<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/Sidang-Komisi-Musyawarah-Nasional-Alim-Ulama-dan-Konferensi-Besar-NU-2023-Website-NU-OnlineJPG-3309972306.jpg" alt="Sidang Komisi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2023 (Website NU Online)" width="100%">
<figcaption>Sidang Komisi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2023 (Website NU Online)</figcaption>
</figure> JawaPos.Com &ndash;&nbsp;Usai digelarnya&nbsp;Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2023, beberapa komisi dalam gelaran tersebut telah mengeluarkan putusan, termasuk Komisi Qanuniyyah atau perundang-undangan terkait kebijakan lima hari sekolah. Forum Munas-Konbes NU 2023 menolak kebijakan sekolah lima hari (full day school) yang menjadikan jam sekolah bertambah hingga sore hari. "Rekomendasi kami kepada munas adalah tidak melaksanakan full day school yang diterjemahkan dari lima hari kerja ini," Ujar KH Abdul Ghaffar Razin selaku Koordinator Komisi Bahtsul Masail Qonuniyyah dalam konferensi pers Munas dan Konbes pada hari selasa (19/9/2023). KH Abdul Ghaffar Razin atau yang kerap disebut Gus Rozin, mengatakan kebijakan penerapan lima hari sekolah yang telah berlaku di beberapa wilayah bersandar pada Peraturan Presiden yang menyangkut tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara alias Perpres Nomor 21 tahun 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012996334/rekomendasi-munas-nu-kekerasan-di-pulau-rempang-harus-dihentikan">Rekomendasi Munas NU: Kekerasan di Pulau Rempang Harus DIhentikan!</a> Dalam Pasal 3 ayat dua (2), disebutkan hanya terjadi pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.&nbsp;Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Namun, Perpres ini mulai diartikan kurang tepat, yaitu sekolah juga harus dilaksanakan dalam waktu lima hari namun dengan durasi lebih panjang atau disebut juga dengan full day school. "Di beberapa tempat sudah dilakukan lima hari sekolah yang ditafsirkan dari lima hari kerja. Sebuah peraturan presiden tahun 2023 yang menjelaskan bahwa kita itu mempunya lima hari kerja. Mulai dari Senin sampai Jumat, tapi di beberapa tempat diterjemahkan pula lima hari sekolah dan sepanjang hari," Imbuh Gus Rozin.&nbsp; Gus Rozin mengatakan, Komisi Bahtsul Masail Qonuniyyah telah sepakat dengan dua alasan penolakan kebijakan lima hari sekolah yang ditinjau dari aspek sosiologis dan yuridis. Dari segi sosiologis, Gus Rozin menegaskan bahwa kebijakan sekolah lima hari full day berpotensi membuat pembelajaran pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan yang biasanya didapat dari madrasah diniyah sore seusai sekolah umum tidak berjalan maksimal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012996177/bahtsul-masail-waqiiyah-nu-kecerdasan-buatan-haram-untuk-dijadikan-panduan-fatwa-keagamaan">Bahtsul Masail Waqiiyah NU: Kecerdasan Buatan Haram untuk Dijadikan Panduan Fatwa Keagamaan</a> "Membahas dari aspek manfaat dan madharatnya mengingat di Nahdlatul Ulama kita mempunyai dua landasan, landasan sosiologisnya adalah Nahdlatul Ulama mempunyai sekian banyak madrasah diniyah dan TPQ yang kemudian kalau full day school, lima hari sekolah dan sepanjang hari ini dilaksanakan maka kemudian pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan dasar yang tawasuth i&rsquo;tidal moderat akan tidak menjadi maksimal atau terancam," ungkapnya.&nbsp; Gus Rozin juga menjelaskan dasar hukum yang mendukung penolakan terhadap kebijakan sekolah selama lima hari. Penyebabnya karena Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yang mencabut ketentuan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Kerja. Pencabutan Permendikbud ini dikarenakan kedudukan yang lebih tinggi dan kemutakhiran regulasi yang terdapat dalam Perpres tersebut. &nbsp;***

Sidang Komisi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2023, tolak kebijakan 5 hari full day school. Ini alasannya.

