<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/IMG-20250417-WA0009-3208973836.jpg" alt="Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung telah melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Langkah ini mendapat dukungan sebagai pembuktian janji Pramono terkait penunjukan pejabat. Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta M. Fuadi Luthfi menilai, langkah tersebut merupakan gebrakan awal menandai komitmen Pramono terhadap tata kelola pemerintahan yang profesional dan bebas dari nepotisme. &ldquo;Gubernur Pramono menunjukan bahwa janji bukan sekadar omongan. Ia tidak mengimpor pejabat dari luar Jakarta, melainkan memilih dari kalangan internal yang memang punya rekam jejak dan kompetensi,&rdquo; ujar Fuadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/5). Dia beranggapan,&nbsp;rotasi dan promosi ini penting sebagai awal konsolidasi Gubernur Pramono dalam menata ulang birokrasi Pemprov DKI. Ia berharap, seluruh pejabat yang dilantik segera bekerja maksimal mewujudkan program-program prioritas Gubernur. &ldquo;PR Jakarta masih sangat banyak dan kompleks. Butuh kecepatan, ketepatan, dan ketegasan. Jangan sampai mereka yang sudah dipercaya justru lambat merespons kebutuhan masyarakat,&rdquo; tambahnya. Sebelumnya, Gubernur Pramono menyampaikan bahwa proses seleksi 59 pejabat ini dilakukan berdasarkan kinerja. Dia menekankan tidak ada kedekatan pribadi apalagi afiliasi politik. &ldquo;Banyak dari mereka yang saya lantik hari ini, saya bahkan belum pernah bertemu. Saya memilih karena kinerja dan rekam jejak, bukan karena titipan,&rdquo; kata Pramono. Ia juga mengingatkan publik agar waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya atau Wakil Gubernur Rano Karno untuk menjanjikan promosi jabatan. &ldquo;Kalau ada yang mengaku bisa atur jabatan atas nama saya atau Pak Wagub, itu pasti bohong. Itu penipuan,&rdquo; tandasnya.

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta M. Fuadi Luthfi menilai, langkah tersebut merupakan gebrakan awal menandai komitmen Pramono.

