<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/12/demul3-3603751482.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat berbincang dengan siswi SMA yang menjalani pendidikan di barak militer. (Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat berbincang dengan siswi SMA yang menjalani pendidikan di barak militer. (Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kendati telah menerima banyak dukungan masyarakat, program Gubenur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer juga tak jarang mendapat kritikan tajam. Usai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) minta program dievaluasi, kini giliran organisasi guru Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) keras mendesak kebijakan ini dihentikan. Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung menyampaikan, pihaknya menolak kebijakan ini. Apalagi disusul dengan narasi adanya rencana guru "malas" juga akan dikirim ke barak militer. "FSGI menilai ini merupakan kebijakan instan, tidak menyentuh akar masalah, dan berpotensi tidak berdampak jangka panjang dalam perubahan perilaku," ujarnya, dalam keterangan resminya, Senin (19/5). Dia menegaskan, ketiadaan dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ini termasuk perencanaan, pembelajaran dan penilaian menunjukkan program ini tidak disiapkan dengan matang. Pasalnya, dokumen yang beredar selama ini hanya berupa Surat Edaran Gubernur terkait dengan Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat melalui Gapura Panca Waluya. Tak hanya itu, tidak adanya kurikulum, silabus, maupun modul ajar dalam kegiatan ini menimbulkan kekhawatiran jika nantinya siswa-siswa ini hanya menjadi kelinci percobaan. Mengingat, idealnya dalam sebuah proses pendidikan harus dilakukan dengan usaha yang sadar dan terencana. "Jadi, tujuannya harus jelas, kurikulumnya sinkron dengan tujuan, silabus juga harus ada dan modul ajar juga harus disiapkan. Sehingga, bisa kemudian dilakukan evaluasi karena jelas apa yang mau diukur, instrumennya apa, kapan dilakukan evaluasi, serta bagaimana pengolahan hasil evaluasinya," paparnya. Hal ini pun selaras dengan hasil pengawasan KPAI, yang menunjukkan bahwa program ini tidak disiapkan dengan matang. Sehingga tidak sesuai dengan marwah kegiatan pendidikan yang sesuai peraturan perundangan. Dalam temuan tersebut, diketahui jika metode pembelajaran ternyata berbeda di dua lokasi yang diawasi. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran tidak jelas karena perbedaan jenjang pendidikan peserta. Akan tetapi, mereka tetap dijadikan satu. Soal rekrutmen peserta juga disebut tidak jelas karena ketidakseragaman proses rekrutmen yang dilakukan, bahkan ada siswa yang memperoleh ancaman tidak naik kelas jika tidak ikut program. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan ini ternyata minim pemahaman perlindungan anak. Atas dasar hasil pengawasan KPAI tersebut, FSGI menilai, sudah seharusnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap pendidikan dasar dan menengah segera melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini seperti yang diamanatkan Perpres Nomor 188 Tahun 2024. "Kami meminta Menteri Pendidikan Dasar Menengah agar segera mengambil tindakan dengan menghentikan pengiriman siswa nakal ke barak militer di Jawa Barat. Karena kegiatan ini tidak memiliki landasan psikologis dan pedagogik yang jelas," tegasnya. Ketua Umum FSGI, Fahmi Hatib menambahkan, selama ini, sekolah sejatinya telah memiliki program pembinaan dan pelatihan bagi siswa. Seperti Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa, Pramuka, UKS, PMR, dan lainnya. Oleh karenanya, apabila program ini dianggap kurang berhasil, maka sudah semestinya dievaluasi terlebih dahulu. Bukan serta merta harus dibawa ke barak militer. "FSGI menilai TNI bukan satu-satunya instansi yang bisa diajak kerjasama dalam pembinaan kesiswaan, banyak instansi yang akan dilibatkan seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPAPP), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kwarcab Pramuka, BNN, Kepolisian dan instansi terkait lainnya. Jadi, sekolah tetap menjadi pusat pembelajaran dan pembinaan kesiswaan," paparnya.

FSGI desak penghentian pengiriman siswa nakal ke barak militer di Jabar karena kurangnya perencanaan dan dampak negatif bagi pendidikan.

FSGI Geram Lihat Kebijakan KDM, Minta Mendikdasmen Stop Pengiriman Siswa Nakal ke Barak Militer

