<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/Umar-Askara-2542009066.jpeg" alt="Ketua Fraksi PPP Amir Uskara menyampaikan apresiasinya kepada Koordinatoriat Wartawan Parlemen, yang telah memberikan penilaian terhadap kinerja para anggota DPR RI dan fraksinya." width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PPP Amir Uskara menyampaikan apresiasinya kepada Koordinatoriat Wartawan Parlemen, yang telah memberikan penilaian terhadap kinerja para anggota DPR RI dan fraksinya.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI mendapatkan penghargaan Peduli Dunia Pendidikan dan Aspirasi Umat dalam ajang KWP Award 2023 yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (2/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Fraksi PPP Amir Uskara menyampaikan apresiasinya kepada Koordinatoriat Wartawan Parlemen, yang telah memberikan penilaian terhadap kinerja para anggota DPR RI khususnya pada seluruh fraksi yang ada di DPR RI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dan ini menjadi sebuah motivasi buat teman-teman dalam mengukur kerja kerja politik sesuai tupoksi masing masing. Saya kira sekali lagi ini sangat bagus dan harus ditingkatkan,&rdquo; kata Amir Uskara di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013015448/di-hadapan-senior-partai-mardiono-yakin-ppp-bisa-raih-50-kursi-dpr-ri-dan-cetak-dua-ribu-legislator-dprd">Di Hadapan Senior Partai, Mardiono Yakin PPP Bisa Raih 50 Kursi DPR RI dan Cetak Dua Ribu Legislator DPRD</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, sangat wajar PPP mendapatkan penghargaan kategori peduli lingkungan pendidikan dan aspirasi ummat. Sebab, Fraksi PPP konsen terhadap dua permasalahan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini memang menjadi konsen dari fraksi PPP, dalam rangka meningkatkan SDM secara nasional&nbsp; maupun SDM umat untuk bisa ikut bersainh bersama dengan masyarakat masyarakat yang selama ini sudah lebih duluan maju,&rdquo; ucap Amir Uskara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013022975/waketum-ppp-jadi-hakim-konstitusi">Waketum PPP Jadi Hakim Konstitusi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terutama tentu santri-santri di ponpes yang terus kita genjot supaya dia punya tingkat SDM yang lebih tinggi,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengharapkan, agar umat bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih tinggi lagi lebih baik lagi daripada apa yang ada saat ini</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Makanya saya kira saya terima kasih kepada kwp yang memberikan apresiasi untuk kerja kerja politik yan dilakukan oleh fraksi PPP,&rdquo; pungkasnya.</div> &nbsp;

Ketua Fraksi PPP Umar agar umat bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih tinggi lagi lebih baik lagi daripada apa yang ada saat ini

Di DPR, PPP Diganjar Penghargaan Fraksi Peduli Dunia Pendidikan dan Aspirasi Umat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/ori-PERTAMINA.jpg" alt="PEKAT: Asap tebal keluar dari tangki Pertamina di Cilacap yang terbakar. Kemarin kebakaran dapat dipadamkan. (AFP)" width="100%">
<figcaption>PEKAT: Asap tebal keluar dari tangki Pertamina di Cilacap yang terbakar. Kemarin kebakaran dapat dipadamkan. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kilang minyak milik Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah mengalami kebakaran belum lama ini. Kilang ini juga pernah mengalami hal serupa pada Juni 2021 lalu. Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) untuk mengawasi masalah kebakaran kilang minyak.  "Untuk mengawasi persoalan ini, Fraksi PPP mengusulkan Panja di Komisi VI untuk bisa membahas secara komprehensif," ujar Baidowi kepada wartawan, Senin (15/11).  Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai dibentuknya Panja ini dirasa perlu karena kilang minyak di Cilacap, Jawa Tengah tersebut sudah dua kali mengalami kebakaran. Kemudian juga belum lama kilang minyak Balongan mengalami hal serupa.  Sehingga menurut Baidowu, peristiwa tersebut tidak bisa dianggap hanya biasa-biasa saja. Perlu ada penyelidikan dan audit secara menyeluruh.  "Perlu dilakukan audit investigatif terhadap kualitas tangki penampungan di kilang-kilang, tidak hanya di Cilacap, mengingat kejadian serupa juga pernah terjadi di tempat lain seperti Balongan dan tempat lainnya," katanya.  Baidowi berujar, Pertamina perlu melakukan upaya perbaikan dan antisipatif terhadap kilang-kilang minyak di Indonesia. Hal itu dilakukan agar kejadian terbakar kilang minyak tidak terus-terusan terulang.  "Pertamina harus terus melakukan perbaikan dan langkah antisipatif agar persoalan ini tdk terulang kembali. Selain itu, Pertamina harus memastikan pasokan BBM tidak terganggu," ungkapnya.