Gubernur Jakarta Pramono Anung Lantik 59 Pejabat Baru, Fraksi PKB Percaya Tidak Ada Orang Titipan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/Untitledqq-973457685.jpg" alt="Komisi A DPRD Kota Surabaya terus berkoordinasi dengan jajaran Pemkot Surabaya untuk memakmurkan masyarakat. Salah satu upayanya adalah memberikan insentif kepada marbot." width="100%">
<figcaption>Komisi A DPRD Kota Surabaya terus berkoordinasi dengan jajaran Pemkot Surabaya untuk memakmurkan masyarakat. Salah satu upayanya adalah memberikan insentif kepada marbot.</figcaption>
</figure> Marbot Bakal Terima Rp 400 Ribu Per Bulan JawaPos.com&ndash;Komisi A DPRD Kota Surabaya terus mengupayakan realisasi pemberian insentif untuk marbot masjid dan musala. Tujuannya, memastikan kesejahteraan mereka dan sebagai bentuk apresiasi. Upaya itu tecermin saat rapat pembahasan APBD 2024 pada Senin (23/10). Dalam rapat tersebut, komisi A memberikan gagasan mengalokasikan anggaran Rp 9,4 miliar untuk dana insentif marbot dari total APBD 2024 sebanyak Rp 11,2 triliun. Gagasan tersebut diinisiatori Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebab, mereka melihat bahwa marbot punya jasa besar yang harus diapresiasi. Sebagaimana insentif bulanan yang juga diberikan kepada Kader Surabaya Hebat (KSH), LPMK, atau RT dan RW. Para marbot dipastikan mulai tahun depan akan menerima insentif secara rutin. Wakil Ketua Komisi A Camelia Habiba menyatakan, insentif untuk marbot bakal diberikan sebesar Rp 400 ribu per bulan. Total ada 1.945 masjid dan musala di Surabaya. Hanya masjid dan musala yang terverifikasi bakesbang yang marbotnya bisa menerima insentif tersebut. &rdquo;Hal itu bertujuan memastikan bahwa masjid atau musala itu tidak terindikasi paham radikal atau nontoleransi,&rdquo; ujar Habiba saat diwawancarai pada Rabu (25/10). Selama ini, marbot biasanya sudah mendapat honor dari masjid atau musala. Namun, besarannya berbeda, bergantung masjid masing-masing. Adanya insentif dari pemkot bakal menyamaratakan honor yang mereka terima. Habiba mengungkapkan, pemberian insentif itu memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, mengapresiasi kinerja para marbot masjid dan musala. Mereka telah membuat masjid dan musala bersih serta nyaman. Para jemaah jadi lebih tenang dalam melakukan ibadah. Selain itu, marbot turut menjaga Surabaya dengan menebarkan ilmu-ilmu agama bagi masyarakat. Dengan begitu, masyarakat, terutama anak muda, akan makin memahami tentang adab. Tujuan lainnya adalah kesejahteraan para marbot. &rdquo;Mereka juga punya keluarga. Adanya insentif ini diharapkan bisa membantu perekonomian mereka. Setidaknya memastikan kebutuhan pokok mereka terpenuhi tiap bulannya,&rdquo; tutur Habiba. Habiba menambahkan, perhatian untuk para marbot sudah diberikan Fraksi PKB sejak 2021. Namun, baru terealisasi kali ini dan akan disalurkan tahun depan karena masuk APBD 2024. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/Untitledaa-544762635.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Camelia Habiba." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Camelia Habiba.</figcaption>
</figure> &nbsp;&rdquo;Semoga ini menjadi kabar baik bagi seluruh marbot dan menambah semangat dalam memakmurkan masjid dan musala hingga memberikan keberkahan, ketenteraman, dan kenyamanan Kota Surabaya,&rdquo; ungkap Habiba. (ree/c12/kkn) &nbsp;

Komisi A DPRD Kota Surabaya upayakan pemberian insentif untuk marbot masjid dan musala sebagai bentuk apresiasi pastikan kesejahteraan

Fraksi PKB Inisiatori Pemberian Insentif Pengurus Masjid-Musala

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/e9a8af6c-a617-4b55-bbcc-f3aeb45b2a4d-2638354770.jpeg" alt="Tersangka Gregorius Ronald Tannur di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6/10)." width="100%">
<figcaption>Tersangka Gregorius Ronald Tannur di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polisi telah mengungkap secara detail kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh anak anggota DPR terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Polisi telah memastikan bahwa Dini Sera Afrianti meninggal akibat dianiaya oleh Gregorius Ronald Tannur yang merupakan anak anggota DPR. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pasma Royce mengungkapkan bahwa Gregorius Ronald Tannur yang merupakan anak dari anggota DPR RI Fraksi PKB Edward Tannur, telah memukul kepala Dini Sera Afrianti dengan botol hingga melindas korban dengan mobil. Dalam penjelasannya, penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka kepada korban telah dimulai sejak keluar dari ruang karaoke saat berada di lift. &ldquo;Pukul 00.10 WIB korban DSA dan tersangka GR (Gregorius Ronald) disaksikan sekuriti Blackhole pulang lewat lift dan ada percekcokan dan penendangan ke arah kaki korban DSA. Korban DSA terjatuh sampai posisi duduk,&rdquo; kata Kombes Pasma. Setelah itu, tersangka memukul korban lagi dengan botol tequila dan melindasnya dengan mobil hingga terseret sepanjang lima meter. &ldquo;DSA (korban) keluar lift sambil main handphone di depan mobil Innova abu-abu metalik milik GR (tersangka), kemudian korban DSA terduduk sandar duduk sisi sebelah kiri,&rdquo; ujar Pasma. &ldquo;Posisi GR (tersangka) masuk mobil dijalankan, (lalu) GR parkir kanan, padahal posisi korban duduk di sebelah kiri sehingga korban terlindas dan terseret kurang lebih 5 meter,&rdquo; tambahnya. Setelah melindas korban, Ronald Tannur yang menjadi tersangka didatangi oleh sekuriti pada saat kejadian. Namun, tersangka Ronald Tannur justru turun dan mengangkat tubuh korban Dini Sera Afrianti ke dalam mobil. Setelah itu, korban Dini Sera Afrianti dibawa ke apartemen oleh tersangka Ronald Tannur.

