<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/madiun-1966599240.png" alt="KHIDMAT: Jajaran ASN, Polri, TNI, pelajar, dan mahasiswa di Kabupaten Madiun mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monimen Kresek, Desa Kresek, Wungu, Minggu (1/10)." width="100%">
<figcaption>KHIDMAT: Jajaran ASN, Polri, TNI, pelajar, dan mahasiswa di Kabupaten Madiun mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monimen Kresek, Desa Kresek, Wungu, Minggu (1/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Mengacu berbagai literatur sejarah, Madiun kerap disebut-sebut sebagai salah satu daerah pusat pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Stigma negatif itu berusaha dihapus pemkab setempat. Kemarin (1/10) Penjabat (Pj) Bupati Tontro Pahlawanto bersama jajarannya dan masyarakat mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Kresek yang merupakan saksi keganasan PKI Madiun pada 1948. &rdquo;Ini sebagai bentuk mengingatkan kembali kejadian pemberontakan G 30 S/PKI itu merupakan sebuah sejarah pahit di lingkungan kita,&rdquo; kata Tontro saat memimpin upacara. Tontro menjelaskan, sejatinya Kabupaten Madiun bukan pelaku pemberontakan atau pusat komando PKI. Madiun hanya ketempatan saat PKI melakukan pemberontakan. Karena itu, pemkab berusaha mengedukasi masyarakat terkait dengan sejarah yang sebenarnya. Salah satunya melalui pemberian muatan lokal (mulok) sejarah. &rdquo;Kami berikan mulok di sekolah-sekolah, baik di SD maupun SMP, khususnya sejarah Madiun terkait dengan kejadian PKI,&rdquo; paparnya. Monumen Kresek menjadi saksi bisu keganasan PKI yang membunuh sejumlah pejabat pemerintahan, tokoh agama, tentara, hingga aparat. Operasi itu dipimpin Musso bersama Amir Syarifuddin pada 18&ndash;26 September 1948. &rdquo;Pada 30 September, Tentara Nasional mengepung Madiun untuk menghentikan keganasan PKI,&rdquo; jelas juru sejarawan Monumen Kresek Heri Purwadi.&nbsp;(ryu/aan/c14/ris)

Mengacu berbagai literatur sejarah, Madiun kerap disebut-sebut sebagai salah satu daerah pusat pemberontakan PKI.

Pj Bupati Tontro Pahlawanto Sebut Madiun Bukan Pusatnya PKI, Hanya Ketempatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/dari_gestok.jpg" alt="BEDA BAHASA: Presiden Soekarno (kanan) didampingi Soeharto dalam sebuah acara kenegaraan di Istana Merdeka pad 1966. (AFP)" width="100%">
<figcaption>BEDA BAHASA: Presiden Soekarno (kanan) didampingi Soeharto dalam sebuah acara kenegaraan di Istana Merdeka pad 1966. (AFP)</figcaption>
</figure>Rezim Orde Lama dan Orde Baru ternyata pernah ’’bersaing’’ dalam memanfaatkan bahasa. Bahkan boleh dibilang ’’berbenturan’’. Seakan-akan bahasa yang satu merupakan antitesis dari bahasa yang lain.  ---  ITULAH salah satu bahasan menarik dalam buku Bahasa Rezim: Cermin Bahasa dalam Kekuasaan ini. Contoh paling nyata adalah ketika mengistilahkan peristiwa kudeta atau pembunuhan masal pada 1965.  Pihak Soekarno memakai istilah yang berbeda sama sekali dengan pihak Soeharto. Rezim Soekarno memilih untuk menggunakan istilah Gestok (Gerakan Satu Oktober) atau Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh). Lantas, Soeharto ’’menganulir’’ dan menggantinya dengan istilah <a href="https://www.jawapos.com/tag/g-30-spki/">G 30 S/PKI</a> (Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia).  Apa bedanya? Rezim <a href="https://www.jawapos.com/tag/orde-baru/">Orde Baru</a> lebih menekankan pada PKI, sedangkan Orde Lama justru memupusnya. Sebab, rezim lama memang lebih dekat dan identik dengan partai yang kini sudah dilarang itu. Ideologi nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme) salah satu buktinya. Dari sini bisa dilihat, ternyata bahasa mau tidak mau ikut terseret dalam pusaran politik.  