<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r5:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/30/IMG_20240930_151732-2817180859.jpg" alt="Eko Patrio terpilih jadi Sekjen PAN. (Instagram: amanatnasional)" width="100%">
<figcaption>Eko Patrio terpilih jadi Sekjen PAN. (Instagram: amanatnasional)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lembaga legislatif. Fraksi PAN telah mengajukan permintaan resmi penghentian seluruh hak melekat pada jabatan, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas, melalui Sekretariat Jenderal DPR RI serta Kementerian Keuangan. Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan langkah tersebut berlaku bagi dua anggota DPR RI Fraksi PAN, yakni Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, serta Satria Utama alias Uya Kuya, yang saat ini tengah berstatus nonaktif. &ldquo;Fraksi PAN sudah meminta agar hak berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan anggota DPR RI dengan status non-aktif dihentikan selama status tersebut berlaku," ucap Putri kepada wartawan, Rabu (3/9). Fraksi PAN menekankan, langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga marwah DPR RI. Sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan. Putri juga memastikan, Fraksi PAN mendukung seluruh proses dilakukan secara adil, transparan, dan melalui mekanisme resmi yang berlaku. "Ini merupakan bentuk tanggung jawab Fraksi PAN dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan dua kadernya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya, dari keanggotaan DPR RI Fraksi PAN. Keputusan ini berlaku mulai Senin, 1 September 2025. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyampaikan keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan internal partai. Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen PAN untuk menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari PAN. "DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo dan Saudaraku Surya Utama sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," ujar Viva Yoga dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8). Viva Yoga menjelaskan, PAN yang lahir dari rahim reformasi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurutnya, partai memiliki kewajiban untuk memastikan agar seluruh kader di legislatif mampu menjadi teladan yang menjunjung tinggi nilai reformasi. "PAN berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk menjadi kebijakan dan program-program pemerintah, agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat bermanfaat langsung bagi rakyat," tegasnya. Penonaktifan ini dilakukan setelah rumah Eko Patrio dan Uya dijarah massa, pada Sabtu malam (30/8). Eko Patrio menjadi sasaran amuk massa setelah video jogetnya di Gedung DPR viral di media sosial. Pria yang bernama lengkap Eko Hendro Purnomo itu merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN). Meski Eko menyampaikan permintaan maaf, tidak lama setelah penjarahan menyasar rumah Ahmad Sahroni, rumah Eko yang berlokasi di Setiabudi, Jakarta Selatan turut menjadi sasaran jarahan warga.&nbsp; Rumah mewah yang dikabarkan senilai Rp 150 miliar itu dijebol massa dan barang-barant di dalamnya di jarah. Mulai dari tas branded, pakaian mewah dan sejumlah barang elektronik seperti kulkas, dispenser hingga TV, ikut dibawa massa. Tak hanya itu, rumah presenter sekaligus Anggota DPR RI Fraksi PAN Surya Utama alias Uya Kuya telah menyampaikan klatifikasi sebanyak dua kali melalui media sosial Instagram, terkait video dirinya yang kelihatan joge di Gedung DPR.&nbsp; Namun, klarifikasi itu tidak mampu menahan amukan massa, sehingga menjarah rumah Uya Kuya, yang berlokasi di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu malam (30/8). </div> <label class="pointer-events-none absolute start-0 top-0 h-full origin-[0_0] truncate border border-transparent p-4 font-semibold transition duration-100 ease-in-out peer-focus:-translate-y-1.5 peer-focus:translate-x-0.5 peer-focus:scale-90 peer-focus:font-semibold peer-focus:text-gray-900 peer-disabled:pointer-events-none peer-disabled:opacity-50 peer-[:not(:placeholder-shown)]:-translate-y-1.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:translate-x-0.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:scale-90 peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-gray-900 dark:text-white dark:peer-focus:text-neutral-900 dark:peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-neutral-200"></label></div> </div> </div>

Fraksi PAN telah mengajukan permintaan resmi penghentian seluruh hak melekat pada jabatan, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas

Komitmen Jaga Integritas-Akuntabilitas, Fraksi PAN DPR Ajukan Penghentian Gaji dan Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/Screenshot_2025-08-30-21-27-24-192_cominstagramandroid-edit-397516886.jpg" alt="Eko Patrio (kiri) didampingi Pasha Ungu, menyampaikan permohonan maaf karena dinggap tidak peka dengan kondisi rakyat. (Instagram Eko Patrio)" width="100%">
<figcaption>Eko Patrio (kiri) didampingi Pasha Ungu, menyampaikan permohonan maaf karena dinggap tidak peka dengan kondisi rakyat. (Instagram Eko Patrio)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lembaga legislatif. Fraksi PAN telah mengajukan permintaan resmi penghentian seluruh hak melekat pada jabatan, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas, melalui Sekretariat Jenderal DPR RI serta Kementerian Keuangan. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/gadget/016521639/samsung-galaxy-a17-5g-resmi-meluncur-inilah-spesifikasi-dan-harganya">Samsung Galaxy A17 5G Resmi Meluncur, Inilah Spesifikasi dan Harganya</a> Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan langkah tersebut berlaku bagi dua anggota DPR RI Fraksi PAN, yakni Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, serta Satria Utama alias Uya Kuya, yang saat ini tengah berstatus nonaktif. &ldquo;Fraksi PAN sudah meminta agar hak berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan anggota DPR RI dengan status non-aktif dihentikan selama status tersebut berlaku," ucap Putri kepada wartawan, Rabu (3/9). Fraksi PAN menekankan, langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga marwah DPR RI. Sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan. Putri juga memastikan, Fraksi PAN mendukung seluruh proses dilakukan secara adil, transparan, dan melalui mekanisme resmi yang berlaku. "Ini merupakan bentuk tanggung jawab Fraksi PAN dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik,&rdquo; tegasnya. &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/Screenshot_2025-08-30-22-42-37-951_cominstagramandroid-edit-3125339305.jpg" alt="Uya Kuya meminta maaf usai tingkahnya berjoget menyakiti hati rakyat dan memicu demonstrasi. (Tangkapan layar Instagram Uya Kuya)" width="100%">
<figcaption>Uya Kuya meminta maaf usai tingkahnya berjoget menyakiti hati rakyat dan memicu demonstrasi. (Tangkapan layar Instagram Uya Kuya)</figcaption>
</figure> Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan dua kadernya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, dan Surya Utama alias Uya Kuya, dari keanggotaan DPR RI Fraksi PAN. Keputusan ini berlaku mulai Senin, 1 September 2025. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, menyampaikan keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan di internal partai. Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen PAN untuk menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari PAN. "DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo dan Saudaraku Surya Utama sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," ujar Viva Yoga dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8). Viva Yoga menjelaskan, PAN yang lahir dari rahim reformasi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurutnya, partai memiliki kewajiban untuk memastikan agar seluruh kader di legislatif mampu menjadi teladan yang menjunjung tinggi nilai reformasi. "PAN berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk menjadi kebijakan dan program-program pemerintah, agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat bermanfaat langsung bagi rakyat," tegasnya. Penonaktifan ini dilakukan setelah rumah Eko Patrio dan Uya Kuya dijarah massa, pada Sabtu malam (30/8). Eko Patrio menjadi sasaran amuk massa setelah video jogetnya di Gedung DPR viral di media sosial. Pria yang bernama lengkap Eko Hendro Purnomo itu merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN). Meski Eko menyampaikan permintaan maaf, tidak lama setelah penjarahan menyasar rumah Ahmad Sahroni, rumah Eko yang berlokasi di Setiabudi, Jakarta Selatan turut menjadi sasaran jarahan warga.&nbsp; Rumah mewah yang dikabarkan senilai Rp 150 miliar itu dijebol massa dan barang-barang di dalamnya dijarah. Mulai dari tas branded, pakaian mewah dan sejumlah barang elektronik seperti kulkas, dispenser hingga TV, ikut dibawa massa. Tak hanya itu, rumah presenter sekaligus Anggota DPR RI Fraksi PAN Surya Utama alias Uya Kuya telah menyampaikan klatifikasi sebanyak dua kali melalui media sosial Instagram, terkait video dirinya yang kelihatan joge di Gedung DPR.&nbsp; Namun, klarifikasi itu tidak mampu menahan amukan massa, sehingga menjarah rumah Uya Kuya, yang berlokasi di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu malam (30/8). (*)

Fraksi PAN DPR RI menghentikan gaji dan fasilitas Eko Patrio serta Uya Kuya, menjaga integritas dan akuntabilitas.