Polisi telah mengungkap secara detail kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh anak anggota DPR terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti.

Kronologi Penganiayaan Terhadap Dini Sera Afrianti hingga Meninggal yang Dilakukan oleh Anak Anggota DPR RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/1617592487126_copy_800x449.jpg" alt="Ilustrasi penganiayaan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penganiayaan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Seorang anak anggota DPR dengan inisial R, diduga menganiaya wanita yang bernama Dini Afrianti (29) hingga tewas di Blackhole KTV Surabaya. Dari berbagai sumber informasi, R merupakan anak dari salah satu pejabat anggota DPR RI. Informasi tersebut dipaparkan oleh Dimas Yemahura sebagai Kuasa hukum keluarga korban. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013047171/terduga-pelaku-penganiayaan-perempuan-yang-tewas-setelah-karaoke-di-surabaya-anak-anggota-dpr-ri">Terduga Pelaku Penganiayaan Perempuan yang Tewas Setelah Karaoke di Surabaya Anak Anggota DPR RI</a> &ldquo;R ini adalah anak salah satu pejabat anggota dewan di DPR RI,&rdquo; papar Dimas pada kamis (5/10). Dimas membenarkan bahwa sosok R merupakan anak dari seorang anggota DPR RI, namun Dimas belum membeberkan informasi terkait identitas ayah R. Menurut kabar yang beredar, ayah dari sosok R berasal dari fraksi PKB namun hal ini belum dipastikan oleh Dimas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013045923/lakukan-penganiayaan-di-gresik-karena-beda-kaus-perguruan-silat-empat-pelaku-lain-masih-diburu">Lakukan Penganiayaan di Gresik karena Beda Kaus Perguruan Silat, Empat Pelaku Lain Masih Diburu</a> &ldquo;Tentunya hal ini sangat menjadi perhatian untuk kami dari tim kuasa hukum, bagaimana seharusnya dia menjaga marwah dari keluarga yang punya latar belakang pejabat,&rdquo; ungkap Dimas. Dilansir JawaPos.com dari media infotainment, R disebut-sebut sebagai anak anggota DPR RI dengan inisial ET. Kasus yang tengah ditangani oleh Polrestabes Surabaya ini menyita perhatian dari warganet karena Dini dianiaya hingga tewas oleh anak dari anggota DPR RI. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013037135/kubu-shane-lukas-benarkan-sudah-serahkan-memori-banding-kasus-penganiayaan-terhadap-david-ozora">Kubu Shane Lukas Benarkan Sudah Serahkan Memori Banding Kasus Penganiayaan terhadap David Ozora</a> Hingga saat ini, kasus tersebut belum mendapat tindak lanjut dan keluarga korban berupaya mendesak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih jauh.

Menurut kabar yang beredar, ayah dari sosok R terduga penganiaya perempuan di karaokean Surabaya berasal dari fraksi PKB.