Tolak Kebijakan 5 Hari Full Day School, NU Khawatir Pendidikan Karakter dan Keagamaan Tidak Maksimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudirman-said-janji-hapuskan-aturan-full-day-school_m_204927.jpeg" alt="Calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said memberi keterangan kepada wartawan saat menyambangi kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, Semarang, Senin (16/4)." width="100%">
<figcaption>Calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said memberi keterangan kepada wartawan saat menyambangi kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, Semarang, Senin (16/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said menilai aturan full day school salah kaprah dan harus segera dihentikan. Menurutnya, aturan itu merupakan langkah pemerintah yang kurang tepat. Pernyataan tersebut diutarakannya saat pasangan Ida Fauziyah itu menyambangi kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, Semarang, Senin (16/4). Dimana Sudirman awalnya mendapati banyaknya keluhan akan sistem lima hari sekolah dari salah satu tokoh NU. Unek-unek itu lebih tepatnya datang dari Ketua PWNU Jateng Abu Hafsin yang menilai kebijakan full day school berpotensi mematikan mematikan Madrasah Diniyah (Madin). Abu kemudian meminta siapapun gubernurnya agar dapat mencabut kebijakan kontroversial itu. "Harapan kami gubernur nanti bisa mendukung keinginan NU. Dulu kami ingin mengubah lima hari sekolah. Kami adakan posko pengaduan, sampai ada aksi massa menolak kebijakan itu," ujar Abu Hafsin. Abu Hafsin pun berpendapat, jika sekolah ingin menerapkan kebijakan lima hari sekolah, maka harus dilakukan secara sukarela. "Tanpa imbauan, apalagi paksaan," sambungnya. Mendengar keluhan tersebut, Sudirman berujar, pemerintah seharusnya mampu mendorong sistem pendidikan yang ada di masyarakat berjalan dengan baik. Bahkan, sebuah pendidikan harus berpedoman pada karakter keagamaan tiap daerah. "Mewajibkan lima hari sekolah itu salah, sama saja menubrukkan dua elemen masyarakat, dan harus dicabut," tegasnya. Pasalnya, Sudirman sendiri berpendapat di Jawa Tengah, pendidikan agama dan keagamaan sudah jadi urat nadi kehidupan masyarakat setempat. Sehingga, eksistensi sekolah sore, pendidikan informal, maupun madin harus tetap hidup karena itu bagian dari pembentukan pendidikan karakter.&nbsp; "Kami tak ingin tubrukan keduanya, tapi kami menjamin sekolah sore, madin, pendidikan informal yang menjadi pendidikan karakter harus tetap hidup," ungkap mantan Menteri ESDM itu. Pendidikan karakter padahal, lanjutnya berada pada posisi yang tak bisa diabaikan. Dimana moral bangsa, terutama generasi muda saat ini sedang diuji hebat-hebatya. "Nanti harus difasilitasi. Sekolah negeri kan pembinaannya oleh Kemenag, tapi selain itu (swasta) harus dipikirkan. Membina Madrasah swasta itu perlu," imbuhnya.&nbsp;

Sudirman Said Janji Hapuskan Aturan Full Day School

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dorong-pendidikan-karakter-gus-yasin-gagas-perda-pendidikan-agama_m_197276.jpeg" alt="Calon wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin saat mengunjungi kediaman KH Muhammad Jarir di Pondok Pesantren Nurul Islam, Kabupaten Cilacap." width="100%">
<figcaption>Calon wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin saat mengunjungi kediaman KH Muhammad Jarir di Pondok Pesantren Nurul Islam, Kabupaten Cilacap.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin berjanji bakal mendorong terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikan agama. Perda tersebut, menurut pasangan Ganjar Pranowo itu penting untuk meningkatkan kapasitas pendidikan karakter.&nbsp; Gus Yasin, sapaan akrab Taj Yasin berujar, perda tersebut dibutuhkan karena melihat tujuan pemerintah dengan pendidikan karakternya sudah ada di madrasah diniyah (madin) ataupun pondok pesantren. Melalui perda tersebut, ia ingin berperan memperkuat pendidikan karakter yang sudah mulai berjalan. "Kalau soal pendidikan karakter, madrasah dan pondok pesantren sudah diakui," ujarnya saat mengunjungi KH Muhammad Jarir di Pondok Pesantren Nurul Islam dan KH Hasan Mustaqim, Kabupaten Cilacap, Senin (19/3). Terlalu sering bergonta-gantinya sistem belajar mengajar di pendidikan formal, menurut putra ulama kharismatik KH Maimoen Zubair itu menjadi alasan diperlukannya perda ini. Padahal, ia menilai, bahwa tujuan dari semua sistem itu sama, yakni pendidikan karakter. Ia berharap perda tentang pendidikan agama nantinya mampu menjadi solusi penguatan karakter. "Kemarin belum masuk prolegda, program legislatif daerah, semoga saat jadi eksekutif bisa kami dorong lagi," paparnya.&nbsp; Sementara itu KH Muhammad Jarir sendiri turut menaruh harap akan keberlangsungan madrasah kepada Gus Yasin bila ia memang nantinya terpilih dan memenangi Pilgub Jateng 2018. Pasalnya, Rois Syuriah MWC Sampang itu menilai penerapan full day school saat ini sangat berdampak pada sejumlah madrasah di Cilacap. "Yang jelas saya titipkan pondok pesantren dan mohon full day school dikaji ulang," kata dia. Di hadapan Gus Yasin, KH Muhammad Jarir dan KH Hasan Mustaqim pun menyatakan akan mengajak saudara-saudaranya untuk mendukung pasangan Ganjar-Yasin. Menurutnya, pasangan Pilgub Jateng nomor urut satu itu dianggap akan membawa suara Nahdlatul Ulama.

