8). Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, sanksi yang diterapkan maksimal adalah dena sebesar Rp 500 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk sepeda motor Rp 250 ribu, roda empat Rp 500 ribu tilangnya. Denda maksimal," katanya kepada wartawan, Kamis (25/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tanggal 26 (Agustus) besok itu sudah mulai dilakukan," tambah Latif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah penilangan terhadap kendaraan bermotor yang tak uji atau tak lulus&nbsp;uji emisi&nbsp;ini, ia mengatakan adalah sebagai langkah untuk mengatasi polisi udara di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satunya adalah dengan transportasi yang sesuai dengan ketentuan, khususnya yaitu mengenai emisi gas buang," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah tahapan-tahapan ini tentunya yang akan kita lakukan dari nanti sosialisasi, teguran, sampai dengan mungkin penilangan," tandas Latif.</div>

"Perlu ada pengkajian, diskusi, kita uji coba. Jadi, tidak serta-merta setiap wacana kemudian diaplikasikan," kata Doni.

Soal Wacana Ganjil Genap Diterapkan 24 Jam, Polda Metro Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/IMG_20230802_162545-1381800385.jpg" alt="Direktur Operasi PT Haleyora Power, Diksi Erfani Umar (kanan) saat ditemui di Kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (2/8)." width="100%">
<figcaption>Direktur Operasi PT Haleyora Power, Diksi Erfani Umar (kanan) saat ditemui di Kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (2/8).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anak usaha PT PLN (Persero), PT Haleyora Power mengaku optimistis bahwa pengguna mobil listrik akan terus meningkat. Salah satunya didorong oleh kebijakan pemerintah, seperti di Jakarta yang memberi insentif kepada mobil listrik berupa bebas ganjil genap.</p> <p>Direktur Operasi PT Haleyora Power, Diksi Erfani Umar mengatakan insentif tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah guna menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat terkait ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.</p> <p>"Jadi kalo pemerintah sekarang cuma menargetkan tahun ini 8.000. Rasanya akan lebih banyak lagi. Kita yakin itu. Apalagi orang Jakarta (pengguna mobil listrik) sekarang itu bebas ganjil genap. Wah, itu luar biasa sekali. Banyak orang yang beli mobil listrik tujuan awalnya itu (bebas ganjil genap). Pasti, ah saya bisa kemana saja everyday," ujarnya saat ditemui di Kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (2/8).</p> <p>Tak hanya bebas ganjil genap, Diksi juga mengatakan bahwa pemerintah sudah mendukung ekosistem kendaraan listrik dengan memberi sejumlah insentif fiskal lain. Seperti, potongan PPN 11 persen.</p> <p>Hal-hal itu lah kemudian yang melandasi PT Haleyora Power sebagai penyedia Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) bersama dengan ABB, perusahaan global di bidang elektrifikasi bekerja sama untuk mengembangkan infrastruktur pengisi daya kendaraan listrik di Indonesia.</p> <p>Diksi mengungkapkan, dalam kerja sama tersebut pihaknya akan melakukan pengembangan layanan perangkat pengisi daya kendaraan listrik (charger) studi komprehensif, penyediaan charger. Lalu, pengembangan kompetensi personel dan pendirian pusat layanan (service center) termasuk dukungan purna jual charger.</p> <p>Kerja sama ini juga dilakukan guna mendukkung rencana Pemerintah yang menargetkan sejumlah 2,1 juta motor listrik dan 20 ribu kendaraan listrik sudah beroperasi pada 2025.</p> <p>"Peningkatan jumlah kendaraan listrik tersebut tentu harus dibarengi dengan infrastruktur pendukung seperti layanan pengisian daya," tandasnya.</p> <p>Diberitakan sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta memberikan insentif mobil listrik berupa bebas ganjil genap saat melintas di jalur yang telah ditentukan. Jalur ganjil genap tujuannya untuk mengurangi kemacetan serta mengurangi pencemaran akibat emisi gas buang dari kendaraan.</p> <p>Namun, ganjil genap tidak berlaku bagi mobil listrik. Aturan ini tertuang dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap.</p>

Anak usaha PT PLN (Persero), PT Haleyora Power mengaku optimistis bahwa pengguna mobil listrik akan terus meningkat.

