<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/indef-konsisten-ftz-batam-diyakini-mampu-lampaui-singapura_m_.jpg" alt="Ekonom INDEF Enny Sri Hartati" width="100%">
<figcaption>Ekonom INDEF Enny Sri Hartati</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan konsep awal mula pembangunan Batam untuk menyaingi Singapura sebagai pusat bisnis. Untuk mencapai itu Batam seharusnya menjadi Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia, bukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), apalagi ex-officio. Tapi jika rumor yang berkembang terealisasi menjadikan BP Batam dikelola oleh Walikota atau menjadi ex-officio yang ramai diberitakan belakangan ini. Tentu saja memupuskan harapan kita semua Batam mampu menyaingi Singapura apalagi melampauinya. &ldquo;Kalau melihat potensi Batam harusnya bisa lampaui Singapura,&rdquo; tutur Enny, seperti pada keterangannya di Jakarta, Senin (14/1). Hal itu juga tercermin dari jumlah Vessel yang melintasi selat Philips sebanyak 60 ribu pertahun. Volume trafiknya juga tercatat tiga kali volume trafik Terusan Panama dan lebih dari dua kali volume trafik Terusan Suez. Dari sekitar 200 Vessel dan 150 tanker perhari yang lalu lalang ada sekitar 72 persen Tanker melalui jalur Selat Philips dan sisanya 28 persen via Selat Makasar dan Selat Lombok. Sementara itu, perputaran uang di Selat Malaka dan Selat Philips berkisar antara USD 84 miliar sampai dengan USD 250 miliar per tahun. Untuk itu, melihat peta wilayah yang langsung berbatasan dengan negara-negara tetangga, maka pengelolaan ruang laut, darat, dan udara di wilayah Batam dan pulau lainnya harus di bawah pengawasan dan pengendalian langsung pemerintah pusat. &rdquo;Kita ingin bersaing dengan negara lain, yang terdekat dengan Batam seprti Singapura. Tapi, wewenangnya di perkecil yang hanya dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda),&rdquo; ucapnya. Oleh karenanya, jika ingin bersaing dengan negara tetangga, Enny menekankan pentingnya mempertahankan batam menjadi Free Trade Zone (FTZ). &ldquo;Wilayah ekonomi di Batam sudah jadi, tinggal ditambah sedikit saja. Dengan begitu mamp menggaet lebih banyak investor. Bukan sebaliknya, malah dikerdilkan, dengan mempersempit ruang geraknya,&rdquo; ungkap Enny. Disamping itu, FTZ Batam berada di wilayah depan perbatasan negara yang bersaing secara head-to-head dengan FTZ di negara lain. Sehingga, FTZ Batam harus memiliki fleksibilitas dan kecepatan proses produksi yang tinggi. Hal ini hanya bisa dilakukan jika FTZ Batam mempunyai kemandirian dalam mengatur dirinya dengan tetap mengakomodir kepentingan domestik seperti mengikutsertakan pelaku usaha UMKM dalam rantai produksinya. &ldquo;Negara tetangga sudah mengimplemntasikan FTZ dan banyak berhasil, bukannya kita saingi mereka dengan kepastian regulasi, peraturan yang mengikat, ketersediaan Iahan , fasilitas infrastruktur yang menunjang hingga insentif,&rdquo; paparnya. Untuk itu, Enny menyarankan pemerintah agar konsisten menjaga kebijakan dan peraturan. Hal itu dinilai sangat penting bagi penciptaan iklim usaha yang berkesinambungan dan menjaga kepercayaan (trustworthiness) para pelaku usaha internasional terhadap kredibilitas bangsa Indonesia. &ldquo;Tidak mustahil jika pemerintah pusat konsisten dalam mengelola Batam, maka Batam bisa jauh melebihi Singapura,&rdquo; tandasnya.