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/medium-shot-girl-getting-bullied-school-1-2063033137.jpg" alt="Perilaku perundungan pada anak dibawah umur (freepik.com)" width="100%">
<figcaption>Perilaku perundungan pada anak dibawah umur (freepik.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak Kementerian, Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk segera turun tangan menangani kasus kekerasan peserta didik di Binus International School, Serpong. Terlebih, diduga kuat, sekolah merupakan satuan Pendidikan SPK (Sekolah Perjanjian Kerjasama) yang izinnya dari Kemendikbudristek.&nbsp;&nbsp; &rdquo;Oleh karena itu, FSGI mendorong Kemendikbudristek menegakan aturan sesuai ketentuan dalam Permendikbudristek 46/2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan,&rdquo; ujar Ketua Dewan pakar FSGI Retno Listyarti, di Jakarta, pada Selasa (20/2). FSGI menduga kuat sekolah belum mengimplementasikan Permendikbudristek 46/2023 ini. Pasalnya, dalam pernyataannya, sekolah justru terkesan cari aman dan lepas tangan dengan alasan peristiwa ini terjadi di luar sekolah. Padahal, menurut Permendikbudristek 46/2023, cakupan kekerasan yang dapat ditangani oleh Tim PPK Sekolah diantaranya terjadi di luar sekolah tapi peserta didik yang terlibat merupakan siswa sekolah tersebut. Seperti diketahui, lokasi kejadian adalah sebuah warung tongkrongan yang letaknya di belakang sekolah. Kemudian, yang terlibat seluruhnya peserta didik dari sekolah tersebut. &rdquo;Seharusnya sekolah dapat mengindetifikasi munculnya geng ini dan mencegah geng ini berkembang dengan merekrut adik adik kelas melalui cara kekerasan,&rdquo; tuturnya. Kendati demikian, FSGI juga mendorong kepolisian mengusut tuntas kasus ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Jika korban dan pelaku masih usia anak (18 tahun ke bawah) maka dalam penanganannya, kepolisian harus menggunakan UU 35/2014 tentang&nbsp; Perlindungan Anak dan UU 11/2012 ttg Sistem Peradilan Pidana Anak ( SPPA). Sementara, untuk anak korban, harus dipastikan mendapatkan pemulihan psikologi. Di sisi lain, Retno turut mendorong dinas-dinas pendidikan bersama Kemendikbudristek untuk mencegah dan membubarkan geng-geng sekolah yang sudah menjamur di berbagai sekolah. Terutama, geng-geng yang berpotensi melakukan berbagai kekerasan. Mengingat, geng-geng ini akan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Sementara, untuk masyarakat, diimbau untuk menghentikan share video ke media social jika menerima video tersebut. Karena, ketika di share kembali maka berpotensi ada peniruan peserta didik lain, menimbulkan trauma, dan jejak digital akan berdampak buruk baik pada anak korban maupun anak-anak pelaku.

Seharusnya sekolah dapat mengindetifikasi munculnya geng ini dan mencegah geng ini berkembang dengan merekrut adik adik kelasnya.