Kebakaran Kilang Minyak Cilacap, Fraksi PPP Usul Dibentuk Panja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Pelantikan-Anggota-DPR-Periode-2019-2024-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Suasana Sidang Paripurna DPR di Gedung Paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). 575 Anggota DPR terpilih mengikuti Prosesi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota DPR Periode 2019-2024. Sidang Paripurna dipimpin oleh An" width="100%">
<figcaption>Suasana Sidang Paripurna DPR di Gedung Paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). 575 Anggota DPR terpilih mengikuti Prosesi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota DPR Periode 2019-2024. Sidang Paripurna dipimpin oleh An</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR menyediakan fasilitas hotel sebagai tempat isolasi mandiri (Isoman) bagi para anggota DPR. Namun kebijakan itu, ditentang oleh Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Anas Thahir.  "Fasilitas isolasi mandiri berupa hotel tersebut bisa menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Karena pada dasarnya semua warga harus memiliki akses yang sama pada fasilitas kesehatan," ujar Anas kepada wartawan, Rabu (28/7).  Menurut Anas, anggota DPR yang positif Covid-19 masih bisa menggunakan fasilitas rumah jabatan anggota. Karena rumah dinas tersebut tidak memiliki kontak dengan masyarakat. Sehingga sebaiknya isolasi mandiri ditempatkan di rumah dinas.  "Rumah dinas cukup representatif untuk tempat isoman karena memang tidak kontak langsung dengan masyarakat, dan memiliki halaman yang cukup luas untuk aktivitas di ruangan tanpa berinteraksi langsung dengan orang lain," katanya.  Anggota Komisi IX DPR ini menuturkan, sebaiknya anggaran yang diperuntukkan sewa hotel berbintang lebih baik dialihkan untuk keperluan yang lebih penting dan menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid.  "Karena kondisi anggaran negara sedang tidak baik, tidak perlu DPR membebani anggaran negara hanya untuk fasilitas isoman," ungkapnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> Sebelumnya beredar surat Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR yang ditandatangani oleh Sekjen Indra Iskandar tentang penyediaan fasilitas isolasi mandiri bagi Anggota DPR yang positif Covid-19 di dua hotel di Jakarta.  Isi surat itu menyebutkan, bahwa Setjen DPR RI bekerja sama dengan beberapa hotel, menyediakan fasilitas karantina/isolasi mandiri bagi Anggota DPR RI yang terkonfirmasi positif Covid-19, baik yang tanpa gejala maupun gejala ringan dengan isolasi mandiri di hotel.  Menurut Indra, hotel yang dimaksud adalah Ibis Budget Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan Hotel Oasis Atrium Senen, Jakarta Pusat. Keduanya hotel yang kerjasama dengan Setjen DPR, dan sudah dilakukan penandatanganan MoU.

Fraksi PPP Tolak Fasilitas Hotel untuk Anggota DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Achmad-baidowi-PPP-eca3.jpg" alt="Wasekjen PPP Achmad Baidowi. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Wasekjen PPP Achmad Baidowi. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi PPP DPR RI menilai kedatangan warga negara asing (WNA) ke Indonesia ketika penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tidak tepat.  Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan, bahwa masuknya 20 TKA Tiongkok ke Makassar saat PPKM darurat sangat tidak tepat dari aspek waktu.  "Meskipun TKA tersebut sudah melalui prosedur kedatangan orang asing, yakni melalui karantina, waktunya bersamaan dengan PPKM darurat membuat publik merasa ada perlakuan khusus," kata Achmad Baidowi dalam keterangannya, Senin (5/7).  Padahal, kata dia, kemungkinan para TKA sudah sesuai dengan ketentuan masuk ke Indonesia. Namun, informasi yang terbatas menyebabkan kecurigaan publik  "Kami sama sekali tidak anti terhadap investasi. Kami juga memahami kebutuhan tenaga kerja untuk proyek program strategis nasional," katanya lagi.  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a>  Namun, kata Achmad Baidowi , karena waktu yang tidak tepat menyebabkan tanggapan yang keliru sejumlah orang. Karena, berbeda halnya ketika kedatangan TKA tersebut tidak berbarengan dengan PPKM darurat, publik tidak ada kecurigaan dan kecemburuan.  "Ini juga mengulang peristiwa masuknya TKA ketika berbarengan dengan larangan mudik beberapa waktu lalu. Kami mengimbau pemerintah untuk memerhatikan sensitivitas publik," katanya lagi.  Maka, lanjut dia, setiap kebijakan harus disinkronkan dengan yang kebijakan lainnya agar maksud yang baik tidak disalahpahami.  "Jangan sampai upaya maksimal dari pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 diganggu oleh hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi," ujarnya.