Menguak Sosok R, Anak Anggota DPR RI yang Diduga Aniaya Pacar hingga Tewas di Tempat Karaoke Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/siti-PKB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah mengapresiasi perhatian Pemerintah kepada pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas. Perhatian itu terlihat dengan adanya program kerja di setiap Kementerian untuk pengembangan UMKM.  “Perhatian pemerintah terhadap UMKM sudah baik dan serius. kita bisa melihat, hampir di semua kementerian mempunyai nomenklatur UMKM. khususnya Mitra komisi VI, semua kementerian dan lembaga mempunyai program untuk UMKM,” kata Siti Mukaromah lewat keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin (28/11).  Menurut politisi Fraksi PKB ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 ini tak lepas dari peran UMKM yang mana menjadi perhatian serius Pemerintah. “Kita juga bisa menilai keseriusan pemerintah dari angka pertumbuhannya,” ujarnya.  Dikatakan Siti Mukaromah, UMKM menurut Kemenkeu menyumbang 90 persen dari kegiatan bisnis, dan berkontribusi lebih dari 50 persen lapangan pekerjaan di seluruh dunia. Di negara berkembang, UMKM formal berkontribusi sekitar 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).  “Kontribusi ini sebenarnya jauh lebih besar jika kita juga memasukkan UMKM informal yang sebagian besar tidak tercatat, meskipun telah melalui masa berat pandemi, UMKM berkontribusi 60,5 persen terhadap PDB. Dan pemerintah memasukkan UMKM sebagai salah satu pilar dalam rencana Pemuihan Ekonomi Nasional (PEN),” ucapnya.  Diakui politisi yang akrab di Mba Erma itu, secara umum perhatian Penerintah kepada UMKM bisa dikatakan sudah sangat baik, tapi masih banyak yang tidak tepat sasaran. “Misalnya program KUR (Kredit Usaha Rakyat).  Program ini termasuk andalan dalam PEN dalam rangka ketahanan pangan,” ujar Siti Mukaromah.  “Petani kecil harusnya menjadi salah satu penerima. Namun, ternyata serapan dikalangan petani kecil hanya 1 persen. Mengapa? karena persyaratan untuk mendapat pinjaman masih sebagaimana pada umumnya pinjaman, harus bankable dan ada agunan. Tentu ini menyulitkan bagi petani kecil. Yang bisa akses bukan lagi petani kecil tapi kalangan midle-men,” jelas Siti Mukaromah.  Lanjut mba Erma, dari catatan terjadinya krisis ekonomi global sejak 1997-1997 dan 2008-2009, Indonesia tidak terlalu mengalami dampak yang signifikan menghadapi kedua resesi ekonomi global tersebut.  “Perekonomian kita tidak terlalu tergantung kepada kegiatan ekspor dan Indonesia punya pasar dalam negeri yang cukup besar. Kegiatan ekonomi banyak diisi oleh UMKM yang memenuhi kebutuhan harian pasar dalam negeri,” ungkap Siti Mukaromah.  Untuk itu, Siti Mukaromah menyarankan agar bantuan-bantuan kepada para pelaku usaha kecil harus diperbaiki lagi, khususnya soal data para penerima yang masih belum tepat sasaran.  “Kami melihat setiap kementerian dan lembaga mempunyai data masing-masing yang berbeda-beda, sehingga berpeluang adanya penerima yang tidak tepat sasaran. Ada banyak kelompok masyarakat yang seharusnya menerima tetapi tidak tercover. Harusnya ada integrasi antar kementerian dan lembaga, agar tepat sasaran dan anggaran tak terhambur sia-sia,” jelas Siti Mukaromah.  “Kami berharap juga pemerintah mempunyai komunikasi yang baik dengan DPR selaku pemangku wilayah. Di dapil kami misalnya banyak pelaku usaha kecil yang sama sekali belum pernah tersentuh program pemerintah,” pungkas asal Purwokerto itu.

