<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230328-WA0006.jpg" alt="Polisi mengawal tim penyidik KPK saat penggeledahan Kantor BP FTZ Tanjungpinang, Selasa (28/3). Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi mengawal tim penyidik KPK saat penggeledahan Kantor BP FTZ Tanjungpinang, Selasa (28/3). Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Ikhsan Fansuri mengatakan, turut diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK di Mapolres Barelang, Rabu (29/3).  ”Pagi ini (29/3). saya ke Batam karena ada jadwal pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tersebut,” kata Ikhsan seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang.  Selain Ikhsan, sejumlah pejabat dan mantan pejabat di Pemkot Tanjungpinang juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama.  ”Seluruh pimpinan anggota BP FTZ Tanjungpinang sebelum tahun 2020 juga diperiksa di Mapolresta Barelang,” ucap Ikhsan.  Pria yang akrab disapa Ican itu menegaskan, akan menyampaikan apapun yang diketahui terkait kasus pengaturan kuota rokok di kawasan FTZ tersebut mulai 2016-2019. Saat itu, dia masih menjabat sebagai Anggota IV Badan Pengusahaan (BP) FTZ Tanjungpinang.  ”Saya pernah memberi masukan kepada pimpinan agar tidak lagi mengeluarkan kuota rokok bebas cukai, karena sudah mendapat sorotan KPK,” tutur Ikhsan.  KPK melakukan penelitian terkait kebijakan kuota rokok bebas cukai itu dua kali. Pada 2017, kata dia, KPK memberikan hasil penelitian tersebut berupa potensi kerugian negara akibat pemberian kuota rokok bebas cukai yang tidak sesuai kebutuhan.  Kemudian pada 2019, lanjut Ikhsan, KPK kembali memberikan hasil penelitian terhadap permasalahan yang sama.  ”Kalau tidak salah, sejak Mei 2019 BP FTZ Tanjungpinang tidak mengeluarkan izin rokok tersebut,” ujar Ikhsan.  Dia menegaskan, sama sekali tidak terlibat dalam kasus tersebut. ”Saya tidak pernah terlibat dalam perencanaan hingga pengambilan keputusan terkait penetapan kuota rokok untuk pengusaha tertentu,” papar Ikhsan.  Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, KPK melakukan penggeledahan di Kantor BP FTZ Tanjungpinang. Sehari sebelumnya, tim penyidik KPK juga melakukan upaya paksa dalam melakukan penggeledahan terhadap satu rumah milik seseorang yang terlibat dalam kasus tersebut.  Namun, Ali tidak menjelaskan alamat rumah tersebut maupun identitas pemilik rumah itu yang disebut terkait kasus itu. Dalam proses penggeledahan tersebut, diamankan barang bukti antara lain dokumen hingga alat elektronik yang diduga memperkuat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak yang terkait dengan perkara itu.  ”Penyitaan dan analisis segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan dimaksud. Kegiatan masih berlangsung dan perkembangannya nanti akan kami informasikan lagi,” tutur Ali.

Kepala BP FTZ Tanjungpinang Diperiksa KPK Dalam Kasus Cukai Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/bisnis_pasar_gelap.jpg" alt="TERDATA RESMI: Barang-barang yang siap dikirim ke Bandara Hang Nadiem, Batam. Pembeli barang di Batam tidak kena pajak. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERDATA RESMI: Barang-barang yang siap dikirim ke Bandara Hang Nadiem, Batam. Pembeli barang di Batam tidak kena pajak. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Pemerintah memperketat aturan pajak untuk barang impor yang masuk ke Indonesia. Namun, bagi para pedagang di pasar gelap alias black market, aturan itu tidak terlalu berpengaruh. Sebab, mereka terbiasa menyiasati aturan perpajakan.  SALAH satu lapak di platform penjualan online itu langsung menarik perhatian. Sebab, si pelapak menawarkan beberapa jenis ponsel dengan harga miring. Misalnya, iPhone 11 128 GB original new hanya dibanderol Rp 11.999.999. Padahal, harga resmi di iBox masih berkisar Rp 14.199.000. Artinya, ada selisih Rp 2.199.001.  