<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/07/BPS-1423352104.jpg" alt="Ilustrasi tanaman padi. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tanaman padi. (Istimewa).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat potensi peningkatan signifikan produksi beras nasional pada awal tahun 2026. Berdasarkan rilis resmi BPS pada 2 Februari 2026, potensi produksi beras pada periode Januari hingga Maret 2026 bakal tumbuh sebesar 15,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa peningkatan tersebut mencerminkan kondisi pertanaman padi yang relatif kondusif serta proyeksi panen yang cukup kuat di berbagai sentra produksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Potensi produksi beras khusus untuk potensi pada bulan Januari sampai dengan Maret 2026 diperkirakan ya mencapai 10,16 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 1,39 juta ton atau 15,79% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.&rdquo; kata Ateng</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ateng menyampaikan produksi beras sepanjang Januari sampai dengan Desember tahun 2025&nbsp; mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 % jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BPS juga mencatat adanya kenaikan pada potensi produksi padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) pada awal tahun 2026.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Potensi produksi padi gabah kering giling (GKG). Potensi produksi padi pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2026 diperkirakan mencapai 17,65 juta ton GKG atau mengalami peningkatan 2,41 juta ton GKG atau meningkat sebesar 15,80% jika dibandingkan dengan periode sama pada tahun sebelumnya.&rdquo; imbuh Ateng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017094929/mentan-amran-sebut-beras-ilegal-ancaman-bagi-petani-dan-motivasi-produksi">Mentan Amran Sebut Beras Ilegal Ancaman Bagi Petani dan Motivasi Produksi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kinerja produksi padi GKG sepanjang tahun 2025 pun menunjukkan pertumbuhan yang sejalan dengan peningkatan produksi beras.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain produksi, BPS turut mencatat proyeksi kenaikan luas panen padi pada periode Januari hingga Maret 2026.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Potensi luas panen padi Januari sampai dengan Maret 2026, Diperkirakan mencapai 3,28 juta hektar atau mengalami peningkatan sebesar 0,44 juta hektar atau 15,32% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.&rdquo; paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil amatan Survei Kerangka Sampel Area (KSA) pada Desember 2025 menunjukkan mayoritas lahan pertanian berada pada fase ditanami padi. Mayoritas lahan berada pada fase standing crop sebesar 47,33%, dengan proyeksi tanaman padi pada fase generatif diperkirakan akan dipanen dengan akumulasi perhitungan dalam satu bulan ke depannya, fase vegetatif akhir dengan akumulasi perhitungan dalam dua bulan, dan fase vegetatif awal dengan akumulasi perhitungan dalam tiga bulan ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara spasial, potensi panen Januari hingga Maret 2026 terkonsentrasi di sejumlah provinsi utama. Di Pulau Jawa, potensi besar berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Di luar Jawa, potensi panen terdapat di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, serta Nusa Tenggara Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tingkat kabupaten/kota, potensi panen relatif besar di antaranya Cianjur, Sukabumi, Karawang, Tasikmalaya, dan Subang di Jawa Barat; Grobogan, Demak, Cilacap, dan Blora di Jawa Tengah; Bojonegoro dan Lamongan di Jawa Timur; Lebak, Pandeglang, dan Serang di Banten; Banyuasin, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, dan Lampung Tengah di Sumatera; serta Sambas di Kalimantan Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Produksi beras periode Januari hingga Maret 2026 bakal tumbuh sebesar 15,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