Kedua kubu juga ’’bersaing’’ dalam memproduksi akronim. Sebuah siasat yang cukup efektif untuk melegitimasi rezim masing-masing.  ’’Bahkan, akronim tersebut ada yang berdiri sebagai kata otonom, seperti berdikari (berdiri di atas kaki sendiri dan ampera (amanat penderitaan rakyat),’’ kata Dadang Anshori, penulisnya (halaman 48).  Dikatakan otonom karena masing-masing tercantum sebagai sebuah lema tersendiri di dalam kamus. Lantas, Soeharto menandinginya dengan akronim ’’litsus’’ (penelitian khusus) dan ’’<a href="https://www.jawapos.com/tag/tritura/">tritura</a>’’ (tri tuntutan rakyat).  Bahkan, litsus dimaksudkan agar setiap warga negara, khususnya yang ingin menjadi pegawai negeri, terbebas dari berbagai bentuk tindakan radikal terhadap negara dan bukan keturunan keluarga yang pernah dianggap berkhianat terhadap negara (halaman 78).  Akronim ’’tritura’’ juga tidak berada di ruang hampa. Kemunculannya demi menuntut tiga hal: pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan Kabinet Dwikora (dwikomando rakyat), dan turunkan harga. Singkatnya, Soeharto dan kroni-kroninya mengusung agenda anti-PKI.  Dadang menamai rezim Soekarno sebagai bahasa revolusi, sedangkan rezim Soeharto sebagai bahasa pembangunan. Penamaan itu tentu sesuai dengan gagasan yang ingin diperjuangkan tiap-tiap presiden. Maka, seterusnya disebut sebagai bahasa reformasi (B.J. Habibie), bahasa pluralisme (Gus Dur), bahasa neorevolusi diam (Megawati Soekarnoputri), bahasa ’’citra diri’’ (Susilo Bambang Yudhoyono), hingga bahasa kesederhanaan (Joko Widodo). Ditambah satu bab penutup yang mengusung tema rezim bahasa media sosial, yang di dalamnya terkandung bahasan hoaks.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/25/09/2017/propaganda-milenial/">Propaganda Milenial</a>  Sebagai bahasa revolusi, yang dimaknai sebagai perubahan mendasar yang dilakukan dengan kekerasan, Soekarno mendayagunakan jargon-jargon berbau kekerasan pula di samping perantara akronim tadi. Dua di antaranya: ’’ganyang Malaysia’’ dan ’’Inggris kita linggis, Amerika kita setrika’’.  Soeharto lain lagi. Presiden dengan durasi kepemimpinan terlama tersebut malah dikenal ’’dingin’’ dan santun dalam berkomunikasi. Namun, kesantunan itu berbuah petaka: praktik eufemisme.  Orang-orang yang tumbuh di era Orde Baru tentu masih ingat betul betapa meresahkannya buntut dari slogan ’’atas nama stabilitas’’. Siapa pun yang tidak sepaham akan disingkirkan. Praktik politik bahasa Soeharto di samping eufemisme adalah penjulukan, slogan dan propaganda, metafora dan personifikasi, serta akronim.  Ringkasnya, di level kosakata, bahasa rezim diklasifikasikan pada tiga periode saja: <a href="https://www.jawapos.com/tag/orde-lama/">Orde Lama</a>, Orde Baru, dan pasca-Orde Baru. Misalnya, ’’revolusi’’ adalah khas Orde Lama, ’’pembangunan’’ khas Orde Baru, dan ’’reformasi’’ milik pasca-Orde Baru. Ada pula (sesuai dengan urutan) ’’antek kapitalis’’, ’’deregulasi’’, dan ’’anti-KKN’’.  Bahasa yang diejawantahkan dalam rupa-rupa slogan, propaganda, maupun pidato pejabat pemerintah sebagaimana ditelaah dengan apik dalam buku ini merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat politik. Karena itu, ada ideologi tertentu agar bahasa-bahasa yang dimaksud menjadi pengetahuan umum.  Jika ideologi tertentu sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, berarti maksud politis seorang politikus, dalam hal ini presiden, sudah tergapai. Buku ini, saya kira, menjadi pengantar yang cukup baik untuk menjelajahi bahasa politik rezim yang belantara itu. (*)  --- <ul> 	<li>JUDUL: Bahasa Rezim: Cermin Bahasa dalam Kekuasaan</li> 	<li>PENULIS: Prof Dr H Dadang S. Anshori SPd MSi</li> 	<li>PENERBIT: Bumi Aksara</li> 	<li>CETAKAN: I, Agustus 2020</li> 	<li>HALAMAN: ix + 362</li> 	<li>ISBN: 978-602-444-850-9</li> </ul> &nbsp;  *) ACHMAD SANTOSO, Editor bahasa Jawa Pos, meminati fenomena bahasa politik  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Y-x-9n223mA

