<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/oKOkvFp9VzEaia82RjsCUw8krKCxUJ6OjJCnJU2z-4026281612.jpg" alt="Ilustrasi jamaah di Tanah Suci. (Dokumentasi JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah di Tanah Suci. (Dokumentasi JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ribuan calon jamaah haji furoda Indonesia harus mengalami gagal berangkat ke tanah suci usai Kerajaan Arab Saudi memastikan tidak menerbitkan visa haji furoda untuk musim haji 2025 M/1446 H. Keputusan Pemerintah Arab Saudi yang tidak menerbitkan visa haji furoda memicu kekisruhan di Tanah Air. Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, mendorong persoalan mekanisme haji furoda semakin diperjelas dalam UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) demi memperkuat perlindungan. Sebab, selain jamaah haji furoda yang berbiaya tinggi, antara Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar tidak bisa berangkat tahun ini, travel swasta juga mengalami kerugian besar. "Revisi UU PIHU atau UU Haji memang diperlukan untuk mengatur secara rinci mengenai haji furoda," kata Maman kepada wartawan, Rabu (4/6). Ia menduga, penyebab tidak terbitnya visa haji furoda. Pertama, Pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa mujamalah atau tanpa antrean. Kedua, adanya reformasi digital dan penataan penyelenggaraan haji. Ketiga, keterbatasan kuota dan hak prerogatif kerajaan Saudi. "Karena itu hak prerogatif Saudi, kita tidak bisa melakukan negosiasi," ujar Maman. Ia menyebut, revisi UU Haji akan memberi ruang bagi pengaturan furoda, terutama terkait hak jamaah dan keselamatannya. Mengingat, setiap tahunnya jamaah haji Indonesia yang berangkat dengan visa haji furoda cukup banyak, sekitar 3.000-5.000 jamaah. Legislator Fraksi PKB itu juga menyoroti perusahaan travel yang belum satu suara mengenai pengembalian dana atau refund bagi calon haji furoda yang gagal berangkat. Ia mendesak pihak travel haji dan umroh untuk melakukan komunikasi dan transparansi keuangan kepada jamaah. "Jangan sampai jamaah yang sudah kecewa tidak jadi berangkat beribadah Haji, malah dirugikan lagi karena uangnya hilang," pungkasnya.

Ribuan calon jamaah haji furoda Indonesia gagal berangkat ke tanah suci akibat tidak terbitnya visa dari Arab Saudi.

Ribuan Calon Jamaah Haji Gagal Berangkat Imbas Tak Terbit Visa Furoda, Komisi VIII DPR Dorong Revisi UU PIUH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/rsfhyHny6evFzGPBOF3KhrjUM4z0a5VQ9nFp7rMd-653747866.jpg" alt="amaah haji asal Jember, Achmad Sadin Bachtiar batal berangkat karena Demensia yang dideritanya. (Rahmat Sudrajat/ Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>amaah haji asal Jember, Achmad Sadin Bachtiar batal berangkat karena Demensia yang dideritanya. (Rahmat Sudrajat/ Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jamaah haji asal Jember bernama Achmad Sadin Bachtiar, 90 tahun, lantaran demensia yang dialaminya. Diketahui, setibanya di Asrama Embarkasi Surabaya, Sabtu (10/5), Sadin tiba-tiba memberontak. Ia lari ke luar asrama sambil berteriak ingin pulang ke kampung halamannya di Tempurejo, Jember. Setelah berhasil ditenangkan oleh petugas, Sadin dirujuk ke Rumah Sakit Menur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasilnya, Sadin dinyatakan tidak layak terbang karena belum stabil secara psikologis. "Untuk jamaah demensia kita pulangkan karena sesuai dengan rekomendasi kesehatan dan kesepakatan dengan keluarga," tutur Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Akhmad Sruji Bahtiar, Selasa (13/5). Dari sisi kewajiban secara hukum Islam, Sruji menuturkan Sadin juga tidak memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah haji. Sadin, istri, dan anaknya dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada Minggu (11/5). Namun akibat demensia yang dideritanya, istri Sadin, Jumanti, turut mendampingi dan tidak jadi berangkat haji. Sementara sang anak tetap berangkat dan saat ini sudah berada di Tanah Suci. "Untuk istrinya yang mendampingi tidak berangkat, jadi insyaallah batal berangkat," imbuh Sruji yang juga menjabat sebagai Kakanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur. Sruji mengingatkan jamaah haji agar mempersiapkan diri sebaik mungkin demi kelancaran ibadah, apalagi suhu di Madinah mencapai 40&deg; celcius dan bahkan di Makkah bisa lebih panas hingga 43&deg; celcius. "Saya mengimbau kepada jamaah untuk tidak memforsir karena pelaksanaan haji masih panjang masih 5 Juni mendatang. Tentu saya berharap jamaah untuk menjaga kesehatan," tukas Sruji.&nbsp;

Jamaah haji asal Jember, Achmad Sadin Bachtiar, dibatalkan keberangkatannya karena demensia, menyoroti pentingnya kesehatan bagi jamaah.