Dorong Pendidikan Karakter, Gus Yasin Gagas Perda Pendidikan Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kpai-perpres-penguatan-karakter-hilangkan-wajibnya-full-day-school_m_155814.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai terbitnya aturan itu lebih pas ketimbang Permendikbud No 23 tahun 2017 yang terlalu fokus pada teknis sekolah. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menerangkan bahwa Perpres PPK juga menghapus kewajiban sekolah delapan jam per hari, atau 40 jam per pekan (full day school). "Jelas ini didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan yang terbaik bagi anak," ucap dia dalam keterangannya, Kamis (7/9). Dia menuturkan, pada Pasal 9 Perpres tentang PPK, pemerintah mengakomodasi pihak-pihak yang keberatan dengan pemberlakuan sekolah lima hari dan atau 40 jam per minggu. Menurutnya, pasal itu memberikan pilihan lima hari atau enam hari sekolah. Lanjut dia menerangkan, aturan itu memuat empat prasyarat bagi sekolah yang menyelenggarakan program lima hari sekolah. Keempat syarat itu yakni kecukupan pendidik, sarana dan prasarana memadai, kearifan lokal, dan disertai pendapat ulama atau tokoh agama. "Sehingga prasyarat menjadikan lima hari sekolah tidak mudah dilaksanakan oleh satuan pendidikan tanpa memenuhi keempat prasyarat tersebut," sambung dia. Perpres PPK juga tidak mudah diimplementasikan. Menurut dia, aturan itu perlu diterjemahkan lagi dalam aturan turunan dari Perpres. Misal, semacam petunjuk teknis. Adapun hal yang mesti diperhatikan dalam implementasi PPK menurut dia pertama adalah karakter tidak bisa diteorikan, apalagi didiktekan pada anak. Kemudian karakter harus dibangun melalui seluruh proses pembelajaran di sekolah. Membangun karakter siswa harus dimulai dengan membangun budaya sekolah (school culture). "Tentu melibatkan seluruh stakeholder di sekolah, mulai dari pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, siswa dan bahkan orangtua serta masyarakat sekitar," terang dia. Lalu, membangun karakter harus dimulai dari orang-orang di lingkungan rumah dan sekolah. Sebab, 70 persen perilaku anak-anak adalah meniru. Ketiga, mendidik karakter adalah membangun kebiasaan, dan perilaku berulang yang bisa menjadi budaya atau kebiasaan. Misal, membudayakan perilaku membuang sampah pada tempatnya dan memilih sampah di sekolah. "Dan ini memang harus konsisten dan secara terus menerus dilakukan," ucapnya.

KPAI: Perpres Penguatan Karakter Hilangkan Wajibnya Full Day School

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/jokowi-bikin-perpres-penguatan-pendidikan-karakter-nih-respon-pbnu_m_155562.jpeg" alt="KH Said Aqil Siradj" width="100%">
<figcaption>KH Said Aqil Siradj</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi akhirnya menandatangani Peraaturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Perpres tersebut sekaligus solusi atas polemik lima hari sekolah atau yang dikenal dengan full day school. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj mengatakan, pihaknya mendukung dan mengapresiasi terbitnya Perpres nomor 87/2017 tersebut. Pasalnya, itu sebagai bagian dari upaya negara menjaga Pancasila dan NKRI. &lrm;Menurut Said, terbitnya Perpres PPK dimaksudkan untuk melahirkan putra-putra didik, generasi bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur bangsa, berakhlakul karimah, dan cinta tanah air. "Yang senantiasa mengedepankan tolong menolong antar sesama dan menghormati antar satu dengan yang lain dalam bingkai kebhinekaan," ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (6/9). &lrm;Pria asal Cirebon, Jawa Barat ini menambahkan, di lingkungan NU model penguatan pendidikan karakter sudah berjalan lama bahkan sejak NKRI belum berdiri. Yakni melalui pesantren yang sampai kini melalui model pendidikan madrasah diniyah dengan tiga tingkat pendidikan diniyah ula/awaliyah (dasar), wustha (menengah) dan ulya (atas). Bahwa selama ini model pendidikan madrasah diniyah dilakukan sepenuhnya melalui swadaya masyarakat. "NU mengapresiasi terbitnya Perpres PPK ini karena dengan demikian negara juga akan turut bertanggungjawab untuk penguatan madrasah diniyah baik melalui alokasi anggaran (APBN dan APBD) maupun berbagai regulasi untuk penguatannya," katanya. &lrm;Menurut Said, pihaknya berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar dapat melaksankan dan menjalankan Perpres tentang PPK ini secara konsisten dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. &lrm;Kemudian, sesuai dengan ketentuan Penutup Pasal 17 Perpres tentang PPK yang membatalkan peraturan perundangan tentang hari sekolah dan pendidikan karakter yang bertentangan dengan Perpres ini, maka diakhiri juga perdebatan Permendikbud nomor 23/2017 tentang Lima Hari Sekolah. "Karena selanjutnya kita merujuk sepenuhnya kepada Perpres tentang PPK ini," katanya. Oleh sebab itu, Said mengimbau kepada seluruh jajaran dan tingkatan kepengurusan NU serta segenap warga NU, untuk bersama-bersama mengawal pelaksanaan Perpres tentang PPK ini. "Ini dilakukan sebagai bagian dari keikutsertaan kita di dalam membentuk nation buidling, menuju masyarakat adil makmur sejahtera lahir batin," pungkasnya. Sebelumnya, &lrm;Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Jokowi mengatakan, Perpres ini didukung penuh semua pihak termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas). Penerbitan Perpres ini, kata Jokowi, harus menyelesaikan perbedaan pendapat, dinamika, dan penolakan terhadap kebijakan mengenai sekolah yang sebelumnya terjadi. Perpres PPK sendiri tidak memuat kebijakan delapan jam kegiatan belajar mengajar. Dalam Perpres tersebut hanya mengatur bahwa penyelenggaraan PPK pada jalur pendidikan formal dilaksanakan selama enam atau lima hari sekolah dalam satu minggu. Adapun ketentuan hari sekolah diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah.

