<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1824357308961073778" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/21/sebanyak-247-napi-tembilahan-memperoleh-remisi-pada-hari-kemerdekaan-ri-2-2423132697.jpg" alt="Ilustrasi remisi narapidana." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi remisi narapidana.</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1824357308961073778-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Anggota Komisi XIII DPR RI fraksi PKS Meity Rahmatia merespon rencana Pemerintah yang akan mengampuni 19.000 narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan itu dinilai akan berdampak positif, mengurangi kepadatan dan meningkatkan pelayanan lebih manusiawi bagi warga binaan Lapas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015658809/7-weton-ini-punya-rezeki-seluas-samudera-ditakdirkan-selalu-sukses-dan-punya-harta-melimpah"> 7 Weton Ini Punya Rezeki Seluas Samudera, Ditakdirkan selalu Sukses dan Punya Harta Melimpah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Meity mengingatkan, kebijakan pemberian pengampunan itu benar-benar disiapkan secara matang. Termasuk kesiapan pihak Lapas dalam pembekalan dan peningkatan keterampilan warga binaan agar siap bekerja bila kembali ke tengah-tengah masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bila rencana ini terealisasi, sebanyak 19 ribu orang itu kan tidak sedikit. Kalau tidak dibekali dan disiapkan, akan berdampak sosial dan ekonomi. Mereka akan dipandang lagi menjadi beban oleh lingkungannya,&rdquo; kata Meity kepada wartawan, Selasa (18/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Meity meyakini, pemerintah telah memiliki langkah-langkah mengantisipasi masalah yang akan terjadi menyusul amnesti tersebut. Namun, ia sebagai anggota DPR mengaku perlu terus mengingatkan pemerintah agar programnya berlangsung sukses.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini tugas kami di DPR RI. Selalu mendukung setiap program pemerintah melalui pengawasan, anggaran&nbsp; dan perundangan. Serta elalu mengingatkan agar semunya berjalan sesuai yang diharapkan bersama,&rdquo; tegasnya.</div> </div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa sebanyak 19.000 narapidana (napi) yang diberikan amnesti bakal diumumkan</div> <div dir="auto">sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025. Menurut Supratman, awalnya pemerintah berencana memberikan remisi terhadap 44.000 napi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, angka tersebut turun menjadi 19.000 narapidana setelah melakukan verifikasi dan asesmen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudah-mudahan ini terus kami perbaikan sekaligus penyesuaian terutama terkait dengan 4 kriteria," ucap Supratman saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Supratman mengungkapkan bahwa angka 19.000 narapidana yang akan mendapatkan remisi juga belum pasti. Sebab saat ini Kemenkum terus melakukan tahap-tahap verifikasi kepada para narapidana itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pemerintah juga menampung aspirasi terkait pemberian amnesti, termasuk usulan yang disampaikan oleh Komisi XIII DPR RI dari soal kelompok kriminal bersenjata (KKB). Menurutnya, usulan amnesti itu akan disampaikan kepada Presiden Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau ada suratnya dan apalagi kalau sudah ada pernyataan ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada Republik, saya rasa amnesti ini kan bukan barang pertama kali kita lakukan," ucap dia. (*)</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Anggota Komisi XIII DPR RI fraksi PKS Meity Rahmatia merespon rencana Pemerintah yang akan mengampuni 19.000 narapidana dari LP