Anak Usaha PLN Optimistis Pengguna Mobil Listrik Bakal Meningkat, Alasannya Bebas Ganjil Genap

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/koboi-jalanan-2-3570366782.jpg" alt="Tim Gabungan Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku koboi jalanan yang memakai kendaraan berpelat dinas Polri. Pelaku ditangkap kurang dari 24 jam setelah peristiwa arogan tersebut viral." width="100%">
<figcaption>Tim Gabungan Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku koboi jalanan yang memakai kendaraan berpelat dinas Polri. Pelaku ditangkap kurang dari 24 jam setelah peristiwa arogan tersebut viral.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pelat nomor kendaraan dinas Polri yang dipakai oleh David Yulianto, 32, saat menyerang sopir taksi daring dipastikan palsu. David mengaku menggunakan pelat tersebut untuk menghindari ganjil genap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang disampaikan di sini menghindari ganjil-genap," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Jumat (5/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, penyidik masih akan mendalami keterangan pelaku. Menurut penyidik,&nbsp;masih terbuka adanya motif lain pemakaian pelat dinas palsu oleh David.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelat nomor 10011-VII tersebut didapat David dari seseorang berinisial E. Namun, belum diketahui pasti sosok E tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Polda Metro Jaya resmi menetapkan David Yulianto sebagai tersangka setelah beraksi seperti koboi jalanan. Penetapan ini dilakukan setelah pelaku dilakukan pemeriksaan intensif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ditetapkannya pelaku sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Jumat (5/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">David juga telah dikenakan penahanan atas kasus tersebut. Dalam perkara ini, penyidik menyita barang bukti berupa pelat dinas palsu, satu unit mobil, sepucuk pistol angin atau air softgun, dua unit handphone, dan satu kartu akses apartemen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tersangka melanggar Pasal 352 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Dia terancam hukuman sampai dengan 20 tahun penjara.</div>

Pelat nomor 10011-VII tersebut didapat David dari seseorang berinisial E. Namun, belum diketahui pasti sosok E tersebut.

