<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/25/0ac7e7c4-3fe1-499a-b34f-f8a1a6ce9a10-3729134752.jpg" alt="Pimpinan Komisi X DPR RI Fraksi PDIP menggelar konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (25/2) (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Pimpinan Komisi X DPR RI Fraksi PDIP menggelar konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (25/2) (Muhamad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menyoroti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 yang mengatur alokasi anggaran pendidikan. Dalam beleid tersebut, anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun yang merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN disebut sebagian dialokasikan sebesar Rp 223 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). &ldquo;Memang benar bahwa dana MBG ini mengambil dari alokasi dana pendidikan. Namun yang harus kita cermati dan garis bawahi adalah pemberitaan yang juga sempat viral di beberapa media sosial mengenai rasa keadilan dalam praktik pengelolaan makan bergizi gratis ini,&rdquo; kata Bonnie dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (25/2). Bonnie menyinggung polemik pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut langsung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sementara masih banyak guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun belum mendapatkan status serupa. &ldquo;Semisal tentang pengangkatan pegawai SPPG yang langsung menjadi PPPK, sementara kita juga mengetahui ada begitu banyak guru yang mengabdi selama berpuluh-puluh tahun, tidak kunjung diangkat sebagai PPPK,&rdquo; ucapnya. Bonnie mencontohkan kasus seorang guru di Kabupaten Gowa yang baru diangkat sebagai P3K sehari sebelum memasuki masa pensiun. &ldquo;Ada di Gowa seorang guru yang baru diangkat PPPK, kemudian besok harinya pensiun. Dan dia menerima upah atas baktinya sebagai guru selama berpuluh-puluh tahun, jauh dari kata layak,&rdquo; bebernya. Kasus serupa, lanjut Bonnie, juga terjadi pada seorang guru bernama Sunarsih di Jawa Tengah yang diangkat sebagai PPPK menjelang masa pensiun. Menurutnya, kebijakan anggaran pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada program baru, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru dan dosen yang selama ini dinilai masih jauh dari layak. &ldquo;Hampir 40 persen lebih dosen di berbagai perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi swasta, menerima gaji di bawah Rp 3 juta. Jadi apabila efisiensi itu dilakukan dan bisa mengalokasikan dana tersebut untuk kesejahteraan para pengajar, baik guru maupun dosen, itu salah satu langkah besar yang menjadi pekerjaan rumah di bidang pendidikan,&rdquo; tuturnya. Bonnie turut menyoroti tunjangan dosen dengan jabatan lektor kepala yang disebutnya hanya sekitar Rp 900 ribu dan tidak mengalami perubahan signifikan selama puluhan tahun. &ldquo;Bahkan untuk posisi lektor kepala, tunjangannya hanya mendapatkan Rp 900 ribu dan itu sudah berlangsung hampir 25 tahun tanpa perubahan. Ini yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP lainnya, Denny Cagur, menegaskan pihaknya ingin agar anggaran pendidikan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan nasional. &ldquo;Yang pasti bagi kami di Komisi X, kita ingin guru-guru di Indonesia lebih sejahtera dan segala hal yang diberikan untuk pendidikan benar-benar menyentuh setiap sektor yang bisa membuat dunia pendidikan jauh lebih baik,&rdquo; pungkasnya.

PDIP soroti alokasi anggaran pendidikan 2026 dan bandingkan nasib guru honorer dengan pegawai SPPG. Kesejahteraan pengajar harus prioritas