BPS Catat Lonjakan Potensi Produksi Beras Awal 2026, Naik 15,79 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/14/enNQosgdtTEDokAfLvV0Sisel15fXEoNiEqJIZHN-1677937503.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat panen padi beberapa waktu lalu. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat panen padi beberapa waktu lalu. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Produksi padi Jawa Timur terus menunjukkan tren positif di tahun 2025. itu terlihat dari hasil panen yang meningkat signifikan. Berdasarkan data sementara BPS per 2 Juni 2025, potensi produksi padi Jatim pada periode Januari hingga Juli diperkirakan mencapai 8.784.027 ton Gabah Kering Panen (GKP). Setara dengan 7.305.785 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau 4.218.508 ton beras. Jumlah tersebut naik signifikan dibanding periode yang sama pada tahun 2024, yakni sebesar 7.754.335 ton GKP. Artinya, produksi padi Jatim naik 1.029.692 ton atau tumbuh 13,28 persen. Kenaikan juga terlihat dari total GKG yang bertambah 856.407 ton dibanding tahun lalu. Sementara dari sisi konversi ke beras, ada peningkatan 494.501 ton beras atau 13,28 persen dari tahun lalu yang hanya mencapai 3.724.001 ton. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi capaian tersebut. Ia menyebut ini sebagai bukti nyata kontribusi Jatim dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. &ldquo;Kalau kita bicara dari Jatim, yang produksinya tertinggi secara nasional lima tahun berturut-turut, maka kita siap menjadi garda terdepan dalam mendukung kedaulatan pangan nasional,&rdquo; tegas Khofifah. Peningkatan ini turut ditopang oleh kenaikan luas tanam dan panen padi di Jatim. Untuk periode Januari&ndash;Juli 2025, luas panen padi di Jatim tercatat mencapai 1.299.222 hektare, naik 13,4 persen dibanding tahun sebelumnya. Capaian tersebut memperkuat kontribusi Jatim terhadap pertanian nasional yang pada triwulan I tahun 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 10,52 persen secara year-on-year. Dari angka itu, Jawa Timur menyumbang sekitar 12,10 persen terhadap pertanian nasional. Menurut Khofifah, sektor pertanian kini makin menunjukkan hasil nyata dari kebijakan yang berpihak kepada petani dan penguatan produksi pangan. Ia menyebut produksi padi dan jagung sebagai kontributor terbesar, disusul subsektor peternakan yang juga mengalami pertumbuhan. &ldquo;Sektor pertanian menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional. Selain menyediakan pangan, sektor ini juga menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas harga, dan memperkuat daya saing bangsa,&rdquo; jelasnya. Sebagai informasi, pada 2024 Jawa Timur menempati posisi puncak daftar provinsi penghasil padi terbesar se-Indonesia dengan total produksi mencapai 9,28 juta ton GKG. Disusul Jawa Tengah (8,89 juta ton), Jawa Barat (8,63 juta ton), Sulawesi Selatan (4,82 juta ton), dan Sumatera Selatan (2,91 juta ton). &ldquo;Dengan capaian ini, Jatim siap memberikan kontribusi maksimal untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan,&rdquo; imbuh Khofifah.

Produksi padi di Jatim meningkat 13,28% di 2025, Gubernur Khofifah  nyatakan dukung kedaulatan pangan nasional.

