<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/PERTAMINA-12-A-1306279771.jpg" alt="Proyek RDMP Balikpapan/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Proyek RDMP Balikpapan/(Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&mdash; Pemerintah telah meresmikan Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina atau&nbsp;Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Peresmian dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.</p> <p>Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menilai, RDMP Balikpapan menjadi&nbsp;momentum strategis untuk mengembalikan Pertamina sebagai perusahaan energi nasional yang terintegrasi penuh dari hulu hingga hilir. integrasi ini menjadi kunci mewujudkan swasembada energi.</p> <p>Proyek RDMP Balikpapan dengan nilai investasi sekitar USD 7,4 miliar ini secara signifikan meningkatkan kapasitas Kilang Balikpapan dari 260 ribu barel per hari (bph) menjadi 360 ribu bph. Peningkatan kapasitas ini memperkuat struktur industri pengolahan nasional yang terhubung langsung dengan sektor hulu, hilir, serta industri petrokimia.</p> <p>"Pertamina harus menjadi sokoguru dalam mewujudkan swasembada energi nasional," ujar Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius.</p> <p>FSPPB menilai, swasembada nasional bisa diwujudkan bila&nbsp;Pertamina menjadi terintegrasi penuh dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, FSPPB meminta agar&nbsp;Pertamina disatukan kembali dari bentuk holding-subholding menjadi bentuk terintegrasi dalam struktur satu kesatuan National Oil Company (NOC) yang solid di bawah kepemimpinan langsung Presiden Prabowo Subianto.</p> <p>"RDMP Balikpapan membuktikan bahwa integrasi bukan sekadar konsep, tetapi kebutuhan strategis bangsa. Infrastruktur energi terintegrasi hanya akan optimal jika dikelola oleh Pertamina yang terintegrasi secara utuh, dengan arah kebijakan tunggal di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia," kata Presiden FSPPB Arie Gumilar.</p> <p>FSPPB menyatakan akan terus memperjuangan&nbsp;reintegrasi Pertamina dari hulu ke hilir. Langkah ini diyakini bisa membuat target swasembada energi nasional bisa terealisasi.</p> <p>&nbsp;</p>

FSPPB menilai, RDMP Balikpapan menjadi momentum strategis untuk mengembalikan Pertamina sebagai perusahaan energi nasional.

RDMP Balikpapan Diresmikan, FSPPB Yakin Swasembada Energi Bisa Terwujud Dengan Integrasi Pertamina

<div dir="ltr">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/JKT_UJI-TERA-DI-JALUR-MUDIK_HANUNG-HAMBARA_18032025-3596245839.jpg" alt="Uji tera di SPBU Pertamina KM 14B, Tol Jakarta-Tangerang, Kota Tangerang Selasa (18/3/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Uji tera di SPBU Pertamina KM 14B, Tol Jakarta-Tangerang, Kota Tangerang Selasa (18/3/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos</figcaption>
</figure> <div dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) memberikan pembelaan kepada PT Pertamina, Tbk (Persero) atas berbagai pemberitaan negatif di media sosial. FSPPB menilai ada upaya untuk merusak citra Pertamina di mata publik dari pihak tertentu.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Presiden FSPPB, Arie Gumilar menilai, ada upaya sistematis untuk menyerang Pertamina. Tujuannya adalah merusak citra perusahaan pelat merah tersebut.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Sedangkan ditemukan narasi upaya meningkatkan citra perusahaan swasta dan asing. Oleh karena itu, FSPPB merasa memiliki tanggung jawab untuk membela Pertamina.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Kami di FSPPB meyakini bahwa pembusukan citra Pertamina ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari skenario besar untuk mempercepat swastanisasi pengelolaan energi nasional, agar aset strategis bangsa jatuh ke tangan korporasi global," ujar Arie dalam FGD bertajuk Reintegrasi Pertamina dan Isu Energi Nasional di Jakarta, Kamis (9/10).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016682973/menteri-imipas-agus-andrianto-sebut-pembatalan-visa-atlet-israel-setelah-terima-permohonan-fgi">Menteri Imipas Agus Andrianto Sebut Pembatalan Visa Atlet Israel Setelah Terima Permohonan FGI</a></strong></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">FGD ini diawali dengan pemaparan topik Reintegrasi Pertamina dan juga pemaparan isu-isu negatif yang tengah menerpa Pertamina. Salah seorang peserta FGD menantang untuk pembuktian secara langsung akan video viral yang baru-baru ini beredar di masyarakat yaitu tentang kandungan etanol produk Pertalite Pertamina mencapai 50 persen.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Kemudian dilakukan pengambilan sampel dari dua unit sepeda motor yang dipilih acak milik peserta FGD. Kemudian diambil Pertalite dari tangki kendaraan sebanyak 500 mililiter.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Uji coba disaksikan seluruh peserta. Air sebatas ketinggian tertentu dicampurkan kemudian dikocok dengan stabil. Setelah didiamkan sejenak volume air di dalam botol nampak tetap atau tidak berubah. Sehingga dapat disimpulkan bila tidak ada etanol sama sekali yang tercampur atau terlarut. Apalagi anggapan 50 persen dipastikan keliru.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Melalui forum FGD tersebut, FSPPB mengajak seluruh elemen bangsa, akademisi, serikat pekerja, mahasiswa, dan masyarakat sipil, untuk bersatu menyelamatkan Pertamina dari isu-isu negatif seperti BBM oplosan, angka RON tidak sesuai, dan sejenisnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Masyarakat harus sadar, bahwa ancaman terhadap kedaulatan energi bukan sekadar isu korporasi, melainkan ancaman eksistensial terhadap masa depan bangsa. Jika energi dikendalikan oleh swasta dan asing, maka kemakmuran dan kedaulatan rakyat akan ikut tergadai," pungkasnya.</div>