Dari Gestok hingga Atas Nama Stabilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/wiranto-minta-peristiwa-g30spki-tak-dijadikan-komoditas-politik_m_160262.jpeg" alt="Menko Polhukam Wiranto berbincang dengan Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10)." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Wiranto berbincang dengan Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengimbau agar peristiwa Gerakan 30 September yang dilakukan PKI atau disingkat G30S/PKI tidak dijadikan komoditas politik. Baik jangka pendek maupun jangka panjang seperti pemilihan presiden 2019. "Jangan sampai peristiwa G30S jadi komoditas politik jangka pendek maupun pilpres mendatang," sebutnya didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta, Minggu, (1/10). Menurutnya jika peristiwa G30S atau isu PKI dijadikan komoditas politik, akan menimbulkan kegaduhan. "Karena tidak fair, akan menimbukkan kegaduhan, menimbulkan suasana saling menyalahkan," tegasnya. Pada akhirnya, kata dia, akan menganggu stabilitas nasional. "Akhirnya mengganggu pembangunan nasional, akhirnya mengangu kepentingan masyarakat," tambah mantan ajudan Presiden Soeharto itu. Sementara dia heran jika rekonsiliasi terhadap pelanggaran HAM masa lalu yang berkaitan dengan rangkaian G30S/PKI itu selalu dipolemikkan. "Yang goreng itu tanya, cari siapa yang goreng, apa maunya?" tukas Wiranto.

Wiranto Minta Peristiwa G30S/PKI Tak Dijadikan Komoditas Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/setuju-rekonsiliasi-anak-di-panjaitan-bangsa-lain-sudah-maju_m_160260.jpeg" alt="Catherine D.I. Panjaitan saat menghadiri peringatan Kesaktian Pancasila di Monumen Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10)" width="100%">
<figcaption>Catherine D.I. Panjaitan saat menghadiri peringatan Kesaktian Pancasila di Monumen Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putri D.I Panjaitan, Catherine Panjaitan tampaknya tak mau menengok ke belakang. Yakni, terkait kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap ayah dan enam jenderal TNI pada 30 September 1965 silam. "Kalau kita-kita (anak jenderal yang dibunuh) ini gak mau lagi, sudah berdamai. Kita jangan diskirminasi lagi, sudah berdamai saja. Ngapain nginget-nginget itu semuanya," tutur dia di Monumen Pancasila Sakti, Minggu (1/10). Karenanya dia meminta semuanya tidak meladeni sejumlah pihak yang berusaha merongrong kesatuan dan persatuan Indonesia dengan isu PKI. "Jangan diladenin begini-begini lah," imbuhnya. Wanita yang wajahnya sudah keriput itu pun setuju jika ada rekonsiliasi antara keluarga para jenderal yang dibunuh dengan keturunan dari para pimpinan maupun anggota PKI. "Setuju saja. Mari bergandengan tangan, do all the best for country," tegas Catherine. Sebab menurutnya, bangsa Indonesia akan terus ketinggalan dalam segala bidang jika tidak mau beranjak dari sejarah kelam. "Bangsa lain sudah maju deh, marilah kita fokus," sebutnya. Apalagi jika dilihat, masih banyak masyarakat yang susah. Perlu gotong royong semua pihak untuk meraih kesejahteraan dan meningkatkan mutu pendidikan untuk mencapainya. "Aduh rakyat Indonesia kalau lihat di jalanan dari sini ke sini masih banyak yang susah. Kasian banyak anak-anak yang lain tidak mampu. Saya sendiri sedih loh. Sebenarnya kita pintar-pintar walaupun makan tempe, oncom. Kalau disekolahkan smart loh. Diasah," tuturhya. Menurut Catherine, sejarah Gerakan 30 September/PKI itu cukup dikenang dan dicatat dalam buku sejarah saja. "Pelajari anak SD sampai mahasiswa bahwa dulu di Indonesia ada sejarah 30 September pada 1965 pernah kejadian hampir ada kudeta, hampir Indonesia ada komunis," pungkasnya.