Fraksi PAN DPR Ajukan Penghentian Gaji dan Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/Aksi-Damai-Ribuan-Tenaga-Kesehatan-Tolak-RUU-Kesehatan-Dery-Ridwansah-5-3573550725.jpg" alt="ILUSTRASI. Ribuan tenaga kesehatan saat melaksanakan aksi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/5/2023)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Ribuan tenaga kesehatan saat melaksanakan aksi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Senin (8/5/2023).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengaku bersyukur terkait disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ia pun memastikan, UU tersebut sudah menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat, terutama organisasi profesi dan organisasi lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap UU ini segera menciptakan transformasi kesehatan di Indonesia yang paripurna sebab di antara target yang ingin didapat memang transformasi itu, misalnya dalam bidang SDM kesehatan, kita berharap keterpenuhan dokter umum dan spesialis di Indonesia itu bisa terwujud," kata Saleh kepada wartawan, Kamis (10/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, lanjut Saleh, menciptakan kompetisi yang sehat antara penyelenggara pendidikan, dari universitas dan dari rumah sakit, terutama dari dokter spesialis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dokter spesialis di Indonesia sangat kurang, dengan adanya formulasi ini diharapkan akan ada percepatan transformasi itu segera meningkatkan rasio keterpenuhan dari nakes seperti itu," ujar mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011783721/dimutasi-jadi-pustakawan-seorang-dokter-rsud-mataram-lapor-idi-dan-sekda">Dimutasi Jadi Pustakawan, Seorang Dokter RSUD Mataram Lapor IDI dan Sekda</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Saleh, tak ada pihak yang dominan dalam UU Kesehatan tersebut. Sehingga, semua pihak bisa berperan aktif dalam kebijakan medis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan medis itu semakin baik karena dalam UU ini aturan pidana dan juga ketentuan perlindungan nakes yang bertugas jelas, jadi tak boleh dikriminalisasi, jadi mereka yang sedang mengabdi bisa dilindungi, nggak boleh polisi langsung menangani tapi harus Majelis Kehomatan Kedokteran, jadi seperti itu. Ini bagian dari perlindungan kepada nakes kita," tegas Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011767343/meski-ditolak-idi-dan-4-organisasi-lainnya-menkes-tetap-klaim-uu-kesehatan-permudah-pelayanan-medis">Meski Ditolak IDI dan 4 Organisasi Lainnya, Menkes tetap Klaim UU Kesehatan Permudah Pelayanan Medis</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saleh berharap, rumah sakit swasta yang dikelola oleh ormas seperti Muhammadiyah bisa semakin baik. Hal itu, karena saat ini rumah sakit boleh bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dokter spesialis yang belum ada di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu bisa kerja sama dengan luar negeri, tapi dengan ketentuan yang sudah ada dalam UU ini. Jadi ini akan meningkatkan kompetensi dan kompetisi yang sehat karena bisa jadi dokter lokal akan belajar. Semua rumah sakit akan meningkatkan kualistasnya dan efeknya akan dirasakan masyarakat secara luas," papar Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambakan, UU Kesehatan juga melindungi masyarakat sampai kepada pembiayaan. "Jangan sampai pembiayaan pelayanan kesehatan itu naik, karena itu seluruh transformasi kesehatan dalam UU itu seluruh pelayanan kesehatan mengacu pada sistem gotong royong dalam BPJS Kesehatan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, BPJS Kesehatan pun diharapkan bisa mengatur seluruh pembiayaan kesehatan menjadi seimbang. Sehingga di samping peningkatkan mutu dan kualitas, di lain pihak UU Kesehatan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dengan tidak merogoh kocek terlalu dalam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena dalam konteks perlindungan kesehatan itu UUD dan Konstitusi kita sudah menjamin bahwa seluruh warga negara kita berhak pelayanan kesehatan," papar Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun berharap, organisasi profesi yang ada sekrang bisa menyesuaikan aktivitasnya dengan apa yang diatur dalam UU Kesehatan. "Ini penting menyesuaikan dengan UU ini," pungkas Saleh.</div>

Politilkus PAN itu mengklaim, UU kesehatan itu sudah menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat, terutama organisasi profesi medis.