Jokowi Bikin Perpres Penguatan Pendidikan Karakter, Nih Respon PBNU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/didampingi-kiai-dan-pimpinan-ormas-jokowi-teken-perpres-ppk_m_155533.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) akhirnya terbit setelah diteken Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (6/9). Perpres ini diharapkan bisa menjadi solusi atas polemik sekolah lima hari yang sebelumnya diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mendapat penolakan keras dari kalangan Nahdlatul Ulama. &ldquo;Baru saja saya tandatangani mengenai Perpres penguatan pendidikan karakter didampingi oleh para Kiai dan pimpinan ormas,&rdquo; kata Jokowi-sapaan presiden saat konferensi pers di Istana Merdeka sesaat sebelum meninggalkan Jakarta untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Singapura. Jokowi mengaku senang karena keputusan menerbitkan Perpres ini didukung oleh semua pihak. Apalagi, regulasi ini dibuat berdasarkan masukan dari berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) baik PBNU, Muhammadiyah, Al Irsyad, Al Wasliyah, Perti, MUI, hingga ICMI. &ldquo;Semuanya memberikan masukan sehingga Perpres ini betul-betul komprehensif dan nantinya akan ditindaklanjuti dengan membuat petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, sehingga implementasi di lapangan betul-betul segera dilaksanakan," tutur Jokowi. Perpres ini, menurutnya menjadi payung hukum bagi menteri, gubernur, bupati, wali kota dalam menyiapkan anggaran untuk penguatan pendidikan karakter baik di Madrasah, sekolah umum dan masyarakat. "Yang paling penting Perpres itu sudah ditandatangani, dan jangan mempertentangkan hal-hal yang sudah. Senanglah menatap ke depan, begitu saja," tandas mantan Wali Kota Solo. Saat konferensi pers itu, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Mendikbud Muhadjir Effendi hingga Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj.

Didampingi Kiai dan Pimpinan Ormas, Jokowi Teken Perpres PPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/adil-sejak-dalam-pikiran_m_153280.jpeg" alt="Benni Setiawan" width="100%">
<figcaption>Benni Setiawan</figcaption>
</figure>SAMPAI kapan perdebatan tentang lima hari sekolah? Tampaknya tak akan mereda. Masih ada sebagian kecil kelompok masyarakat yang menolak gagasan brilian tersebut. Salah satunya terlihat dari gagasan yang ditulis Akh. Muzakki, Menunggu Perpres, Memerdekakan Nalar (Jawa Pos, 24 Agustus 2017). Di awal tulisan, Akh. Muzakki terlihat bijak dalam menanggapi pro dan kontra lima hari sekolah. Namun, saat menawarkan solusi, dia telah memosisikan diri sebagai akademisi yang menolak kebijakan tersebut. Akh. Muzakki berargumen, saat Permendikbud 23 Tahun 2017 didukung peraturan presiden (perpres), pemerintah telah mengambil langkah politik (pendekatan kekuasaan) dan mengabaikan kearifan lokal. Bukan Kebijakan Sesaat Lima hari sekolah bukanlah kebijakan sesaat. Kebijakan tersebut mempertimbangkan khazanah kearifan lokal. Kearifan lokal itu terkait dengan anak hidupnya madrasah diniyah (madin). Madin akan mekar dan bersemi bersama dengan program lima hari sekolah. Jika masih ada kelompok masyarakat yang menyebut program lima hari sekolah mematikan madin, mereka telah mengingkari makna keadilan sejak dalam pikiran. Sebab, kebijakan tersebut mengharuskan sekolah mengawal pendidikan karakter sebagai salah satu medium untuk menguatkan kebangsaan dan kenegaraan. Madin sebagai salah satu kearifan lokal bangsa akan hidup di era ini. Jika di era sebelum lima hari sekolah banyak madin yang mati dan tak terurus, maka akan banyak hal yang dapat dilakukan mereka. Madin akan bermitra dengan sekolah dalam proses penguatan pendidikan karakter. Lima hari sekolah bukan berarti full day school (FDS). Lima hari sekolah mensyaratkan partisipasi semua pihak dalam mencipta generasi muda hebat untuk Indonesia Emas. Hal ini dapat terbaca, misalnya, dengan kebijakan batas waktu sekolah di SD kelas kecil hanya sampai pukul 11.30. Anak SD masih dapat bermain dan bercengkerama dengan teman sebaya dan atau keluarga. Tugas pendidikan dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat. Di sinilah peran penting keluarga dan masyarakat &rsquo;&rsquo;ditagih&rdquo; dalam proses pembentukan karakter. Buku Penghubung Dengan demikian, pembentukan karakter tidak hanya menjadi kewajiban guru. Guru mempunyai tugas tambahan untuk memantau apa yang dikerjakan peserta didiknya setelah pulang dari sekolah. Ini memang tugas tambahan guru, sebagaimana berita di harian ini pada Kamis, 24 Agustus. Namun, ini tidak memberatkan. Sebab, guru dapat memberi buku catatan harian