<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/Endi-Stafsus-Prabowo-3175754847-1-2922303126.jpg" alt="Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra Endipat Wijaya, yang minta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih aktif menginformasikan kerja pemerintah dalam penanganan bencana Sumatera, menyita perhatian publik. Sebab, dalam pernyataannya, Endipat turut menyinggung bantuan donasi publik yang dikumpulkan konten kreator Ferry Irwandi. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komdigi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12). Menurut Endipat, minimnya informasi membuat upaya pemerintah, termasuk penyaluran bantuan yang nilainya mencapai triliunan rupiah, tidak terlihat oleh publik. "Ke depan Kementerian Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini, paling-paling di Aceh, di Sumatra, dan lain-lain itu," kata Endipat. Endipat secara khusus menyinggung aksi penggalangan dana yang viral dan berhasil menghimpun sekitar Rp 10 miliar.&nbsp; Meski tak menyebut nama, publik meyakini sindiran tertuju pada konten kreator Ferry Irwandi yang berhasil menghimpun dana publik senilai Rp 10 miliar dalam waktu 24 jam. Menurut Endipat, angka donasi tersebut tidak sebanding dengan besarnya anggaran negara yang telah digelontorkan. "Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar. Negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian," urainya. <h2>Siapa Endipat Wijaya?</h2> Endipat Wijaya merupakan salah satu wajah baru di DPR RI periode 2024&ndash;2029. Berlatar belakang pendidikan teknik dan pengalaman panjang di sektor industri, ia mewakili Daerah Pemilihan Kepulauan Riau (Kepri). Kini, Endipat mengemban tugas di Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, informatika, dan intelijen. Endipat lahir di Bengkulu pada 31 Mei 1984. Sejak muda ia dikenal sebagai sosok yang disiplin dan memiliki perhatian besar pada dunia sains dan teknologi.&nbsp; Ia menempuh pendidikan menengah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, salah satu sekolah bergengsi yang banyak melahirkan pemimpin di Indonesia. Pendidikan tingginya diselesaikan di Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan gelar Sarjana Teknik Metalurgi pada 2006. Setelah berkarir di dunia industri, ia melanjutkan studi dan meraih gelar Magister Manajemen dari Swiss German University pada 2019. Sebelum terjun ke dunia politik, Endipat meniti karir di sektor industri. Ia memulai langkah profesionalnya sebagai teknisi di Double A Group, sebuah perusahaan besar di bidang pulp and paper. Pengalaman tersebut memberinya pemahaman tentang proses produksi dan manajemen industri berbasis teknologi. Setelah itu, ia melanjutkan karir di PT Kaltim Prima Coal (KPC), salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia yang beroperasi di Kalimantan Timur. Pengalaman bekerja di sektor energi dan pertambangan inilah yang kemudian membentuk perspektifnya mengenai pentingnya tata kelola sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. <h2>Masuk ke Dunia Politik</h2> Endipat mulai aktif di dunia politik sejak 2011 melalui Partai Gerindra. Ia dikenal sebagai kader muda dengan basis kompetensi teknis kuat dan kemampuan komunikasi publik yang berkembang pesat. Dengan rekam jejak tersebut, ia kemudian maju dalam Pemilu Legislatif 2024. Pada Pemilu 2024, Endipat sukses meraih 105.413 suara, menjadikannya peraih suara tertinggi di Dapil Kepulauan Riau. Keberhasilan tersebut mengantarkannya menjadi Anggota DPR RI periode 2024&ndash;2029. Di parlemen, Endipat bertugas di Komisi I DPR RI, komisi yang membidangi isu strategis seperti pertahanan negara, hubungan luar negeri, kebijakan digital, keamanan siber, serta intelijen.&nbsp; Selain itu, ia dipercaya menduduki posisi penting sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara), lembaga internal yang berfungsi memperkuat pengawasan terhadap audit dan pengelolaan keuangan negara. Dalam kapasitas tersebut, Endipat kerap menyoroti pentingnya akuntabilitas dan kejelasan tupoksi antar lembaga audit seperti BPK dan BPKP, agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan potensi konflik dalam pengawasan negara. &nbsp;

Endipat Wijaya dari Gerindra minta Kementerian Komdigi lebih aktif informasikan kinerja pemerintah soal bencana, sindir donasi Rp 10 miliar.

Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR Gerindra yang Sindir Donasi Bencana Sumatera Rp 10 Miliar via Ferry Irwandi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/09/vila-puncak-671863876.jpg" alt="Kementerian Kehutanan bersama Kementerian ATR/BPN menjatuhkan sanksi pada sejumlah vila ilegal di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.&nbsp;(istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Kehutanan bersama Kementerian ATR/BPN menjatuhkan sanksi pada sejumlah vila ilegal di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.&nbsp;(istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Mulyadi, menyoroti kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dinilainya kontroversial usai menyegel sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.&nbsp; Menurut dia, langkah tersebut menimbulkan efek domino yang berdampak langsung pada ribuan warga yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. Hal itu disampaikan Mulyadi saat menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) V Bogor Selatan, Kamis (9/10). Mulyadi menegaskan, kebijakan penyegelan yang dilakukan KLH tidak melalui kajian matang dan menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat sekitar kawasan wisata tersebut. &ldquo;Pada saat ada kebijakan menyegel, secara tanda petik membabi buta dan terindikasi tanpa kajian, beliau harusnya melihat efek domino terhadap kebijakan tersebut,&rdquo; tegas Mulyadi. Ia menjelaskan, kebijakan itu telah menyebabkan ribuan pekerja di kawasan Puncak kehilangan mata pencaharian. Hal itu berdampak kepada para pelaku usaha kecil serta sektor pajak daerah. &ldquo;Banyak warga yang kehilangan ribuan kesempatan kerja, bahkan dihentikan kegiatan usahanya. Kemudian ada multiplier effect UMKM. PHRI juga komplain karena omzetnya menurun. Belum lagi PAD dari sektor pajak daerah, mungkin juga ada penerimaan negara bukan pajak di wilayah Bogor Selatan yang terhenti atau melambat,&rdquo; terangnya. Karena itu, Mulyadi berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut. &ldquo;Saya berharap Pak Presiden mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup sehingga masyarakat yang hidup, notabenenya tidak jauh dari kediaman pribadi Pak Presiden, bisa mendapatkan atensi,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyegel empat hotel di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Sabtu (9/8). Empat hotel yang disegel dan dipasang papan peringatan serta garis PPLH oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (GAKKUM) KLH/BPLH tersebut adalah Griya Dunamis by SABDA, Taman Teratai Hotel, The Rizen Hotel, dan New Ayuda 2 Hotel/Hotel Sulanjana. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan penyegelan dilakukan setelah ditemukan pelanggaran serius terhadap ketentuan persetujuan lingkungan. Keempat hotel terbukti membuang limbah cair langsung ke aliran Sungai Ciliwung tanpa melalui proses pengolahan yang memenuhi baku mutu.&nbsp;&ldquo;Tidak ada kompromi untuk pencemar lingkungan," ujar Hanif, Sabtu (9/8). Menurut Hanif, praktik pembuangan limbah cair tanpa pengolahan berpotensi merusak ekosistem sungai dan mencemari sumber air masyarakat di wilayah hilir. Karena itu, ia menegaskan tidak akan mentoleransi pelanggaran lingkungan, terutama di kawasan konservasi dan daerah tangkapan air. &ldquo;Penyegelan ini adalah langkah tegas menyelamatkan Ciliwung dari hulu dan memastikan setiap pelaku usaha taat pada aturan,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Legislator Gerindra menyoroti penyegelan tempat wisata di Puncak Bogor, dampak pada ekonomi masyarakat, dan harapan evaluasi kebijakan.