Tetap Ditolak Keras IDI, Fraksi PAN Berharap UU Kesehatan Bisa Hadirkan Formulasi Medis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Saleh-Daulay-Perubahan-Iklim.jpeg" alt="Istimewa" width="100%">
<figcaption>Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilai upaya yang dilakukan pemerintah, terkait dengan perunbahan iklim selama ini sudah baik dan mengesankan. Hanya saja menurutnya masih ada aturan-aturan yang terkesan sporadis dan kurang komprehensif.  “Dalam level perundang-undangan, termasuk peraturan Pemerintah dan/atau Pemda perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya,” kata Saleh, dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Kamis (16/3).  Menurut Saleh, Indonesia juga menjadi negara yang berada pada posisi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Beberapa dampak signifikan perubahan iklim antara lain meningkatnya bencana alam, turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan ancaman punahnya keanekaragaman hayati.  Saleh juga menuturkan, Fraksi PAN tidak mengingkari bahwa selama ini Pemerintah telah berkomitmen dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim. Tercatat pada tahun 1994, Indonesia telah terlibat aktif di tingkat internasional sebagai salah satu negara peratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protocol Kyoto.  Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim).  Melalui upaya menurunkan emisi CO2, menurut Saleh, Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nation Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim).  "Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa aturan terkait dengan perubahan iklim walaupun belum secara khusus dalam bentuk Undang Undang Tentang Perubahan Iklim," jelasnya.  Terbukti dalam UU No. 31 Tahun 2009 tentang tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika disebutkan bahwa pemerintah wajib melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Serta dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.  Meski sudah melakukan banyak hal, namun menurut Saleh, aturan-aturan yang ada masih terkesan sporadis, masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, dan kurang komprehensif.  Di samping itu,  lanjut Saleh, implementasi dari kesepakatan di tingkat internasional juga terlihat belum mampu diterjemahkan ke dalam konteks nasional. Padahal ini perlu untuk dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengarusutamakan prinsip rendah emisi dan resilien terhadap perubahan iklim.  “Sementara itu perlu diyakini bahwa efektifitas pengelolaan perubahan iklim juga sangat bergantung pada kebijakan dan implementasinya di semua tingkat, baik internasional, regional, nasional, dan sub nasional,” papar Saleh.  Karena itu, kata Saleh, Fraksi PAN mengusulkan perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai payung hukum yang mengatur lebih konprehensif, terarah, dan sistematis terkait regulasi Perubahan Iklim.  Salah satu rumusan penting yang ditawarkan dalam RUU tersebut, ialah bahwa konsep perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan perubahan iklim akan dilaksanakan secara terpadu, yakni dilakukan dalam koordinasi suatu badan independen yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden  Selain itu, diharapkan juga adanya sinergi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan perubahan iklim. Dengan demikian, kebijakan perubahan iklim tidak hanya di kota besar, akan tetapi dapat ke wilayah pedalaman dan pulau-pulau kecil.

