<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/Delegasi-PKS-1397094077.jpeg" alt="Fraksi PKS DPR RI menggelar pertemuan dengan Wakil Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) Nada al Nashif di Jenewa Swiss, Kamis, (30/11)." width="100%">
<figcaption>Fraksi PKS DPR RI menggelar pertemuan dengan Wakil Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) Nada al Nashif di Jenewa Swiss, Kamis, (30/11).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Fraksi PKS DPR RI menggelar pertemuan dengan Wakil Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) Nada al Nashif di Jenewa Swiss, Kamis, (30/11).&nbsp; Delegasi Fraksi PKS dipimpin oleh Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi Duta Besar Achsanul Habib dari PTRI Jenewa. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kehadiran Fraksi PKS di KTHAM PBB merupakan bagian dari lawatan diplomasi parlemen untuk perdamaian dan kemerdekaan Palestina yang sudah dua bulan ini digempur agresor Israel.&nbsp; "Kehadiran Fraksi PKS juga bertepatan dengan Peringatan Hari Solidaritas Internasional PBB untuk Rakyat Palestina yang diperingati setiap tanggal 29 November," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com. Melalui momentum tersebut, Fraksi PKS mengingatkan bahwa PBB masih berhutang janji kemerdekaan rakyat Palestina yang diserukan Majelis Umum PBB sejak tahun 1978 berdasarkan Resolusi PBB 32/40 B. "Bahwa rakyat Palestina sampai detik ini belum mendapatkan hak-haknya, mulai hak paling dasar yaitu hak hidup yang aman dan damai, hak menentukan nasib sendiri, hingga hak kemerdekaan dan kedaulatan atas wilayahnya yang dirampas paksa oleh Israel," tandasnya. Sementara itu, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri dalam sambutannya mengatakan bahwa jaminan hak asasi manusia dan keadilan adalah prioritas tertinggi dalam upaya menjaga ketertiban dan perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi Indonesia, UUD 1945.&nbsp; "Karenanya kami sangat prihatin dan bersedih dengan berbagai konflik, perang, penindasan, diskriminasi, bahkan penjajahan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia terutama apa yang terjadi di Gaza Palestina 2 bulan ini," ungkapnya.&nbsp; Menteri Sosial RI 2009-2014 ini berharap PBB dengan seluruh kewenangan dan otoritas yang dimiliki dapat melakukan intervensi Pertama, untuk menghentikan kekerasan,&nbsp; pembunuhan, dan genosida rakyat tak berdosa di Gaza Palestina. Kedua, untuk menegakkan HAM dan keadilan rakyat Palestina dalam meraih kemerdekaannya.&nbsp; Ketiga, untuk menginvestigasi Israel atas&nbsp;semua pelanggaran HAM, pelanggaran hukum humaniter, dan pengabaian berbagai konvensi serta resolusi PBB. Keempat, untuk menegakkan hukum dan sanksi yang tegas atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel selama pendudukan tanah Palestina. "Dunia harus menghentikan Israel atas segala bentuk aneksasi, okupasi, dan penjajahannya di wilayah Palestina. Sebaliknya, bangsa Palestina harus mendapatkan hak kemerdekaannya di tanahnya sendiri. Inilah solusi perdamaian yang harus kita wujudkan bersama," pungkas Dr. Salim.