yang dapat ditulis orang tua. Buku penghubung itu akan direkap guru dan menjadi bagian penting dalam aspek penilaian. Melalui buku penghubung tersebut, orang tua juga dapat belajar dan senantiasa membersamai putra-putrinya. Mereka tidak lagi angkat tangan dan menyalahkan guru jika putra-putrinya &rsquo;&rsquo;belum&rdquo; berhasil dalam proses pendidikan. Sebab, orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dalam upaya mewujudkan generasi muda yang tangguh. Ego Sektoral Karena itu, jika masih ada sebagian kecil kelompok masyarakat yang menolak program lima hari sekolah dengan berbagai dalih, saya kira mereka perlu merenungkan pesan Begawan Sastrawan Indonesia Pramoedya Ananta Toer. Penulis buku Tetralogi Pulau Buru tersebut pernah berpesan. &rsquo;&rsquo;Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.&rdquo; Pesan itu mensyaratkan bahwa seorang yang mengaku terpelajar selayaknya mengesampingkan ego sektoral dalam berpendapat dan bertindak. Ego sektoral akan mengungkung keadilan dan mengerdilkan diri sendiri. Seseorang akan &rsquo;&rsquo;terjajah&rdquo; olehnya dan menjadi budak nasfu. Seorang terpelajar selayaknya melepaskan pembelaan terhadap kelompok dan golongan demi tercipta sebuah keadilan. Saat mereka masih saja terkungkung pada nafsu berbalut ego sektoral, setiap kata dan laku hanya akan menimbulkan kegaduhan. Kegaduhan itu akan menyembul dan mengotori ruang publik sebagai ruang ekspresi bersama menuju masyarakat beradab (bonum commune)&ndash; meminjam istilah Habermas. Nalar Berkeadilan Lebih lanjut, kemerdekaan (memerdekakan) nalar perlu ditempuh dengan menciptakan ruang dialog kritis sejak dalam pikiran. Ruang dialog inilah yang akan menuntun seseorang bersikap dan bertindak bijak untuk kejayaan bangsa dan negara. Pro dan kontra lima hari sekolah selayaknya tidak menjadi isu panas dan bola liar politik saat semua pihak mampu mengedepankan nalar sehat berkeadilan. Kebijakan ini pada dasarnya bukan hal baru bagi masyarakat. Masyarakat sudah banyak mempraktikkan dalam keseharian. Namun, karena pembelaan dan urusan politik praktis, kebijakan ini seakan telah membelah dua kutub kebangsaan. Pada akhirnya, mari berbuat adil sejak dalam pikiran. Menanggalkan kepentingan pribadi dan golongan demi kemaslahatan bangsa dan negara lebih baik daripada berdebat demi sebuah harga diri dan kursi di pemerintahan. Lima hari sekolah adalah terobosan berani pemerintah dalam upaya mewujudkan generasi emas. Generasi Indonesia baru yang berkarakter dan berdaya saing. (*)

Adil sejak dalam Pikiran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/lima-hari-sekolah-tugas-guru-makin-banyak_m_153090.jpeg" alt="Grafis" width="100%">
<figcaption>Grafis</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kesempatan bertemu dengan jajaran Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Rabu (23/8) tidak disia-siakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Di hadapan sejumlah pemimpin ormas Islam itu, dia menyampaikan segala hal soal lima hari sekolah (LHS). Termasuk tugas guru yang bakal makin banyak. Dalam acara rapat pleno Wantim MUI tersebut, Muhadjir didampingi Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad, Kepala Balitbang Totok Suprayitno, dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter Arie Budhiman. Acara itu dipimpin langsung Ketua Wantim MUI Din Syamsuddin. Muhadjir menyatakan, akar kebijakan LHS itu terkait dengan beban mengajar guru. Sebelumnya beban mengajar guru minimal 24 jam pelajaran per pekan. Karena banyak keluhan dari guru, di antaranya guru kesulitan mengejar beban minimal itu, akhirnya ketentuannya diubah. &rdquo;Beban kerja guru menjadi delapan jam setiap hari dan lima hari dalam sepekan,&rdquo; katanya. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut menuturkan, jangan dibayangkan guru harus berada di kelas atau di ruang guru selama delapan jam setiap hari. Banyak sekali kegiatan guru yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah memantau kegiatan siswa. Baik itu kegiatan di dalam maupun di luar sekolah. Muhadjir menjelaskan, ketika beban delapan jam itu sampai pukul 15.00, murid hingga saat itu masih berada dalam pengawasan guru. Kalau ada murid yang ikut madrasah diniyah (madin), guru harus memastikannya. Kemudian, kalau murid ikut ekstrakurikuler atau kursus yang lain, guru juga harus ikut memantau. Bahkan, kalau murid langsung pulang ke rumah, guru tetap harus memastikannya. &rdquo;Guru kok jadi lebih banyak tugasnya? Memang iya. Kan sudah terima tunjangan profesi guru (TPG, Red),&rdquo; katanya. Setiap tahun kucuran dana untuk TPG sangat besar. Tahun ini