Namun, barang murah yang diklaim bergaransi resmi Apple itu tidak bisa langsung dikirim. Si penjual yang beralamat di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), tersebut hanya membuka transaksi dengan mekanisme pre-order (PO) alias pesan dulu. Setelah tujuh hari, pesanan baru dikirim ke alamat pembeli. Baik itu pembeli dari Batam maupun luar Batam.  Penasaran dengan harga iPhone yang murah meriah itu, Jawa Pos menghubungi si penjual. Dalam percakapan via aplikasi, si pelapak menjawab barang yang dijual masih tersedia. Dia memastikan bahwa barang itu orisinal meski selisih harga yang ditawarkan cukup jauh dari harga resmi iBox. ”Iya, asli dong,” katanya.  Si pelapak juga memastikan, ponsel yang dijual bergaransi dan memiliki nomor seri atau international mobile equipment identify (IMEI) resmi dari pemerintah. IMEI merupakan salah satu perangkat yang berfungsi untuk mengetahui identitas HP, mengecek garansi, dan melacak ponsel yang hilang.  Jawa Pos kemudian memutuskan pergi ke Batam untuk memastikan apakah benar masih banyak ponsel berharga miring yang diperdagangkan di kota tersebut. Jawa Pos mencurigai ponsel murah itu diperoleh penjual dari pasar gelap (black market) yang sejatinya dilarang keras oleh pemerintah.  Setiba di Batam, Jawa Pos langsung mendatangi mal yang dikenal banyak orang sebagai surganya ponsel-ponsel ori dengan harga murah. Pusat jual beli handphone itu berada di daerah Nagoya, sekitar 17 kilometer atau 30 menit dari Bandar Udara Internasional Hang Nadim.  Puluhan toko berjejer di mal itu dengan barang dagangan yang seragam alias mirip. Mulai ponsel berbagai merek hingga aksesori HP seperti casing, charger, dan kabel USB.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/bisnis_pasar_gelap_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> FREE TRADE ZONE: Deretan toko ponsel di Batam. Harga ponsel di Batam lebih murah daripada daerah lain. (Imam Husein/Jawa Pos)  Nah, untuk ponsel ori, harganya boleh dibilang jauh lebih murah dari pasaran. Misalnya iPhone 11 128 GB yang ditawarkan salah satu penjual di lantai dasar. Semula pelapak itu –sebut saja namanya Ucok– menawarkan iPhone keluaran terbaru tersebut dengan harga Rp 12.300.000. Lalu, setelah ditawar, harganya turun menjadi Rp 12.100.000.  Sembari tawar-menawar, Jawa Pos memastikan beberapa spesifikasi iPhone itu apakah sama dengan yang dijual di iBox. Misalnya versi perangkat lunak, garansi, dan yang terpenting: nomor seri. ”Ini (iPhone) garansi internasional,” ucap si penjual.  Lazimnya menjual ponsel baru, penjual tidak mau membuka kardus sebelum ada kesepakatan harga. Dia mengatakan, harga ponsel murah itu memang lazim di Batam seiring dengan status kota tersebut sebagai zona perdagangan bebas (free trade zone/FTZ). Pembeli tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) ketika membeli barang itu di Batam. ”Kalau beli di Jakarta pasti kena pajak,” ujar pria bertubuh kurus tersebut.  Jawa Pos juga mendatangi toko lain. Sama seperti di toko pertama, mayoritas toko tidak memajang iPhone 11 seperti ponsel-ponsel merek lain. Mereka baru mengeluarkan ponsel pabrikan Amerika itu ketika ada pembeli yang bertanya. ”Karena ini produk BM (black market, Red),” ujar seorang penjual setelah mengambil iPhone 11, entah dari mana.  Dengan status Batam sebagai FTZ, barang impor bebas bea masuk, pajak impor, PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Artinya, harga barang yang masuk ke kota itu pasti jauh lebih murah daripada di daerah-daerah lain. Namun, bila barang tersebut keluar dari Batam, biaya pajak impor tetap dikenakan. Sesuai aturan, ponsel impor mestinya dikenai PPN 10 persen dan PPh 2,5 persen.  