INDEF: Konsisten FTZ, Batam Diyakini Mampu Lampaui Singapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-penetapan-batam-sebagai-kek-wawako-tidak-ada-masalah_m_217266.jpeg" alt="ILUSTRASI Kebijakan Pemerintah Pusat yang akan mengubah status Batam yang semula adalah kawasan Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendapat tanggapan beragam dari banyak pihak." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kebijakan Pemerintah Pusat yang akan mengubah status Batam yang semula adalah kawasan Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendapat tanggapan beragam dari banyak pihak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kebijakan Pemerintah Pusat yang akan mengubah status Batam yang semula adalah kawasan Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendapat tanggapan beragam dari banyak pihak. Sejumlah pengusaha menilai kawasan FTZ di Batam sudah tepat dan tidak perlu diubah lagi. Namun ada juga yang mendukung upaya perubahan dari Pemerintah akan status Batam menjadi KEK untuk pertumbuhan ekonomi. Menanggapi polemik tersebut, Wakil Wali Kota (Wawako) Batam Amsakar Achmad mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, tidak mempermasalahkan apa status Batam. Yang terpenting adalah kejelasan tugas dan fungsi antara Pemkot Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang menjadi tuan rumah mengawal pemerintahan dan pembangunan kota. "Bagi Pemkot FTZ atau KEK tidak masalah, yang penting irisan tugas pokok selesai antara BP dan Pemkot. Kalau memang masalahnya bisa teratasi dengan KEK maka kita setuju," kata Amsakar pada Sabtu (2/6). Masalah irisan tugas pokok antara BP dan Pemkot Batam sendiri sejatinya pada 2018 ini sudah tidak terlihat. Meskipun tidak sepenuhnya hilang namun upaya harmonisasi antara dua lembaga ini jauh lebih nampak.&nbsp; Di sepanjang 2018 ini irisan yang terlihat hanya seputar event pariwisata yang nampaknya dijalankan bersaing antara Pemkot Batam dan BP Batam. Berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana kedua lembaga ini seolah berlawanan dan tidak sejalan di banyak sisi. Menjadi satu dari banyak alasan atas keterpurukan eko trnomi Batam. Berkaitan dengan status FTZ yang disandang Batam saat ini, Amsakar juga menilai bahwa belum ada signifikansi yang membawa kebaikan pada pertumbuhan ekonomi Batam. Padahal banyak kemudahan yang diberikan negara, yang seharusnya memberikan sumbangan maksimal atas perkembangan daerah. "Kalau dilihat sejauh ini FTZ tidak membawa manfaat, sehingga kita perlu kaji ulang. Kita harus memberi makna pada daya saing Batam," kata Amsakar.

Soal Penetapan Batam Sebagai KEK, Wawako: Tidak Ada Masalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kadin-batam-dorong-terbitnya-pp-soal-ftz_m_214916.jpeg" alt="DPRD Batam menggelar rapat dengar pendapat dengan pengusaha, Pemkot Batam dan BP Batam." width="100%">
<figcaption>DPRD Batam menggelar rapat dengar pendapat dengan pengusaha, Pemkot Batam dan BP Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pengusaha di Batam sekuat tenaga mempertahankan free trade zone (FTZ). Bahkan, mereka menilai rencana pemerintah yang mengarahkan Batam untuk bertransformasi menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) merupakan langkah mundur. Ketua Dewan Pakar Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Batam Ampuan Situmeang menyatakan, langkah paling mudah untuk membenahi pengelolaan Batam adalah dengan merevitalisasi FTZ Batam. Pemerintah cukup menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menambah fasililitas-fasilitas lainnya ke dalam FTZ. Dengan demikian, aturan baru yabg hadir bisa memberikan kemudahan dan mengimbangi ketentuan dunia internasional. &ldquo;Cara paling mudah adalah tinggal terbitkan PP untuk menambah fasilitas di FTZ Batam. Tak perlu repot-repot menemukan format baru untuk mengelola Batam,&rdquo; kata Ampuan, Rabu (23/5). Rencana pemerintah untuk menyandingkan KEK dengan FTZ di Batam diklaim tidak memiliki dasar. Karena hal tersebut tidak bisa berjalan. secara Yuridis tidak dimungkinkan menerapkan KEK di Batam tanpa menghilangkan fasilitas FTZ. Ini mengacu pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 209 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). dalam pasal 49 UU KEK ditegaskan, bila Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebasa (KPBPB) Batam beralih status, maka secara otomatis UU FTZ dinyatakan dicabut atau tidak berlaku. "Secara hukum itu tidak memungkinkan,&rdquo; tegas Ampuan yang juga Peneliti Hukum Kota Batam. Jika KEK jadi diterapkan di Batam, maka investor yang terlanjur membangun industrinya di luar KEK akan dirugikan. Padahal awalnya investor dijanjikan fasilitas FTZ selama 70 tahun. Secara substansi, FTZ sangat berbeda dengan KEK. FTZ dibangun di kawasan yang terpisah dari daerah pabean. Sehingga kawasan itu dibebaskan dari Bea Masuk, PPN dan PPNBm. Sementara KEK adalah kawasan yang dibangun di dalam daeah pabean. Artinya, kawasan di luar KEK akan dikenakan kewajiban kepabeanan. Menurut UU FTZ, fasilitas di kawasan FTZ sudah pasti bisa dinikmati seluruh industri yang masuk ke Batam sampai 2076 mendatang. &ldquo;FTZ lebih memberikan kepastian kepada investor yang masuk ke Batam ketimbang KEK,&rdquo; jelasnya. Meski demikian, Ampuan mengakui bahwa fasiltias KEK jauh lebih banyak ketimbang fasilitas yang ditawarkan FTZ. Namun ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapat fasiltias tersebut. Industri yang ingin mendapatkan fasilitas harus lebih dulu mengajukan permohonan. Industri hanya akan menerima fasiltias-fasilitas sesuai persyaratan yang dipenuhi. Industri juga harus menjalani evaluasi setiap dua tahun untuk memastikan fasilitasnya masih layak diberikan atau tidak. Tentu hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi kalangan dunia usaha.