Viral Kasus Bullying di Binus Serpong, FSGI Dorong Kemendikbudristek Segera Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/tri-pujiati-1901929396.png" alt="Tri Pujiati" width="100%">
<figcaption>Tri Pujiati</figcaption>
</figure> SUARA&nbsp;guru dijadikan komoditas dalam siklus lima tahunan menjelang pemilu. Memprioritaskan kesejahteraan guru merupakan salah satu &rdquo;khotbah politik&rdquo; yang acap kali didengungkan para calon legislatif (caleg) maupun capres-cawapres. Janji manis terhadap pendidik seolah menjadi pembius agar kelak memilih pasangan calon presiden tertentu. Cara itu lazim dilakukan mengingat suara guru cukup signifikan. Pada Pemilu 2024, ada sekitar 3,5 juta guru yang memiliki hak suara. Jumlah yang cukup signifikan untuk mendongkrak perolehan suara mereka. &rdquo;Janji-janji surga&rdquo; yang dicekokkan ke pendidik pada akhirnya hilang bak ditelan bumi. Ketika pemilu usai, problem guru seperti kesejahteraan guru yang sangat rendah, kompetensi, rekrutmen, dan distribusi guru masih amburadul. Perlindungan guru yang minim dan buruknya pengembangan karier guru menghantui kehidupan para pahlawan tanpa tanda jasa itu. Suara guru yang awalnya bak berlian berubah menjadi &rdquo;sampah&rdquo;. Guru harus kembali ke habitatnya sebagai pendidik yang mengimpikan kesejahteraan. Impian guru yang ingin sejahtera harus terkubur dalam-dalam. Dalam konteks siklus lima tahunan, guru semestinya sudah paham kondisi itu akan berulang. Sebagai makhluk terdidik, guru harus lebih kritis dalam melihat visi dan misi pasangan capres-cawapres. Jika melihat sekilas janji ketiga capres-cawapres 2024, ada beberapa persoalan guru yang ingin diselesaikan. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ingin menuntaskan perekrutan ASN untuk guru. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjanji menambah tunjangan guru sebesar Rp 2 juta per bulan. Ganjar Pranowo-Mahfud MD berencana menetapkan gaji guru Rp 20 juta per bulan. Politik&nbsp;Guru Terlepas dari janji politik dari ketiga pasangan calon, posisi guru sebagai pendidik tidak akan pernah lepas dari urusan politik. Menjauhkan guru dalam urusan politik jelas mustahil. Sebab, sebagai bangsa Indonesia, mereka juga memiliki hak yang sama untuk menyuarakan aspirasinya. Guru adalah warga politik. Guru juga memiliki hak politik yang dijamin dalam undang-undang (UU). Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan (berpolitik). &rdquo;Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.&rdquo; Lalu, dalam pasal 28 disebutkan, &rdquo;Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.&rdquo; Selain sebagai partisipan, jasa guru dalam politik juga diperlukan. Sebab, mereka yang memiliki ikatan khusus dengan generasi muda minimal untuk memberikan pendidikan politik. Lewat para gurulah pendidikan politik dapat disalurkan dengan baik. Dari sinilah kemudian guru &rdquo;dimanfaatkan&rdquo; sebagai objek elektoral. Dalam hal ini, ada beberapa hal mengapa guru menjadi santapan empuk dalam dunia politik. Pertama, dalam konteks otonomi daerah, guru lebih mudah dipengaruhi oleh kebijakan birokrasi. Kebijakan ini biasanya melewati tangan-tangan tersembunyi seperti dinas pendidikan terkait. Guru biasanya diintimidasi jika tidak mendukung salah satu paslon. Bentuk intimidasi bermacam-macam, mulai kehilangan pekerjaan sebagai pendidik, dimutasi ke daerah terpencil, dan sebagainya. Kedua, guru merupakan salah satu urat nadi dalam mendekatkan diri kepada masyarakat. Guru masih dipandang sebagai salah satu tokoh yang memiliki pengaruh untuk menentukan perilaku masyarakat. Di sinilah kemudian guru dimanfaatkan untuk menggerakkan masyarakat untuk mendukung salah satu calon. Guru berpolitik memang masih sangat sulit diidentifikasi. Sebab, keberadaan mereka masih samar-samar dalam mendukung paslon. Bahkan, dukungan karena ada intimidasi dari atasan pun lebih pada individu sehingga sulit untuk dideteksi. Hanya, politisasi guru bisa diidentifikasi dengan lebih luas, yakni di organisasi keguruan. Suara guru di bawah naungan organisasi keguruan di tanah air memang sangat menggiurkan. Bahkan, ada organisasi yang menaungi guru, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Organisasi tersebut juga memiliki identitas dan solidaritas. Organisasi itu juga terbilang kuat karena sudah memiliki akar hingga ke daerah. Selain organisasi tersebut, juga ada Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), dan lainnya. Organisasi sebagai Penguat Organisasi guru memiliki massa yang sangat jelas. Bahkan, organisasi ini memiliki suara dari pemilih tua hingga pemilih pemula. Dengan kekuatan itu, organisasi guru bisa menjadi salah satu daya tawar kepada capres-cawapres. Organisasi guru juga bisa menjadi mesin pendorong untuk mendesak pemerintah memajukan pendidikan. Oleh karena itu, eksistensi guru, baik sebagai individu maupun organisasi, harus menjadi penguat terhadap kesejahteraan guru. Momentum politik bisa menjadi salah satu agenda penting bagi organisasi guru untuk menganalisis sejauh mana pasangan capres berpihak kepada guru. Pertama, organisasi guru harus mampu mengontrol secara jelas dan terarah visi-misi capres yang benar-benar bervisi pendidikan. Dengan banyaknya organisasi guru, akan sangat mudah mengontrol dan menyisir kandidat yang berpihak kepada guru. Kedua, sebagai pijakan politik guru nasional, organisasi guru harus menjadi garda terdepan sebagai penekan pemerintah. Artinya, ketika ada kebijakan yang tidak berpihak kepada guru, organisasi guru harus menjadi garda terdepan untuk bersuara. Singkatnya, organisasi guru merupakan wadah profesi, perjuangan, dan serikat pekerja yang mempunyai sifat unitaristik, independen, dan nonpartisan. Organisasi guru juga bukan tempat &rdquo;nongkrong&rdquo; para politikus. Guru juga bukan kumpulan suara politik. Menjaga marwah guru dan organisasinya serta menjaga jarak dalam politik praktis merupakan amanat moral yang lebih tinggi nilainya daripada urusan politik.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;TRI PUJIATI,&nbsp;Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus

Suara guru dijadikan komoditas dalam siklus lima tahunan menjelang pemilu. Memprioritaskan kesejahteraan guru merupakan khotbah politik.