saja alokasi anggaran TPG mencapai Rp 56,7 triliun. &rdquo;Sekarang giliran pemerintah menagih komitmen guru untuk mendidik anak-anak,&rdquo; tambahnya. Dengan adanya kontrol dari para guru itu, nanti siswa memiliki dua buku rapor. Yang pertama adalah rapor untuk hasil belajar akademik selama bersekolah. Yang kedua adalah buku rapor untuk catatan pribadi siswa. Baik itu catatan perilaku, kepemimpinan, sampai catatan ekstrakurikuler maupun kegiatan lain di luar sekolah. Dua catatan dalam buku rapor tersebut harus dimasukkan ke dalam data pokok pendidikan (dapodik). Dengan demikian, Kemendikbud memiliki rekam jejak pribadi seseorang mulai TK sampai lulus SMA atau SMK. &rdquo;Nanti perusahaan-perusahaan yang ingin merekrut pegawai bisa melihat catatan ini. Apakah seorang pelamar itu pernah jadi pemimpin atau tidak,&rdquo; terangnya. Muhadjir mengatakan, sampai saat ini formula buku rapor kepribadian siswa tersebut masih dikaji di Kemendikbud. Diharapkan, tidak lama lagi rapor catatan kepribadian atau karakter siswa itu bisa diluncurkan. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi pada prinsipnya mendukung program penguatan pendidikan karakter (PPK) Kemendikbud tersebut. Apalagi, program itu bertujuan memperkuat karakter anak-anak. Namun, terkait dengan penambahan tugas untuk guru, dia berharap PGRI dilibatkan dalam pembuatan teknis acuan kerjanya. Unifah juga mengungkapkan, belum semua guru menerima TPG. Masih banyak guru honorer yang gajinya tidak sampai Rp 500 ribu setiap bulan. Nah, menurut Unifah, untuk guru-guru yang belum menerima TPG, tapi sudah mendapatkan beban kerja yang cukup berat, program itu bukan kebijakan yang baik. Terkait dengan rencana terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang PPK, sejauh ini belum ada perkembangan signifikan. Sejumlah opsi dimunculkan Kemendikbud dalam mengatur jam belajar siswa di sekolah. Opsi tersebut diharapkan bisa menjadi jalan tengah agar guru tetap mendapatkan jam kerja 40 jam. Salah satu opsinya ialah tetap mengakomodasi sekolah enam hari dengan pengaturan tersendiri. Namun, sangat mungkin aturan itu tidak masuk Perpres PPK yang akan terbit. Kabar tersebut disampaikan Muhadjir setelah mendampingi Presiden Joko Widodo menyambut Sekjen Partai Komunis Vietnam di Istana Merdeka kemarin. Muhadjir menjelaskan, pada dasarnya ketentuan LHS bersifat tidak wajib sebagaimana disampaikan presiden. Dia mempersilakan bila ada sekolah yang mau menerapkan atau yang tidak ingin menerapkan. Untuk itu, dalam pengaturannya nanti ada jalan tengah. Bagi yang ingin menerapkan LHS, tentu jam kerja guru menjadi delapan jam per hari. Sehingga dalam sepekan tetap memenuhi jam kerja 40 jam. &rdquo;Nanti kalau yang menganut enam hari (sekolah) ya beban guru diubah,&rdquo; ucapnya. Dalam arti diatur sedemikian rupa supaya totalnya 40 jam kerja selama enam hari. Pengaturan itu nanti secara teknis dicantumkan dalam permendikbud yang baru. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 nanti otomatis dicabut oleh perpres yang bakal terbit. Perpres yang terbit tersebut akan mencakup dua irisan, yakni Kemendikbud dan Kemenag. Dari situlah pihaknya akan menyusun permendikbud baru sebagai turunan perpres. Apakah perpres itu juga akan mengatur jam belajar-mengajar yang nanti diturunkan dalam permendikbud, Muhadjir mengatakan tidak. &rdquo;Soal itu malah nggak diatur. Nanti diatur dalam turunan permennya. Tapi, ini mungkin lho ya. Wong kan belum terbit perpresnya,&rdquo; lanjut pria yang juga ketua PP Muhammadiyah tersebut. Saat ini perpres itu masih disusun tim lintas kementerian dan belum ada keputusan akhir. Karena itu, perubahan dari sisi substansi masih mungkin terjadi. Yang jelas, perpres tersebut tetap akan merujuk, salah satunya, pada PP 19/2017 tentang Perubahan PP 74/2008 tentang Guru. Dengan demikian, permendikbud yang baru nanti merujuk pula pada perpres dan PP tersebut. Mengenai waktu penyelesaian dan penerbitan perpres, Muhadjir mengatakan belum bisa memastikan. &rdquo;Pak Sesneg yang lebih tahu soal itu,&rdquo; ucapnya. Pihaknya mendapat tugas menyusun substansi dari sisi Kemendikbud, sebagaimana Kemenag juga mendapat tugas serupa dari bidangnya. Sementara itu, Mensesneg Pratikno juga tidak bisa memastikan kapan perpres tersebut terbit. Dia hanya memberikan isyarat bahwa prosesnya sudah hampir rampung. &rdquo;Sekarang dalam proses untuk diterbitkan. Sudah ada rapat sinkronisasi di Kemenkum HAM,&rdquo; ujarnya. Sebaliknya, Menkum HAM Yasonna H. Laoly mengaku belum mengetahui soal progres terakhir penyusunan perpres itu. &rdquo;Aku belum lihat. Coba nanti aku cek dahulu,&rdquo; ucapnya.