PDIP Bandingkan Nasib Guru Honorer dengan Pegawai SPPG: Kesejahteraan Pengajar Harusnya jadi Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/02/Ilustrasi-KJP-Plus-Hanung-1537171871.jpg" alt="Pedagang perlengkapan sekolah di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur memasang plang tanda menerima pembayaran menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP). (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Pedagang perlengkapan sekolah di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur memasang plang tanda menerima pembayaran menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP). (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kebijakan alokasi anggaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dalam Raperda APBD Perubahan DKI 2024. Sebab, nilai anggaran bantuan sosial (bansos) pendidikan itu naik sebesar Rp 460 miliar. ''Dananya ada kenaikan Rp 460 miliar, namun di sisi lain terjadi pengurangan bagi penerima bantuan tersebut,'' &nbsp;terang Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Bastian P Simanjuntak. Menurut dia, pemprov DKI Jakarta beralasan ada penataan dan pemadanan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan disalurkan tepat sasaran. Bastian mengatakan, sepanjang tahun 2024 pihanya mendapat banyak pengaduan bahwa banyak siswa dan mahasiswa yang tidak mendapat KJP dan KJMU. ''Tapi di satu sisi ada kenaikan, makanya kami minta penjelasan,'' ucapnya. Senada, Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan kenaikan anggaran KJP dan KJMU tersebut. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Simon A.M Sitorus menuturkan, selama 2 hingga 3 bulan terakhir, pihaknya juga menerima banyak pengaduan terkait dua bansos pendidikan tersebut. ''Bahwa sekitar 3 ribu penerima manfaat KJMU dan 75 ribu siswa penerima KJP akan diputus secara bertahap dari tahun 2023,'' ujarnya. Karena itu, dia berharap ada perbaikan terkait masalah tersebut. Terlebih, sudah direncanakan ada kenaikan alokasi anggaran KJP dan KJMU dalam APBD Perubahan 2024. &nbsp;

DPRD DKI JAkarta mempertanyakan jumlah penerima KJP dan KJMU yang tiurun, padahal anggarannya di RAPBD Perubahan Ditambah Rp 460 miliar.

Dana KJP Dan KJMU ditambah Rp 460 Miliar, DPRD DKI Jakarta Pertanyakan Jumlah Penerima Malah Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/04/Screenshot_2024-06-04-20-16-09-674_comwhatsapp-edit-3360464169.jpg" alt="Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Andri Septiawan Permana (enam dari kanan) saat pelantikan" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Andri Septiawan Permana (enam dari kanan) saat pelantikan</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -- Apel peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Tangerang hanya dihadiri pejabat teras pemerintahan. Padahal, dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila tertera di ayat ketiga yang berbunyi pemerintah beserta seluruh komponen bangsa dan masyarakat memperingati hari lahir Pancasila. Pelaksanaan apel hari lahir Pancasila itu mendapat kiritikan dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Andri Septiawan Permana. Ia mengatakan, pemerintah daerah abai akan Pancasila menjadi ideologi dan falsafah hidup bermasyarakat. Hal itu, kata Andri, tercermin tak adanya pelibatan masyarakat secara aktif dalam apel hari lahir Pancasila di Lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang. "PDI Perjuangan sebagai kekuatan politik Nasionalis-Soekarnois melalui representasinya fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Tangerang. Bahwa 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila sebagaimana Kepres Nomor 24 Tahun 2016 harus diperingati serta dirayakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Tangerang,&nbsp;dimana dalam implementasinya pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mewujudkannya," tegasnya. Ia menyoroti kinerja dan pemahaman akan tugas dan fungsi Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang Teguh Suprianto. Ia menyayangkan, sikap pemerintah Kota Tangerang yang dianggap abai akan penanaman dan perawatan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara. "Sepertinya tugas dan fungsi Kesbangpol dan Pj Walikota bisa dibaca karena itu ada dalam aturan dan sumpah jabatan. Harusnya pemerintah juga tahu kalau apel hari lahir Pancasila itu harus dilibatkan aktif seluruh masyarakat," tegasnya. Andri mempertanyakan relevansi antara konser musik terhadap pembudayaan Pancasila dalam kegiatan peringatan pada tanggal 1 Juni 2024 yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. "Kami juga mempertanyakan perihal minimnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses peringatan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2024 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah," jelasnya. Ia menilai, pemerintah Kota Tangerang seperti akan menyepelekan ancaman ideologi transnasional yang mengancam Pancasila. Harusnya, kata dia, Kesbangpol punya peran besar dalam menjaga pembudayaan Pancasila dalam melawan ideologi transnasional yang menjadi ancaman negara. Andri mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan teguh berjuang dan komitmen untuk terus mengarusutamakan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Kota Tangerang. Salah satunya melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat Kota Tangerang. Ia menegaskan, akan menggunakan hak interpelasi bila kiritikan tak digubris oleh Kesbangpol dan Pj Wali Kota Tangerang. "Kami tegaskan apabila pemerintah daerah tidak mengindahkan catatan kritis sebagaimana dimaksud. Maka kami akan menggunakan hak interpelasi sebagai upaya meminta keterangan kepada pemerintah daerah mengenai program dan kebijakan pembinaan ideologi pancasila di Kota Tangerang," satunya. (*)

