<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/20240905_130357-2860266074.jpg" alt="Anggota Kompolnas Poengky Indarti. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Anggota Kompolnas Poengky Indarti. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta kepolisian segera mengusut tuntas pembubaran diskusi yang diselenggarakan Forum Tanah Air (FTA) di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (29/9) lalu. Pembubaran itu jelas melanggar undang-undang. "Aparat Kepolisian harus mengusut tuntas kasus ini," ujar Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Senin (30/9). Ia mengatakan bahwa aksi pembubaran diskusi yang dilakukan secara paksa tak disangka dapat terjadi di era keterbukaan saat ini. "Sangat mengejutkan setelah 26 tahun reformasi, ternyata masih dijumpai kelompok seperti ini di Indonesia," pungkas Poengky. Sebelumnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin membeberkan kronologi terjadinya pembubaran diskusi diaspora di Grand Kemang, Jakarta Selatan. Dalam peristiwa tersebut, massa yang tak dikenal bertindak anarkis memporakparandakan panggung, menyobek backdrop, mematahkan tiang mik, dan mengancam para peserta yang baru hadir. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015143532/ketua-umum-ylbh-pijar-apresiasi-langkah-cepat-polisi-tangkap-pelaku-pembubaran-seminar-di-kemang">Ketua Umum YLBH Pijar Apresiasi Langkah Cepat Polisi Tangkap Pelaku Pembubaran Seminar di Kemang</a> Menurut Din, acara itu dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di manca negara dengan sejumlah tokoh atau aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Selain Din, hadir sebagai narasumber antara lain Refly Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadhilah, Sunarko, dan beberapa lainnya. Din menyampaikan, sejak pagi hari sudah ada sekelompok massa menggelar orasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel. Namun, Din mengaku tidak mendengar jelas tuntutan massa. "Tidak terlalu jelas pesan yang mereka sampaikan, kecuali mengkritik para narasumber yang diundang dan membela rezim Presiden Jokowi," kata Din, Sabtu (28/9). Din melanjutkan, acara tidak sempat dimulai. Karena massa sudah bertindak anarkis terlebih dahulu dengan memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik seisinya. "Acara akhirnya dimulai dan diubah menjadi konperensi pers," imbuhnya.

"Aparat Kepolisian harus mengusut tuntas kasus ini," ujar Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan, Senin (30/9).

Kompolnas Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Pembubaran Paksa Diskusi FTA di Kemang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/zzcMzFmXYGbg66o7veEZfrky5NN9bJVp87gjxyHh-156805421.jpg" alt="Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz menandatangani pembaruan Perjanjian Perdagangan Perbatasan Indonesia-Malaysia." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz menandatangani pembaruan Perjanjian Perdagangan Perbatasan Indonesia-Malaysia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan dan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz menandatangani pembaruan Perjanjian Perdagangan Perbatasan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia (Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement/ BTA). Zulhas menjelaskan, sejak pertama kali berlakunya BTA pada 24 Agustus 1970, BTA diperbarui dengan pertimbangan kondisi dan perubahan terbaru, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, pengaturan mekanisme, serta peningkatan pengawasan pelaksanaannya. Peninjauan ulang BTA pertama kali dilakukan pada 21&ndash;22 Juli 2009 di Bandung, hingga akhirnya mencapai kesepakatan secara substansi pada pertemuan ke-8 pada 21 Maret 2022. Penandatanganan dilakukan di Perdana Putra, Putrajaya, dan disaksikan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Mendag mengatakan bahwa kedua negara menyambut baik penandatanganan perjanjian ini yang diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat kedua negara yang tinggal di daerah perbatasan. "Warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan RI-Malaysia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara ini. Oleh karena itu, Bapak Presiden sangat gembira atas penyelesaian pembaruan BTA yang diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan warga negara kita yang berada di perbatasan," kata Mendag Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Jumat (9/6). Ke depan, kata Zulhas, tindak lanjut penyelesaian persetujuan ini memerlukan perhatian. Khususnya dalam hal ratifikasi, sosialisasi, dan pengawasan implementasinya sehingga diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setelah berlakunya pembaruan ini, maka diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat perbatasan agar dapat memahami serta memanfaatkannya dengan baik. Selain itu, seluruh lapisan pemangku kepentingan diharapkan dapat bersama-sama melakukan pengawasan implementasinya. "Saya berharap, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam kedua hal tersebut (sosialisasi dan pengawasan),&rdquo;" imbuh Mendag Zulkifli Hasan. Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan bahwa BTA berbeda dengan bentuk kerja sama perdagangan seperti Free Trade Agreement, meskipun kedua negara merupakan anggota ASEAN yang seharusnya diberlakukan bea nol persen. "Secara faktual, jika kita hanya terbatas melihat dalam kerangka skema ASEAN, maka seharusnya bea masuk terhadap barang dari Indonesia-Malaysia sudah nol persen. Namun, dalam BTA diberikan beberapa pengecualian ketentuan ekspor dan impornya dengan tujuan tidak memberatkan masyarakat kita di perbatasan," ujar Djatmiko. Setelah ditandatangani, kedua negara akan melanjutkan proses ratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara sebelum BTA diberlakukan dan dapat memfasilitasi masyarakat di perbatasan.&nbsp;

"Warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan RI-Malaysia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara ini," kata Mendag.

Mendag Teken Pembaruan Perjanjian Perdagangan Perbatasan Indonesia-Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/sby-dituding-dalang-kriminalisasi-antasari-ibas-fitnah-keji-busuk_m_109691.jpeg" alt="Edhie Baskoro Yudhoyono" width="100%">
<figcaption>Edhie Baskoro Yudhoyono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengingatkan pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk melindungi pasar dalam negeri. Penguatan pasar juga diharapkan diimbangi dengan peningkatan ekspor.  "Jangan sampai kita (Indonesia) hanya dibanjiri produk luar negeri, sehingga produsen lokal kita menjadi sulit dalam berkompetisi karena kalah dari segi kualitas dan kuantitas," katanya dilansir dari Antara, Kamis (21/11).  Ibas, panggilan akrab Edhie, juga meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan perundingan internasional. Khususnya kepada Kementerian Perdagangan, Ibas meminta agar perundingan yang disepakati betul-betul menguntungkan Indonesia dalam berbagai aspek.  "Pastikan betul proyeksi yang sudah dipikirkan benar-benar mengena bagi Indonesia," katanya.  Politisi Partai Demokrat itu mengingatkan pula bahwa fokus Indonesia saat ini adalah investasi dan ekspor, sebagaimana yang sering disampaikan Presiden Jokowi. Atas dasar itu, ia mendorong pemerintah untuk gencar memfasilitasi pengusaha untuk bisa promosi produknya.  "Pemerintah memberikan kelonggaran bagi pengusaha-pengusaha yang ada di dalam negeri, sehingga ketika mereka melakukan ekspor mereka dapat bersaing," imbuhnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan perjanjian internasional dengan negara atau institusi lain untuk menggenjot ekspor dapat selesai paling lambat akhir 2020. Presiden Jokowi ketika memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10), mengingatkan kondisi ekonomi global yang makin sulit dan ancaman resesi pada 2020.  Kunci untuk mengantisipasi kondisi itu, menurut Presiden Jokowi adalah peningkatan ekspor dan investasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, Indonesia telah menyelesaikan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) dengan negara Australia.  "Ini harus diteruskan dengan negara-negara lain. Yang penting menurut saya segera diselesaikan dan akhir 2020 ini bisa selesai," katanya.  Ia mengingatkan juga perlunya segera diselesaikan Perjanjian Kerja sama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) Indonesia dengan anggota ASEAN plus 6 negara yakni India, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru.