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR Desak Presiden Prabowo Evaluasi Penyegelan Tempat Wisata di Puncak Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220602_115242.jpg" alt="Pengucapan sumpah/janji Wakil Ketua DPRD DKI Rany Mauliani dari Fraksi Partai Gerindra dan Khoirudin dari Fraksi PKS sisa jabatan periode 2019–2024 di Gedung DPRD DKI, Kamis (2/6). Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengucapan sumpah/janji Wakil Ketua DPRD DKI Rany Mauliani dari Fraksi Partai Gerindra dan Khoirudin dari Fraksi PKS sisa jabatan periode 2019–2024 di Gedung DPRD DKI, Kamis (2/6). Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Soedarmadji memandu pengucapan sumpah dua Wakil Ketua DPRD DKI baru yakni Rany Mauliani dari Fraksi Partai Gerindra dan Khoirudin dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada sisa jabatan periode 2019–2024.  ”Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” demikian pengucapan sumpah kedua Wakil Ketua DPRD DKI Rany dan Khoirudin seperti dilansir dari Antara dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/6).  Keduanya juga bersumpah dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi seseorang atau golongan. Keduanya juga bersumpah akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang mereka wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NKRI.  Rany Mauliani diangkat menjadi Wakil Ketua DPRD DKI berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31/1246/2022. Sedangkan pengangkatan Khoirudin berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31/1244/2022 yang kedua keputusan itu ditandatangani pada 23 Mei.  Rany Mauliani menggantikan posisi seniornya Mohamad Taufik dan Khoirudin menggantikan posisi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sebelumnya yakni Abdurrahman Suhaimi. Khoirudin sebelumnya merupakan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dan Rany Mauliani sebelumnya Anggota Komisi E DPRD DKI sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DKI.  Dengan demikian, susunan pimpinan DPRD DKI Jakarta yakni Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan empat orang Wakil Ketua yakni Rany Mauliani, Khoirudin, Misan Samsuri, dan Zita Anjani.  Rapat paripurna DPRD DKI itu dipimpin Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Sedangkan rapat paripurna tersebut tidak dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, namun diwakili Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.  Sementara itu, politikus senior dari Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik berencana mengundurkan diri setelah tidak menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI. ”Alasannya tidak apa-apa, kan saya punya keinginan, punya sikap,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI.  Meski begitu, dia mengaku belum mengajukan pengunduran diri itu kepada DPRD DKI atau pun kepada pihak terkait lain karena setelah diganti, dia menjadi anggota DPRD DKI.  Wakil Ketua DPRD DKI dua periode itu pun mengaku belum melakukan pembicaraan terkait rencana mengundurkan diri itu kepada Ketua DPD Gerindra DKI sekaligus Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria.  ”Belum, baru pikir-pikir saja,” ucap Taufik.  Rencananya, dia mengundurkan diri ketika perayaan HUT ke-495 DKI Jakarta yang jatuh pada Rabu (22/6). Saat ini, dia belum menentukan akan bertahan di Gerindra atau tidak meski masih berada di bawah naungan partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu.  ”Belum ada pikiran apa-apa, sampai saat ini masih di Gerindra,” tutur Taufik.  Taufik menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta dengan agenda pergantian dirinya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI periode 2019–2024.