Fraksi PDI Perjuangan teguh berjuang dan komitmen untuk terus mengarusutamakan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Kota Tangerang

Fraksi PDI Perjuangan bakal Interpelasi Pj Wali Kota Tangerang karena Dianggap Langgar Kepres Nomor 24/2016

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/17/anjing-361760404.jpg" alt="Ilustrasi: Hewan Anjing." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Hewan Anjing.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardayanto Kenneth meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat larangan eksploitasi serta peredaran daging hewan yang memiliki potensi rabies. Hewan-hewan itu seperti kucing, anjing, kera, musang, dan kelelawar. Menurut Kenneth, praktik eksploitasi hewan yang berpotensi rabies masih banyak terjadi di masyarakat. Seperti topeng monyet. Monyet dapat melukai orang, apa lagi bila tidak divaksin, risikonya akan lebih parah. &rdquo;Bila Pemprov DKI membuat peraturan daerah untuk melarang eksploitasi hewan itu, kasus rabies yang sedang marak terjadi di Indonesia dapat dicegah masuk ke Jakarta,&rdquo; tutur Hardayanto Kenneth seperti dilansir dari Antara. Selain monyet, lanjut dia, banyak juga masyarakat yang memelihara kucing, musang, dan anjing, yang belum memiliki kesadaran untuk memvaksin hewan peliharaan. &rdquo;Saya harap Pj Gubernur (DKI Jakarta) segera mengeluarkan surat edaran berlanjut jadi peraturan daerah (perda), karena kita melihat sudah banyak eksploitasi hewan seperti topeng monyet. Kami tidak bisa menjamin apakah monyetnya sudah divaksin atau tidak,&rdquo; ujar Kenneth, pada Senin (10/7) di Jakarta. Untuk itu, Kenneth berharap agar Pemprov DKI menyosialisasikan tentang bahaya rabies kepada masyarakat disertai pemberian informasi vaksin rabies gratis. &rdquo;Saya meminta kepada masyarakat agar yang memelihara hewan segera membawa hewan peliharaannya untuk divaksin karena rabies di beberapa wilayah sudah masuk dalam kategori kejadian luar biasa (KLB),&rdquo; ucap Kenneth. Menurut data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, pada 2023, terdapat 1.527 kasus gigitan hewan penularan rabies (GHPR). Kebanyakan gigitan hewan rabies itu berasal dari kucing dan anjing, sisanya dari kera dan kelelawar.

DPRD DKI Jakarta minta Pemprov DKI Jakarta membuat larangan eksploitasi serta peredaran daging hewan yang memiliki potensi rabies