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) memberikan pembelaan kepada PT Pertamina atas isu miring yang datang.

Pertamina Diserang Isu Negatif Pemakaian Etanol 50 Persen, FSPPB Beri Pembelaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/26/PURBAYA-26-2129424143.jpg" alt="Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang kilang dibakar menjadi sorotan. Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI pada 30 September 2025 saat membahas Indonesia tidak pernah membangun kilang minyak lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mempertanyakan maksud pernyataan Purbaya terkait kilang dibakar. Sebab, pernyataan tersebut dikhawatirkan disalah artikan oleh publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas dasar itu, Purbaya diminta untuk memberikan penjelasan. Sehingga, tidak memicu perdebatan publik</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Setiap pernyataan pejabat negara di ruang publik memiliki konsekuensi besar terhadap persepsi masyarakat dan kredibilitas institusi. Karena itu, FSPPB menekankan agar pernyataan tersebut diluruskan dengan penjelasan resmi yang berdasarkan fakta hukum dan investigasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan,&rdquo; kata Presiden FSPPB Arie Gumilar, Rabu (1/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016648073/terhimpit-puing-santri-13-tahun-selamat-usai-48-jam-bertahan-di-reruntuhan-pondok-pesantren-al-khoziny-sidoarjo">Terhimpit Puing, Santri 13 Tahun Selamat usai 48 Jam Bertahan di Reruntuhan Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pernyataan tersebut dinilai Arie juga bisa menyinggung marwah pekerja, perusahaan, serta kepercayaan publik terhadap negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">FSPPB juga mengingatkan bahwa pembangunan maupun revitalisasi kilang, seperti proyek RDMP, adalah proses strategis berskala besar yang tidak sederhana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Membangun kilang bukan hanya urusan teknis, melainkan bagian dari pembangunan peradaban industri. Proses ini membutuhkan investasi besar, dukungan lintas sektor, serta kesabaran jangka panjang,&rdquo; jelas Arie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdapat banyak faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan kilang. Seperti kebijakan politik dan ekonomi, faktor sosial dan budaya, lingkungan dan keselamatan (HSSE), hingga proses konstruksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, FSPPB kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong Reintegrasi Pertamina dari hulu hingga hilir, termasuk pengembalian fungsi SKK Migas dan BPH Migas ke dalam satu Pertamina di bawah kendali langsung Presiden RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reintegrasi diyakini akan memberikan manfaat strategis bagi bangsa. Meliputi menekan defisit neraca perdagangan melalui pengurangan impor migas, memperkuat kedaulatan dan swasembada energi sesuai Astacita Presiden Republik Indonesia, dan menghadirkan tata kelola energi yang lebih terintegrasi, efisien, dan berpihak pada kepentingan nasional.</div>

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mempertanyakan maksud pernyataan Purbaya terkait kilang dibakar. 