Setuju Rekonsiliasi, Anak D.I Panjaitan: Bangsa Lain Sudah Maju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/jokowi-napak-tilas-kekejaman-pki-di-monumen-pancasila-sakti_m_160255.jpeg" alt="Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Presiden Joko Widodo menjadi inpsektur upacara ini." width="100%">
<figcaption>Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Presiden Joko Widodo menjadi inpsektur upacara ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo bersama wakilnya, Jusuf Kalla memperingati hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (1/10). Tak hanya memperingati, mereka melakukan napak tilas peristiwa pembunuhan terhadap enam jenderal itu. Jokowi yang memakai setelan jas berwarna biru dongker ditemani JK, jajaran para menteri dan pimpinan lembaga negara berjalan ke rumah penyiksaan di kompleks monumen tersebut. Tampak dia mendengarkan secara seksama penjelasan dari pihak museum mengenai persitiwa yang terjadi kala itu. Adapun di tempat itu, enam jenderal, Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani, Mayjen TNI R. Suprapto, Mayjen TNI M.T Haryono, Mayjen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI Donald Issaccus Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo, dan Lettu Piere Tendean disiksa agar mau menandatangani surat pernyataan untuk mendukung komunis di Indonesia sebelum akhirnya dibunuh. Selang tiga menit, Jokowi pun beranjak ke lubang tempat mayat para pahlawan revolusi itu dibuang. Yakni sumur tua yang saat ini dinamai Lubang Buaya. Dia menengok ke dalam sumur tersebut didampingi JK, Menkopolhukam Wiranto, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Mendikbud Muhadjir Effendi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Dalam peringatan hari kesaktian Pancasila, Jokowi menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang bagi PKI di seluruh wilayah Indonesia. Kata dia, jangan sampai sejarah kelam kekejaman PKI terulang lagi. Karenanya, dia meminta semua pihak memegang teguh Pancasila dan menjaga kesatuan serta persatuan. "Jangan beri ruang kepada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Apalagi memberi ruang kepada PKI, tidak!" tegasnya. Dia pun kembali menyatakan bahwa posisi posisi pemerintah sangat jelas. Yakni memegang teguh TAP MPRS Nomor 25 tahun 1996. Bahwa PKI adalah organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Begitu pun melarang menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme. "Artinya komitmen kita, komitmen saya, komitmen pemerintah jelas karena di TAP MPRS Nomor 25 jelas bahwa PKI itu dilarang. Jelas sekali. Saya kira tidak perlu saya ulang-ulang," lugas mantan wali kota Solo itu. Terakhir, dia mengajak seluruh komponen bangsa untuk saling bersinergi demi masa depan Bangsa Indonesia. "Saya perintahkan kepada TNI, Polri, serta seluruh lembaga pemerintah untuk bersama-sama bersinergi membangun bangsa, membuat rakyat tenang dan tentram dan bersatu padu menghadapi persaingan dan kompotisi global," pungkas Jokowi.

Jokowi Napak Tilas Kekejaman PKI di Monumen Pancasila Sakti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/jokowi-pastikan-tak-ada-ruang-buat-pki_m_160230.jpeg" alt="Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Presiden Joko Widodo menjadi inpsektur upacara ini." width="100%">
<figcaption>Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Presiden Joko Widodo menjadi inpsektur upacara ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak ada ruang bagi Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal itu tegas disampaikan Presiden Joko Widodo saat memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Museum Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (1/9). Kata dia, jangan sampai sejarah kelam kekejaman PKI terulang lagi. Karenanya, dia meminta semua pihak memegang teguh Pancasila dan menjaga kesatuan serta persatuan. "Jangan beri ruang kepada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Apalagi memberi ruang kepada PKI, tidak!" tegasnya. Dia pun kembali menyatakan bahwa posisi posisi pemerintah sangat jelas. Yakni memegang teguh TAP MPRS Nomor 25 tahun 1996. Bahwa PKI adalah organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Begitu pun melarang menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme. "Artinya komitmen kita, komitmen saya, komitmen pemerintah jelas karena di TAP MPRS Nomor 25 jelas bahwa PKI itu dilarang. Jelas sekali. Saya kira tidak perlu saya ulang-ulang," lugas mantan wali kota Solo itu. Terakhir, dia mengajak seluruh komponen bangsa untuk saling bersinergi demi masa depan Bangsa Indonesia. "Saya perintahkan kepada TNI, Polri, serta seluruh lembaga pemerintah untuk bersama-sama bersinergi membangun bangsa, membuat rakyat tenang dan tentram dan bersatu padu menghadapi persaingan dan kompotisi global," pungkas Jokowi.