DPRD DKI Minta Eksploitasi Daging Hewan Penular Rabies Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-03-at-9.51.03-AM.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Anggota Komisi III DPR RI Bambang Dwi Hartono menyambut baik pencairan bantuan negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada korban terorisme.  Bagi Bambang DH, kompensansi untuk para ahli waris dan korban sangat penting. Oleh karena itu, politikus PDIP Perjuangan tersebut mendorong pemerintah menambah anggaran kepada LPSK.  Mantan Wali Kota Surabaya itu mengatakan, dari 14 mitra kerja Komisi III DPR RI, LPSK adalah lembaga yang mendapatkan anggaran yang paling kecil. Hal ini terjadi karena para pemangku kebijakan belum mengetahui dan memahami keberadaan LPSK.  Padahal saat ini, kata Bambang DH, tugas LPSK bertambah banyak. Terutama setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.  "Tentunya tugas LPSK bertambah. Jadi idealnya memang harus ada anggaran tambahan agar bisa menjalankan tugas tersebut secara optimal," kata Bambang DH dalam siaran pers yang diterima JawaPos.com.  Sebelumnya, pada Selasa (2/2) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 19 korban bom terorisme terdahulu.  Khofifah menyerahkan bantuan itu di Hotel Santika, Surabaya bersama Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtyas bersama KASI Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nurturyanto.  Secara keseluruh, korban yang telah teridentifikasi oleh BNPT mencapai 1.000 orang. Untuk saat ini, sudah diberikan kepada 215 korban dengan total kompensasi yakni Rp 3,2 Miliar.  Itu dengan rincian 250 juta untuk korban meninggal dunia, Rp 210 juta untuk korban luka berat, Rp 115 juta untuk korban sedang, dan Rp 75 juta untuk luka ringan.  Di Jatim ada 19 orang yang belum diberikan kompensasi. Mulai peristiwa JW Marriot (satu orang korban), bom Gereja Santa Maria Tak Bercela (tiga korban), bom Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (empat korban), bom gereja GKI Jalan Diponegoro (dua korban), bom Polrestabes Surabaya (empat korban), dan bom Bali 1 (lima korban).  Bambang DH menyambut baik bantuan pemerintah Jawa Timur. "Kerja sama semua pihak memang sangat dibutuhkan. Bu Khofifah sangat luar biasa memberikan support penuh kepada para korban. Terima kasih," katanya.  Sebelumnya, Gubernur Khofifah mengatakan Pemprov akan memfasilitasi dengan gratis semua fasilitas kesehatan yang dibutuhkan korban.  Selain layanan kesehatan, Pemprov siap untuk membantu korban jika ingin melakukan penguatan di bidang ekonomi. Pemprov akan memberikan dukungan dan terbuka dalam membangun sinergi dengan pihak lain.  Bambang DH mengajak banyak pihak secara arif dan bijaksana menggali akar persoalannya. Mulai dari masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, ketidakadilan, dan masih banyak lagi.  "Ini PR kita semua sebagai bangsa yang bernegara dengan komitmen mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," kata Bambang DH.

Apresiasi Pencairan Bantuan pada Korban Terorisme, Harap Anggaran Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/WhatsApp-Image-2020-12-26-at-5.14.07-PM.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Mantan Wali Kota Surabaya dan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Bambang DH mengisi liburan akhir tahun dengan kegiatan kunjungan ke mitra kerja.  Bambang DH juga melakukan pembagian sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di beberapa lokasi. Antara lain di Kecamatan Wiyung, Kecamatan Tambaksari, dan Kabupaten Sidoarjo. Acara tersebut digelar Jumat (25/12).  Pembagian sembako ini merupakan kegiatan berkelanjutan. Bambang DH telah melakukan aktivitas sosial ini selama masa pandemi Covid-19.  Aksi yang dilakukan Bambang DH di kawasan Pogot, Kecamatan Tambaksari Surabaya disambut antusias oleh masyarakat.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/WhatsApp-Image-2020-12-26-at-5.14.08-PM.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Paket bantuan sembako dari Mantan Wali Kota Surabaya dan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Bambang DH. (Dok Bambang DH).  M. Widodo salah seorang warga yang menerima bantuan berharap apa yang dilakukan Bambang DH ini terus berlanjut. Sebab hal itu sangat membantu warga yang mencoba bangkit. Sebab, hampir setahun terakhir, dia mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19.  Dalam siaran pers yang diterima JawaPos.com, Bambang DH melihat bahwa masyarakat mengalami kesulitan. Banyak orang yang berhenti bekerja. Imbasnya adalah mereka mengalami penurunan pendapatan.  Jadi, sejak bulan Mei hingga Desember 2020, Bambang DH intens melakukan kegiatan sosial dan membagikan lebih kurang 10.000 paket sembako kepada masyarakat.  “Saya sadar, bantuan ini belum merata ke seluruh masyarakat yang membutuhkan, tapi setidaknya sedikit meringankan beban mereka,” ujar Wali Kota Surabaya periode 2002-2010 itu dalam siaran pers yang diterima JawaPos.com.  Dengan pemberian bantuan langsung ke warga ini, Bambang DH berharap bahwa gerakan ini menjadi inspirasi. Jadi, aksi sosial serupa bisa menjadi pendorong lapisan ataupun kelompok masyarakat yang secara ekonomi berlebih untuk bisa bergotong royong dan membantu warga yang sangat membutuhkan.  “Tidak mungkin seorang saja mampu mengatasi semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Harus melibatkan stakeholder lainnya seperti organisasi kemasyarakatan maupun pemerintah," kata Bambang DH.

Bagikan 10.000 Paket Sembako Antara Mei Sampai Desember 2020

Fraksi PDI Perjuangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Fraksi PDI Perjuangan