Legislator PKB: Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tak Lepas dari Peran UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ketua-DPP-PDI-Perjuangan-Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara soal adanya usulan Panitia Khusus (Pansus) Tragedi Kanjuruhan yang digagas Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI.  Politikus PDI Perjuangan ini mengaku baru mendengar laporan terkait adanya Pansus yang diusulkan untuk menuntaskan kericuhan antara suporter dengan aparat Kepolisian dalam laga Arema FC Vs Persebaya, Sabtu (1/10) itu.  Puan juga menyarankan semua pihak untuk menunggu hasil penyelidikan dari tim bentukan pemerintah. Karena prinsipnya DPR tentu saja meminta kepada pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk kemudian melakukan penyelidikan dan penyelidikan atau penyidikan secara cepat, tanggap terbuka, transparan.  "Lau kemudian diumumkan pada masyarakat,” kata dia usai memimpin Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (4/10).  Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada tim independen yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga untuk kemudian menyelidiki dan melaksanakan penyidikan.  “Saya mendapatkan laporannya sudah dalam tingkat penyidikan. Jadi saya meminta kita hargai dulu tim independen yang sudah dibentuk oleh pemerintah sehingga tidak tumpang tindih,” tegas Puan Maharani.  “Tentu saja setelah itu wacana atau inisiatif tersebut akan kita tindak lanjuti supaya bisa seiring sejalan untuk bisa meminta pertanggungan jawab pertanggungjawaban dan tentu saja apa yang sudah dilakukan oleh tim independen ini yang melibatkan beberapa Kementerian lembaga untuk bisa menyampaikan respon awal atau hasil awal dari penelitian tersebut sehingga tidak tumpang tindih,” sambung Legislator Dapil Jawa Tengah V ini.  Sebelumnya diberitakan, Fraksi PKB DPR mengusulkan pembentukan Pansus DPR untuk mengusut Tragedi Kanjuruhan.  “Saya telah memerintahkan FPKB mengusulkan pembentukan Pansus DPR RI Tragedi Kanjuruhan, dengan menjadikan Komisi X yang menangani keolahragaan menjadi leading sektornya,” kata Anggota FPKB DPR M. Hasanuddin Wahid dalam konferensi pers, Senin (3/10).  Pria yang akrab disapa Cak Udin itu menyatakan, Pansus Tragedi Kanjuruhan dinilainya sangat penting agar tragedi itu dapat menemui titik terang dan segera diselesaikan secara komprehensif.  “Bukan saja untuk mempercepat penyelesaian tragedi Kanjuruhan, siapa yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa Kanjuruhan,” terangnya.  Sementara itu, Fraksi PDI-P DPR mengaku setuju agar dibentuknya Pansus Tragedi Kanjuruhan. Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto mengatakan, peran daripada Pansus itu adalah mencari solusi atas tragedi tersebut.  "Jadi nanti kalau memang dibentuk pansus, kita mendukung sehingga dapat jawabannya lebih komprehensif," kata Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Soal Pansus Tragedi Kanjuruhan, Puan: Tunggu Penyidikan Tim Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Cucun-PKB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Situasi pendemi Covid-19 melahirkan berbagai krisis yang membutuhkan flexibilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mengatisipasi situasi yang sama di masa depan, Fraksi PKB mendorong penerapan automatic stabilizer dalam penyusunan kebijakan fiskal tahun 2023.  “Fraksi PKB mendesak pemerintah tetap menyediakan fiscal buffer yang memadai dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan fiskal dengan penerapan automatic stabilizer yang bisa diimplementasikan secara cepat dan akuntabel dalam perumusan kebijakan fiskal 2023. Langkah ini untuk memastikan kita tidak kebingungan jika sewaktu-waktu terjadi situasi darurat baik akibat pandemi atau faktor lain,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, di sela Rapat Paripurna DPR dengan Agenda Pandangan Fraksi Tentang Penyampaian Pemerintah Terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023, di Kompleks Parlemen, Selasa (24/5).  Cucun menjelaskan situasi pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir memberikan pelajaran besar bagi bangsa dalam pengelolaan keuangan negara. Berbagai dampak distortif pandemi membutuhkan ketahanan anggaran untuk mengantisipasinya.  Kedepan, lanjutnya, situasi serupa harus diantisipasi mengingat saat ini muncul banyak wabah di berbagai belahan dunia seperti munculnya hepatitis misterius maupun cacar monyet.  “Penerapan automatic stabilizer akan membuat pengelolaan fiskal kita lebih fleksibel sehingga anggaran negara bisa dengan cepat dialokasikan untuk meminimalkan dampak distortif dari situasi pandemi,” katanya.  Dalam kebijakan fiskal 2023, lanjut Cucun, Pemerintah harus mampu meningkatkan pendapatan negara melalui implementasi reformasi perpajakan tahun 2023 dengan didukung pelaksanaan UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dengan langkah tersebut maka akan mendorong kebijakan penerimaan perpajakan berjalan efektif sehingga terjadi penguatan konsolidasi fiskal.  “Pemerintah harus bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui strategi mendorong kepatuhan sukarela, memperkuat sistem pengawasan pemungutan perpajakan, dan memberikan kepastian hukum perpajakan,” katanya.  Semnatara itu, terkait belanja pembayaran bunga utang, kata Cucun FPKB meminta pemerintah agar dapat menekan pertumbuhan pembiayaan utang negara. Salah satunya dengan meningkatkan efisiensi dan pengendalian tingkat risiko melalui pemilihan komposisi utang ke depan yang lebih baik.  “Efisiensi pembayaran bunga utang ini lebih baik dilakukan melalui pemenuhan pembiayaan utang dari dalam negeri yang juga ditujukan untuk pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik dengan penguatan ekosistem pasar keuangan,” katanya.  Legislator asal Jawa Barat ini menegaskan FPKB juga mendesak pemerintah agar memenuhi mandatory spending anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari APBN. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas pendidikan pesantren yang diatur dalam UU 18/2019 tentang Pesantren.  “Pesantren wajib diakui sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional, sehingga harus mendapat porsi anggaran yang jelas dari belanja Pemerintah Pusat maupun dari Transfer ke Daerah, baik untuk peningkatan kompetensi maupun penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas,” pungkasnya.