Produksi Padi Jatim Tembus 8,7 Juta Ton di Semester Pertama 2025, melonjak lebih dari 1 Juta Ton! 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/11/JKT_Pemberlakuan-HET-Beras-Premium-Salman-Toyibi-1JPG-3455009057.jpg" alt="Pedagang melayani pembeli beras di Pasar Musi, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (10/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Pedagang melayani pembeli beras di Pasar Musi, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (10/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejumlah daerah sudah memasuki musim panen. Bahkan, harga gabah kering giling (GKG) di tingkat petani cenderung turun. Kondisi beras di pasaran diharapkan kembali normal. Baik itu dari sisi harga maupun pasokan atau suplai. Pakar kebijakan agrobisnis IPB Feryanto menyatakan, saat ini sebagian sentra pangan mulai memasuki panen raya. Artinya, stok beras akan bertambah. &rdquo;Bahkan, di lapangan diinformasikan harga GKG mengalami penurunan,&rdquo; katanya kemarin (11/3). Beberapa waktu lalu, lanjut dia, harga GKG di petani mencapai Rp 9.000 per kilogram (kg). Harga gabah yang tinggi itu membuat harga beras di tingkat konsumen naik cukup signifikan. Namun, dari informasi yang didapatkan Fery, saat ini harga GKG di petani turun menjadi sekitar Rp 6.700 per kg. Dengan demikian, Fery menegaskan bahwa kebijakan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras premium yang ditetapkan pemerintah tidak berdampak signifikan kepada petani. Apalagi, patokan HET itu hanya berjalan untuk dua pekan. Setelah itu, HET beras premium kembali ke patokan awal yang ditetapkan pada 2023. Dia menuturkan, tujuan kenaikan HET memang menjaga pasokan. &rdquo;Idealnya, stok dan suplai beras di toko ritel, terutama untuk beras premium, bertambah,&rdquo; ujarnya. Sebab, pasar ritel saat ini membeli beras dari supplier dengan harga yang menguntungkan. Patokan HET-nya naik sekitar Rp 1.000 per kg. Fery menegaskan, memasuki Maret ini seharusnya sudah tidak ada masalah dengan pasokan beras. Sebab, menurut dia, bulan ini sebagian sentra tanaman padi sudah memasuki masa panen. Dari pantauannya, di PIHPS milik Bank Indonesia dan Panel Harga Pangan milik Badan Pangan Nasional (Bapanas), terjadi tren penurunan harga beras. Ketika di satu sisi HET beras premium dinaikkan, ritel atau penjual diharapkan kembali bergairah jualan beras. Meski begitu, Fery menyampaikan, secara umum saat ini harga beras masih di atas HET. Untuk Pulau Jawa, harga rerata beras masih Rp 13.900 per kg. Meski terjadi tren penurunan harga beras, nyatanya sampai saat ini harga beras belum bisa dikembalikan di bawah HET yang berlaku. Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan beras pada Maret, April, hingga Mei dalam keadaan aman. &rdquo;Masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan beras pada Ramadan dan Idul Fitri mendatang,&rdquo; katanya. Kepastian itu merujuk pada musim panen raya yang terjadi pada Februari sampai Maret ini. Amran mengakui, adanya panen raya saat ini memengaruhi harga gabah di tingkat petani. Harga gabah di tingkat petani menjadi turun. Namun, dia berharap penurunannya tidak terlalu signifikan. Tantangan berikutnya, kata Amran, adalah menjaga pasokan beras untuk pemenuhan kebutuhan pada Juni mendatang. Dia menjelaskan, pasokan beras untuk Juni ditentukan pada musim tanam Maret ini. Setidaknya dibutuhkan penanaman 1 juta hektare lahan yang mulai disiapkan saat ini. Pada Maret, penanaman padi diperkirakan bisa diupayakan untuk 1 juta hektare lahan. Berikutnya, pada April dan Mei juga harus diusahakan penanaman pada lahan masing-masing 1 juta hektare. &rdquo;Kita harus menanam minimal 1 juta hektare per bulan,&rdquo; tegasnya. Dengan menanam di 1 juta hektare lahan, produksi beras mencapai 3 juta sampai 3,5 juta ton. Sementara, kebutuhan konsumsi beras nasional di kisaran 2,5 juta ton. &rdquo;Artinya, beras kita akan surplus,&rdquo; ungkapnya. Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menegaskan bahwa pelaku usaha ritel menyambut baik langkah pemerintah yang menaikkan HET beras premium. Roy menyatakan bahwa Aprindo menjadi salah satu pihak yang mengusulkan penyesuaian tersebut. &rdquo;Kami ingat betul waktu itu menyampaikannya kepada pemerintah pada 9 Februari 2024. Relaksasi HET diperlukan untuk mencegah kelangkaan dan ketersediaan beras di ritel,&rdquo; ujar Roy kepada Jawa Pos kemarin. Roy menambahkan, ada dua hal yang harus diperhatikan pemerintah agar kebijakan HET beras premium dapat berjalan dengan baik. Pertama, peritel berharap kenaikan HET beras premium sebesar Rp 1.000 dari sebelumnya juga harus dipatuhi seluruh rantai pasok, termasuk yang ada di sektor hulu seperti produsen beras swasta komersial. &rdquo;Mereka juga harus menjamin harga jual ke ritel modern adalah harga di bawah HET. Jadi, jangan sampai mereka menjual dengan harga Rp 15.900 atau Rp 16.200 per kilogram. Kalau segitu, masak kita peritel jual rugi ke konsumen,&rdquo; tegas Roy. Selanjutnya, Roy juga berharap sektor hulu memastikan jumlah stok yang digelontorkan untuk dijual dengan ketentuan harga terbaru. Peran pemerintah untuk bantu memonitor dan mengawasi juga dinilai penting. &rdquo;Karena jika tidak dipastikan stoknya, bisa saja kan kalau mereka menahan jual ke ritel. Ya, tetap saja nanti di ritelnya nggak ada barang,&rdquo; jelas Roy. (wan/agf/c14/fal)

Harga gabah kering giling (GKG) di tingkat petani cenderung turun. Kondisi beras di pasaran diharapkan kembali normal.

