<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/disebut-ngawur-rizal-ramli-tkn-jokowi-jelaskan-soal-infrastruktur_m_.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan kontruksi di Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan kontruksi di Indonesia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III tahun 2025 berada di angka 5,04% year on year. Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede menilai jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) terjadi bukan karena lemahnya fundamental ekonomi. Menurut Josua, pelemahan pada kuartal III terjadi mengacu pada aktivitas musiman setelah periode liburan keagamaan pada kuartal sebelumnya. &ldquo;Pelemahan ini mencerminkan normalisasi musiman setelah periode liburan keagamaan pada kuartal sebelumnya, yang biasanya mendukung konsumsi rumah tangga yang lebih kuat,&rdquo; tuturnya, Kamis (6/11). Ia menjelaskan, secara kumulatif pertumbuhan pada sembilan bulan pertama 2025 mencapai sekitar 5,01% yoy. Angka ini meningkat dari pertumbuhan di bawah 5% yoy yang tercatat pada 1H25. Josua menyebut jumlah tersebut menandakan tren pertumbuhan yang kian menguat. Jika dilihat dari perspektif sektoral, Josua menilai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi kuartal III adalah industri manufaktur. &ldquo;Didukung oleh perbaikan Indeks Manufaktur PMI yang kembali ke zona ekspansi (indeks &gt; 50),&rdquo; katanya. Kemudian, penjualan online meningkat disertai dengan meningkatnya aktivitas harian layanan informasi dan komunikasi. Ditambah, membaiknya aktivitas pertanian yang didukung oleh permintaan yang lebih kuat untuk CPO.

Pertumbuhan pada sembilan bulan pertama 2025 mencapai sekitar 5,01% yoy, angka ini tumbuh dari di bawah 5% yoy yang tercatat pada 1H25.

Ekonom Sebut PDB Kuartal III 5,04 Persen Wajar, Bukan Pelemahan Fundamental

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/21/JKT_Rakor-Devisa-Hasil-Ekpor_Salman-Toyibi-5JPG-76722879.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan awak media di gedung Kemenko Bidang Perekonomian usai menggelar Rapat Kordinasi di Jakarta, Jumat (20/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan awak media di gedung Kemenko Bidang Perekonomian usai menggelar Rapat Kordinasi di Jakarta, Jumat (20/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan dalam sepekan terakhir. Pada perdagangan kemarin (20/12), mata uang RI itu ditutup menjadi Rp 16.221,5 per dolar Amerika Serikat (AS) alias USD. Pemerintah pun lebih fokus pada penguatan devisa untuk memperkuat rupiah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pelemahan tidak hanya dialami rupiah. Negara-negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, dan Brasil turut mengalami tekanan mata uang. "Depresiasi terhadap dolar (USD) bukan hanya Indonesia, bahkan Korea Selatan lebih dalam, Jepang lebih dalam, kemudian ada negara lain termasuk Brasil. Kita bicara year-to-date," ujar Airlangga di Jakarta kemarin (20/12). Meski demikian, Airlangga menyebutkan bahwa pemerintah terus memantau kondisi pelemahan tersebut. Dia memastikan kondisi ekonomi tanah air masih resilien menghadapi dinamika yang terjadi. "Fundamental ekonomi kita relatif kuat, terlebih kalau dibandingkan dengan negara-negara lain," imbuh dia. Langkah-langkah pemerintah lebih terfokus pada penguatan devisa melalui dorongan ekspor dan investasi. Hal itu bertujuan menekan impor berbasis USD serendah-rendahnya sekaligus meningkatkan ekspor. Sehingga, pemerintah berharap nilai tukar rupiah dapat lebih solid di masa mendatang. Penempatan DHE Diperpanjang Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan memperpanjang waktu penempatan dana devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA), tidak hanya tiga bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut diharapkan bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Meski demikian, Airlangga menyebutkan bahwa pemerintah terus mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Terutama para pelaku usaha di sektor SDA. &rsquo;&rsquo;Aturan yang sebelumnya kan tiga bulan. Nah, ini sekarang kami terus dengarkan masukan para pelaku usaha,&rsquo;&rsquo; katanya. Terdepresiasi 1,39 Persen Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menjelaskan, aliran arus modal keluar secara masif dari pasar negara berkembang beberapa waktu terakhir. Hal itu telah memicu tekanan depresiasi dan menyebabkan kenaikan indeks USD (DXY) dari 103,42 pada awal November menjadi 106,94 pada pertengahan Desember. &rsquo;&rsquo;Dalam 30 hari terakhir, rupiah terdepresiasi 1,39 persen (mtm) dari Rp 15.770 per USD menjadi lebih dari Rp 16.000 per USD,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Menimbang performa relatifnya sepanjang 2024, performa rupiah lebih moderat dibandingkan dengan mata uang lainnya. Dengan tingkat depresiasi 3,86 persen (ytd), rupiah memiliki performa lebih baik ketimbang peso Filipina, rubel Rusia, lira Turki, real Brasil, dan peso Argentina yang mencatat depresiasi dua digit (kecuali peso Filipina). &rsquo;&rsquo;Namun, rupiah terdepresiasi lebih dalam daripada yuan Tiongkok, rupee India, baht Thailand, rand Afrika Selatan, dan ringgit Malaysia,&rsquo;&rsquo; beber Riefky. (dee/c6/dio)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pelemahan tidak hanya dialami rupiah. Negara-negara lain seperti Korea Selatan-Jepang.