Pakai Pelat Polri Palsu, David si Koboi Jalanan Ngaku Buat Hindari Ganjil Genap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221004-WA0009.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 2 juta penggunaan kendaraan listrik pada 2025. Kendaraan jenis roda dua diutamakan lebih dulu dibanding roda empat.<br /> <br /> Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Diaz Hendropriyono yakin target tersebut dapat dicapai. Hal itu dikatakannya usai menghadiri acara '<em>Ready to eMove B20</em>' di Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (4/10).<br /> <br /> "Perusahaan motor listrik sekarang sudah ada 35 perusahaan dengan kapasitas 1 juta unit per tahun. Dibanding kalo mobil itu baru ada 3 perusahaan produsen mobil listrik. kapasitasnya baru sekitar 14-an ribu unit per tahun," kata Diaz.<br /> <br /> "Lalu dari segi harga, motor listrik itu lebih murah ya. lebih terjangkau daripada mobil listrik. Artinya dengan angka yang sedemikian, kita melihat untuk mendorong target presiden kita bisa dorong pengadopsian atau transisi ke motor listrik. fokusnya lebih ke motor listrik. sehingga target dari presiden ini bisa lebih cepat tercapai," imbuhnya.<br /> <br /> Lebih lanjut Diaz mengatakan, promosi dan pendekatan juga sudah dilakukan terhadap para perusahaan jasa transportasi online. Mereka, diharapkan turut berkontribusi dalam peralihan ke kendaraan listrik.<br /> <br /> "Artinya dengan bantuan dari perusahaan-perusahaan transportasi dan ekspedisi kita bisa lebih cepat mencapai target yang ditetapkan oleh Bapak Presiden," jelasnya.<br /> <br /> Diaz mengatakan, pemerintah terus mendorong agar regulasi kendaraan listrik segera diputuskan. Sebab, membangun kesadaran masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan tidak bisa hanya sekedar dengan ajakan. Melainkan harus diimbangi dengan regulasi yang menguntung rakyat.<br /> <br /> "Kalau kesadaran cuma, 'eh pakai motor', itu mungkin susah. Tapi kita harus dengan insentif. Artinya ada pengurangan pajak, atau insentif-insentif lain yang bisa lebih bebas ganjil genap. Jadi mendorongnya dengan kebijakan-kebijakan," jelasnya.<br /> <br /> Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai, peralihan ke kendaraan listrik bisa menjadi awal perubahan. Sejauh ini pengguna sepeda motor di Indonesia mencapai 113 juta kendaraan, jika separuhnya bisa dialihkan ke kendaraan listrik maka subsidi BBM bisa semakin berkurang.<br /> <br /> "Mestinya tahun depan itu sudah ada subsidi. Bayangkan kalau harga motor itu Rp 12 juta, subsidinya katakanlah Rp 5 juta, motor listrik Rp 7 juta. Jadi murah sekali," ucap Budi.<br /> <br /> Ketua MPR RI sekaligus Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengatakan, mendukung langkah percepatan migrasi kendaraan konvensional ke listrik. Hanya saja, dia menyoroti beberapa hal. Salah satunya adalah masih belum adanya langkah-langkah yang terintegrasi untuk mempercepat kebijakan tersebut, di mana banyak kementerian lembaga yang berjalan sendiri-sendiri.<br /> <br /> "Harus ada langkah-langkah pengaturan yang jelas. Mana yang ditugaskan untuk membuat baterai dengan berbagai variannya, mana yang ditugaskan untuk penyebaran charger listrik di seluruh wilayah, termasuk jalan tol," tandasnya.

Rencana Pemerintah, Pengurangan Pajak Motor Listrik Hingga Bebas Gage

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-28-at-09.13.47.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memberlakukan sistem <em>one way</em> atau satu arah dari Tol Cikampek KM 47 sampai dengan Gerbang Tol (GT) Kalikangkung KM 414 sejak pukul 17.00 WIB, Kamis (28/4) hari ini. Selain itu, sistem ganjil genap (gage) juga turut diterapkan.<br /> <br /> "Hari ini Kamis, 28 April 2022 semua pelat nomor ganjil mulai pukul 17.00 dengan tujuan ke arah timur dari Jakarta KM 47. Kita imbau gunakan jalan non tol," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di NTMC Polri, Jakarta.<br /> <br /> Ramadhan mengatakan, pengguna jalan yang berlawanan dengan arus mudik menuju Jakarta akan disaring di dua titik sebelum gerbang tol. Kendaraan tersebut akan dialihkan menggunakan jalur arteri.<br /> <br /> "Karena diberlakukan rekayasa lalu lintas gage dan <em>one way</em> sesuai diskresi," imbuhnya.<br /> <br /> Ramadhan mengimbau masyarakat memastikan dalam kondisi baik saat melaksanakan mudik. Selain itu, kelayakan kendaraan yang digunakan juga harus baik, mulai dari kondisi ban, rem hingga saldo uang elektronik.<br /> <br /> "Persiapkan saldo tol yang cukup karena hal-hal ini ketika terjadi sesuatu apakah kecelakaan atau karena kurang saldo tol akan menimbulkan kemacetan," pungkas Ramadhan.<br /> <br /> Pengendara juga diminta tidak berhenti di bahu jalan. Lalu, menaati aturan lalu lintas sesuai petujuk petugas di lapangan. Informasi kondisi lalu lintas dapat menghubungi Call Center 1500669 dan sms center 9119, WhatsApp center di nomor 08517155292.

GaGe dan One Way Berlaku di Tol, Kendaraan Genap Diminta Lewat Arteri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gage

Berita Terkini