Sentra Pangan Sudah Masuk Panen Raya, Sejatinya Suplai Aman, Mentan Klaim Stok Beras Aman hingga Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220902_151248.jpg" alt="Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengikuti kegiatan puncak panen padi. Pemkab Purwakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengikuti kegiatan puncak panen padi. Pemkab Purwakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Puncak panen padi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Juli dan Agustus di atas lahan sekitar 12 ribu hektare menghasilkan 80 ribu ton gabah. Jumlah itu setara dengan 50 ribu ton beras.  Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Purwakarta Sri Jaya Midan mengatakan, jika tidak terjadi perubahan angka produktivitas rata-rata, akan diperoleh hasil panen pada puncak musim kemarau ini, sekitar 80 ton gabah kering giling. Sejak beberapa waktu lalu, para penyuluh pertanian dan petugas pengendali organisme pengganggu tanaman telah melakukan pendampingan panen di berbagai tempat.  ”Setiap hari laporan data ubinan panen padi masuk di seluruh kecamatan di Purwakarta dan tercatat hingga hari ini telah masuk 40 data ubinan dari 38 kelompok tani yang tersebar pada 17 kecamatan di Purwakarta,” kata Sri Jaya Midan seperti dilansir dari Antara.  Dari data-data yang telah masuk, lanjut dia, diketahui rata-rata produktivitas padi di Purwakarta mencapai 66,8 kuintal gabah per hektare. Untuk produktivitas padi terendah 45,9 kuintal per hektare. Sedangkan produktivitas tertinggi 85,3 kuintal per hektare.  Namun, dia tidak memungkiri adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang berpotensi menekan produksi tanaman pangan khususnya pada padi.  Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, produksi pada puncak musim panen itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan di Purwakarta selama 5,5 bulan.  ”Sebagai bentuk sinergi, panen raya ini digelar bersama warga dan para petani yang tergabung dalam Gapoktan Sirna Sari serta para penyuluh pertanian dari Dispangtan Purwakarta,” ujar Anne.  Luas lahan pertanian yang dipanen pada hari ini (2/9), seluas 23 hektare dengan varietas padi Inpari 32. Selain varietas Inpari 32 ada juga varietas Ciherang dan Cisadane.  ”Dengan musim panen kali ini, budi daya tanaman padi dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di Purwakarta,” tutur Anne.

Puncak Musim Panen Padi di Purwakarta Hasilkan 80 Ribu Ton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220424-WA0037.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemprov Jawa Timur memberikan varietas padi Inpari 32 kepada petani. Dengan menanam varietas itu, petani ditarget dapat meningkatkan hasil produksi panen dengan potensi kemampuan produksi sekitar 9 ton per hektare.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, percepatan tanam padi sengaja digalakkan sebagai upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. ”Ini untuk menjaga produksi padi di Jatim tetap tinggi serta mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional,” ungkap Khofifah.  Target itu dipasang mengingat Jawa Timur menjadi penyumbang produksi nomor satu nasional. Produksi padi Jawa Timur pada 2020 dan 2021, berturut-turut menjadi yang tertinggi se Indonesia dengan total produksi mencapai masing-masing 9,9 juta ton dan 9,74 juta ton gabah kering giling (GKG).  Oleh sebab itu, diperlukan berbagai upaya dan inovasi lanjutan untuk mendukung potensi yang telah dimiliki. Salah satunya dengan modernisasi alsintan serta keberadaan petani-petani milenial di daerah.  Khofifah menyebut, sering bertemu dengan petani-petani muda di Ngawi yang memiliki laboratorium sendiri untuk membangun kultur jaringan secara mandiri. Hadirnya petani milenial menjadi sangat penting. Kreativitas dari petani milenial harus didukung dengan kemudahan mereka untuk mengakses berbagai regulasi yang menjadi persyaratan untuk mengekspor produk.  ”Salah satu kualifikasi yang harus dipenuhi saat ekspor produk hortikultur adalah sertifikasi lahan dan sertifikasi bibit. Inilah pentingnya kita melakukan berbagai pendampingan di lapangan untuk menemukan sinergitas dari hal yang kita lakukan bersama,” ucap Khofifah.  Tidak hanya potensi petani milenial, Kabupaten Ngawi tercatat sebagai daerah penghasil padi tertinggi kedua di Jawa Timur. Yakni 786 ribu ton GKG, dengan luas panen 128.738 hektare.  Jika dibandingkan dengan Kabupaten Lamongan di posisi teratas dengan produksi 792 ribu ton GKG dengan luas panen 138.450 hektare, Kabupaten Ngawi memiliki produktivitas padi yang lebih bagus daripada daerah yang lain di Jawa Timur.