Menko Airlangga Klaim selain Rupiah, Mata Uang Negara Lain Juga Melemah terhadap USD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/faktor-ini-indonesia-lebih-pd-bila-ada-ancaman-krisis-ekonomi_m_199547.jpeg" alt="Ilustrasi mata uang rupiah dan dollar AS." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mata uang rupiah dan dollar AS.</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Ekonomi dunia telah dihantui oleh krisis sepuluh tahunan. Kekhawatiran akan krisis yang terjadi di akhiran angka 8 seperti yang pernah terjadi tahun 1998 dan 2008 menjadi mitos yang diwaspadai akan berulang. Ahli Perdagangan Internasional Universitas Indonesia Faisal Fithra menyebut Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang cukup moderat saat ini. &ldquo;Kalau dibilang cukup kuat (secara fundamental) tidak terlalu, ya moderat lah setidaknya tidak buru-buru amat,&rdquo; jelasnya di Jakarta, beberapa waktu lalu. Dikatakan moderat sebab jika dibandingkan dengan Vietnam, Thailand dan Malaysia fundamental ekonomi dalam negeri cukup tertahan atau stagnan. Hal ini disebabkan oleh kegagapan dari sisi infrastruktur. Gencarnya pembangunan infrastruktur saat ini jadi jawaban mengenai hal ini. Tetapi sayangnya Indonesia perlu waktu jangka menengah dan jangka panjang. Lalu apabila menghadapi krisis ekonomi, apakah Indonesia mampu bertahan? Faisal mengatakan seharusnya jika dilihat dari rupiah yang beberapa waktu lalu sempat merosot tajam akibat adanya faktor ekspektasi. Pemerintah sudah mampu melakukan koreksi dengan cara mengintervensi rupiah secara persistance. &ldquo;Kita melihat pemerintah sudah ke arah suatu untuk memperbaiki dg melakukan intervensi yg secara persistance. Relatif aman,&rdquo; ujarnya. Disamping itu, kata Faisal, adanya perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga dapa membuat kepercayaan diri pemerintah meningkat apabila siklus krisis sepuluh tahunan itu terjadi. Dalam hal ini menurut perhitungan Faisal adanya Pilkada bisa memberikan kontribusi ke pertumbuhan ekonomi sebesar 0,13 pesen hingga 0,15 persen. &ldquo;Seharusnya sisi positif itu bisa bikin kita lebih percaya diri,&rdquo; jelasnya. Adapun, dari sisi regional Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya juga sudah memiliki hubungan yang lebih solid dibandingkan dengan yang terjadi pad tahun 1998. Kalau dilihat pada tahun 2008 secara relatif dibanding tahun 1998 kerja sama antar negara-negara asia jauh lebih kuat, ini sedikit banyak menurut beberapa kajian bisa memperbaiki bagaimana cara menghadapi jika krisis terjadi. &ldquo;Nah di tahun siklus krisis 10 tahunan apakah kita bisa selamat dari situ maka kita belajar dari yang terjadi pada tahun 2008,&rdquo; terangnya. Dengan penguatan regional serta memperkuat ekonomi domestik dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang konsisten maka Indonesia bisa lebih kuat dalam menghadapi krisis yang terjadi 10 tahunan.