Ibas Yudhoyono: Jangan Sampai Indonesia Hanya Dibanjiri Produk Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Ekspor-Kerajinan-Rotan-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pengrajin sedang menyelesaikan pembuatan mebel dari rotan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (18/11/2019). Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan nilai ekspor kerajinan anyaman bambu dan rotan pada triwulan ke III 2019 mencapai 2,3 juta Dol" width="100%">
<figcaption>Pengrajin sedang menyelesaikan pembuatan mebel dari rotan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (18/11/2019). Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan nilai ekspor kerajinan anyaman bambu dan rotan pada triwulan ke III 2019 mencapai 2,3 juta Dol</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pelaku usaha belum dapat mengoptimalkan kerja sama dagang melalui skema free trade agreement (FTA) seperti yang digagas pemerintah bersama negara mitra. Untuk itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah semakin masif melakukan kajian bersama dan menyosialisasikan kepada pelaku usaha.  "FTA belum sepenuhnya dipahami dan dapat dimanfaatkan secara baik oleh pengusaha Indonesia," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Kamdani di Jakarta, Selasa (19/11).  Shinta merekomendasikan agar dilakukan feasibility study secara lengkap, termasuk data market, demand, dan analisis dampak terkait dengan negosiasi FTA, sebelum dan selama proses perundingan FTA. Tujuannya, agar pemerintah dapat menetapkan posisi runding dan prioritas FTA yang sekiranya bisa memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.  Selain itu, konsultasi publik-swasta perlu dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan, dan sistematis. Baik sebelum, selama, maupun sesudah perundingan FTA. Dia menyebutkan, Kadin telah menerbitkan pedoman Public Private Consultation dan Penyusunan Position Paper.  "Kami juga merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pengawasan pemenuhan komitmen FTA oleh negara mitra," tuturnya.  Dia menjelaskan, perlambatan pertumbuhan ekonomi global menghadirkan tantangan bagi perekonomian Indonesia. Global Economic Prospects edisi Juni 2019 mengungkapkan bahwa melambatnya laju ekonomi disebabkan lesunya perdagangan internasional. Proyeksi terbaru pertumbuhan PDB global yang hanya 2,6 persen merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir atau sejak krisis keuangan global pada 2008.  Menurut Shinta, untuk mendorong ekspor dan investasi, perlu dilakukan pula institutional reform pada institusi publik dan swasta. Beberapa rekomendasi utama yang perlu menjadi perhatian itu terkait dengan reformasi logistik.  "Membangun sarana dan prasarana logistik yang terintegrasi di simpul-simpul logistik utama," ucapnya.  Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengaku telah menerima masukan-masukan pengusaha kepada pemerintah, termasuk mengenai pedagangan internasional dan hambatan ekspor. Namun, soal FTA, Agus tak membeberkan tanggapan secara detail. Dia hanya menyoroti keluhan pengusaha mengenai hambatan ekspor.  "Saya akan sederhanakan peraturan-peraturan yang menghambat dunia usaha, terutama dalam hal ekspor," tuturnya.  Agus mengungkapkan, beberapa aturan yang dimaksud dunia adalah adanya peraturan tentang ekspor yang justru berbenturan dari setiap pembuat kebijakan. Contohnya, kurang adanya sinkronisasi regulasi antar kementerian.  TARGET KENAIKAN EKSPOR KE NEGARA FTA  Negara Tujuan | Growth (Persen)  Malaysia | 11,8  Thailand | 12,2  Filipina | 16,4  Singapura | 0,5  Australia | 4,5  Sumber: BPS

Pelaku Usaha Merasa FTA Belum Optimal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#FTA

Berita Terkini

Kompolnas Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Pembubaran Paksa Diskusi FTA di Kemang

Mendag Teken Pembaruan Perjanjian Perdagangan Perbatasan Indonesia-Malaysia

Ibas Yudhoyono: Jangan Sampai Indonesia Hanya Dibanjiri Produk Impor

Pelaku Usaha Merasa FTA Belum Optimal

Download Aplikasi JawaPos.com