Ketua Fraksi PKB Desak Penerapan Automatic Stabilizer dalam APBN 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/moncer-di-senayan-ketua-fraksi-pkb-diganjar-tiga-penghargaan-tpa-2019_m_.jpg" alt="Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal diganjar tiga penghargaan terkait kinerjanya di parlemen." width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal diganjar tiga penghargaan terkait kinerjanya di parlemen.</figcaption>
</figure><div align="left"> JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan eringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 harus menjadi momentum perbaikan kualitas jurnalisme di tanah air.  </div> <div align="left"> Menurut Cucun, di tengah persaingan ketat seiring banjirnya perusahaan media online, jurnalisme di tanah air tidak boleh terjebak pada jurnalisme clickbait.  </div> <div align="left"> “Jurnalisme clickbait hanyalah mengejar viewer tanpa harus memperhatikan kualitas informasi yang disajikan. Bahkan jurnalisme clickbait ini terkadang melakukan glorifikasi informasi dengan menyajikan judul sensasional, tanpa cover both side, sehingga bisa menyesatkan publik,” ujar Cucun dalam keterangannya, Selasa (8/2).  </div> <div align="left"> Dia mengatakan memang wajar jika di tengah persaingan ketat, perusahaan media berlomba-lomba untuk mendapatkan pembaca, viewer, maupun pendengar terbanyak. Apalagi kehadiran media sosial juga kian membuat sesak pasar informasi yang hadir di tengah publik. Kendati demikian, harusnya persaingan tersebut dijawab dengan berlomba menyajikan informasi yang valid, actual, dan seimbang.  </div> <div align="left"> “Namun pada faktanya akhir-akhir kita dibanjiri dengan informasi yang bombatis yang terkadang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan cenderung menyesatkan. Dalam momentum HPN hal itu tersebut harus menjadi bahan perenungan bagi insan media di tanah air,” katanya.  </div> <div align="left"> Cucun menegaskan fungsi pers di era demokrasi ini sangat penting dan vital. Pers menjadi media untuk mengambarkan dinamika publik baik terkait perkembangan pembangunan maupun perkembangan peradaban masyarakat. Pentingnya fungsi tersebut harus diimbangi dengan penyajian hasil jurnalistik yang berkualitas sehingga bisa menjaga kepercayaan publik.  </div> <div align="left"> “Kami menilai pers mempunyai peran strategis untuk membawa Indonesia dalam dinamika pembangunan yang konstruktif dan berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya. Peran strategis ini pres ini harus kita jaga bersama,” katanya.  </div> <div align="left"> Legislator asal Jawa Barat ini menegaskan di tengah banjirnya informasi yang masuk ke ruang-ruang publik saat ini, pers Indonesia harus menjadi mercusuar yang menjadi panduan bagi masyarakat.  </div> <div align="left"> Menurutnya keberadaan media sosial membuat siapa saja bisa menjadi wartawan yang bisa memproduksi berita jenis apapun. Bahkan akun-akun anonim pun terkadang mendapat banyak atensi saat mengabarkan berita atau informasi yang bombastis.  </div> <div align="left"> “Di sinilah peran pers sebagai mercusuar atau panduan informasi publik. Dengan menyajikan informasi sesuai fakta dan berimbang, maka disinformasi yang mungkin dimunculkan oleh pihak tak bertanggungjawab melalui media sosial akan terbantahkan,” katanya.  </div> <div align="left"> Cucun pun mendesak kepada pemerintah agar terus memperhatikan kesejahteraan pekerja media. Saat ini harus diakui kesejahteraan pekerja media masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar karena banyak para wartawan yang hidup dengan kesejahteraan ala kadarnya.  </div> <div align="left"> “Pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan media merumuskan perlindungan dan jaminan kesejahteraan hidup bagi para pekerja media. Kami yakin jika kesejahteraan pekerja media baik maka kualitas jurnalisme di tanah air juga akan semakin baik,” tuturnya. (*)  </div>