Guru di Persimpangan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/geng-klitih.jpg" alt="STOP BULYYING: Dua pelajar menyampaikan pesan anti perundungan di Malang, kemarin. (ARIL DARMONO/JAWA POS RADAR MALANG)" width="100%">
<figcaption>STOP BULYYING: Dua pelajar menyampaikan pesan anti perundungan di Malang, kemarin. (ARIL DARMONO/JAWA POS RADAR MALANG)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus perundungan kerap terjadi di satuan pendidikan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat, ada 16 kasus yang terjadi selama Januari&ndash;Juli 2023. Mayoritas terjadi di jenjang pendidikan SD dan SMP masing-masing 4 kasus (25 persen). Kemudian, SMA dan SMK masing-masing 3 kasus (18,75 persen) serta MTs dan pondok pesantren masing-masing 1 kasus (6,25 persen). Yang ironis, empat kasus terjadi pada Juli saat tahun pelajaran 2023&ndash;2024 belum berlangsung sebulan. Perundungan tersebut dialami 14 siswa SMP di Kabupaten Cianjur yang mengalami kekerasan fisik. Alasannya, terlambat ke sekolah, kekerasan fisik dijemur, dan ditendang kakak kelas yang sudah duduk di bangku SMA/SMK. Kasus lain terjadi di salah satu SMAN di Bengkulu. Satu siswi yang didiagnosis autoimun mengalami perundungan dari empat guru dan sejumlah teman sekelasnya. Ada pula kasus penusukan siswa korban bully ke siswa yang diduga kerap mem-bully di salah satu SMA di Samarinda. Catatan terakhir, kejadian di Rejang Lebong, Bengkulu. Seorang guru olahraga menegur sambil menendang peserta didik karena kedapatan merokok. Tidak terima anaknya ditendang, orang tua si anak akhirnya menyerang mata si guru dengan ketapel hingga pecah dan mengalami kebutaan permanen. &rdquo;Jumlah korban perundungan di satuan pendidikan total 43 orang,&rdquo; ujar Sekjen FSGI Heru Purnomo. Perinciannya, 41 peserta didik (95,4 persen) dan 2 guru (4,6 persen). Pelaku perundungan didominasi peserta didik, yaitu sejumlah 87 peserta didik (92,5 persen). Sisanya, oleh pendidik, yakni 5 pendidik (5,3 persen), 1 orang tua peserta didik (1,1 persen), dan 1 kepala madrasah (1,1 persen). &rdquo;Artinya, korban terbesar adalah peserta didik, yaitu 95,4 persen, dengan pelaku perundungan terbanyak juga peserta didik, yaitu 92,5 persen,&rdquo; paparnya. Heru menyatakan, sebagian besar kasus perundungan itu terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbudristek. Sementara itu, di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama terdapat 2 kasus. Meski demikian, dalam 2 kasus yang terdeteksi, jumlah korban mencapai 16 peserta didik. FSGI mengecam dan menyayangkan segala bentuk kekerasan yang terjadi. Apalagi jika dilakukan dalam lembaga pendidikan. FSGI mendorong dinas pendidikan untuk proaktif. Mulai mengevaluasi perlindungan guru hingga perlindungan dan keamanan bagi peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Pada bagian lain, kasus kekerasan seksual yang juga terjadi di lembaga pendidikan, khususnya di pondok pesantren, turut menjadi sorotan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Badriyah Fayumi, persoalan kekerasan seksual di lingkungan pesantren tidak bisa diabaikan. Badriyah menuturkan, predator seksual di lingkungan pesantren justru lebih menakutkan ketimbang di lembaga pendidikan lain. Sebab, para orang tua menitipkan anaknya selama 24 jam kepada pengurus pesantren. Apabila keamanan para santri terancam, proses belajar tidak akan terselenggara dengan baik. &rdquo;Jika hal tersebut tidak dapat diatasi, bukan tidak mungkin para santrilah yang menjadi korban beruntun,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas meneken nota kesepahaman (MoU) pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di gedung Kemendikbudristek, Jakarta, pada Jumat (4/8) lalu. &rdquo;Semoga ikhtiar kita bersama ini dalam rangka menjamin dan memastikan satuan pendidikan ramah anak dan menjadikan satuan pendidikan sebagai tempat yang paling aman dari kasus-kasus perundungan dan kekerasan seksual ini bisa segera kita wujudkan,&rdquo; jelasnya. (wan/mia/c19/fal)

Kasus perundungan kerap terjadi di satuan pendidikan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat, ada 16 kasus.

Catatan FSGI: 16 Kasus Perundungan Januari-Juli 2023, Banyak Terjadi di Jenjang SD-SMP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/40-2483336700.jpg" alt="Ilustrasi: Acara wisuda lulusan taman kanak-kanak." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Acara wisuda lulusan taman kanak-kanak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengatur pelaksanaan acara wisuda bagi lulusan taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA). Sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (19/6), Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo menyampaikan bahwa kementerian bisa mengeluarkan surat edaran mengenai ketentuan pelaksanaan acara wisuda berpedoman pada aturan yang sudah ada. Heru mencontohkan, kementerian bisa menerbitkan surat edaran mengenai pakaian wisuda mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.50 Tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. "Semisal, wisuda dapat dilakukan hanya dengan menggunakan seragam khas sekolah yang telah dimiliki siswa," kata Heru. Ketentuan mengenai pakaian wisuda atau pelepasan siswa yang lulus, ia melanjutkan, juga bisa ditambahkan ke dalam peraturan mengenai pakaian seragam sekolah. Selain itu, menurut Heru, kementerian mestinya setidaknya mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa wisuda tidak wajib dilaksanakan supaya acara itu tidak dianggap sebagai program wajib atau bagian dari proses kelulusan. Kepada para kepala sekolah dan madrasah, FSGI mengimbau mereka mempertimbangkan manfaat dan dampak dari acara wisuda dalam memutuskan untuk menyelenggarakan acara wisuda bagi lulusan. ​​​​​​​FSGI juga mengimbau para orang tua agar bijaksana dalam menyikapi tren pelaksanaan wisuda, menilik sisi positif dan negatif dari wisuda dengan pemahaman bahwa acara tersebut tidak wajib.

"Semisal, wisuda dapat dilakukan hanya dengan menggunakan seragam khas sekolah yang telah dimiliki siswa," kata Heru.