TKA asal RRT Masuk Lagi, PPP Anggap Langkah Pemerintah Tidak Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miras-oplosan-merusak-jantung-hingga-gangguan-syaraf-pusat_c_204445.jpeg" alt="ILUSTRASI Minuman keras (miras) jenis oplosan sulit terpantau peredarannya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Minuman keras (miras) jenis oplosan sulit terpantau peredarannya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi mengatakan adanya Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol (RUU Minol) sangat penting untuk melindungi generasi muda ke depannya. Menurut Baidowi, semangat itulah yang kemudian menjadikan Fraksi PPP untuk bisa mengusulkan RUU Minol untuk bisa dijadikan UU.’’Ini lebih pada pengaturan untuk melindungi generasi muda, melindungi generasi bangsa," ujar Baidowi dalam diskusi secara daring, Rabu (18/11). Baidowi mengatakan, kehadiran RUU Minol ini bukan serta merta atas dasar agama.  Dia Namun, dia juga menyatakan, agama Islam yang melarang mengenai minuman beralkohol hanya kebetulan sejalan dengan RUU Minol ini. ’’Apakah salah kemudian spirit yang baik itu kemudian kita implementasikan dalam bentuk pengaturan perudang-undangan,’’ katanya. PPP memahami mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Bahwa ada dalam suatu perayaan budaya yang membolehkan meminum alkohol ini. Sehingga dalam RUU Minol ini ada pengecualiannya. ’’Ada pengaturan tertentu misalkan terkait ada istiadt itu diperbolehkan, ritual keagamaan, terkait kepentingan medis, terkait kebutuhan ekspor atau kebutuhan yang lain itu diperbolehkan,’’ ungkapnya. Diketahui RUU Minol ini sedang dibahas di Baleg DPR. RUU ini diusulkan oleh tiga fraksi yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). RUU tersebut terdiri dari tujuh bab dan 24 pasal. RUU ini berisi berbagai aturan terkait minuman beralkohol, pengawasan, tata laksana, hingga sanksi bagi yang melanggar. Seperti dalam draf RUU Minol sanksi pidana bagi peminum minuman beralkohol diatur dalam Pasal 20. Bunyinya adalah: ’’Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (3) tiga bulan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 (sepuluh juta) dan paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah),’’ bunyi pasal 20 di draf RUU Minol. (*) &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=Stx2-Dd8Vg4 &nbsp; &nbsp;

Fraksi PPP DPR: UU Minol untuk Lindungi Generasi Muda Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PPP-dan-PKS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini didampingi Sekretaris Fraksi Ledia Hanifa Amalia dan Anggota Fraksi Ecky Awal Mucharam, Nasir Jamil, dan Bukhori Yusuf melaksanakan kunjungan silaturrahim ke jajaran Pimpinan dan Anggota Fraksi PPP di DPR RI pada hari ini Selasa (25/8).  Menurut Jazuli, silaturahim ke Fraksi PPP ini dalam rangka mengokohkan eksistensi dan agenda keumatan dan kebangsaan, di lingkup DPR khususnya dan di Indonesia pada umumnya.  "Dari sisi usia, fraksi PPP merupakan fraksi partai Islam tertua yang ada di parlemen ini sehingga penting bagi fraksi PKS untuk saling mengkokohkan agenda-agenda keumatan dan kebangsaan bersama representasi umat yang ada di DPR RI," ujar Jazuli dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (25/8). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/08/2020/kunjungi-fraksi-pkb-pks-bahas-ruu-perlindungan-tokoh-dan-simbol-agama/">Kunjungi Fraksi PKB, PKS Bahas RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama</a></li> </ul> Jazuli menuturkan, pihaknya ingin agar umat Islam Indonesia sebagai mayoritas memiliki representasi yang memadai di parlemen melalui partai-partai Islam. Sehingga bukan saja kepentingan umat yang rahmatan lilalamin dapat dijaga dan diperjuangkan, lebih dari itu umat dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan nasional untuk memajukan Indonesia yang kita cintai bersama.  "Sejumlah agenda legislasi krusial kita bicarakan dalam kerangka kepentingan keumatan, kerakyatan dan kebangsaan seperti RUU Pemilu, RUU Omnibus Law, juga RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama dan lain-lain," ungkap Jazuli.  Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPR ini berharap kerjasama, sinergi, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan Fraksi PPP terus terjalin dan semakin kokoh. Karena dalam sejumlah isu keumatan dan kebangsaan dalam rangka penguatan karakter dan akhlak mulia bangsa, Fraksi PPP memiliki komitmen yang kuat.  "Beberapa di antaranya dalam proses legislasi UU Pesantren, RUU Minuman Beralkohol, serta RUU KUHP," pungkas Jazuli.