Fraksi PAN Ingatkan Pentingnya UU Pengelolaan Perubahan Iklim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Ashabul-Kahfi.jpg" alt="DPR RI" width="100%">
<figcaption>DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi PAN menetapkan Ashabul Kahfi sebagai Ketua Komisi VIII mengganti Yandri Susanto yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Ashabul adalah salah seorang politisi senior PAN.  Sebelum menjadi anggota DPR RI, dia sudah pernah tiga periode menjadi pimpinan DPRD di Sulawesi Selatan. Bahkan saat ini tercatat sudah empat periode menjabat sebagai Ketua DPW PAN di Sulawesi Selatan.  "Kalau pengalaman mengurus partai, ya sudah sangat cukup. Meski tegas dan sigap, beliau ini orangnya sabar. Enak diajak bicara dan diskusi," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, Jumat (20/7).  Selain itu, Kahfi dikenal sebagai aktivis sejak masih mahasiswa. Dia merupakan kader IMM, sehingga pengalamannya sebagai pengurus organisasi masyarakat tentu tidak diragukan lagi.  "Pak Kahfi itu adalah kader Muhammadiyah. Almarhum ayahnya adalah ulama Muhammadiyah yang sangat disegani. Kalau di Sulsel, insya Allah sudah sangat terkenal," ujar Saleh.  "Ketua Umum, bang Zulhas, merasa bahwa Kahfi sangat tepat. Selain karena dari unsur Muhammadiyah, juga mengakomodir kader dari Indonesia Timur. Jadi, semua dapat. Termasuk pemerataan dan distribusi kader di AKD DPR RI," imbuhnya.  Saleh memastikan, keputusan tersebut sudah dikonsultasikan dengan DPP PAN. Dalam hal ini, fraksi PAN telah diberi restu untuk melakukan pergantian pimpinan Komisi VIII.  "Insya Allah, akan dilantik begitu masa sidang nanti dibuka. Ini kan masih reses. Selain menunggu timwas haji komisi VIII yang sedang bertugas di Saudi, juga menunggu masa sidang lagi. Diharapkan, komisi VIII akan semakin baik dalam mengawal kegiatan dan program pemerintah," pungkas Saleh.

Ashabul Kahfi Gantikan Yandri Susanto Sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/FRAKSI-GABUNGAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pergantian anggota di Fraksi PAN DPRD Kota Surabaya sedang dalam proses. Hamka Mudjiadi Salam yang meninggal dunia beberapa waktu lalu, bakal digantikan dr Zuhrotul Mar’ah. Pimpinan dewan masih menunggu surat keputusan (SK) dari Pemprov Jatim.  Ketua Fraksi PAN Kota Surabaya Juliana Evawati mengatakan, semua berkas yang dibutuhkan untuk pergantian antarwaktu (PAW) sudah diurus. Dokumen yang diperlukan telah dikirim ke kantor DPRD Kota Surabaya dan kantor KPU Kota Surabaya. ”Pengganti Pak Hamka adalah dokter Zuhrotul. Beliau peraih suara terbanyak setelah Pak Hamka,” ujarnya kemarin (22/9).  Hamka berangkat dari daerah pemilihan (dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Krembangan, Bubutan, Genteng, Tegalsari, Simokerto, dan Gubeng. Dia meraih lebih dari 5 ribu suara dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019. Zuhro mendapat sekitar 3 ribu suara.  Jeje, sapaan karib Juliana, menyatakan bahwa Zuhro sudah melengkapi semua berkas yang dibutuhkan setelah tujuh hari meninggalnya Hamka. Prosesnya berjalan sejak saat itu. ”Sekarang semua (berkas, Red) sudah dikirim ke gubernur untuk mendapat persetujuan,” katanya. Setelah SK turun, Zuhro bisa segera dilantik sebagai anggota DPRD Kota Surabaya.  Ketua DPD PAN Kota Surabaya Mahsun Jayadi menjelaskan, proses PAW diperkirakan membutuhkan waktu maksimal dua bulan. Pihaknya belum bisa memastikan terkait dengan wacana kocok ulang keanggotaan dewan di DPRD Kota Surabaya.  &nbsp;