Lima Hari Sekolah, Tugas Guru Makin Banyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/menunggu-perpres-memerdekakan-nalar_m_153060.jpeg" alt="Akh. Muzakki" width="100%">
<figcaption>Akh. Muzakki</figcaption>
</figure>MENGAPA judul tulisan ini saya awali dengan kalimat &rdquo;menunggu perpres&rdquo;? Sederhana, publik memang sedang menunggu perpres yang konon akan &rdquo;menggantikan&rdquo; Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Tapi lebih dari itu, saya melihat ada kesilapan pandangan di titik simpul bangsa ini dalam merespons permendikbud dan rencana perpres tersebut. Sudah lebih dua bulan sejak diundangkan 12 Juni 2017, reaksi publik terhadap permendikbud tidak pernah sirna. Bahkan, pro dan kontra cenderung semakin besar bak gelombang pasang. Di bawah pun, tidak sedikit pemerintah daerah melalui dinas pendidikan berada dalam situasi yang sangat sulit sebagai pelaksana teknis. Akhirnya, sekolah pun dikondisikan untuk menjalankan kebijakan lima hari sekolah itu. Meski publik sudah diminta untuk menunggu perpres, pro dan kontra pun semakin sulit dihindarkan. Anggaplah pro dan kontra itu sebagai proses semu deliberasi publik terhadap konsep dan kebijakan lima hari sekolah. Ujung dari deliberasi semu itu adalah menyerap semangat, gagasan dasar, dan orientasi publik atas isu mendasar yang mengenai kehidupan bersama. Namun, saya membaca, ada kesalahan pemaknaan terhadap substansi dan agensi di balik deliberasi semu di atas. Kesalahan pemaknaan dua isu sentral tersebut layak diurai untuk memerdekakan nalar bersama. Untuk menguji ketidaktersambungan substansi, pertanyaan yang penting untuk diajukan adalah, sebetulnya apa sih yang dipermasalahkan oleh mereka yang pro dan mereka yang kontra terhadap permendikbud di atas? Ternyata substansi argumentasi di antara keduanya tidak bersambung. Yang dipermasalahkan oleh mereka yang selama ini kontra terhadap kebijakan Mendikbud adalah soal lima hari sekolah. Bukan masalah penguatan pendidikan karakter. Sebab, yang mereka baca adalah Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 itu sendiri. Pikiran mereka sederhana, permendikbud tersebut adalah tentang hari sekolah. Maka, substansi dasarnya pun juga harus dibaca tentang hari sekolah. Bahwa di dalamnya ada pembahasan tentang penguatan pendidikan karakter, itu bukan substansi dasar. Masalahnya sederhana. Posisi penguatan pendidikan karakter yang disublimasikan ke dalam gagasan dasar yang menjadi pertimbangan substantif permendikbud di atas menjadikan hari sekolah sebagai kebijakan utama. Lihatlah juga &rdquo;judul&rdquo; permendikbud tersebut. Yakni, tentang hari sekolah. Bukan tentang penguatan pendidikan karakter. Sementara itu, pihak yang pro mendasari argumentasi mereka bahwa permendikbud di atas berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter. Di sini titik ketidakbersambungan substansi penyikapan di atas terjadi. Satu pihak mempermasalahkan kebijakan lima hari sekolah, pihak lainnya menjawabnya dengan argumentasi yang berkisar pada penguatan pendidikan karakter. Artinya, kerisauan tentang lima hari sekolah direspons dengan jawaban penguatan pendidikan karakter. Kata anak muda sekarang, &rdquo;Jaka Sembung, naik ojek? Nggak nyambung, Jek.&rdquo; Nah, supaya nyambung secara substantif, rencana penerbitan perpres harus mampu memaknai substansi deliberasi semu yang dilanda ketidaktersambungan itu. Perpres layak keluar dari jebakan ketidaktersambungan substansi tersebut. Caranya sederhana, tapi terukur. Pertama, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 yang menjadi dasar kebijakan lima hari sekolah dan yang menimbulkan gejolak luar biasa besar layak untuk diputuskan, apakah diteruskan atau dibatalkan. Keputusan pembatalan atau tidak menjadi sangat vital untuk mengurai atau memperparah keruwetan dan keriuhan di lapangan. Masalahnya simpel. Draf perpres yang beredar luas (entah benar atau tidak dari sisi redaksi dan substansi) tidak menunjuk kepada keputusan pembatalan atau penerusan melalui penegasan ulang terhadap kebijakan lima hari sekolah yang sebelumnya diatur permendikbud itu. Kalau memang demikian yang terjadi, deliberasi semu di atas akan tetap meluas. Sebab, keduanya &ndash;antara permendikbud dan perpres&ndash; mengatur dua hal yang berbeda. Perpres mengatur penguatan pendidikan karakter. Permendikbud mengatur lima hari sekolah. Yang akan terjadi, akibatnya, kedua-duanya berjalan. Penguatan pendidikan karakter diberi karpet merah untuk berjalan, lima hari sekolah juga terus dijalankan walau dengan skala penekanan yang berbeda. Dan jika ini yang terjadi, dikhawatirkan munculnya perpres tidak mengurai keruwetan yang konkret terjadi di lapangan. Perpres justru akan membuat publik di negeri ini akan masuk kepada jebakan riuh soal lima hari sekolah. Walaupun akan disebut opsional, substansi