Petani Jatim Ditarget Produksi 9 Ton Per Hektare

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/PANEN.jpg" alt="Ilustrasi panen padi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi panen padi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Janji menteri perdagangan yang menjamin harga gabah petani meski impor dilakukan sulit untuk dibuktikan. Setidaknya ini terjadi di Sleman. Harga gabah kering giling (GKG) di tingkat petani Sleman mengalami penurunan menjelang panen raya. Umumnya GKG per kilogram (Kg) di atas angka Rp 5 ribu. Namun, kini merosot Rp 4.800 per kg.  “Ya, baru-baru ini kok merosotnya. Padahal di sini (Kabupaten Sleman, red) belum panen raya,” ungkap Sumini, 50, petani asal Margodadi, Sayegan seperti dikutip Radar Jogja, Sabtu (20/3).  Dia pun tak mengetahui pasti penyebab merosotnya harga padi. Namun, hal ini lumrah terjadi setiap tahunnya. Meski harga kebutuhan kerap naik, faktanya harga padi tak kunjung naik. “Sekali harga merosot, bertahan cukup lama,” kata dia.  Namun, penyebabnya bisa dipastikan lantaran panen raya. Berdasarkan pengamatannya, panen raya di Sleman belum akan terjadi dalam waktu dekat. Dipastikan antara satu sampai dua bulan lagi. Di Sayegan misalnya, mayoritas tanaman padi masih hijau dan baru tumbuh biji (katak).  Sumini mengatakan, harga GKG turun kurang lebih sepekan ini. Satu kuintal dihargai Rp 480.000 oleh pengepul. Sementara untuk gabah basah Rp 4.000 per kg. Padahal secara kualitas, jika dibandingkan panenan tahun lalu di periode yang sama, lebih bagus. Tidak diserang hama wereng dan airnya terjaga.”Kalau tahun lalu itu kan kemarau panjang jadi air susah, masih diserang hama,” terangnya.  Meski, masa tanam selama pandemi ini petani harus kuat modal karena harga pupuk mahal. Pupuk kimia eceran dijual Rp 33 ribu per 5 kilogram. Pupuk subsidi dari pemerintah Rp 95 ribu per 50 kg. “Pupuk subsidi kan terbatas. Tidak selalu dapat diandalkan kadang dapat kadang tidak,” katanya.  Sedangkan modal menanam padi, biaya traktor, pupuk dan operasional lainnya yang dulunya mencapai Rp 550 ribu untuk luasan lahan sekitar 1.600 meter persegi. Kini tak dapat ditekan lagi. Selama pandemi, sebut dia, pupuk mahal. Sehingga total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 1 juta. Dia berharap, harga gabah segera pulih. Agar petani lebih makmur.  Petani lainnya Hartono, 55, menilai, harga GKG turun tetapi tidak signifikan. Masih dalam zona aman di tengah sulitnya kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini. Meski, nilai tersebut hanya mampu balik modal. Itupun jika hasil panennya bagus.  Namun, dia masih bersyukur harga GKG per kg di Sleman tak serendah di Lamongan. Yakni, Rp 3.700 per kg-nya. Dari harga harga pokok penjualan (HPP) resmi secara nasional Rp 4.200 per kg. “Yang membuat kami kecewa itu, kenapa pemerintah kok masih impor beras. Sedangkan cadangan beras petani lokal saja melimpah,” ucapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=hGk2Gry9L5M