Bersama PPP, PKS Perkuat Sinergitas Agenda Keumatan dan Kebangsaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-sebut-pembatalan-kelulusan-cpns-sijunjung-cacat-administratif_m_.jpg" alt="Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi." width="100%">
<figcaption>Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang pengumuman perolehan suara secara nasional oleh KPU, partai politik (parpol) mulai mengincar posisi yang memiliki daya tawar. Di antaranya untuk jabatan ketua MPR.  Untuk menghindari polemik, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan komposisi pimpinan MPR dibicarakan di kalangan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Forum tersebut bisa dilakukan setelah pengumuman KPU tentang hasil pemilu pada 22 Mei 2019.  Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi menyebut, pembicaraan di internal KIK akan membuat partai koalisi bisa satu suara dalam menentukan menentukan sosok ketua MPR.  “Terkait dengan ramainya pembicaraan tentang kursi Ketua MPR, Fraksi PPP mengusulkan dibahas dalam forum Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Sehingga, siapa saja yang nanti disepakati untuk duduk di posisi pimpinan MPR bisa dibicarakan bersama,” kata Baidowi kepada JawaPos.com, Minggu (19/5).  Politikus yang karib disapa Awiek itu menyebut, KIK merupakan wadah yang bisa mempersatukan semua partai koalisi pendukung Jokowi-Amin. Apalagi koalisi itu dibentuk berdasar kesepatakan bersama untuk menjaga kekompakan partai koalisi.  “KIK yang sudah terbangun selama hampir setahun terakhir ini diharapkan akan terus kompak untuk mengawal kebijakan pemerintah yang pro rakyat,” tambah mantan aktivis HMI itu.  Sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), pimpinan DPR diserahkan kepada pemenang pemilu sesuai urutan kursi di DPR. Sementara komposisi pimpinan MPR dipilih secara paket karena ada unsur DPD di dalamnya.  Sebelumnya santer kabar kursi ketua MPR ini menjadi rebutan bagi dua parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf yakni, Golkar dan PKB. Kedua parpol itu berebut untuk mendorong kader mereka agar menjadi Ketua MPR periode 2019-2024.

PPP Usul Jatah Ketua MPR Dibahas di Koalisi Indonesia Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ppp-ingin-pendamping-anies-segera-terpilih_m_.jpg" alt="Tiga kandidat cawagub DKI Jakarta sambangi Fraksi PPP" width="100%">
<figcaption>Tiga kandidat cawagub DKI Jakarta sambangi Fraksi PPP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah mendatangi fraksi PAN, Nasdem dan PDIP sekarang giliran PPP yang disambangi oleh ketiga calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. Tiga kandindat ini bertujuan untuk mengenalkan dirinya. Ketua Komisi Kebijakan Publik Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Achmad Yani menyatakan pertemuan dengan partai-partai sejauh ini berjalan dengan baik. PPP pun menyambut kedatangan cawagub dengan terbuka. "Alhamdulillah pada hari ini fraksi PKS bersama dengan tiga cawagub DKI Jakarta telah melaksanakan silahturahim ke Fraksi PPP, dan satu hal yang sangat mengembirakan bagi kami, mendapatkan sambutan yang cukup antusias," jelas Achmad di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (28/1). Yani menjelaskan kedatangan jajaran PKS ke Fraksi PPP sangat menghidupkan suasana kekeluargaan. Terlebih, dalam momen ini ketiga calon diharapkan dapat membawa Jakarta lebih baik lagi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Kami memliki keinginan yang sama, agar pemilihan wagub segera terwujud," tegasnya. Sementara itu, Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta Usman Hilmi menyatakan, bahwa saat ini Jakarta sangat genting untuk memiliki wagub. Sebab, jika diwujudkan segera maka percepatan pembangunan Jakarta dapat dilakukan. "Kita sama-sama partai yang berbasis islam, kita juga bisa sepakat supaya kita sama-sama mendorong agar wagub di DKI dalam waktu tidak terlalu lama segera bisa ditentukan," terang Usman.