Fraksi PKB Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Insan Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Marwan-Dasopang-DPR-RI.jpg" alt="DPR RI" width="100%">
<figcaption>DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI memastikan akan mengawal vaksin halal agar digunakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satunya dengan memberikan perhatian khusus pada keberadaan Panitia Kerja (Panja) Vaksin.  "Kemarin kami menerima masukan, hasil kajian dari teman-teman Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). Saya sendiri yang mendampingi dan pada intinya berharap supaya vaksin halal ini digunakan pemerintah," ujar anggota Fraksi PKB DPR RI, Marwan Dasopang kepada wartawan, Jumat (28/1).  Fraksi PKB melalui anggotanya di Komisi IX DPR RI yang menjadi mitra Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM), sejak awal memberikan perhatian mengenai penggunaan vaksin halal. Karena itu pula, fraksinya menyambut baik kedatangan YKMI yang menyerahkan hasil kajian mengenai penggunaan vaksin halal yang semestinya sudah menjadi kebijakan pemerintah.  Sebabnya, saat ini sudah tidak dalam kondisi darurat sebagaimana awal-awal pandemi Covid-19. Karena itu sudah semestinya harapan masyarakat dan umat Islam pada khususnya diakomodir oleh pemerintah. Semua itu perlu dilakukan dalam rangka melindungi dan memberikan kenyamanan masyarakat dalam mengantisipasi virus Covid-19.  "Kami memberikan perhatian antara prinsip keagamaan dan keselamatan. Kalau dalam keadaan darurat, halal-haram itu memang tidak bisa dikotak-kotakkan, tetapi dalam situasi yang lapang tentu pemerintah harus segera mempersiapkan kenyamanan dengan menggunakan vaksin halal," jelas Marwan Dasopang.  Fraksi PKB juga mengingatkan agar pemerintah mencari jalan keluar atau solusi terbaik dari munculnya penolakan sebagian masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19. Salah satunya sebagaimana masukan YKMI yang turut membantu dengan memberikan pokok-pokok pikiran dan temuan di lapangan mengenai pentingnya penggunaan vaksin halal.  "Pandemi ini sudah panjang, dan sudah ada ketersediaan vaksin yang dijamin kehalalannya. MUI juga sudah mengatakan soal vaksin halal ini supaya ada rasa aman di masyarakat," katanya.  Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) pada Rabu 26 Januari 2022 melakukan audiensi ke Fraksi PKB DPR RI dan menyampaikan hasil kajian Focus Group Discussion (FGD) yang berupa Positioning Paper. Sebelum itu, pada Senin 24 Januari 2022, TKMI juga beraudiensi dengan Fraksi PPP.  Audiensi dengan Fraksi PKB ini mendapat sambutan dari tiga Anggota Fraksi, Marwan Dasopang, Nur Nadlifah, dan Arzeti Bilbina. Sedangkan utusan YKMI dipimpin langsung oleh Direktur Eksekutif, Ahmad Himawan dan Sekretaris Eksekutif, Fat Haryanto.  Anggota Komisi IX Nur Nadlifah menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran YKMI. Terlebih, hasil kajian YKMI sejalan dengan agenda Fraksi PKN yang sedang memperjuangkan penggunaan vaksin halal.  Sementara Arzeti Bilbina mendorong agar pemerintah terbuka dalam ketersediaan vaksin halal. Selain itu juga mendorong pemerintah terbuka terkait kandungan zat yang terkandung di dalam vaksin.  "Tidak hanya terbuka terhadap ketersedian vaksin halal tetapi juga terkait kandungan zat yang ada di dalam vaksin. Supaya masyarakat mendapatkan edukasi yang benar terkait vaksin," ungkap Arzeti.