FSGI Usulkan Pemerintah Atur Pelaksanaan Wisuda untuk Lulusan TK hingga SMA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Retno-Listyarti-KPAI.jpg" alt="Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sekolah yang harusnya jadi salah satu tempat teraman bagi anak justru berubah menjadi mimpi buruk. Belum genap dua bulan di awal tahun ini, namun sudah puluhan anak dilaporkan mengalami kekerasan seksual di satuan pendidikan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat, sejak Januari hingga 18 Februari 2023, ada 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak di satuan pendidikan. Dari jumlah tersebut, 50 persen kasus kekerasan seksual ini terjadi di jenjang SD/MI, 10 persen di jenjang SMP, dan 40 persen di Pondok Pesantren. Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mengatakan, pelaku kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan semuanya laki-laki, ada 10 orang. Adapun status pelaku sebagian besar merupakan pimpinan ponpes dan guru. Kemudian disusul kepala sekolah dan penjaga sekolah. ”Sedangkan korban total 86 anak, baik laki-laki maupun perempuan. Anak korban laki-laki sebanyak 37,2 persen dan korban anak perempuan mencapai 62,8 persen,” ujar Retno, Senin (20/2). Menurut Retno, ada sejumlah modus yang dilakukan oleh para predator seksual tersebut. Diantaranya, bujukan untuk mendapatkan barokah dari Tuhan oleh pelaku yang pemilik Ponpes, evaluasi pembelajaran di dalam ruang Podcast Ponpes pada pukul 23.00 wib kemudian dicabuli, diiming-imingi uang dan jajanan oleh pelaku, memeriksa pekerjaan rumah sambil dipangku. Bahkan yang lebih bejat lagi, siswa dilecehkan justru usai melaporkan pelecehan yang dialaminya. ”Korban malah dicabuli Kepsek di ruang UKS dengan dalih memeriksa dampak pelecehan yang dilaporkan,” ungkapnya. Dari modus-modus yang ada, relasi kuasa masih sangat kuat digunakan untuk melakukan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Hal ini pula yang menjadikan pelaku seolah memiliki kebenaran hakiki baik ucapan maupun tindakannya. Sehingga hanya sedikit masyarakat yang mempercayai kebenaran peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban yang notabene masih di bawah umur. Sayangnya, selama ini, hukuman bagi pendidik yang melakukan kekerasan seksual hanya sebatas mutasi. Menurut Ketua Tim Kajian Hukum FSGI Guntur Ismail, dinas pendidikan umumnya menggunakan peraturan yang berlaku umum. Yaitu peraturan kepegawaian dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. ”Sementara dalam hukum kepegawaian tidak ada hukuman penjara, sehingga kerap kali sanksi ketika korban tidak melapor ke polisi adalah berupa mutase,” keluhnya. Padahal, lanjut dia, mutasi sejatinya bukanlah hukuman. Akan tetapi, digunakan untuk promosi jabatan atau atas keinginan si pegawai sendiri. Dampaknya, risiko si guru pelaku mengulangi perbuatan yang sama kelak di kemudian hari di tempat barunya pun sangat besar. Sebab, tak ada efek jera yang diberikan. Dia mencontohkan pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan guru agama berinisial AM (33 tahun) di SMPN di kabupaten Batang, Jawa Tengah (2022). Ternyata, pelaku sebelumnya diduga pernah melakukan kejahatan serupa di sekolah sebelumnya. Ada juga kasus guru agama berinisial M (51 tahun) di salah satu SD di kabupaten Cilacap yang cabuli 15 siswinya yang berakhir mediasi. ”Guru yang jadi pelaku kemudian dimutasi, lalu berbuat kekerasan seksual lagi terhadap siswinya di sekolah yang baru,” ungkapnya. Melihat kondisi ini, pihaknya pun mendesak pemerintah pusat maupun daerah memastikan para pendidik yang menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak didiknya harus dipidana. Bukan berakhir dengan mediasi. Hal ini untuk mendorong adanya efek jera sekaligus tidak ada anak yang menjadi korban lagi.