FSPPB Pertanyakan Omongan Menkeu Purbaya Soal 'Bakar Kilang', Khawatir Bikin Publik Salah Paham

<div id="m#msg-a:r5078664119036414275" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/18/IMG-20240618-WA0015-3099331895.jpg" alt="Ilustrasi: Pertamina" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pertamina</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-a:r5078664119036414275-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menyatakan berencana menggambungkan tiga anak usaha di sektor hilir. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rencana ini disambut baik oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Langkah ini sejalan dengan perjuangan FSPPB dalam lima tahun terakhir, yakni mendorong Pertamina tetap satu entitas utuh dalam menjalankan bisnis secara holistik dari hulu hingga hilir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">FSPPB menilai, model holding&ndash;subholding (HSH) tidak efektif dan inefisien. Cara ini malah menambah kompleksitas melalui biaya operasional tinggi, transfer pricing, duplikasi fungsi, serta irisan bisnis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terbukti, fragmentasi ini menghambat sinergi dan daya saing. Karena itu, keputusan untuk kembali mengintegrasikan operasional anak-anak usaha menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola dan efisiensi perusahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penggabungan hilir merupakan langkah awal yang baik, namun perjuangan kami tetap pada reintegrasi total Pertamina sebagai perusahaan negara yang terintegrasi dari hulu ke hilir," ujar Presiden FSPPB Arie Gumilar dalam keterangan tertulis, Jumat (12/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/016562249/kemkomdigi-dan-kemendikdasmen-dorong-kompetensi-guru-di-era-digital">Kemkomdigi dan Kemendikdasmen Dorong Kompetensi Guru di Era Digital</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, FSPPB menilai penggabungan melalui merger bukanlah satu-satunya jalan. Ada opsi yang lebih cepat dan efisien, yaitu dengan mengembalikan struktur organisasi Pertamina ke dalam bentuk direktorat tanpa membentuk entitas baru.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tiga direktorat dari tiga entitas hilir yang diusulkan adalah Direktorat Pemasaran, mengelola bisnis Pertamina Patra Niaga, Direktorat Kilang dan Petrokimia untuk mengelola bisnis Kilang Pertamina Internasional, dan Direktorat Perkapalan untuk mengelola bisnis Pertamina International Shipping.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya setelah 3 Direktorat di atas terbentuk maka langkah berikutnya yaitu dengan memasukkan Direktorat Hulu, Direktorat New &amp; Renewable Energy (NRE), serta SKK Migas kembali kedalam struktur Pertamina. Menyusul terakhir pembentukan Direktorat Gas dengan catatan permasalahan kepemilikan saham swasta di SH Gas (yaitu di PGN) bisa di-buyback terlebih dahulu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan pendekatan tersebut, proses integrasi dapat berlangsung lebih sederhana, transparan, serta langsung menyelaraskan rantai bisnis hilir Pertamina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">FSPPB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap tahapan proses integrasi agar berjalan dengan baik, menjamin hak-hak normatif pekerja. Sekaligus memastikan setiap kebijakan strategis benar-benar ditujukan untuk memperkuat Pertamina sebagai perusahaan energi nasional.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="m#msg-a:r5078664119036414275-footer" class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Langkah ini sejalan dengan perjuangan FSPPB dalam lima tahun terakhir, yakni mendorong Pertamina tetap satu entitas utuh.