Masa Panen Raya Belum Masuk, Harga Gabah Sudah Merosot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kuatkan-pernyataan-jokowi-kementan-jelaskan-data-impor-jagung-bps_m_.jpg" alt="Kementerian Pertanian menyatakan jika impor pangan menurun drastis sejak tahun 2014." width="100%">
<figcaption>Kementerian Pertanian menyatakan jika impor pangan menurun drastis sejak tahun 2014.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Semangat untuk menggelorakan diversifikasi pangan harus didukung. Sebab, ketergantungan pada beras dinilai dapat mengerek inflasi.  Meski memang tidak akan mudah mengubah pola konsumsi. Mengingat 94 persen masyarakat Indonesia mengkonsumsi karbohidrat yang berasal dari beras.  Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyebut, diversifikasi pangan patut dipercepat, khususnya di Indonesia timur. Termasuk subsidi tepat sasaran dan pendataan yang valid sehingga peluang dan potensi produksi pangan alternatif bisa dipetakan dengan baik.  Di tengah situasi tidak pasti seperti pandemi Covid-19 saat ini, Bhima menilai bahwa diversifikasi pangan menjadi strategi yang baik. Apalagi, ke depan ada ancaman krisis pangan.  Diketahui, beberapa negara eksportir pangan, khususnya beras, saat ini terpantau cenderung melakukan proteksionisme dengan mengurangi ekspor pangan ke negara lain. ”Tanpa diversifikasi pangan selain beras, ketahanan pangan sangat rentan,” tambahnya.  Diversifikasi pangan juga dinilai perlu dilakukan mengingat kondisi produksi beras yang terus menurun beberapa tahun terakhir. Sepanjang 2019, produksi beras hanya menyentuh angka 31,31 juta ton, lebih rendah 2,63 juta ton atau setara 7,75 persen dari tahun 2018 yang menyentuh 33,94 juta ton. ”Untungnya kebutuhan beras hanya 29,6 juta ton per tahun sehingga ada surplus 4,37 juta ton di 2018 dan 1,53 juta ton di 2019,” ujar Kepala BPS Suhariyanto.  Turunnya produksi beras pada 2019 dipengaruhi oleh anjloknya produksi padi. Menurut BPS, pada tahun itu data produksi padi Indonesia diperkirakan hanya 54,60 juta ton gabah kering giling (GKG). Nilai ini turun 4,6 juta ton atau setara 7,76 persen dari perkiraan 2018 di kisaran 59,2 juta ton GKG. “Secara keseluruhan, produksi padi di 2019 lebih rendah dibanding 2018,” ucap Suhariyanto.  Di lain pihak, Kementan mengaku terus mendorong pemerintah daerah mengembangkan potensi sumber pangan lokal dan mengajak masyarakat agar mengubah pola pikir bahwa beras atau nasi bukan satu-satunya sumber karbohidrat.  ”Kita memetakan sasaran lokasi pengembangan pangan lokal, dan juga action plan yang mencakup ketersediaan bahan baku, aksesibilitas, hingga pemanfaatannya,” ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan Agung Hendriadi  Berdasarkan pemetaaan tersebut, terdapat enam komoditas pangan lokal sumber karbohidrat yang potensial dikembangkan. Mereka adalah singkong, talas, sagu, kentang, pisang, dan jagung.  Upaya diversifikasi pangan lokal ini ditargetkan menurunkan konsumsi beras dari 94,9 kg per kapita per tahun menjadi 85 kg per kapita per tahun pada tahun 2024. Selain itu, upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan UMKM pangan sebagai penyedia pangan lokal.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nj7NuOsEWf8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HFeYFmQLXrA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=GYYJMr-RaRo