Kadin Batam Dorong Terbitnya PP Soal FTZ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tolak-kek-apindo-kepri-tawarkan-ftz-plus_m_212952.jpeg" alt="Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri Ir Cahya." width="100%">
<figcaption>Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri Ir Cahya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana transformasi Batam dari kawasan Free Trade Zone (FTZ) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menuai penolakan dari pelaku usaha. Khususnya mereka yang lini usahanya tidak berada dalam kawasan industri. Hadirnya KEK diyakini akan mempersempit cakupan wilayah atau kawasan yang menyediakan fasilitas dan kemudahan dalam menjalani usaha. Sehingga mempengaruhi dunia usaha yang berada di luar kawasan. Karena mereka tidak lagi mendapat kemudahan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri Ir Cahya menjelaskan, FTZ yang kini baru berjalan 12 tahun di Batam tidak menjadi dalang bagi keterpurukan ekonomi di Kepri. Khususnya Batam. Sebaliknya, FTZ dan segala kemudahannya menjadi sesuatu yang istimewa di mata pelaku usaha. "Kalau Batam diubah menjadi KEK, maka itu akan memghilangkan keistimewaan yang sudah ada sekarang. Otomatis kawasan lain yang tidak termasuk KEK akan sama dengan daerah lain di Indonesia. Tidak ada kemudahan dan keistimewaan lagi," kata Cahya ketika ditemui di Batam, Rabu (16/5). Jika nantinya KEK diterapkan, maka hanya kawasan industri saja yang akan mendapatkan berbagai kemudahan dan fasilitas yang ditawarkannya. Sementara dunia usaha yang tidak berda di kawasan industri tidak lagi menikmati fasilitas FTZ yang selama ini berlaku bagi seluruh wilayah di Batam. Apindo lantas menawarkan solusi dalam bentuk FTZ Plus. Kemudahan yang sekarang didapat Batam sebagai kawasan FTZ, akan diperkuat dengan fasilitas tambahan. Seperti berbagai kemudahan yang diberikan dalam KEK, namun tidak terkurung dalam kawasan industri semata. "FTZ Plus ini akan kami upayakan mendapatkan berbagai kemudahan seperti yang dimiliki KEK. Ini bukan hanya untuk pengusaha. Lebih dari itu, masyarakat juga akan merasakannya. Banyak dunia usaha yang membutuhkan dukungan pemerintah, tidak hanya dalam kawasan industri," sambung ketua penggagas FTZ Plus Soerya Respationo. Soerya menjelaskan, jika nantinya tetap dipaksakan maka penerapan KEK di Batam akan menimbulkan gap. Akan ada rasa tidak adil bagi mereka yang berada di luar kawasan industri. Padahal kontribusi pelaku usaha di luar kawasan industri tidak kalah besar. Demikian juga dengan usaha kecil dan menengah (UKM) yang saat ini mulai berkembang dengan berbagai kemudahan FTZ. Mereka akan tertahan karena fasilitas yang selama ini dinikmati hilang dengan hadirmya KEK. Saat ini, penggodokan berbagai kebijakan baru dalam FTZ Plus sedang diupayakan. Tawaran hadirnya FTZ Plus dinilai lebih sesuai dibandingkan KEK yang terlihat kaku. Asosiasi atau Himpunan Dunia Usaha Batam menggelar pertemuan di Aston Hotel, Kecamatan Lubuk Baja, Batam, kepulauan Riau (Kepri), Selasa (15/5) kemarin. Hasilnya mengerucutkan pada keinginan pelaku usaha dalam tiga sikap terkait perubahan status Batam dari FTZ menjadi KEK. Ketiga sikap, yang pertama adalah dunia usaha Batam menolak rencana kebijakan KEK di batam. Kal ini karena akan membuat harga barang-barang kebutuhan pokok menjadi mahal dan menurunkan data saing Batam. Kedua, meminta pemerintah memegang komitmen dan kepastian hukum sesuai amanah UU FTZ Nomor 30 Tahun 2000 dalam pelaksanaan FTZ selama 70 tahun. Memperkuat FTZ dengan memberikan fasilitas dan insentif dalam bentuk FTZ Plus. Ketiga, meminta kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk meningkatkan sistem pelayanan publik dan perizinan dunia usaha. Ini untuk mendorong percepatan pertumbuhan investasi dan ekonomi di Batam.