Berontak dan Ingin Pulang, Jamaah Haji Asal Jember Gagal Berangkat karena Demensia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/87-jemaah-asal-majalengka-gagal-berangkat-ini-penyebabnya_m_147669.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sebanyak 87 jemaah calon haji asal Kabupaten Majalengka gagal berangkat ke tanah cuci. Alasan mereka tak bisa berangkat bermacam-macam. Seperti sakit, meninggal dunia, tidak siap, alasan keluarga, dan lainnya. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Majalengka Yayat Hidayat menyebutkan, tahun ini terdapat sebanyak 1.167 calhaj asal Kabupaten Majalengka yang berangkat ke Tanah Suci. Mereka terbagi menjadi beberapa kelompok terbang (kloter). &ldquo;Untuk waiting list hingga tahun 2030, kalau melihat estimasi kuota setiap tahunnya sama yakni kurang lebih 1.169 orang. Jumlah pendaftar haji di Kabupaten Majalengka setiap bulan meningkat,&rdquo; kata Yayat, di sela pembekalaan calon jemaah haji di aula Islamic Center Majalengka. Peningkatan jumlah pendaftar menandakan kesadaran beragama masyarakat Kabupaten Majalengka semakin meningkat, dan perekonomian masyarakat juga semakin meningkat serta baik. Sehingga banyak warga Majalengka yang ingin terbang ke Tanah Suci. Dikutip Radar Majalengka (Jawa Pos Group), Bupati Majalengka Sutrisno mengajak seluruh warga Majalengka mendoakan para tamu Allah selamat dan menjadi haji mabrur. &ldquo;Mudah-mudahan para tamu Allah diberikan kesehatan, kelancaran, semangat, dan ketulusan menjalankan rukun, wajib dan sunah haji. Insya Allah kembali ke rumah dan berkumpul dengan keluarga dalam keadaan selamat, dan memperoleh gelar haji dan hajjah mabrur mabruroh,&rdquo; harap dia.

87 Jemaah Asal Majalengka Gagal Berangkat, Ini Penyebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/188-calon-haji-terancam-gagal-berangkat_m_127863.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang berakhirnya waktu pelunasan, baru sekitar 796 calon jamaah haji (calhaj) Kota Bogor yang melunasi biaya hajinya. Sisanya, sebanyak 188 jamaah belum menyelesaikan kewajiban tersebut. Jika sampai waktu yang ditentukan belum melunasi maka dinyatakan gugur secara langsung. Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenag Kota Bogor, Ade Sarmili mengatakan bagi jamaah yang tidak lunas biaya, maka secara otomatis dia akan menjadi daftar tunggu pada pelaksanaan haji 2018 nanti. Konsekuensinya, kuota yang ditinggalkan akan menjadi milik jamaah lain yang sesuai ketentuannya. &ldquo;Hari ini (5/5) pukul 16.30 loket pelunasannya akan ditutup. Sehingga, terpaksa yang tidak melunasinya akan ikut keberangkatan di tahun selanjutnya.,&rdquo; ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin Kemenag, kata dia, telah mencoba mendatangi para calhaj yang belum melunasi biaya haji.&nbsp; Tapi, rupanya ketika didatangi, rata-rata alasannya ingin mundur berangkat ke tanah suci di tahun ini. &ldquo;Alasannya ada yang karena kesibukan, ada yang karena dalam kondisi punya anak kecil, rata-rata itu, alasan yang dibenarkan untuk tidak berangkat,&rdquo; tuturnya. Meskipun pihaknya bakal membuka pelunasan biaya haji tahap dua, rupanya calhaj yang terdaftar di tahap satu tetap tidak bisa membayarnya di tahap dua. Pasalnya, tahap pelunasan yang bakal dibuka dari tanggal 22 Mei hingga 2 Juni itu diperuntukkan bagi calhaj yang gagal sistem ketika melakukan pelunasan di tahap pertama, selain itu juga diperuntukkan bagi yang sudah pernah melakukan ibadah haji. &ldquo;Kalau dia (calhaj) porsinya tahap satu, wajib melunasi di tahap satu. Kecuali, di tahap satu gagal sistem, atau dia makhrom, artinya orang tuanya ada di tahap satu, maka tahap dua itu untuk mahrom. Kemudian untuk yang pernah haji juga. Jadi yang pernah haji itu harus melunasi di tahap dua,&rdquo; terangnya. (cr3/yuz/JPG)

188 Calon Haji Terancam Gagal Berangkat

gagal berangkat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gagal berangkat

Berita Terkini

Ribuan Calon Jamaah Haji Gagal Berangkat Imbas Tak Terbit Visa Furoda, Komisi VIII DPR Dorong Revisi UU PIUH

Berontak dan Ingin Pulang, Jamaah Haji Asal Jember Gagal Berangkat karena Demensia

87 Jemaah Asal Majalengka Gagal Berangkat, Ini Penyebabnya

188 Calon Haji Terancam Gagal Berangkat

Download Aplikasi JawaPos.com