Butuh Singkong, Talas, dan Jagung agar Tak Rentan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pemerintah-komitmen-jaga-harga-gabah-demi-kesejahteraan-petani_m_.jpg" alt="Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat berdialog dengan para petani. Mentan berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga gabah." width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat berdialog dengan para petani. Mentan berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga gabah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guna melindungi kepentingan petani dan konsumen, pemerintah Indonesia adalah menerapkan berbagai kebijakan terkait dengan harga hasil produksi pertanian.  Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri mengatakan, kebijakan tersebut adalah penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET).  Kuntoro Boga menjelaskan, melalui penetapan HPP, menjadi intervensi pengawasan harga dasar. Dengan begitu, ucap Kuntoro Boga, harga jual produk para petani tidak menjadi anjlok.  "Sedangkan HET menjadi harga maksimum dengan harapan harga yang harus dibayar konsumen tidak melonjak tinggi," ujar Kuntoro Boga, di Jakarta, Rabu (3/4).  Kuntoro Boga menyebutkan, khusus untuk bulan Februari hingga Mei setiap tahunnya merupakan masanya panen raya di sejumlah daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Lampung.  Masa panen raya secara otomatis bakal menghasilkan peningkatan produksi komoditas pertanian. Kendati begitu, tetap harus diwaspadai ulah tengkulak yang kerap menekan harga hasil panen petani amat rendah.  "Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama semua jajarannya turun ke lapangan memantau pergerakan harga gabah. Temuan di lapangan, sejak pertengahan Maret harga gabah turun tidak sesuai HPP ditetapkan," kata Kuntoro Boga.  Kuntoro Boga menuturkan, kondisi tersebut tentu saja membuat Amran Sulaiman tidak tinggal diam. Sebab berdampak kepada kesejahteraan petani yang merupakan tanggung Jawab Kementerian Pertanian.  "Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyerukan larangan ke petani agar tdak bertransaksi gabah yang di bawah keputusan Presiden," ujar Kuntoro Boga.  Selain itu, Kuntoro Boga mengungkapkan, Badan Ketahanan Pangan juga gencar bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog), pemerintah daerah, TNI/Polri dalam kesatuan tim Sergap.  Kuntoro Boga mengatakan, tim Sergap bertugas menyerap seluruh gabah panen petani agar tidak mengalami kerugian.  "Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan komitmen pemerintah untuk menjaga harga gabah di tingkat petani tetap stabil," ucap Kuntoro Boga.  Sebagai informasi, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015, HPP gabah kering panen (GKP) adalah Rp 3.700 per kilogram di tingkat petani.  Kemudian HPP gabah kering giling (GKG) Rp 4.650 per kg di gudang Bulog serta beras Rp 7.300 per kilogram di gudang Bulog. Pemerintah lalu masih menambah HPP sebesar 10 persen untuk masing-masing kondisi gabah.  Sehingga HPP GKP kini menjadi Rp 4.070 per kilogram. Selanjutnya HPP GKG Rp 5.115 per kilogram dan beras Rp 8.030 per kilogram

Pemerintah Komitmen Jaga Harga Gabah Demi Kesejahteraan Petani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ancaman-harga-jatuh-intai-petani-pemerintah-siapkan-7-strategi-sergap_m_.jpg" alt="Kementan bersama Bulog berkomitmen menyerap gabah petani secara maksimal. Pada Januari hingga Maret ini, produksi gabah kering diprediksi mencapai 25 juta ton." width="100%">
<figcaption>Kementan bersama Bulog berkomitmen menyerap gabah petani secara maksimal. Pada Januari hingga Maret ini, produksi gabah kering diprediksi mencapai 25 juta ton.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ancaman harga jatuh kerap mengintai para petani ketika terjadi panen raya. Misalnya saja pada periode Januari hingga Maret&nbsp;ini. Berdasar data Kementerian Pertanian, selama periode itu, produksi gabah kering giling diprediksi mencapai 24 juta ton. Berkaca dari hal tersebut, Badan Ketahanan Pangan (BKP) bersama Bulog akan mengoptimalkan serapan gabah dari petani (sergap). Kepala BKP Kementan, Agung Hendriadi mengatakan, kegiatan sergap sangat penting dalam melindungi petani dari harga jatuh dan meningkatkan cadangan pangan pemerintah. Untuk itu Kementan bersama stakeholder terkait akan mengoptimalkan serapan gabah ke petani. "Produksi gabah kering giling (GKG) bulan Januari diperkirakan mencapai 4,31 juta ton, bulan Februari 7,87 juta ton, dan Maret 12,74 juta ton. Kita tahu di bulan-bulan seperti ini harga gabah akan jatuh, oleh sebab itu pemerintah memastikan hadir di tengah-tengah petani untuk membeli hasil produksi mereka dengan harga yang pantas," jelas Agung dalam Rapat Koordinasi Serapan Gabah (Sergap) Petani di Kantor Divisi Regional Perum BULOG Jawa Timur, Surabaya, Selasa (22/01). Agung menambahkan bahwa Jawa Timur merupakan andalan sentra produksi padi. Di Provinsi ini potensi produksi setara beras bulan Januari hingga Maret mencapai 2,3 juta ton. Jika dikurangi kebutuhan konsumsi, masih surplus 1,6 juta ton. "Dari 1,6 juta ton itu kita targetkan 279 ribu ton dapat diserap oleh Bulog," imbuh Agung. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Hadi Sulistiyo menyampaikan harga di tingkat produsen saat ini menunjukkan tren menurun karena memasuki panen Sub Round-1 . "Harga GKP kemarin Rp 5.033/kg, namun di sentra-sentra produksi harga turun. Momentum ini harus kita ambil agar Sergap tercapai," tegas Hadi. Dalam kesempatan tersebut, Bulog yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah menyatakan kesanggupannya untuk membeli gabah dari petani dengan harga yang disepakati. "Bulog sudah siap, kami sudah instruksikan ke semua sub divre di Jatim untuk membeli gabah dari petani sehingga target Sergap tercapai," Jelas Kepala Divre Bulog Jawa Timur, Muhammad Hasyim 7 Strategi Agung mengungkapkan ada 7 strategi yang dilakukan Kementan-Bulog dalam percepatan Serapan Gabah di tahun 2019. Pertama, meningkatkan integritas pelaksana, Kedua, peningkatan customer service melalui sistem jemput bola, pemetaan informasi panen, dan gudang Bulog akan buka meski hari libur. Ketiga mempermudah kerjasama Po dengan petani. Keempat, peningkatan kesiapan anggaran pembelian gabah/beras. Kelima, pembentukan Satker Divre/Sub-Divre. Keenam, penambahan gudang operasional dilebih seribu unit, dan ketujuh, penyiapan lebih dari 60 unit pengolahan gabah/beras. Agung yakin strategi tersebut akan efektif, sehingga target Sergap dan upaya perlindungan kepada petani terwujud."Saya lihat yang hadir disini semangat semua, sehingga saya sangat yakin kita pasti bisa," pungkas Agung.