Faktor Ini, Indonesia Lebih PD Bila Ada Ancaman Krisis Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/waspadai-krisis-ekonomi-10-tahunan-ekonom-indef-bilang-begini_m_181423.jpeg" alt="Ekonom Indef Bhima Yudhistira. (Hana Adi/Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ekonom Indef Bhima Yudhistira. (Hana Adi/Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengalaman krisis ekonomi pada 1998 dan 2008 menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk selalu waspada menjaga fundamental perekonomiannya tahun 2018 ini. Apalagi, tahun lalu sejumlah ritel berguguran karena melemahnya daya beli dan berkembang masifnya toko berbasis online. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, secara fundamental ekonomi Indonesia masih cukup bagus. Hal itu terlihat perbaikan pertumbuhan di sejumlah sektor kendati pertumbuhan ekonomi stagnan. "Tapi, riak-riak krisis tidak bisa dianggap enteng. Misalnya terjadi fenomena anomali dimana IHSG menyentuh angka 6.300 poin, sementara daya beli masyarakat lesu. Gejala krisis salah satunya karena pertumbuhan aset di pasar finansial terus naik, tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil," ujarnya kepada JawaPos.com, Senin (15/1). Begitu juga di pasar modal, lanjut Bhima, sepanjang 2017 dana asing yang keluar mencapai Rp 40 triliun. Rupiah juga mengalami gejolak diterpa sentimen global. Sementara cadangan devisa naik turun diangka USD 120&ndash;130 miliar untuk stabilitas nilai rupiah yang terus terdepresiasi. "Agresivitas utang tanpa disertai pengendalian risiko juga bisa picu krisis khususnya utang pemerintah. Secara nominal utang pemerintah naik Rp 1.100 triliun lebih selama 3 tahun terakhir. Kenaikan utang tidak dibarengi dengan pertumbuhan penerimaan pajak," jelas dia. "Realisasi di tahun 2017 pertumbuhan pajak cuma 4,3 persen dan terjadi kekurangan penerimaan Rp130 triliun dari target. Sementara di 2018-2019 utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah Rp 810 triliun. Kalau sampai gagal bayar akan jadi krisis sistemik. Masalah juga bertambah ketika 40,9 persen surat utang negara dipegang oleh asing. Ini bisa menciptakan sudden capital outflow atau dana asing lari berjamaah," sambungnya. Menurutnya, Indonesia dianggap paling rentan terhadap keluarnya dana asing. Tahun ini, tantangan eksternal yang memengaruhi dana asing cukup besar. Mulai dari gejolak geopolitik hingga naiknya harga minyak hingga kebijakan AS&mdash;baik reformasi pajak dan kenaikan Fed rate hingga 4 kali tahun ini. Jadi pemerintah harus hati-hati terhadap fluktuasi di sektor keuangan. "Risiko fiskal juga perlu dicermati karena trennya akan meningkat tahun ini. Belanja naik signfikan menjadi Rp 2.200 triliun, sementara penerimaan pajak prospeknya menurun. Kalau pemerintah tidak hati-hati jaga penerimaan pajak, defisit melebar. Ujungnya kepercayaan investor turun, rating surat utang turun bisa memicu krisis juga," tandasnya.&nbsp;

Waspadai Krisis Ekonomi 10 Tahunan, Ekonom Indef Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/saran-sri-mulyani-agar-indonesia-lebih-dikenal-di-percaturan-global_m_178867.jpeg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di era globalisasi, setiap negara bersaing untuk menjadi yang terdepan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati angkat bicara agar Indonesia tumbuh menjadi negara yang semakin dikenal dunia. "Pertama, kita lakukan reputation building untuk Indonesia. Indonesia dianggap emerging country tapi emerging country seperti apa?" katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (2/2). Ia mengungkapkan, Indonesia harus memposisikan dirinya sebagai emerging country yang kuat dan kredibel. Dengan posisi itu, saat isu global sedang goyah atau ramai, Indonesia tetap bisa memiliki persepsi yang stabil karena sudah dikenal dimata dunia. Untuk mencapai posisi ini, Indonesia harus memiliki beberapa faktor yang harus dipenuhi. Diantaranya, menurut Menkeu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang baik, penerimaan yang solid, pembelanjaan yang bagus dan produktif, serta daya beli yang terus meningkat. "Orang-orang nantinya akan mengetahui bahwa Indonesia size-nya besar, fundamental ekonominya bagus dan arah kebijakannya positif," lanjutnya. Bila Indonesia sudah berada di posisi yang bagus, menurut Sri Mulyani, seandainya suku bunga di Amerika Serikat (AS) naik, masyarakat tidak akan berbondong-bondong mengalihkan modalnya ke AS. "Kalo dari strategi timing, kita sudah mempunyai jadwal. Untuk dalam negeri, itu yang akan kita perkuat. Artinya, investor kita adalah masyarakat kita sendiri. Masyarakat tidak terlalu peduli bila suku bunga di AS naik, karena investasi mereka tetap disini," tutupnya.

Saran Sri Mulyani Agar Indonesia Lebih Dikenal di Percaturan Global