kehadiran Fraksi PKS di KTHAM PBB merupakan bagian dari lawatan diplomasi parlemen untuk perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Fraksi PKS DPR RI Datangi HAM PBB di Swiss Suarakan Kemerdekaan Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Kurniasih-Mufidayati.jpg" alt="Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Kurniasih Mufidayati - Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta agar Indonesia belajar dari kasus di Amerika Serikat (AS) yang mengalami kenaikan kasus hingga 1.000 persen. Hal itu pasalnya dipicu karena masyarakat sudah abai dengan protokol kesehatan.  Mufida menyebut salah satu penyebab melonjaknya kasus di AS hingga 10 kali lipat tersebut karena masyarakat sudah abai dengan protokol kesehatan. Politikus PKS ini menyebut proses vaksinasi bukan berarti abai dengan protokol kesehatan.  "Kita harus belajar dari kasus ini. Ini membuktikan tingginya angka vaksinasi harus tetap dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan 5M bagi masyarakat dan 3T bagi pemerintah," ujar Mufida kepada wartawan, Jumat (27/8).  Anggota Fraksi PKS DPR RI ini bersyukur antusiasme masyarakat Indonesia saat ini sangat tinggi untuk mengikuti vaksin. Setelah itu perlu ada penekanan, usai vaksin warga tetap harus menjalankan protokol kesehatan yang ketat.  "Alhamdulillah kita bersyukur masyarakat mulai tinggi kesadarannya untuk vaksin. Vaksin adalah salah satu ikhtiar mengurangi dampak besar dari pandemi. Ikhtiar lain yang tidak boleh lepas adalah tetap ketat menjalanlan protokol 5M," katanya.  Mufida mengingatkan, tempat-tempat publik yang sudah mulai dibuka dengan menunjukkan sertifikat vaksin juga harus tetap menyediakan sarana warga untuk menjalankan protokol kesehatan.  "Jangan sampai lengah. Tempat-tempat publik harus tetap menyediakan sarana cuci tangan, mengatur jumlah pengunjung dan mengingatkan agar terus memakai masker. Edukasi harus terus berjalan," ungkapnya.  Mufida memgatakan, kasus penularan di Indonesia sudah menyentuh 4 juta, kemudian vaksinasi Covid-19 juga masih jauh dari target. Sehingga menjalankan protokol kesehatan adalah sebuah kewajiban.  "Jadi tetap jalankan protokol kesehatan dan lakukan gaya hidup yang sehat," pungkasnya.

Kasus Covid-19 di AS Naik Seribu Persen, Komisi XI DPR: Mereka Abai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/wisma-atlet-penuh.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus Covid-19 di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan peningkatan kasus yang cukup signifikan. Sehingga perlu diambil langkah-langkah cepat.  Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menerapkan kebijakan rem darurat yakni melakukan PSBB yang diperketat seperti pernah dilakukan Jakarta pada bulan September 2020 dan awal Januari 2021 demi keselamatan warga Jakarta dan sekitarnya.  Oleh sebab itu, Gubernur DKI Anies Baswedan bisa melakukan pengajuan untuk pengacualian bagi Jakarta agar bisa menerapkan PSBB ketat, bukan lagi PPKM skala mikro karena kondisi penyebaran Covid-19 yang sudah sedemikian tinggi.  "Gubernur Anies bisa ajukan pengecualian bagi Jakarta agar bisa menerapkan PSBB ketat, bukan hanya PPKM skala mikro. Toh kebijakan PSBB ini masih dalam koridor UU Karantina Kesehatan. Opsi untuk melakukan PSBB ketat ini perlu diberikan kepada beberapa daerah tertentu yang membutuhkan pengendalian ketat karena lonjakan kasus yang tinggi," ujar Mufida kepada wartawan, Selasa (22/6).  Mifida mengatakan, pemerintah pusat sebaiknya juga tidak kaku pada kebijakan PPKM Mikro yang dalam praktiknya sulit untuk melakukan pengetatan.  "Karena kebijakan PPKM lebih cenderung berusaha menyeimbangkan antara fokus kesehatan dengan kepentingan ekonomi," katanya.  Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai kebijakan pemerintah pusat saat darurat Covid-19 masih menerapkan PPKM mikro meskipun dengan ada penebalan. Seharusnya bagi daerah yang memang sudah genting dan selama ini menjadi daerah tujuan pendatang dari luar, untuk bekerja maupun wisata, dibolehkan lakukan kebijakan PSBB ketat. Selain itu, harus diterapkan penutupan pintu kedatangan warga negara asing dari luar negeri, kecuali untuk keperluan tugas kenegaraan.  "Sudah darurat Covid-19. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir pemerintah melaporkan penambahan 14.536 kasus baru Covid-19 di Indonesia. Ini rekor tertinggi sejak kasus Covid," imbuhnya.  Terkait dengan kapasitas rumah sakit (RS), jelas Mufida, pemerintah perlu menerapkan kembali kebijakan 40 persen kapasitas tempat tidur di RS Swasta diperuntukan bagi pasien Covid-19. Pada daerah-daerah dengan lonjakan kasus tinggi, bahkan perlu diperbesar sampai 50% kapasitas tempat tidur untuk pasien Covid-19.  "Pada saat yang sama, perlu dilakukan klasifikasi lebih jelas sehingga pasien dengan gejala ringan dan sedang bisa dilakukan isolasi di tempat-tempat khusus yang layak seperti gedung-gedung milik pemerintah pusat," katanya.  Karenanya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memiliki tempat tidur seperti pusat-pusat pelatihan dan asrama, termasuk rumah susun yang belum digunakan yang didukung dengan tenaga medis yang mencukupi dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan. Sehingga kamar perawatan di RS bisa difokuskan untuk pasien Covid-19 dengan gejala sedang, gejala mengarah ke berat serta gejala berat.  "Hal yang tidak boleh dilupakan adalah ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan, ventilator dan alat bantu pernafasan lain serta oksigen untuk pasien yang membutuhkan. Saya mendapat informasi bahwa beberapa jenis obat khususnya untuk anti virus dan anti peradangan sudah mulai habis di beberapa RS, bahkan yang tergolong RS besar dan rujukan," pungkasnya.