PPP Ingin Pendamping Anies Segera Terpilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-bahas-ruu-pendidikan-keagamaan-pendeta-beri-masukan-ke-ppp_m_.jpg" alt="Ketua Harian Fraksi PPP DPR Arsul Sani menerima delegasi Bamag terkait audiensi RUU Pesantren dan LPK" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian Fraksi PPP DPR Arsul Sani menerima delegasi Bamag terkait audiensi RUU Pesantren dan LPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR saat ini memabahas RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK). Pembahasan itu mendapat respons dari lembaga keagamaan. Kali ini Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Indonesia meminta penjelasan RUU tersebut agar aspirasinya terpenuhi. Aspirasi itu dikemukakan saat Bamag beraudiensi dengan Fraksi PPP DPR yang merupakan inisiator dari RUU Pesantren dan LPK tersebut. Ketua Harian Fraksi PPP Arsul Sani menuturkan, pihak Bamag meminta penjelasan tentang latar belakang dan isi RUU Pesantren dan LPK. "Mereka menyampaikan masukan-masukan konstruktif dan korektif dengan menyampaikan perbaikan rumusan pasal-pasal yang terkait dengan pendidikan keagamaan Kristen sebagaimana yang termuat dalam RUU," ujar Arsul Sani di ruang kerjanya, Rabu (31/10). Adapun delegasi Bamag yang terdiri atas lima orang itu dipimpin Pdt. Agus Susanto. Dia menyatakan bahwa Bamag mengapresiasi respons positif Fraksi PPP terkait masukan-masukan mereka di RUU Pesantren dan LPK. "Ke depan kami perwakilan gereja dari seluruh Indonesia akan bertemu dan berdiskusi lebih mendalam dengan jajaran PPP," ungkapnya. Sebagaimana diketahui Selasa (16/10) lalu DPR mensahkan <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/17/10/2018/resmi-jadi-ruu-pesantren-bakal-dapat-perhatian-lebih-dari-pemerintah" target="_blank">RUU Pesantren</a> dan Pendidikan Keagamaan sebagai RUU inisiatif DPR. Dengan adanya RUU tersebut posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan akan mendapat perhatian sepenuhnya dari pemerintah. Terutama dalam hal anggaran.

DPR Bahas RUU Pendidikan Keagamaan, Pendeta Beri Masukan ke PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mui-curiga-ada-fraksi-di-dpr-yang-hambat-pengesahan-ruu-larangan-miras_m_216531.jpeg" alt="Polwan saat menunjukan sejumlah minuman keras sitaan polisi yang peredarannya sudah banyak memakan korban jiwa." width="100%">
<figcaption>Polwan saat menunjukan sejumlah minuman keras sitaan polisi yang peredarannya sudah banyak memakan korban jiwa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembahasan RUU Larangan Minuman Keras (Miras) sampai saat ini masih mengendap di DPR. Majelis Ulama Indonesia (MUI) curiga ada yang sengaja menghambat aturan soal peredaran minuman beralkohol itu. Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI Zainut Tauhid Sa'adi menilai, RUU Larangan Miras sebetulnya sudah lama dibahas di DPR, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan segera dirampungkan. Padahal RUU ini sangat ditunggu masyarakat mengingat sudah banyak korban nyawa yang berjatuhan akibat minuman keras. "Kami heran di negara Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, peredaran miras begitu bebas, tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Di negara barat yang liberal saja pengaturannya sangat ketat, tidak semua orang bisa memproduksi dan mengonsumsi miras secara bebas di sembarang tempat," kata Zainut, Rabu (30/5). Karena itu, MUI menengarai ada pihak-pihak yang tidak ingin RUU ini segera selesai, sebab bakal ada kelompok yang kepentingannya terganggu. Lebih lanjut Zainut juga meminta kepada Panitia Kerja (Panja) RUU Larangan Miras untuk secara terbuka dan transparan melaporkan kepada publik mengapa pembahasan RUU ini macet. Ini agar masyarakat tahu dengan jelas fraksi-fraksi apa saja yang mendukung dan yang menghambat pembahasan RUU tersebut. "Dibuka saja biar publik tahu. MUI akan terus mengawal pembahasan RUU ini secara cermat dan serius karena RUU ini sangat penting untuk mengatur regulasi Miras di negeri ini," paparnya. Bahkan, Zainut menegaskan, jika diperlukan MUI akan melakukan konsolidasi dengan ormas-ormas Islam dan semua komponen bangsa untuk melakukan aksi unjuk rasa meminta dipercepatnya pembahasan dan pengesahannya.

MUI Curiga Ada Fraksi di DPR yang Hambat Pengesahan RUU Larangan Miras

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fraksi ppp

Berita Terkini