86 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Guru mengajar secara daring sekaligus tatap muka kepada murid SDIT Nurul Amal, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2020). Proses belajar mengajar secara tatap muka ini merupakan uji coba dengan menggunakan pembatasan jumlah murid dan wakt" width="100%">
<figcaption>Guru mengajar secara daring sekaligus tatap muka kepada murid SDIT Nurul Amal, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2020). Proses belajar mengajar secara tatap muka ini merupakan uji coba dengan menggunakan pembatasan jumlah murid dan wakt</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Republik Indonesia (FSGI) Heru Purnomo, mengatakan perubahan dalam draft revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) berbahaya bagi organisasi guru.  “Perubahan tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan, perkembangan, dan kemandirian organisasi profesi guru. Guru dikendalikan oleh Pemerintah Pusat, wibawa, kemandirian dan kebebasan dalam pembinaan, dan pengembangan guru ke depannya akan mengalami hambatan," ujar Heru dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (20/2) dikutip dari Antara.  Dalam draft pada Pasal 126 yang berbunyi, bahwa penetapan kode etik guru oleh Mendikbudristek berdasarkan masukan dari organisasi profesi guru. Pasal itu merupakan perubahan dari pasal 42 UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), yang mana salah satu kewenangan organisasi profesi guru adalah menetapkan dan menegakkan kode etik bagi anggota. Pasal 126 mengambil alih kewenangan organisasi guru dalam menegakkan kode etik dari organisasi profesi ke Kemdikbudristek.  Heru menambahkan FSGI memiliki sejumlah alasan terkait keberatan, jika pasal 42 yang mengatur tentang kewenangan organisasi guru pada UU RI No 14 tahun 2005 diubah dan diambil alih Negara berdasarkan pasal 126 RUU tersebut.  Alasan tersebut di antaranya perubahan kewenangan menetapkan dan menegakkan kode etik guru, diubah menjadi kewenangan dari Kemdikbudristek, sangat bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2005 pasal 42.  Berikutnya, kemerosotan dalam demokrasi yang mana seharusnya pemerintah bukan mengontrol guru. Pelanggaran etik, bukan pelanggaran hukum. Jadi seharusnya, guru yang melanggar kode etik disanksi peringatan sampai kepada pencabutan dari daftar keanggotaan organisasi profesi oleh organisasi profesinya sendiri, bukan oleh Mendikbudristek.  Kemudian lembaga/kementerian negara itu berwibawa, karena pembuat peraturan perundang-undangan yang sifatnya dapat mengatur, mengikat, memaksa,dan menghukum.  Kode etik tidak masuk klasifikasi dalam hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga hal tersebut tidak linier dengan hukum kebiasaan yang sudah mengakui bahwa tugas Pemerintah itu penegak peraturan dan demi kewibawaan.  “Pemerintah sebagai penegak peraturan maka peran dan fokus tugas hanya satu sebagai penegak peraturan, sedangkan penetapan dan penegak kode etik tetap diberikan kepercayaan kepada organisasi profesi guru,” ujar Wakil Sekjen FSGI, Mansur.  Selain itu, jika guru berstatus PNS melakukan pelanggaran, maka guru PNS yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut dapat disanksi sesuai pasal 77 Undang-Undang No 14 Tahun 2005 dan guru swasta dapat diberhentikan, karena melanggar kesepakatan kerja bersama sesuai pasal 30 UU Guru dan Dosen.  “Undang-Undang Guru dan Dosen dan Peraturan Disiplin PNS sudah cukup kuat sebagai payung hukum untuk melindungi martabat dan kehormatan profesi guru negeri-swasta, sehingga tidak perlu penguatan kode etik guru menggunakan revisi UU Sisdiknas dan Peraturan Mendikbudristek," tambah Mansur lagi.  FSGI juga belum menemukan pasal terkait “Penyelenggaraan Pendidikan Nasional di Situasi Darurat”. Situasi darurat yang dimaksud bisa saja karena bencana alam maupun bencana non alam seperti pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama dua tahun.