Yang menarik, para penjual yang ditemui Jawa Pos rata-rata sudah terbiasa mengakali aturan itu demi meraup keuntungan maksimal. Modusnya, penjual dan pembeli lebih dulu sepakat menulis harga di bawah pasaran. Kemudian, ponsel murah yang mayoritas diperoleh dari Singapura tersebut dikirim ke pembeli di luar Batam melalui jasa pengiriman dengan tetap membayar PPN dan PPh sebagaimana lazimnya pembelian barang impor. Namun, karena harga sudah dikurangi, otomatis nilai pajak menjadi lebih kecil.  Hal itu dibenarkan seorang pedagang di mal tersebut. Dia mengaku harus menurunkan harga ponsel di invoice agar pajak yang dibayarkan ke pemerintah juga ringan. Pengiriman ponsel, terutama keluaran terbaru, umumnya tidak bisa dilakukan dengan cepat. Berkisar 5–7 hari. ”Di Batam ini kan barang masuk bebas, tapi kalau keluar nggak bisa bebas,” jelasnya.  Bukan hanya ponsel yang jadi objek perdagangan gelap itu. Sepatu impor juga demikian. Seorang pedagang mengatakan, pengiriman sepatu impor dari Batam ke luar daerah di Indonesia sejatinya harus mematuhi aturan impor barang kiriman. Dalam aturan itu, nilai barang di atas USD 75 (Rp 1,05 juta) akan dikenai bea masuk 7,5 persen.  Nah, rata-rata pelaku menurunkan harga sepatu di invoice agar beban pajak yang ditanggung juga ringan. Misalnya, sepatu impor seharga Rp 3,8 juta dibikin dengan harga Rp 1,9 juta. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan untuk negara hanya Rp 142,5 ribu dari seharusnya Rp 285 ribu. ”Yang penting kan bayar pajak dan keluar SPPB (surat persetujuan pengeluaran barang, Red)-nya,” dalihnya.  Praktik mengakali pajak itu berlangsung sejak lama. Bahkan bukan hanya untuk ponsel dan sepatu. Para pelaku juga melayani perdagangan tas-tas impor dengan cara serupa. Dan kebanyakan pelanggan atau klien mereka berdomisili di Jakarta serta kota-kota besar lain di Indonesia. Pun, bukan hanya partai kecil, tidak jarang juga pemodal besar yang melakukan praktik itu.  Ketua Umum Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Hasan Aula menyatakan, praktik perdagangan handphone yang tidak sesuai aturan pemerintah masuk kategori penyelewengan. Praktik semacam itu harus ditelusuri karena menyalahi aturan. ”Kalau (beli ponsel, Red) dari Batam, mesti bayar pajak, itu standar sekali,” ungkapnya saat dihubungi Jawa Pos.  APSI mengaku pernah menghitung, indikasi penyelewengan tersebut merugikan negara Rp 2–3 triliun per tahun. Hitungan itu merujuk potensi pajak yang hilang gara-gara ponsel ilegal yang masuk ke Indonesia melalui jalur tidak resmi. ”Intinya, (semua perdagangan ponsel, Red) yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah berarti ilegal,” tegasnya.

Bisnis Pasar Gelap di Batam Yang Merugikan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/indef-konsisten-ftz-batam-diyakini-mampu-lampaui-singapura_m_.jpg" alt="Ekonom INDEF Enny Sri Hartati" width="100%">
<figcaption>Ekonom INDEF Enny Sri Hartati</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan konsep awal mula pembangunan Batam untuk menyaingi Singapura sebagai pusat bisnis. Untuk mencapai itu Batam seharusnya menjadi Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia, bukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), apalagi ex-officio. Tapi jika rumor yang berkembang terealisasi menjadikan BP Batam dikelola oleh Walikota atau menjadi ex-officio yang ramai diberitakan belakangan ini. Tentu saja memupuskan harapan kita semua Batam mampu menyaingi Singapura apalagi melampauinya. &ldquo;Kalau melihat potensi Batam harusnya bisa lampaui Singapura,&rdquo; tutur Enny, seperti pada keterangannya