Fraksi PKS Ingatkan Pemerintah untuk Antisipasi Dampak Sosial dari Rencana Amnesti 19.000 Napi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/WhatsApp-Image-2023-06-13-at-132205-2868088978.jpeg" alt="Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini." width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menggelar Final Lomba Baca Kitab Kuning (LBKK) edisi ke-7 Tahun 2023 di Gedung DPR RI, Selasa (5/12). Kompetisi ini memperebutkan hadiah utama umroh dan uang puluhan juta rupiah.</p> <p>Lomba yang digelar setiap tahun dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional ini dibuka secara resmi oleh Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri didampingi Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini.</p> <p>Bertindak sebagai dewan juri Dr. KH. Muslih Abdul Karim, KH. Syuhada Syarkun, M.Hi, dan Dr. KH. Ali Ahmadi, MA Alhafidz.</p> <p>Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, LBKK merupakan bentuk komitmen Fraksi PKS dalam mengokohkan nilai-nilai keumatan. Sekaligus, mengingatkan peran kiai, santri, dan pesantren kepada generasi muda Indonesia.</p> <p>&ldquo;Fraksi PKS konsisten menyelenggarakan lomba baca kitab kuning untuk mensyukuri dan mensyiarkan Hari Santri Nasional. Ada tidak ada pemilu lomba ini tetap berjalan. Jadi sama sekali bukan untuk kepentingan politik jangka pendek tapi politik kebangsaan dan keumatan," ungkapnya.</p> <p>Pesantren, lanjut&nbsp;Jazuli Juwaini, telah hadir sebelum Republik Indonesia merdeka. Karena itu, Fraksi PKS DPR RI memahami dan menyadari kontribusi pesantren, kiai, dan santri sangat besar bagi republik ini.&nbsp;</p> <p>Karena itu, PKS mencoba mengabadikannya, salah satunya dengan Lomba Baca Kitab Kuning.</p> <p>"Kami tidak ingin ada mata rantai yang terputus dari peran para kiai, peran santri, dan peran pesantren, yang sudah tertoreh sebelum dan setelah Indonesia ini merdeka,&rdquo; tegas Anggota DPR RI dari Dapil Cilegon dan Serang ini.</p> <p>Lomba Baca Kitab Kuning, lanjut Jazuli, juga dimaksudkan untuk menanamkan rasa cinta generasi bangsa ini terhadap Bahasa Arab.</p> <p>&ldquo;Karena bahasa Arab adalah bahasa surga, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa Arab adalah bahasa hadist, bahasa Arab adalah bahasa literatur-literatur keIslaman yang disusun dan dikarang oleh ulama salafush shalih,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>Sementara itu, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljifri mengungkapkan kebanggaannya kepada para santri yang sungguh-sungguh bertafaqqu fie dien, karena di sanalah sumber kebaikan dan keberkahan.</p> <p class="class-paragraph">Menteri Sosial RI 2009-2014 ini mengapresiasi konsistensi Fraksi PKS dalam menyelenggarakan lomba baca kitab kuning serta menilai lomba ini sangat strategis bagi generasi bangsa.</p> <p>Pertama, sebagai upaya mengokohkan nasionalisme Indonesia yang relijius. Apalagi, bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman ideologi pemikiran atau isme-isme yang merusak jati diri bangsa seperti paham liberalisme, sekularisme, atheisme dan lain-lain.</p> <p>Kedua, sebagai upaya memajukan pesantren sebagai soko guru pendidikan nasional yang berkontribusi besar dalam membentuk karakter generasi bangsa. Sehingga terwujud generasi muslim dan pribumi yang akan menjadi pemimpin bangsa dengan pemahaman kebangsaan yang utuh.</p> <p>Ketiga, mendorong para santri agar termotivasi untuk mencintai dan meneladani para ulama terdahulu berikut karya-karyanya untuk menjaga dan melestarikan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah.</p> <p>"Kita semua berharap para santri bisa menjadi cendekiawan muslim dan pemimpin yang cerdas, berintegritas, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia," tandas Salim.</p>

LBKK merupakan bentuk komitmen Fraksi PKS dalam mengokohkan nilai-nilai keumatan. Sekaligus, mengingatkan peran kiai, santri, dan pesantren

Peringati Hari Santri Nasional, Fraksi PKS DPR Konsisten Gelar Lomba Baca Kitab Kuning

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/Hermanto-PKSJPG-2136029635.jpg" alt="Anggota Badan Legislasi (Baleg) fraksi PKS Hermanto secara tegas menolak RUU DKJ." width="100%">
<figcaption>Anggota Badan Legislasi (Baleg) fraksi PKS Hermanto secara tegas menolak RUU DKJ.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas bersama pemerintah. RUU DKJ disahkan sebagai usulan DPR dalam rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebanyak delapan fraksi menyetujui RUU DKJ tersebut, yakni fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi NasDem, fraksi Demokrat, fraksi PKB, fraksi PAN, dan fraksi PPP. Sementara fraksi PKS menolak pengesahan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat. Apakah Rancangan Undang-Undang tentang usulan inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang usul DPR RI?," tanya Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus saat memimpin rapat paripurna tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013436462/fraksi-pkb-setujui-pembahasan-ruu-dkj-gubernurnya-tetap-dipilih-lewat-pemilu">Fraksi PKB Setujui Pembahasan RUU DKJ, Gubernurnya Tetap Dipilih Lewat pemilu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Badan Legislasi (Baleg) fraksi PKS Hermanto secara tegas menolak RUU DKJ tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan menolak rancangan undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta untuk ditetapkan menjadi Rancangan Undang-Undang usulan DPR," tegas Hermanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012975272/jika-dki-berubah-jadi-dkj-warga-jakarta-harus-ganti-ktp-diperkirakan-butuh-8-juta-blanko">Jika DKI Berubah jadi DKJ, Warga Jakarta Harus Ganti KTP, Diperkirakan Butuh 8 Juta Blanko</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">RUU DKJ, lanjut Hermanto, harus dibahas lebih lanjut. Ia lantas menyoroti pengelolaan keuangan daerah, serta wewenang khusus pada Pemerintah Provinsi Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tujuannya adalah agar tidak menimbulkan pertentangan dan kecemburuan dari daerah-daerah lainnya, dan tidak menambah permasalahan yang kompleks di Jakarta," ucap Hermanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, RUU DKJ merupakan amanat dari UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Pada salah satu aturan didalamnya mencabut status Jakarta sebagai ibu kota negara.</div>

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas bersama pemerintah.

Fraksi PKS Tolak RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Inisiatif DPR RI

Fraksi PKS di DPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Fraksi PKS di DPR

Berita Terkini

Fraksi PKS Ingatkan Pemerintah untuk Antisipasi Dampak Sosial dari Rencana Amnesti 19.000 Napi

Peringati Hari Santri Nasional, Fraksi PKS DPR Konsisten Gelar Lomba Baca Kitab Kuning

Fraksi PKS Tolak RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Inisiatif DPR RI

Download Aplikasi JawaPos.com