Dirut Pertamina Berencana Gabungkan 3 Anak Usaha Sektor Hilir, FSPPB Nilai Sebagai Langkah yang Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/FSPPB-1668156306.jpg" alt="Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar. (istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis, termasuk PT Pertamina (Persero), Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengajak semua pihak menjaga integritas proses pengambilan keputusan, khususnya dalam pengangkatan Direksi dan Komisaris.&nbsp;Presiden FSPPB Arie Gumilar menilai, sebagai perusahaan energi yang menyangkut kepentingan publik luas, Pertamina perlu dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, serta terbebas dari intervensi kepentingan jangka pendek.</p> <p>"Pengelolaan Pertamina seharusnya merefleksikan kedaulatan energi nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, arah dan kepemimpinan perusahaan semestinya berada langsung di bawah Presiden," kata Arie dalam keterangannya, dikutip Kamis (29/5).</p> <p>Arie juga menyampaikan pentingnya penataan ulang struktur holding BUMN energi agar Pertamina kembali menjadi perusahaan negara yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung ketersediaan energi yang lebih terjangkau.</p> <p>"Kami percaya, kedaulatan energi merupakan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, pengelolaan sektor ini sebaiknya dilakukan berdasarkan semangat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila," lanjutnya.</p> <p>Sebagai organisasi pekerja yang mewakili aspirasi karyawan Pertamina di seluruh Indonesia, FSPPB berkomitmen untuk terus mengawal keberlanjutan perusahaan dan mendukung upaya bersama dalam menjaga aset strategis negara.&nbsp;Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) adalah federasi dari 25 serikat pekerja yang mewakili suara dan aspirasi pekerja Pertamina di seluruh Indonesia.</p> <p>FSPPB berdiri atas dasar cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan pekerja, menjaga kedaulatan energi nasional, serta menjadikan Pertamina sebagai perusahaan yang kuat, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.</p>

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menekankan pentingnya transparansi dan kedaulatan energi dalam pengelolaan Pertamina.

FSPPB Serukan Transparansi dalam Pengelolaan Pertamina Menjelang RUPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PANAS-BUMI-3.jpg" alt="Pengembangan panas bumi oleh PT Pertamina Geothermal Eenergi (PGE) Area Ulubelu di Tanggamus, Lampung. ANTARA" width="100%">
<figcaption>Pengembangan panas bumi oleh PT Pertamina Geothermal Eenergi (PGE) Area Ulubelu di Tanggamus, Lampung. ANTARA</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>-Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sebagai induk organisasi yang beranggotakan 25 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) menolak aksi korporasi berupa privatisasi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) melalui initial public offering (IPO).<br /> <br /> Presiden FSPPB Arie Gumilar mengatakan, penolakan dilakukan guna menjaga kelangsungan bisnis perusahaan dan tanggung jawab moral sebagai anak bangsa dalam kaitan menjalankan bisnis perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pihaknya juga menuntut penghentian semua upaya privatisasi seluruh unit usaha Pertamina.<br /> <br /> "Pertamina akan keluar dari khitohnya dalam menjalankan penugasan negara untuk memberikan sebesar-besar manfaat bagi rakyat Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33," kata Arie Gumilar dalam keterangan resmi, Selasa (7/2).<br /> <br /> FSPPB menilai bahwa aksi korporasi tersebut tidak berlandaskan kajian yang prudent dan tanpa due dilligence yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dinilai bakal merugikan negara serta berpotensi adanya pelanggaran atas hukum yang cenderung menguntungkan sekelompok/golongan tertentu, bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum.<br /> <br /> Sementara itu, Sekjen FSPPB, Sutrisno menjelaskan bahwa PGE sebagai bagian dari afiliasi Pertamina, selama ini baik baik saja. PGE telah mencapai begitu banyak prestasi dan terus tumbuh sebagai salah satu perusahaan yang mengelola energi terbarukan serta menjadi masa depan elektrifikasi Indonesia di sektor hulu.<br /> <br /> Arie membeberkan bahwa nilai yang diharapkan dari IPO yakni pelepasan saham kepemilikan 25 persen yang berkisar Rp 9,7 triliun. Hal ini dilakukan di tengah semua kemudahan, di tengah semua pencapaian berbagai prestasi PGE.<br /> <br /> "Atas hal tersebut, maka FSPPB menolak aksi korporasi yang melakukan privatisasi PGE melalui IPO dan menuntut penghentian semua upaya privatisasi seluruh unit usaha Pertamina, serta menetapkan deklarasi," jelas Arie Gumilar.<br /> <br /> Lebih lanjut Sutrisno membeberkan, Indonesia memiliki kurang lebih 40 persen cadangan geothermal dunia dengan potensi cadangan 25.4 Giga Watt (GW) atau setara dengan 25.4 miliar Watt. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara pemilik cadangan terbesar di dunia atas sumber energi geothermal yang bersih, ramah lingkungan dan terbarukan sekaligus yang secara terus menerus disediakan melalui gunung-gunung api di seluruh wilayah Indonesia.<br /> <br /> "Sampai dengan 2022 PGE memegang kuasa atas WKP panas bumi terbesar di Indonesia dengan total 13 wilayah kerja. Dengan kapasitas total PLTP di Indonesia sebesar 2.292 Mega Watt (MW), sebanyak 82 persen berdiri di WKP milik PGE baik dengan skema operasi sendiri ataupun Joint Operation Contract,” beber Sutrisno.<br /> <br /> Lebih lanjut, kata Sutrisno, PGE mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun dan berbagai penghargaan juga terus diraih oleh PGE dengan tetap 100 persen milik Pertamina. Penghargaan dimaksud diantaranya adalah meraih Proper Emas selama 12 tahun berturut-turut dari Kementrian Lingkungan Hidup &amp; Kehutanan (KLHK).<br /> <br /> Kemudian, PT. PGE juga meraih Index ESG tertinggi dari 679 Perusahan utility dan renewable power production di seluruh dunia serta banyak penghargaan-penghargaan lainnya. Dalam hal pendanaan investasi, PGE juga tidak pernah kesulitan mendapatkan mitra strategis dalam setiap proyek pengembangan bisnisnya termasuk sangat mudah dalam mendapatkan dana murah/soft loan.<br /> <br /> Faktanya, kata dia, saat ini PGE telah dan sedang bekerja sama dengan banyak pihak sebagai lender strategis dan mendapatkan bunga pinjaman lunak seperti World Bank dengan Fix Rate 0.5 persen per tahun selama 40 tahun plus Grace Priode 10 Tahun.<br /> <br /> Lalu, JICA (Japan International Cooperation Agency) dengan Interest Rate sebesar 0.6 persen per tahun untuk tranche ke-1 dan sebesar 0.01 persen per tahun fix rate di tranche ke 2 dengan tenor 40 tahun plus Grace Periode 10 tahun serta masih banyak lagi yang lainnya.<br /> <br /> ’’FSPPB beserta seluruh konstituen sama sekali tidak menemukan urgensi dari rencana IPO selain untuk menjual aset kepada pihak swasta/Asing yang menguntungkan para pemburu rente yang nihil nasionalisme,” tandas Sutrisno. <strong>(*)</strong>