FSGI: Revisi UU Sisdiknas Berbahaya Bagi Organisasi Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/ilustrasi-lawan-korona.jpg" alt="Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Meningkatnya angka paparan Covid-19 mengerek level status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Berdasar data yang dipublikasikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemarin (1/2), jumlah daerah yang berada di level 1 atau kategori risiko rendah terus berkurang.  Dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur PPKM level wilayah Jawa-Bali, jumlah daerah level 1 berkurang dari 52 menjadi 40 daerah.  Imbasnya, daerah berstatus level 2 bertambah dari 75 menjadi 86 daerah. Lalu, ada dua daerah berstatus PPKM level 3, yakni Pamekasan dan Serang.  Sementara, untuk PPKM luar Jawa-Bali yang diatur Inmendagri 7/2022, jumlah daerah level 1 juga berkurang dari 238 menjadi 164 daerah dan level 2 bertambah dari 138 menjadi 219 daerah. Namun, jumlah daerah berstatus level 3 berkurang dari 10 menjadi 3 daerah.  Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal menyatakan, perubahan tersebut dipengaruhi berbagai indikator. Selain situasi pandemi, perubahan itu terkait dengan capaian total vaksinasi dosis kedua.  Meski secara umum terjadi peningkatan level, dalam inmendagri yang baru tidak ada perubahan treatment. Misalnya, dalam pemberlakuan pembelajaran tatap muka (PTM). ”Tetap berpedoman pada SKB empat menteri,” ujarnya kemarin.  Hal yang sama berlaku pada berbagai pengaturan kegiatan masyarakat. Ketentuan sebagaimana inmendagri sebelumnya tetap berlaku. Kegiatan di kantor, supermarket, pasar rakyat/pasar tradisional, maupun bioskop juga tidak mengalami perubahan.  Dia beralasan, ketentuan itu sudah cukup ideal untuk diterapkan. ”Untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian bagi masyarakat,” tuturnya.  Demikian juga di sektor pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek Jumeri mengisyaratkan tidak akan ada perubahan aturan dalam penerapan PTM saat ini. Termasuk PTM dengan kuota 100 persen.  Padahal, saat memimpin rapat terbatas mengenai PPKM secara virtual pada Senin (31/1), Presiden Joko Widodo meminta pelaksanaan PTM dievaluasi. Khususnya di tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.  Jumeri menjelaskan, aturan PTM saat ini sudah adaptif terhadap dinamika pandemi Covid-19. ”Jadi, SKB empat menteri patuh terhadap penetapan level PPKM oleh Mendagri,” ujarnya kepada koran ini.  Sebagai contoh, dalam inmendagri baru disebutkan bahwa DKI Jakarta masih berada di wilayah PPKM level 2. Belum PPKM level 3. Karena itu, kata Jumeri, kegiatan PTM-nya masuk kategori kuota 100 persen.  Menurut dia, tidak adanya perubahan aturan terkait PTM 100 persen bukan berarti tidak sejalan dengan arahan presiden. Sebab, evaluasi PTM telah dilakukan melalui penetapan level PPKM. ”Ini sejalan. Pak Presiden minta untuk mengevaluasi. Evaluasi supaya konsisten lewat penetapan level. Kan SKB itu keputusan Mendagri bersama Menkes, Menag, dan Mendikbudristek,” tegasnya.  Senada, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur menilai perubahan aturan PTM 100 persen tidak mendesak. Menurut dia, SKB empat menteri telah mengatur secara lengkap penanganan PTM sesuai dengan level wilayah dan kemungkinan klaster sekolah. ”Artinya, bagaimanapun perkembangannya tidak memerlukan aturan baru, tapi tinggal mengikuti atau menyesuaikan ketentuan di SKB itu,” ungkapnya.  Dia menuturkan, pelaksanaan PTM pada semester II tahun ajaran 2021–2022 yang dimulai Januari tahun ini sudah sangat jelas diatur dalam SKB empat menteri. Juga, aturan turunannya di level dinas dan satuan pendidikan. Satuan pendidikan (sekolah) dapat mengambil langkah antisipatif terhadap perkembangan kasus Covid-19 sesuai dengan aturan dinas pendidikan atau SKB empat menteri.  Namun, pemerintah wajib mengevaluasi per satuan pendidikan sesuai dengan perkembangan kondisi di sekitarnya. Evaluasi tidak dapat digeneralisasi untuk semua sekolah dalam satu wilayah. Mulai persentase vaksinasi guru dan pegawai, vaksinasi siswa, ada tidaknya klaster di sekolah, hingga penerapan prokes di sekolah tersebut. ”Hasil evaluasi itulah yang digunakan untuk menentukan sekolah itu PTM 100 persen atau PJJ,” katanya.  Sementara itu, kasus harian kembali mencapai puncak baru. Data satgas penanganan Covid-19 melaporkan 16.021 kasus konfirmasi positif baru kemarin. Sejumlah antisipasi pun dilakukan. Panglima Kodam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Untung Budiharto, misalnya, telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). ”Mengantisipasi kemungkinan melonjaknya Omicron,” ujar Untung.  Antisipasi tersebut dilakukan dengan menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan di bawah kendali Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Satgas Penanganan Covid-19. Sebelumnya, Kogasgabpad menyiapkan dua tower di Rusun Daan Mogot untuk isolasi pasien Covid-19 tanpa gejala. Selain itu, ada Wisma Atlet Pademangan. ”Ada beberapa tower yang kami siapkan untuk mengantisipasi peningkatan (jumlah pasien Covid-19 varian, Red) Omicron,” ungkapnya.