Jokowi Pastikan Tak Ada Ruang Buat PKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/propaganda-milenial_m_159128.jpeg" alt="A.S. Laksana" width="100%">
<figcaption>A.S. Laksana</figcaption>
</figure>DEMI menjaga kepala tetap tenteram, setiap kali merasa jengkel pada sesuatu saya berusaha keras mengingatkan diri sendiri bahwa tidak semua perbuatan manusia bisa dinalar, tidak semua orang mampu menjaga kepala tetap dingin, dan tidak semua orang harus suka membaca buku. Ada orang-orang yang lebih suka ngotot dan tidak menyadari bahwa ngotot sering kali merupakan gejala fisik dari kedunguan. Ada juga orang yang berbuat keliru dan tidak tahu bahwa perbuatannya keliru. Meski demikian, kadang-kadang saya masih kaget juga oleh cara berpikir atau ucapan atau tindakan seseorang, seolah-olah ucapan atau tindakan itu baru kali pertama terjadi dalam sejarah umat manusia. Beberapa hari lalu, misalnya, saya kaget ketika Presiden Jokowi menyampaikan perlu ada versi baru film bertema G 30 S/PKI untuk memudahkan generasi milenial mengetahui PKI dan bahaya komunisme. Sejarawan Asvi Warman Adam menafsirkan pernyataan presiden itu sebagai ungkapan tersirat agar film Pengkhianatan G 30 S/PKI versi lama yang dibuat pemerintah Orde Baru tidak perlu ditonton lagi. Saya berharap tafsir Asvi benar. Membuat versi baru Peristiwa 1965, yang dimaksudkan sebagai semacam buku putih tentang peristiwa tersebut, adalah hal yang muskil. Ada berbagai versi tentang kejadian itu menyangkut siapa dalangnya dan siapa pelaku kudeta. Mana yang akan dipilih? Setiap versi memiliki pendukung masing-masing, kurang lebih serupa dengan setiap agama memiliki para pemeluk yang hanya mau memercayai apa-apa yang berasal dari agama mereka. Orang Kristen tidak mungkin dipaksa memercayai bahwa yang disembelih Ibrahim adalah Ismail; menurut mereka Ishak. Orang Islam juga tidak mungkin dipaksa percaya bahwa yang mati disalib adalah Yesus. Menurut Islam, itu orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jika dipandang perlu memperkenalkan bahaya komunisme kepada generasi milenial, mungkin perlu dipikirkan juga bagaimana memperkenalkan berbagai bahaya lain. Setiap ide mengandung bahaya, terutama jika ia dijejalkan ke dalam benak-benak yang dangkal. Bahkan, agama, yang selalu diyakini sebagai tuntunan hidup, bisa menjadi landasan untuk tindakan-tindakan keji antarkaum. Sejarah mencatat terjadinya inkuisisi, perang-perang antaragama, dan kita juga saat ini merasakan betapa fanatisme sering terasa mengancam. Kenapa lagi-lagi komunisme? Saya pikir karena ia sebetulnya yang paling lemah dan paling mudah dinistakan. Orde Baru telah berhasil melumpuhkannya sembari menanamkan di benak orang bahwa ia adalah setan paling mengerikan. Ia akan menyeret negeri ini ke neraka jika ada satu saja komunis dibiarkan hidup. Pada kampanye Pemilihan Presiden 2014, isu-isu PKI digencarkan untuk menjegal Jokowi. Para tukang pelintir tahu bahwa jantung kekuatan Jokowi pada waktu itu adalah kecintaan rakyat jelata kepadanya. Itu harus diobrak-abrik lebih dulu. Maka, mereka bekerja membuat kampanye hitam dengan isu-isu yang sangat sensitif: Dia anak PKI, dia keturunan Tionghoa, dia sebenarnya bukan Islam, dan sebagainya. Semua jejak digital tentang hal itu masih bisa Anda temukan di internet. Saya memilih Jokowi karena membuat penolakan pribadi terhadap pencalonan Prabowo. Prabowo terlibat dalam penculikan para aktivis di masa lalu. Dia diberhentikan dari dinas ketentaraan karena kasus itu dan tidak pernah diadili secara hukum apakah bersalah atau tidak. Selanjutnya, kita mendengar juga bahwa semua yang diculik Prabowo selamat. Jika benar demikian, kita berterima kasih untuk itu. Tetapi, hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa dia ikut memimpin penculikan para aktivis. Ada orang-orang lain yang ikut memberi komando, tetapi di tingkat pimpinan hanya Prabowo yang diberhentikan. Statusnya tetap hingga saat ini: Dia mantan perwira tinggi TNI, yang dikenai sanksi pemecatan karena terlibat kasus penculikan. Saya pikir kandidat presiden atau kandidat kepala daerah mestinya memiliki rekam jejak yang tidak cemar. Jika kita tidak peduli pada apa yang pernah diperbuat orang di masa lalu, suatu saat bisa jadi kita mengusung orang yang memiliki rekam jejak jagal sebagai kandidat presiden &ndash;hanya karena dia mengenakan kopiah dan rajin membiayai pawai jalanan. Mengikuti jargon Orde Baru: Bodho yo bodho, ning ojo ngono. Dukungan terhadap Jokowi pun sebenarnya bukan tanpa catatan. Untuk sementara, saya harus