Ketua Pengadilan Tinggi DKI Pandu Sumpah Dua Wakil Ketua DPRD Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220223_112809.jpg" alt="Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Sumatera Selatan, secara resmi mengumumkan pemberhentian Sri Wahyuni sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Palembang masa jabatan 2019–2024. Pengumuman tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin dalam Rapat Paripurna ke-2 masa persidangan satu tahun kerja 2022 di Palembang, Rabu (23/2).  Zainal Abidin mengatakan, pemberhentian tersebut berdasar surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sumatera Selatan, dan Dewan Pimpinan Cabang (PDC) Kota Palembang Partai Gerindra. Dari pemberhentian tersebut ditentukan juga calon pengganti antarwaktu Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, yakni Adzanu Getar Nusantara dari Fraksi Partai Gerindra.  ”Hasil keputusan ini akan diteruskan kepada wali Kota Palembang dan diketahui Gubernur Sumsel untuk segera ditindaklanjuti dan segera diterbitkan SK,” kata Zainal Abidin seperti dilansir dari Antara.  Zainal menjelaskan, terdapat perubahan komposisi DPRD lain. Yakni posisi Ketua Fraksi Partai Gerindra yang sebelumnya dijabat Adzanu Getar Nusantara digantikan Akbar Alfaro. Kemudian perubahan komposisi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Palembang sisa masa jabatan 2019–2024.  Posisi ketua dijabat Yusuf Indera Kesama, Sekretaris Alex Andonis, dan Bendahara Duta Wijaya Sakti. Kemudian untuk anggota ada Misobah, Ali Syaban, Eddy Saad, dan M. Firmansyah Hasan.  ”Pergantian alat kelengkapan dewan itu adalah hal biasa terjadi dan berdasar dari keputusan DPP, DPD, dan DPC, partai masing-masing. Kami hanya memfasilitasi,” ujar Zainal Abidin.  Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa berharap dengan pergantian alat kelengkapan dewan itu bisa mengoptimalkan peran DPRD ke arah yang lebih baik. Terutama untuk mempercepat program pembangunan Kota Palembang.  ”Semoga bisa menjaga amanahnya dengan baik, kemudian bisa membawa ke arah yang lebih baik sesuai tugas pokoknya,” ucap Ratu Dewa.

DPRD Kota Palembang Umumkan Pemberhentian Wakil Ketua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70805_90054_gerindra-gerindra.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi Partai Gerindra memberi catatan akhir tahun terhadap sejumlah hal yang terjadi di parlemen. Pertama, berkaitan dengan RUU Pemilu. Rancangan tersebut menggabungkan tiga undang-undang. Antara lain, UU tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Presiden. Partai yang dikomandoi Prabowo Subianto itu menaruh perhatian besar terhadap RUU pemilu yang merupakan jantung dalam proses demokrasi. &quot;Kita harapkan April tahun depan sudah harus selesai,&quot; ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12). Tak hanya UU Pemilu, Fraksi Partai Gerindra juga fokus terhadap UU Penyiaran. Mereka menginginkan agar pemerintah dominan dalam pengaturan frekuensi. &quot;Bukan mekanisme pasar. Bahaya jika kemudian frekuensi diserahkan swasta maka negara akan terdompleng akan kepentingan itu,&quot; sebutnya. Begitupula UU BUMN yang juga direvisi. Mereka berharap agar revisi tersebut menguatkan BUMN. Termasuk dalam cara pandang penjualan saham milik negara dan cara pasar untuk melepas aset negara, itu harus dijauhkan karena akan melemahkan dominasi negara. &quot;Karena itu holding company BUMN harus didasari atas alas undang-undang. Alas undang-undang tidak cukup kuat, holding BUMN harus ditangguhkan sebelum ada alas undang-undang yang kuat,&quot; sambungnya. Sementara itu, Fraksi Partai Gereindra menyayangkan serapan APBN baru 69 persen di penghujung tahun ini. Tentu, serapan APBN yang rendah mengakibatkan kinerja di berbagai sektor menurun. Karenanya, mereka mendorong agar pemerintah menggenjot serapan itu. Sehingga, di akhir tahun serapan akan semakin besar. Sebab, sektor penerimaan pajak yang ditarget 1786 triliun pada tahun ini baru mencapai 1081 trilun/23 September. &quot;Bahkan untuk tercapai kecil karena sudah terserap pada program tax amnesty,&quot; tegas Muzani. Terakhir, mereka menyoroti soal masih banyaknya tenaga kerja asing ilegal. Tentu, hal ini membuat resah lantaran TKA itu mengambil lahan tenaga kerja Indonesia sendiri. &quot;Meminta Menaker memperketat masuknya tenaga kerja ilegal tersebut karena lapangan kerja dimaksudkan untuk masyarakat kita,&quot; pungkas anggota komisi I DPR itu. (dna/JPG)

Ini Catatan Akhir Tahun Fraksi Partai Gerindra