Tolak KEK, Apindo Kepri Tawarkan FTZ Plus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kalau-dipercantik-batam-makin-bergairah_m_150471.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan pemerintah yang mengubah status Batam sebagai Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) cukup disayangkan oleh pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam. Direktur Promosi dan Humas BP Batam Purnomo Andiantono meminta pemerintah pusat jeli dalam setiap mengambil kebijakan terkait Batam. Mestinya, pemerintah tidak perlu bongkar-pasang kebijakan ekonomi di Batam. Misalnya mengubah status Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dikatakannya, pang perlu dilakukan pemerintah hanyalah menambah fasilitas dan kemudahan di kawasan FTZ Batam. Seperti menambah tax allowance, tax holiday, kemudahan Bea dan Cukai, kemudahan Imigrasi, tidak mengikuti daftar negatif nasional, dan lain sebagainya. "Jadi cukup menambah kosmetiknya saja. Biar Batam semakin cantik dan menarik bagi investor," kata dia seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group). Dia menyebut, investasi Singapura di Batam memang masih cukup dominan. Data 2016 menyebutkan, di Batam terdapat sedikitnya 26 proyek dari Singapura dengan nilai investasi sebesar USD 65,1 juta. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya meminta agar status FTZ Batam tetap dipertahankan. Selain itu, dia mendorong pemerintah pusat memberikan insentif tambahan untuk wilayah FTZ Batam. "Jangan bicara lagi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus, red) di Batam, setuju atau tidak," kata Cahya. Menurutnya, menjadikan Batam sebagai KEK merupakan sebuah kemunduran. Pemerintah tak perlu mengubah status FTZ Batam menjadi KEK. Yang seharusnya dilakukan pemerintah saat ini menambah insentif untuk mempermudah pengusaha. "Kalau pemerintah kasih insentif, namanya jadi FTZ Plus," ungkapnya. FTZ Plus dinilai akan menjadi formula yang bagus untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi Batam. "Dulu saya ngomong di pusat soal Batam, semuanya memandang dan memberikan atensi ke saya. Nah sekarang, Kepri jadi posisi 33 di Indonesia, ya saya malu. Dulu Batam begitu hebat, kenapa sekarang melempem. Saya bingung dan malu," tuturnya. Di antara insentif tambahan untuk kawasan FTZ Batam adalah penerapan Free Trade Agreement (FTA). Dia meyakini jika FTA segera diterapkan, maka perekonomian Batam akan bangkit. Penghapusan bea masuk pemasaran barang produksi menuju wilayah pabean di Indonesia akan membuat perusahaan-perusahaan di Batam melakukan ekspansi dan merekrut tenaga kerja lebih banyak lagi. "Ini yang akan kita promosikan. Kita coba peluang dan akan kita dorong, karena ekonomi terpuruk," jelasnya. Cahya yang telah membawa investor dari Tiongkok sangat menginginkan FTA segera berlaku. Karena investor yang dirangkulnya tersebut akan memasarkan produknya ke Indonesia. "Kalau BM jadi 0 persen akan lebih mudah memasarkannya nanti," harapnya.

Kalau Dipercantik, Batam Makin Bergairah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ftz

Berita Terkini

INDEF: Konsisten FTZ, Batam Diyakini Mampu Lampaui Singapura

Soal Penetapan Batam Sebagai KEK, Wawako: Tidak Ada Masalah

Kadin Batam Dorong Terbitnya PP Soal FTZ

Tolak KEK, Apindo Kepri Tawarkan FTZ Plus

Kalau Dipercantik, Batam Makin Bergairah

Download Aplikasi JawaPos.com