kebijakan lima hari sekolah akan memiliki daya tekan tertentu justru karena disebut itu. Kedua, sebagai pilihan lanjutan, pemerintah perlu lebih mengedepankan desain kebijakan tentang strategi kebudayaan. Sebab, hingga saat ini kita tidak memiliki desain yang jelas mengenai strategi kebudayaan pada bangsa ini. Kebudayaan lebih dilihat sebagai komoditas pariwisata, bukan sebagai kekayaan nonmaterial bangsa yang harus dilembagakan melalui instrumen-instrumen kewargaan. Pendidikan karakter hanya bagian kecil. Jika pilihan itu yang diambil, pimpinan pemerintahan negeri ini terampil mengajak publik keluar dari jebakan keruwetan yang tidak perlu dengan memaksakan kebijakan lima hari sekolah. Kearifan tradisional kita mengajarkan, kalau hanya untuk menangkap ikan, airnya jangan sampai keruh. Kalau keruh, ikan akan sulit ditangkap. Kalau hanya kepentingannya penguatan pendidikan karakter (ibarat menangkap ikan), tidak selayaknya air mengeruh karena kebijakan itu menabrak kepentingan luas. Tentu, pemerintah perlu mengedepankan kearifan daripada pendekatan kekuasaan. Memilih untuk tidak membatalkan kebijakan lima hari sekolah sesuai permendikbud adalah kebijakan politik. Tetapi, memilih untuk membatalkan permendikbud lima hari sekolah dengan mengedepankan penguatan desain strategi kebudayaan adalah pilihan rasional nan terukur berbasis kearifan. Kepentingan agar pemerintah mengedepankan kearifan daripada pendekatan kekuasaan di atas semakin kuat terasa jika dikaitkan dengan fakta salah kaprah di ruang publik tentang agensi deliberasi semu itu. Muncul persepsi seakan-akan pro dan kontra itu persoalan ormas besar Islam: NU dan Muhammadiyah. Ada kealpaan, gelombang kontra terhadap kebijakan lima hari sekolah sejatinya bukan antara dua kelompok besar itu. Memang betul, Mendikbud memiliki latar belakang Muhammadiyah, tapi kebijakan lima hari sekolah berasal dari kapasitasnya sebagai Mendikbud. Karena itu, kebijakan itu pun bagian dari kebijakan besar pemerintah. Membiarkan salah kaprah tersebut berlanjut sama dengan tidak memerdekakan nalar publik ini. Karena itu, yang bisa menyelesaikan kegaduhan ini adalah pimpinan pemerintahan. Caranya, mengambil pelajaran dalam membuat regulasi secara partisipatoris berbasis kearifan lokal. (*)

Menunggu Perpres, Memerdekakan Nalar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/jokowi-bakal-anulir-kebijakan-full-day-school_m_152305.jpeg" alt="Jubir Presiden Jokowi, Johan Budi" width="100%">
<figcaption>Jubir Presiden Jokowi, Johan Budi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan full day school yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23/2017 hingga terus berpolemik. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat bereaksi dan menuliskan komentarnya di akun twitter soal polemik tersebut. Rencananya pendapat sang presiden itu akan ditegaskan dalam peraturan presiden (Perpres). Dikabarkan isinya lebih banyak menganulir kebijakan yang ditelurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tersebut. Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo &lrm;mengatakan jika nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perpres maka secara otomatis, Permendikbud tersebut tidak berlaku lagi. "Kalau ada Perpres otomatis Pemerndikbud tidak berlaku," ujar Johan kepada JawaPos.com, Senin (21/8). Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini juga belum mengetahui kapan Perpres tersebut akan dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Namun yang jelas Perpres itu berkaitan tantang pendidikan karakter. "Isi Perpes adalah berkaitan dengan pendidikan karakter bagi anak didik, namun isi detailnya belum tahu," katanya. Kendati demikian, Johan mengaku belum mengetahui apakah dalam Perpres tersebut kebijakan full day school akan tetap ada, atau dihilangkan. Lantaran dirinya belum tahu&lrm; secara detail mengetahui isi Perpres yang bakal dikeluarkan tersebut. "Bisa menambah isi Permendikbud, bisa juga mengurangi Permendikbud," pungkasnya. Sebelumnya, pada Juni 2017 lalu, Mendikbud Muhadjir Effendy, resmi mengeluarkan Peraturan Mendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah. Permendikbud tersebut menegaskan kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan resmi diterapkan pada tahun ajaran 2017-2018. Sekolah negeri dan swasta wajib menggelar kegiatan belajar mengajar 8 jam sehari atau 40 jam seminggu yang digelar Senin hingga Jumat. Muhadjir Effendy, mengatakan, kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap, tidak langsung di semua sekolah dasar dan menengah. Pasalnya, belum semua sekolah siap karena keterbatasan infrastruktur. Tahun ini ditargetkan ada 5.000 sekolah yang siap menggelar full day school. &lrm;

Jokowi Bakal Anulir Kebijakan Full Day School?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#full day school

Berita Terkini