menerima fakta bahwa selama masa kampanye dia dikelilingi juga oleh cacing kalung dan ular kadut serta orang-orang yang oleh publik dianggap layak diadili untuk kasus pelanggaran HAM. Ternyata Jokowi tidak memiliki kekuatan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Itu mengecewakan para aktivis yang berharap penanganan tuntas terhadap, misalnya, kasus pembunuhan Munir, kejahatan HAM di masa Orde Baru, juga Peristiwa 1965. Dia sibuk melakukan kompromi dengan para pemain politik &ndash;mungkin dia ingin menjabat dua periode. Dia harus memastikan dukungan para elite, baik sipil maupun militer. Sebab, dia bukan ketua partai dan tidak memiliki basis massa sebagaimana dulu Gus Dur dengan NU, Amien Rais dengan Muhammadiyah, dan PKS dengan para kader militannya. Saya pikir, daripada memikirkan film propaganda G 30 S/PKI untuk generasi milenial, lebih baik presiden memikirkan film propaganda gemar membaca buku-buku bagus. Itu akan didukung semua orang. (*)

Propaganda Milenial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ulama-tasikmalaya-setuju-film-g30s-pki-diputar_m_158989.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Langkah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang memutar film G30 S/PKI serentak di Indonesia disambut baik ulama di Tasikmalaya. Seperti yang disampaikan Pimpinan Umum Pondok Pesantren (Ponpes) Mifathul Huda Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya KH Asep Ahmad Maoshul Affandy. &rdquo;Setuju. Memang bagus. Karena bagaimana pun kan kita negara Pancasila. Pancasila itu kan ada (sila) ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kalau PKI kan berarti kontra dengan Pancasila itu sendiri. PKI identik dengan ateis,&rdquo; ujarnya saat dihubungi kemarin (22/9). Pemutaran film G30S/PKI, kata KH Asep Maoshul, akan membuat masyarakat benar-benar menjadi paham tentang sejarah kebiadaban PKI. Seburuk apapun sejarah itu, kata KH Asep Maoshul, tetap harus diketahui rakyat. &rdquo;Buktinya saat Indonesia dijajah Belanda dan Jepang tetap tercatat di dalam sejarah. Sejarah harus dikasih tahu. Sejarah harus diketahui,&rdquo; ungkap ulama kharismatik ini. KH Asep Maoshul meminta masyarakat tidak menyalahartikan soal pemutaran film G30S/PKI. Karena pemutaran film tersebut untuk kepentingan rakyat. &ldquo;Rakyat Indonesia, kepentingan bangsa, sehingga kita punya jati diri sendiri,&rdquo; papar KH Asep. Dengan melihat film G30S/PKI, kata KH Asep Maoshul, masyarakat tidak melupakan jasa para pahlawan. Termasuk pahlawan yang ikut menumpas G30S/PKI. &rdquo;Dengan diputarnya film G30S/PKI ini masyarakat jangan mudah diadu domba. Karena bagaimanapun, tidak sedikit pula orang yang menginginkan Indonesia ini tidak kondusif,&rdquo; ungkap KH Asep. Dalam wawancara terpisah, Pimpinan Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya KH Abun Bunyamin Ruhiyat juga setuju dengan diputarnya film G30S/PKI. Menurut KH Abun, maksud diputarnya kembali film tersebut untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat akan kejahatan PKI kepada para ulama atau tokoh-tokoh agama Islam di Indonesia. Kemudian mengingatkan kembali kepada masyarakat orang-orang yang telah berjasa dan rela mengorbankan dirinya dalam penumpasan G30S/PKI. Maka, masyarakat harus lebih memperkuat pemahaman terhadap akidah dan agama Islam. &rdquo;Imbauan kepada masyarakat supaya hati-hati terhadap paham ateis yang bisa muncul kembali. Caranya perkuat akidah dan ajaran agama Islam,&rdquo; ajak ulama kharismatik ini. Dandim 0612/Tasikmalaya Letkol Inf Nur Ahmad SE, sebelumnya, menjelaskan pemutaran film G30S/PKI sengaja dilakukan tidak sekaligus dalam satu hari, namun selama 10 hari berturut-turut di beberapa wilayah Koramil. Hal itu diharapkannya bisa memberikan ruang kesempatan kepada masyarakat yang ingin ikut nobar. "Dan, jika dilakukan berhari-hari diharapkan bisa lebih mengena kepada masyarakat," ungkapnya kepada Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group), Kamis (21/9). Letkol Inf Nur Ahmad mengintruksikan setiap Koramil menyelenggarakan nobar di wilayahnya masing-masing. Bukan hanya di satu tempat, namun kembali dibagi di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. "Ya, di setiap koramil kita intruksikan dilakukan di beberapa lokasi dan waktu yang berbeda," tuturnya. Puncaknya, nobar film G30S/PKI akan dilakukan tanggal 30 September di lokasi yang masih dalam pertibangan. Diharapkan dalam puncaknya nanti warga yang mengikuti nobar bisa lebih banyak. "Harapannya pada puncaknya bisa lebih gebyar," terangnya.