di Jakarta, Senin (14/1). Hal itu juga tercermin dari jumlah Vessel yang melintasi selat Philips sebanyak 60 ribu pertahun. Volume trafiknya juga tercatat tiga kali volume trafik Terusan Panama dan lebih dari dua kali volume trafik Terusan Suez. Dari sekitar 200 Vessel dan 150 tanker perhari yang lalu lalang ada sekitar 72 persen Tanker melalui jalur Selat Philips dan sisanya 28 persen via Selat Makasar dan Selat Lombok. Sementara itu, perputaran uang di Selat Malaka dan Selat Philips berkisar antara USD 84 miliar sampai dengan USD 250 miliar per tahun. Untuk itu, melihat peta wilayah yang langsung berbatasan dengan negara-negara tetangga, maka pengelolaan ruang laut, darat, dan udara di wilayah Batam dan pulau lainnya harus di bawah pengawasan dan pengendalian langsung pemerintah pusat. &rdquo;Kita ingin bersaing dengan negara lain, yang terdekat dengan Batam seprti Singapura. Tapi, wewenangnya di perkecil yang hanya dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda),&rdquo; ucapnya. Oleh karenanya, jika ingin bersaing dengan negara tetangga, Enny menekankan pentingnya mempertahankan batam menjadi Free Trade Zone (FTZ). &ldquo;Wilayah ekonomi di Batam sudah jadi, tinggal ditambah sedikit saja. Dengan begitu mamp menggaet lebih banyak investor. Bukan sebaliknya, malah dikerdilkan, dengan mempersempit ruang geraknya,&rdquo; ungkap Enny. Disamping itu, FTZ Batam berada di wilayah depan perbatasan negara yang bersaing secara head-to-head dengan FTZ di negara lain. Sehingga, FTZ Batam harus memiliki fleksibilitas dan kecepatan proses produksi yang tinggi. Hal ini hanya bisa dilakukan jika FTZ Batam mempunyai kemandirian dalam mengatur dirinya dengan tetap mengakomodir kepentingan domestik seperti mengikutsertakan pelaku usaha UMKM dalam rantai produksinya. &ldquo;Negara tetangga sudah mengimplemntasikan FTZ dan banyak berhasil, bukannya kita saingi mereka dengan kepastian regulasi, peraturan yang mengikat, ketersediaan Iahan , fasilitas infrastruktur yang menunjang hingga insentif,&rdquo; paparnya. Untuk itu, Enny menyarankan pemerintah agar konsisten menjaga kebijakan dan peraturan. Hal itu dinilai sangat penting bagi penciptaan iklim usaha yang berkesinambungan dan menjaga kepercayaan (trustworthiness) para pelaku usaha internasional terhadap kredibilitas bangsa Indonesia. &ldquo;Tidak mustahil jika pemerintah pusat konsisten dalam mengelola Batam, maka Batam bisa jauh melebihi Singapura,&rdquo; tandasnya.

INDEF: Konsisten FTZ, Batam Diyakini Mampu Lampaui Singapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menko-darmin-bp-batam-tidak-bubar-tetap-ada_m_.jpg" alt="Menteri Darmin Nasution" width="100%">
<figcaption>Menteri Darmin Nasution</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengklarifikasi terkait pemberitaan miring soal pembubaran BP Batam. Menurutnya, banyak yang salah mengartikan informasi tersebut. Ia menjelaskan, BP Batam tetap ada. Hanya saja, badan tersebut akan diketuai oleh Wali Kota. Hal ini dilakukan guna memecahkan masalah dualisme. "Bahwa memang presiden, wapres, ini menganggap dualisme ini belum selesai. Namanya dualisme itu cara paling efektifnya menjadikan satu," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/12) malam. "Enggak bubar lah, kalau bubar berarti bubar dong FTZ (Free Trade Zone) Batam. (Intinya) BP Batam ketuanya ditangkap oleh Wali Kota. Nanti tetap ada," sambungnya. Lebih lanjut, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini bersikukuh jika alasan utama pemerintah melakukan kebijakan tersebut demi mengatasi dualisme. Apalagi, kata dia, masalah tersebut sudah berlangsung lama. "Supaya tidak ada dualisme saja, sehingga satu tangan. Sederhana aja kok," pungkasnya.