DPR Sarankan ke Anies Baswedan Ajukan Permohonan Lakukan PSBB Ketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jazuli-perintahkan-legislator-pks-di-dpr-sumbangkan-gajinya_m_.jpg" alt="Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaeni menegaskan semua anggotanya di DPR untuk menyumbangkan gaji bagi korban gempa di Lombok, NTB" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaeni menegaskan semua anggotanya di DPR untuk menyumbangkan gaji bagi korban gempa di Lombok, NTB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi PKS DPR RI kembali diganjar penghargaan. Kali ini untuk kategori Voice of Democracy dan Kategori Hope of Democracy untuk Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini.  Dalam acara penganugerahan secara online oleh Teropong Senayan yang dibuka oleh Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin ini, Jazuli seagai komandan PKS di DPR dinilai aktif menyuarakan aspirasi rakyat di Parlemen. Selain itu juga tanggap atas isu-isu aktual nasional dan daerah.  Mendapat penghargaan itu, Jazuli dalam sambutannya mengucap rasa syukur dan terima kasih karena Fraksi PKS mendapatkan penghargaan dalam dua nominasi sekaligus. Ia berharap penghargaan ini bisa meningkatkan kinerja Fraksi PKS dalam memperkuat demokrasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/29/10/2020/vaksinasi-mundur-pks-utamakan-keselamatan-rakyat-harus-transparan/">Vaksinasi Mundur, PKS: Utamakan Keselamatan Rakyat, Harus Transparan</a></li> </ul> "Penghargaan ini untuk seluruh anggota Fraksi PKS di seluruh Indonesia dari pusat hingga daerah agar semakin kokoh dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan umat, dan mengokohkan nasionalisme Indonesia," ujar Jazuli dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, fraksinya tetap pada komitmen untuk menghadirkan demokrasi yang berkualitas dan bermakna dengan memerankan peran kontrol dan penyeimbang (checks and balances) yang kritis dan konstruktif kepada Pemerintah di Parlemen.  "Kepada semua pihak untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi di Republik ini, diantaranya dengan menghormati dan menghargai perbedaan pendapat diantara sesama anak bangsa," ujarnya.

Ketua dan Fraksi PKS di DPR Kembali Diganjar Penghargaan

Fraksi PKS DPR RI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Fraksi PKS DPR RI

Berita Terkini

Fraksi PKS DPR RI Datangi HAM PBB di Swiss Suarakan Kemerdekaan Palestina

Kasus Covid-19 di AS Naik Seribu Persen, Komisi XI DPR: Mereka Abai

DPR Sarankan ke Anies Baswedan Ajukan Permohonan Lakukan PSBB Ketat

Ketua dan Fraksi PKS di DPR Kembali Diganjar Penghargaan

Download Aplikasi JawaPos.com