Ulama Tasikmalaya Setuju Film G30S PKI Diputar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ini-sikap-menkopolhukam-soal-polemik-nobar-film-g-30-s-pki_m_159037.jpeg" alt="Diorama G 30 S PKI dibangun saat orde baru dan PKI sangat diharamkan keberadaannya." width="100%">
<figcaption>Diorama G 30 S PKI dibangun saat orde baru dan PKI sangat diharamkan keberadaannya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang pilpres 2019, isu politik tanah air selalu dalam kondisi hangat dan cenderung panas. Menanggapi itu, Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyampaikan sejumlah respon atas isu politik itu.&nbsp; &ldquo;Kami di Kemenkopolhukam tentu akan terus menjaga agar memanasnya suhu politik itu masih pada batas-batas&nbsp;wajar. Hal ini agar tidak menimbulkan instabilitas nasional,&rdquo; ujar Wiranto di kantornya, Minggu (24/9). Dia menuturkan, menjelang bulan Oktober telah muncul berbagai isu yang cukup meresahkan masyarakat dan telah&nbsp;menjadi perdebatan publik dengan berbagai spekulasi&nbsp; yang menggiring terjadinya konflik horizontal.&nbsp; &ldquo;Ini perlu segera dihentikan agar tak mengganggu kepentingan nasional,&rdquo; katanya. Pertama, mengenai pemutaran kembali Film Penghianatan G 30 S PKI, dan ajakan untuk nonton bareng bagi beberapa&nbsp;institusi merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan.&nbsp; &nbsp; &ldquo;Peristiwa 30 September 1965 adalah peristiwa sejarah&nbsp;kelam bangsa Indonesia,&rdquo; kata Wiranto. Menurut dia, masih banyak peristiwa serupa yang dialami&nbsp;bangsa Indonesia. Seperti pemberontakan DI/TII,&nbsp;Pemberontakan PRRI/Permesta, peristiwa Malari di tahun&nbsp;1974 yang semua itu adalah rangkaian fakta sejarah yang&nbsp;sudah berlalu.&nbsp; &ldquo;Kita tidak mungkin memutar kembali jarum jam dan mengubah fakta sejarah sekehendak kita,&rdquo; sambung dia. Wiranto mengatakan, sejarah itu merupakan perjalanan bangsa yang dapat dijadikan referensi bangsa untuk menatap ke masa depan.&nbsp; &ldquo;Menonton film sejarah memang&nbsp; perlu bagi generasi berikutnya untuk memahami sejarah&nbsp; kebangsaan Indonesia secara utuh. Kita tak perlu malu, marah atau kesal menonton film sejarah,&rdquo; timpal dia. Untuk ajakan atau anjuran menonton kata dia tak perlu&nbsp;dipolemikkan, apalagi sampai membuat bangsa ini bertengkar dan berselisih.&nbsp; &ldquo;Anjuran Presiden untuk&nbsp;mempelajari&nbsp;sejarah&nbsp; kebangsaan dengan&nbsp;menyesuaikan&nbsp;cara&nbsp;penyajian agar mudah dipahami oleh generasi Milenial merupakan kebijakan yang rasional,&rdquo; ucapnya.