Pekerja Pertamina Tolak IPO PGE karena Anggap Tak Mendesak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/logo-pertamina.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ancaman aksi mogok kerja yang dilayangkan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) di sejumlah titik strategis berisiko menghambat aktivitas bisnis PT Pertamina (Persero).<br /> <br /> Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Indonesia (UI) Prof Aloysius Uwiyono mengatakan serikat pekerja tidak seharusnya hanya mengajukan tuntutan secara agresif, tetapi juga sebaiknya membuka diri terkait dengan segala upaya penyelesaian yang telah ditempuh oleh perusahaan pelat merah itu. "Serikat pekerja jangan hanya menuntut saja tetapi juga membuka hati. Kalau bisa mogok kerja itu tidak dijalankan, Jadi harus musyawarah untuk mufakat," ujarnya, Selasa (28/12).<br /> <br /> Menurutnya, aksi ini juga berisiko merugikan pekerja yang tergabung di dalam FSPPB. Sebab, jika perusahaan tidak bisa beroperasi akan menimbulkan efek yang cukup besar lantaran terhambatnya pasokan minyak. "Pastilah mengganggu pasokan minyak karena mereka demo kan tidak bekerja. Dstribusi minyak juga terhambat," ungkapnya.<br /> <br /> Sementara itu, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) menilai ancaman mogok kerja yang dilayangkan oleh FSPPB kontraproduktif dan berisiko menghambat proses pemulihan ekonomi nasional.<br /> <br /> Sekjen FSP BUMN Bersatu Tri Sasono mengungkapkan, Pertamina merupakan perusahaan pelat merah yang memiliki peran vital dalam perekonomian negara. Selain itu, oeprasional bisnis Pertamina juga menyangkut dengan hajat hidup orang banyak.<br /> <br /> Dengan demikian, ancaman mogok itu merugikan sebagian besar pekerja Pertamina dan mengancam keberlangsungan usaha masyarakat yang selama ini mendapatkan efek berganda dari bisnis perusahaan tersebut. "Kami menyayangkan rencana aksi mogok tersebut, karena tidak sesuai dengan tujuan berorganisasi dari serikat pekerja," sebutnya.<br /> <br /> Salah satu dasar dari munculnya ancaman ini adalah adanya rencana kebijakan agile working yang berdampak pada pengaturan mekanisme kerja fleksibel alias <em>work from home</em> (WFH). Namun, manajemen Pertamina memastikan untuk tidak menerapkan mekanisme tersebut sehingga tidak ada pemangkasan gaji karyawan. Sejalan dengan hal itu, Tri menilai ancaman mogok kerja tak lagi relevan.<br /> <br /> Sementara itu, jika masih terjadi adanya silang pendapat antara pekerja dengan pihak manajemen menurutnya harus diselesaikan secara bipartit sehingga bisa meminimalisasi gejolak. "Kalau hanya karena masalah buntunya penyusunan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) seharusnya diselesaikan dengan jalan dialog," ujarnya.<br /> <br /> Tri optimistis penyelesaian melalui dialog secara bipartit akan efektif untuk menemukan solusi terbaik. Terlebih, selama ini Pertamina dikenal sebagai salah satu perusahaan yang memprioritaskan kesejahteraan karyawan. <strong>(*)</strong>