Kasus Aktif Covid-19 Terus Melonjak, Daerah Risiko Rendah Berkurang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/PTM-surabaya-3.jpg" alt="HARUS DISIPLIN: Para siswa SDN Airlangga 1 menjalani pembelajaran tatap muka. Prokes ketat diberlakukan di sana. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>HARUS DISIPLIN: Para siswa SDN Airlangga 1 menjalani pembelajaran tatap muka. Prokes ketat diberlakukan di sana. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) tetap akan dilanjutkan. Baik itu di sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) maupun Kementerian Agama (Kemenag).  Namun, pihak terkait harus menjamin bahwa anak tetap sehat.  Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memberikan evaluasi terkait PTM terbatas. Berdasar data, laporan kasus Covid-19 pada anak yang dirawat dokter anak yang tergabung dalam IDAI selama Maret–Desember 2020 ada 37.706 kasus. Menurut Ketua Umum IDAI Prof dr Aman B. Pulungan SpA(K), itu merupakan gambaran data kasus Covid-19 anak di Indonesia pada gelombang pertama.  ”Angka kematian yang cukup tinggi adalah hal yang harus dicegah dengan deteksi dini dan tata laksana yang cepat dan tepat,” tuturnya kemarin (26/9).  Angka kematian tertinggi pada anak usia 10–18 tahun sebanyak 26 persen. Lalu, usia 1–5 tahun 23 persen, 29 hari sampai kurang dari 12 bulan 23 persen, 0–28 hari 15 persen, dan kurang dari 10 tahun 13 persen.  Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa penyebab kematian anak akibat Covid-19 terbanyak adalah faktor gagal napas, sepsis, serta penyakit bawaan. Sementara itu, komorbid terbanyak pada anak dengan Covid-19 yang meninggal adalah malanutrisi.  Aman menyatakan bahwa IDAI mendukung PTM terbatas di masa Covid-19. Namun, kesehatan anak harus dijamin. IDAI memberikan rekomendasi tata cara PTM. Uji coba PTM terbatas harus diikuti anak yang divaksin dan pada daerah dengan positivity rate 8 persen. Selanjutnya, guru dan keluarga diminta memperkuat protokol kesehatan. ”Harus mempertimbangkan transportasi pulang dan pergi,” ucapnya.  Beberapa minggu terakhir, ungkap Aman, poliklinik dipenuhi anak sekolah yang terpapar Covid-19. Untuk itu, laporan tersebut diharapkan bisa ditindaklanjuti.  Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengapresiasi keterbukaan Kemendikbudristek soal data penularan Covid-19 pada siswa dan guru. Meski kemudian dikonfirmasi ulang bahwa data 1.299 sekolah tersebut tidak semua merupakan klaster sekolah. Data merupakan akumulasi laporan satuan pendidikan yang warga sekolahnya pernah tertular Covid-19 sejak Juli 2020. Kendati begitu, tetap perlu digarisbawahi, banyak siswa dan guru yang terpapar Covid-19. Risiko penularan di sekolah saat PTM tetap tinggi.  Sekjen FSGI Heru Purnomo menyesalkan adanya peserta didik dan pendidik/tenaga kependidikan yang terkonfirmasi Covid-19, mulai jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/SMK yang mencapai 19.153 orang. Menurut dia, itu angka yang besar. ”PTM baru digelar oleh 42 persen satuan pendidikan saja sudah tinggi kasus, apalagi jika PTM digelar serentak nanti,” ucapnya.  Terlebih, kasus paling banyak terjadi di jenjang paling bawah. Yakni, SD sebesar 2,78 persen atau 581 sekolah dan PAUD sebanyak 252 sekolah. Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah tidak menggelar PTM terlebih dulu untuk jenjang PAUD, TK, serta SD kelas bawah (kelas I–III). Sebab, mereka belum divaksin dan perilakunya sulit dikontrol. ”Karenanya rentan penularan,” tuturnya.  Heru mengaku bingung dengan kebijakan pemerintah yang membuka sekolah PAUD dan SD. Namun, di sisi lain, PTM di perguruan tinggi belum diberlakukan.  Selain itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah dan Kemendikbudristek segera mengevaluasi 118 ribu sekolah di wilayah PPKM level 1–3 yang telah menggelar PTM terbatas. Hasilnya bisa menjadi contoh baik maupun catatan khusus jika ada contoh buruk yang berdampak pada klaster sekolah.  Gugus tugas Covid-19 daerah dan dinas terkait juga diminta mengontrol penerapan 3M di satuan pendidikan yang menggelar PTM. Sebab, banyak laporan dari sejumlah serikat guru daerah soal adanya pelanggaran terhadap protokol kesehatan di sekolah saat PTM terbatas.  Pengawasan itu, lanjut Heru, diharapkan bisa selaras dengan penguatan testing, tracing, dan treatment (3T) di daerah. Tujuannya, positivity rate bisa menggambarkan kondisi yang sesungguhnya di wilayah tersebut. ”Sebab, kalau merujuk ketentuan WHO, positivity rate di bawah 5 persen yang aman untuk PTM,” ujarnya. FSGI juga berharap pemerintah bisa segera mendistribusikan vaksin untuk anak-anak.  Sementara itu, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi meninjau sejumlah madrasah yang kembali menggelar PTM. Kepada para siswa dia meminta untuk disiplin menjaga protokol kesehatan. Salah satu yang dia kunjungi adalah MAN 1 Tasikmalaya. ”Sekarang PTM sudah boleh dijalankan dengan sejumlah pembatasan,” katanya kemarin.

FSGI Minta Evaluasi PTM di Daerah Level 1–3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritik kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Salah satunya terkait penanganan Covid-19 di sektor pendidikan.  "Kemendikbud pada PPKM saat ini, tidak ada upaya memecahkan masalah, malah membuat program yang sifatnya jangka panjang, tapi yang sifatnya jangka pendek untuk mengawasi tidak dibuat pemerintah," jelas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) FSGI Fahriza Marta Tanjung dalam telekonferensi pers, Minggu (1/8).  Adapun terkait dengan program-program sebelumnya yang diklaim berhasil, itu juga menjadi pertanyaan. Sebab, jika berhasil kenapa saat ini malah dihentikan.  "Di awal pelaksanaan PJJ, pemerintah mengklaim bahwa program bantuan kuota internet itu berhasil dan memberikan solusi bagi siswa, di mana sekarang, bagaimana ceritanya, kenapa ini tidak dilanjutkan," tandasnya.  Kemudian, ia juga mengatakan alasan pembelajaran tatap muka (PTM) terus didorong pemerintah, yakni karena tidak optimalnya pembelajaran jarak jauh (PJJ).  "Memang kenapa ada dorongan PTM dilaksanakan, memang karena PJJ bermasalah," tutur dia.  Padahal seharusnya dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun sekolah tidak dibuka ini, ada evaluasi mangenai permasalahan yang ada dan dicari solusinya. Namun, sepertinya Kemendikbudristek menemui jalan buntu.  "Seharusnya ada perbaikan, seperti kurikulum, model pembelajarannya kemudian bagaimana ketersediaan gawainya di sekolah mungkin bagaimana peran orang tua, kita tidak melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kemendikbud," tutup Riza

Belum Ada Kejelasan, FSGI Pertanyakan Kinerja Kemendikbudristek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fsgi

Berita Terkini