Fraksi PKB Terus Dorong Penggunaan Vaksin Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-25-at-17.07.12.jpg" alt="Wakil Ketua Fraksi PKB Mahfudz. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Fraksi PKB Mahfudz. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Syueb, warga RW 9, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, datang ke Fraksi PKB pada Selasa (25/1). Dia bertemu dengan Wakil Ketua Fraksi PKB Mahfudz.  Syueb mengeluhkan puluhan bangunan liar (bangli) yang berdiri di sepanjang tiga RT. Yaitu, RT 1, RT 2, dan RT 3, di RW 3. Syueb mengatakan, ada sekitar 60 titik bangli yang berdiri. Nah, bangli-bangli itu ternyata tidak hanya mengganggu estetika tapi juga memicu banjir.  Warga melalui Syueb telah berupaya menyampaikan permasalahan tersebut kepada kecamatan. Syueb berkirim surat pada 12 Oktober 2021. Kemudian, pada 21 Oktober, Syueb dan warga ditemui kecamatan.  ”Bu Camat menyampaikan jika selama bangli tidak berdiri di atas lahan pemkot, bukan tugas pemkot. Melainkan, tugas kepolisian,” tutur Syueb.  Syueb meradang dan kecewa. Bangli-bangli itu mulai bermunculan pada 2020. Sebelum ada bangli, lahan tersebut digunakan untuk penghijauan dan tidak pernah banjir.  Dia meminta ada ketegasan dari kecamatan atau pemkot untuk menertibkan bangli. ”Saya juga sudah lapor ke SapaWarga, tapi belum ada respons,” tambah Syueb.  Wakil Ketua Fraksi PKB Mahfudz menuturkan, seharusnya sikap kecamatan tidak boleh seperti itu. Bangli jelas melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020. Tepatnya pasal 22 ayat 1.  ”Dalam pasal tersebut dijelaskan, setiap orang atau badan hukum atau perkumpulan dilarang mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum lainnya,” tutur Mahfudz.  Mahfudz meminta ada ketegasan dari pemkot. ”Saya ingin tahu, kerja camat apa kalau tidak melayani masyarakat. Dan, saya mempertanyakan, kenapa camat kok tidak berani membersihkan bangli? Ada apa?” ucap Mahfudz.  Sekretaris Komisi B itu menilai, langkah dari warga RW 9 Kelurahan Gebang Putih tidak cacat hukum atau prosedur. Warga hanya meminta bangli dibersihkan supaya tidak banjir.  Menurut dia, wajar jika warga waswas apabila banjir muncul. Sebab saluran drainase tak berjalan lancer sehingga air meluber ke pemukiman warga.

Banjir karena Puluhan Bangli Ganggu Drainase di Gebang Putih Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fraksi pkb

Berita Terkini