Ancaman Mogok Karyawan Pertamina Bisa Hambat Aktivitas Bisnis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/erick-thohir-dan-kpk.jpg" alt="DISKUSI: Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi keluar dari pintu belakang KPK, Jakarta, kemarin. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DISKUSI: Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi keluar dari pintu belakang KPK, Jakarta, kemarin. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menanggapi gugatan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) PT Pertamina (Persero) terhadap Kementerian BUMN. Serikat Pekerja Pertamina merasa rencana Kementerian BUMN untuk melepas saham anak usaha Pertamina di bursa berpotensi menyebabkan kerugian.<br /> <br /> "Itu absurd banget gugatannya. Mereka membicarakan IPO (<em>Initial Public Offering</em>) padahal belum ada IPO apa yang mau digugat. Masa yang mau digugat itu yang akan, kan aneh? Akan kok yang digugat, barangnya aja belum ada, kok udah digugat," ujarnya di Jakarta, Rabu (22/7).<br /> <br /> Arya juga menjelaskan, aset yang ada di anak perusahaan Pertamina masih menjadi milik holding. Arya mengingatkan Serikat Pekerja memahami bahwa sejak dulu yang namanya aset anak usaha adalah milik si induk, dalam hal ini Pertamina.<br /> <br /> "Lalu anak usaha itu asetnya milik siapa, ya milik Pertamina, bukan milik anak perusahaannya asing. Kan anak perusahaan Pertamina sahamnya dimiliki Pertamina," jelasnya.<br /> <br /> Sementara itu, mengenai struktur organisasi dan sebagainya, Arya menjamin karyawan tidak akan dirugikan. "Kan lebih absurd lagi. Emang karyawan punya hak menentukan siapa yang (jadi) direksi?" tanya Arya heran.<br /> <br /> Arya menegaskan, Pertamina merupakan sebuah perusahaan atau korporasi. Bukan sebuah organisasi yang dapat ditentukan kepengurusannya.<br /> <br /> "Jadi mengada-ada juga. Jadi, kita siap aja dengan gugatan mereka, karena kita tahu pasti bisa kita kalahkan lah karena absurd dan aneh. Lucu juga ya," pungkasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, FSPPB yang menaungi 19 Serikat Pekerja di lingkungan Pertamina mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Pertamina.<br /> <br /> FSPPB menilai Menteri BUMN dan Direksi Pertamina telah mengeluarkan keputusan sepihak. Keputusan itu dinilai merugikan karena diduga ada peralihan aset dan keuangan negara yang dikelola Pertamina.<br /> <br /> Gugatan Perbuatan Melawan Hukum itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Pendaftaran Online (e-court), Senin (20/7), Pukul 13.00 Wib. FSPPB menunjuk Firma Hukum Sihaloho &amp; Co sebagai kuasa hukum.<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=boFClQoEZr4<br /> <br /> &nbsp;

BUMN: Gugatan Serikat Pekerja Pertamina Absurd, Lucu, dan Mengada-ada

FSPPB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#FSPPB

Berita Terkini