Ini Sikap Menkopolhukam Soal Polemik Nobar Film G 30 S PKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kivlan-bilang-genjer-genjer-itu-lagu-perang-pki-tapi-faktanya_m_158942.jpeg" alt="Kivlan Zein" width="100%">
<figcaption>Kivlan Zein</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Isu G 30 S PKI kembali digaungkan menjelang 30 September. Salah satu catatan sejarah yang selalu diingat adalah lagu Genjer-Genjer, dimana sebagian orang menilainya sangat dekat dengan partai komunis di Indonesia.&nbsp; Sebagaimana diketahui, lagu yang sempat dilarang pada zaman orde baru itu diciptakan oleh seniman M Arif asal Banyuwangi. Sebelumnya, Mayjen TNI (purn) Kivlan Zein juga menyatakan Genjer-Genjer adalah lagu perang bagi PKI ketika menyerang.&nbsp; Jika dilihat dari catatan sejarah, bagaimana sih awal mula lagu Genjer-Genjer tercipta? Sejarawan Universitas Indonesia (UI ) Muhammad Wasith Albar mengungkapkan, lagu Genjer-Genjer aslinya bukan lagu perang, akan tetapi merupakan lagu pemberi semangat.&nbsp; Lagu itu awalnya sebagai kreativitas kaum marhaen atau orang-orang proletart saat itu.&nbsp;&ldquo;Jadi bukan lagu perang. Waktu itu sangat populer, lagu rakyat dari Banyuwangi,&rdquo; ungkap Wasith kepada JawaPos.com, Sabtu (23/9). Wasith memaparkan, sejatinya lagu itu menggambarkan kesusahan masyarakat. Saat itu pangan sedang sulit, hingga membuat tanaman genjer yang biasa dimakan bebek menjadi makanan masyarakat.&nbsp; Awalnya, lanjut&nbsp; Genjer-genjer Syair itu dibuat dalam bahasa Using, bahasa khas Banyuwangi.&nbsp;Lagu ini dibuat pada 1943 karena terinspirasi oleh sulitnya kondisi zaman penjajahan Jepang.&nbsp; Genjer dahulu menjadi makanan ternak, namun dimakan oleh rakyat karena mengalami masa sulit kala itu. "Itu lagu untuk menyindir Jepang, karena kelaparan jadi makannya itu (genjer) untuk sebagai lauk. Penciptanya, M Arif yang saat itu direkrut jadi anggota Lekra,&rdquo; jelas Wasith. Menurut Wasith, pada 1960-an semua partai memiliki mesin kesenian. Sedangkan untuk PKI bernama Lekra. "Namanya kesenian, apa pun bentuknya alat propaganda alat politik untuk mobilisasi massa yang paling murah. Kebetulan lagu itu populer makanya M Arif diminta gabung ke Lekra,&rdquo; jelasnya. Wasith menambahkan, belakangan dikatakan lagu itu dinyanyikan Gerwani saat di Lubang Buaya. Ketika itu, sejumlah jenderal dibunuh dalam peristiwa yang dikenal dengan G 30 S PKI. Kebenaran soal itu belum bisa dipastikan. Namun kemudian beredar lirik lagu di mana genjer-genjer dipelesetkan dari 'genjer-genjer pating kelewer' menjadi "jenderal-jenderal pating kelewer'.&nbsp; Tapi di syair aslinya, sebagai lagu rakyat Banyuwangi tak ada sama sekali lirik lagu yang mengarah ke PKI atau peristiwa politik tertentu. Kesimpulannya, kesusahan masyarakat di zaman Jepang lewat lagu itu kemudian dituangkan dalam lagu Genjer-Genjer dan menjadi propaganda, menggaet orang-orang desa dan rakyat miskin melawan kemapanan.&nbsp; Belakangan, lagu rakyat ini justru lekat dengan stigma PKI. Jika ada yang menyanyikannya akan diafiliasikan kepada kelompok PKI. Padahal tak ada isi dalam syair lagu itu yang mengarah ke PKI.&nbsp; Berikut Kutipan lirik lagu Genjer-Genjer ini sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia: Genjer-genjer masuk periuk air mendidih Genjer-genjer masuk periuk air mendidih Setengah matang ditiriskan untuk lauk Setengah matang ditiriskan untuk lauk Nasi sepiring sambal jeruk di dipan Genjer-genjer dimakan bersama nasi

Kivlan Bilang Genjer-genjer itu Lagu Perang PKI, Tapi Faktanya....

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#g 30 s/pki

Berita Terkini