Menko Darmin : BP Batam Tidak Bubar, Tetap Ada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/payung-hukum-free-trade-zone-batam-dinilai-tumpang-tindih_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati. Bobi/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati. Bobi/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati melihat, pemerintah Indonesia harus mengembalikan rencana awal membangun Batam. Pasalnya Batam sebagai pusat pengembangan ekonomi di Indonesia tidak hanya Kepulauan Riau (Kepri). Kenyataan yang terjadi saat ini, pemerintah seolah lupa dengan tujuan utama Batam dibentuk. Saat negara tetangga melesat dengan berbagai daya tawar dan kemudahan untuk menjaring investasi, Batam sebagai daerah Free Trade Zone (FTZ) masih saja berkutat pada persoalan dasar akan rumitnya perizinan. Padahal kawasan industri di negara-negara tetangga yang saat ini beberapa langkah lebih maju, dulunya meniru sistem yang ada di Batam. Mereka konsisten dengan kemudahan perizinan, pemberian insentif, dan pengembangan infrastruktur yang menunjang aktivitas industri. Sementara Batam masih saja jalan di tempat dengan hadirnya perubahan yang justru mempersulit. "Yang pasti di daerah lain adalah single otoritas, di Tiongkok, Malaysia, dan daerah lain. Jadi Batam memang bermasalah," kata Enny saat berada di Batam pada Jumat (16/11). Beberapa permasalahan Batam sebagai kawasan FTZ yang harus diselesaikan, lanjut Enny, diantaranya tumpang tindih payung hukum yang mendasari terbentuknya FTZ dengan aturan otonomi daerah. Hal ini membuat investor ragu karena dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pelayanan administrasi, pelayanan pertanahan, perencanaan dan pengendalian pembangunan, masih tumpang tindih antara Pemkot dan BP Batam. Infrastruktur untuk kawasan FTZ Batam juga masih jauh dari kata mumpuni. Infrastruktur utama pelabuhan trans-shipment jauh tertinggal dengan kawasan FTZ lainnya di Asean. Sebagai perbandingan di Port Klang, Malaysia mampu menampung 10,35 juta Twenty Foot Equivalent Unit (TEU), sementara di pelabuhan Batu Ampar, Batam hanya memiliki kapasitas 0,2 juta TEU. Selain itu, masalah keamanan juga masih menjadi pertimbangan utama bagi investor. Soal ini, isu perburuhan kerap meresahkan dunia investasi di Batam. Untuk itu, perlu usaha bersama untuk kembali melihat tujuan utama pembentukan Batam sebagai poros ekonomi Indonesia. Mengakhiri tumpang tindih peraturan dengan menghadirkan penguatan kelembagaan. Dengan cara mengembalikan otoritas FTZ Batam langsung berada di bawah pemerintah, merujuk pada keberhasilan kawasan FTZ lainnya seperti Shenzhen di Tiongkok dan Iskandar di Malaysia. Harus ada lembaga khusus yang mengelola FTZ Batam, lembaga tersebut memiliki kewenangan yang terintegrasi. Yang berujung pada kemudahan pelayanan perizinan dan administrasi. "Batam perlu diberi status Kawasan Ekonomi Khusus, keistimewaan sebagai kawasan strategis nasional, untuk mengembalikan cita-cita awal FTZ Batam dibentuk," kata Enny lagi.

Payung Hukum Free Trade Zone Batam Dinilai Tumpang Tindih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-penetapan-batam-sebagai-kek-wawako-tidak-ada-masalah_m_217266.jpeg" alt="ILUSTRASI Kebijakan Pemerintah Pusat yang akan mengubah status Batam yang semula adalah kawasan Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendapat tanggapan beragam dari banyak pihak." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kebijakan Pemerintah Pusat yang akan mengubah status Batam yang semula adalah kawasan Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendapat tanggapan beragam dari banyak pihak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kebijakan Pemerintah Pusat yang akan mengubah status Batam yang semula adalah kawasan Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendapat tanggapan beragam dari banyak pihak. Sejumlah pengusaha menilai kawasan FTZ di Batam sudah tepat dan tidak perlu diubah lagi. Namun ada juga yang mendukung upaya perubahan dari Pemerintah akan status Batam menjadi KEK untuk pertumbuhan ekonomi. Menanggapi polemik tersebut, Wakil Wali Kota (Wawako) Batam Amsakar Achmad mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, tidak mempermasalahkan apa status Batam. Yang terpenting adalah kejelasan tugas dan fungsi antara Pemkot Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang menjadi tuan rumah mengawal pemerintahan dan pembangunan kota. "Bagi Pemkot FTZ atau KEK tidak masalah, yang penting irisan tugas pokok selesai antara BP dan Pemkot. Kalau memang masalahnya bisa teratasi dengan KEK maka kita setuju," kata Amsakar pada Sabtu (2/6). Masalah irisan tugas pokok antara BP dan Pemkot Batam sendiri sejatinya pada 2018 ini sudah tidak terlihat. Meskipun tidak sepenuhnya hilang namun upaya harmonisasi antara dua lembaga ini jauh lebih nampak.&nbsp; Di sepanjang 2018 ini irisan yang terlihat hanya seputar event pariwisata yang nampaknya dijalankan bersaing antara Pemkot Batam dan BP Batam. Berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana kedua lembaga ini seolah berlawanan dan tidak sejalan di banyak sisi. Menjadi satu dari banyak alasan atas keterpurukan eko trnomi Batam. Berkaitan dengan status FTZ yang disandang Batam saat ini, Amsakar juga menilai bahwa belum ada signifikansi yang membawa kebaikan pada pertumbuhan ekonomi Batam. Padahal banyak kemudahan yang diberikan negara, yang seharusnya memberikan sumbangan maksimal atas perkembangan daerah. "Kalau dilihat sejauh ini FTZ tidak membawa manfaat, sehingga kita perlu kaji ulang. Kita harus memberi makna pada daya saing Batam," kata Amsakar.