Ancaman Harga Jatuh Intai Petani, Pemerintah Siapkan 7 Strategi Sergap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hitung-produksi-beras-nasional-bps-sebut-suplus-285-juta-ton-di-2018_m_.jpg" alt="Ilustrasi stok beras di salah satu agen beras" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stok beras di salah satu agen beras</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah sudah menyempurnakan metode perhitungan produksi beras. Hal itu dikatakan Kalla saat memimpin rapat lanjutan lintas Kementerian dan Lembaga, Senin (22/10). Pada rapat tersebut, terungkap bahwa pemerintah melakukan empat tahapan penyempurnaan metode perhitungan produksi beras dilakukan secara bertahap. Pertama, perhitungan luas lahan baku sawah nasional dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dibantu oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Kedua, perhitungan luas panen dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Ketiga, perhitungan produktivitas per hektar dilakukan oleh BPS. Keempat, perhitungan konversi gabah kering menjadi beras oleh BPS. &ldquo;Upaya penyempurnaan ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan perhitungan produksi beras yang walaupun sudah diduga sejak lama, upaya kongkrit untuk memperbaiki metodologi perhitungan produksi beras baru dilakukan pada 2016,&rdquo; kata Kalla dalam keterangan resmi, Senin (22/10). Dari hasil penyempurnaan perhitungan produksi beras yang dibahas dalam rapat tersebut, dilaporkan BPS kepada Wakil Presiden bahwa sampai dengan September 2018, data luas panen adalah sebesar 9,5 Juta hektare. Dengan memperhitungkan potensi sampai Desember 2018, maka luas panen 2018 diperkirakan mencapai 10,9 Juta hektare. Berdasarkan perhitungan luas panen tersebut diperkirakan produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 49,65 Juta Ton sampai bulan September 2018. Berdasarkan perhitungan potensi produksi sampai Desember 2018, maka diperkirakan total produksi GKG tahun 2018 sebesar 56,54 Juta Ton atau setara dengan 32,42 Juta Ton beras. Pada rapat tersebut juga terungkap bahwa konsumsi beras baik secara langsung di tingkat rumah tangga maupun konsumsi tidak langsung yang telah dimutakhirkan menurut BPS untuk tahun 2017 adalah 111,58 Kg/Kapita/Tahun atau 29,57 Juta Ton/Tahun. &ldquo;Dengan demikian, bila diasumsikan konsumsi beras yang telah disesuaikan untuk tahun 2018 sama dengan tahun 2017, maka selama tahun 2018 terjadi surplus beras sebesar 2,85 Juta Ton,&rdquo; ujarnya.

Hitung Produksi Beras Nasional, BPS Sebut Suplus 2,85 Juta Ton di 2018

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gabah kering giling

Berita Terkini