Soal Penetapan Batam Sebagai KEK, Wawako: Tidak Ada Masalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kalau-dipercantik-batam-makin-bergairah_m_150471.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan pemerintah yang mengubah status Batam sebagai Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) cukup disayangkan oleh pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam. Direktur Promosi dan Humas BP Batam Purnomo Andiantono meminta pemerintah pusat jeli dalam setiap mengambil kebijakan terkait Batam. Mestinya, pemerintah tidak perlu bongkar-pasang kebijakan ekonomi di Batam. Misalnya mengubah status Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dikatakannya, pang perlu dilakukan pemerintah hanyalah menambah fasilitas dan kemudahan di kawasan FTZ Batam. Seperti menambah tax allowance, tax holiday, kemudahan Bea dan Cukai, kemudahan Imigrasi, tidak mengikuti daftar negatif nasional, dan lain sebagainya. "Jadi cukup menambah kosmetiknya saja. Biar Batam semakin cantik dan menarik bagi investor," kata dia seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group). Dia menyebut, investasi Singapura di Batam memang masih cukup dominan. Data 2016 menyebutkan, di Batam terdapat sedikitnya 26 proyek dari Singapura dengan nilai investasi sebesar USD 65,1 juta. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya meminta agar status FTZ Batam tetap dipertahankan. Selain itu, dia mendorong pemerintah pusat memberikan insentif tambahan untuk wilayah FTZ Batam. "Jangan bicara lagi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus, red) di Batam, setuju atau tidak," kata Cahya. Menurutnya, menjadikan Batam sebagai KEK merupakan sebuah kemunduran. Pemerintah tak perlu mengubah status FTZ Batam menjadi KEK. Yang seharusnya dilakukan pemerintah saat ini menambah insentif untuk mempermudah pengusaha. "Kalau pemerintah kasih insentif, namanya jadi FTZ Plus," ungkapnya. FTZ Plus dinilai akan menjadi formula yang bagus untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi Batam. "Dulu saya ngomong di pusat soal Batam, semuanya memandang dan memberikan atensi ke saya. Nah sekarang, Kepri jadi posisi 33 di Indonesia, ya saya malu. Dulu Batam begitu hebat, kenapa sekarang melempem. Saya bingung dan malu," tuturnya. Di antara insentif tambahan untuk kawasan FTZ Batam adalah penerapan Free Trade Agreement (FTA). Dia meyakini jika FTA segera diterapkan, maka perekonomian Batam akan bangkit. Penghapusan bea masuk pemasaran barang produksi menuju wilayah pabean di Indonesia akan membuat perusahaan-perusahaan di Batam melakukan ekspansi dan merekrut tenaga kerja lebih banyak lagi. "Ini yang akan kita promosikan. Kita coba peluang dan akan kita dorong, karena ekonomi terpuruk," jelasnya. Cahya yang telah membawa investor dari Tiongkok sangat menginginkan FTA segera berlaku. Karena investor yang dirangkulnya tersebut akan memasarkan produknya ke Indonesia. "Kalau BM jadi 0 persen akan lebih mudah memasarkannya nanti," harapnya.

Kalau Dipercantik, Batam Makin Bergairah

free trade zone

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#free trade zone

Berita Terkini