PAW Anggota FPAN DPRD Kota Surabaya Tunggu SK Pemprov Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/guspardi-gaus-lagi-1.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus - For JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus - For JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pihaknya telah menenggur keras anggotanya Guspardi Gaus. hal ini lantaran menolak di karantina, padahal baru pulang dari luar negeri.  Diketahui, Guspardi Gaus baru pulang Kyrgyzstan. Setibanya di bandara Soekarno Hatta, ia diminta untuk karantina oleh petugas menkes. Namun, Anggota Komisi II DPR itu menolak keras. Bahkan memilih menghadiri rapat di Gedung DPR. Kedatangan Guspardi pun ditolak oleh anggota DPR lainnya.  "Saya sudah mengingatkan ke Pak Guspardi Gaus apa yang dilakukannya itu sebetulnya tidak sesuai aturan semestinya. Jadi kita sudah mengingatkan secara keras kepada pak Guspardi Gaus," ujar Saleh kepada wartawan, Jumat (2/7).  Anggota Komisi IX DPR ini juga meminta maaf kepada publik karena yang dilakukan oleh anggotanya Guspardii Gaus. Dia berharap kejadian tersebut tidak diulang lagi oleh para anggota PAN yang duduk sebagai anggota dewan.  "Oleh karena itu saya minta hal itu tidak sampai terulang dan terjadi lagi. Kemudian karena itu sudah menimbulkan penafsiran yang beragam di masyarakat tentu atas nama fraksi PAN, saya mengucapkan mohon maaf kepada kejadian yang tadi menimpa Guspardi Gaus," katanya.  "Mudah-mudahan Pak Guspardi tidak akan mengulanginya. Dan kami akan mengingatkan keras kepada seluruh anggota PAN lainnya agar hal itu tidak terjadi lagi. Yerutama tentu Pak Guspardi dan anggota Fraksi PAN lainnya," tambahnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/21/06/2021/ditertawakan-karena-pekik-merdeka-mega-kini-budayakan-salam-pancasila/">Baca Juga: Ditertawakan Karena Pekik Merdeka, Mega Kini Budayakan Salam Pancasila</a> Saleh juga mengaku sampai saat ini belum ada keputusan dari PAN apakah akan menjatuhkan sanksi kepada Guspardi Gaus tersebut. Sebab partainya masih melakukan pendalaman.  "Soal sanksi dan sebagainya tentu ini kan baru kejadian tentu kita tahu seperti apa jadi apa belum pernah melakukan verifikasi terkait kejadian ini. Dan nanti terkait langkah selanjutnya akan ada evaluasi dari partai," ungkapnya.  Menurut Saleh, berdasarkan hasil keterangan, Guspardi Gaus memang selalu aktif di rapat-rapat DPR dengan hadir secara fisik. Karena lebih bisa fokus ketimbang rapat secara virtual.  "Kalau pak Guspardi terkenal dia selalu aktif selalu rapat fisik. Jarang sekali dia ikut virtual selalu fisik karena dia merasa dengan rapat fisik dia bisa lebih fokus dan lebih serius," tuturnya.  Diketahui, Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengaku menolak untuk dikarantina oleh petugas Kemenkes. Padahal baru pulang dari Kyrgyzstan, dia memilih untuk hadir Rapat Pansus Otsus Papua di Gedung DPR pada Kamis (1/7).  "Saya baru datang dari Kyrgyztan, saya cemas juga semalam, mau diinapkan di hotel," ujar Guspardi Gaus.  Menurutnya, isolasi hanya diperuntukan bagi orang yang tinggal di luar negeri yang datang ke Indonesia. Sementara dirinya berbeda, tidak tinggal di luar negeri.  Guspardi menuturkan dirinya dipaksa oleh petugas untuk melakukan isolasi di sebuah hotel. Namun dirinya menegaskan untuk menolak. Alasannya mementingkan tugas-tugasnya sebagai anggota dewan.

Menolak Dikarantina, PAN Beri Teguran Keras kepada Guspardi Gaus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/bamsoet-lanti-PAW.jpg" alt="bamsoet MPR" width="100%">
<figcaption>bamsoet MPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo memandu upacara pengucapan sumpah dan janji Muhammad Rizal sebagai Anggota MPR yang baru. Bambang mengatakan, Muhammad Rizal bukanlah orang yang baru di dalam MPR ini. Sebab politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini memegang jabatan di Sekretariat Jenderal MPR.  "Saya memperoleh informasi bahwa saudara Rizal sudah lama mengabdikan diri di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, beberapa jabatan penting pernah saudara pegang sebagai Kepala Pusat Pengkajian, Kepala Biro Humas, Kepala Biro Persidangan dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet di Gedung DPR Nusantara V, Jakarta, Rabu (21/4).  Dengan banyak mengemban tugas tersebut, Bamsoet percaya Muhammad Rizal akan dengan mudah mengemban jabatan sebagai Anggota MPR dari Fraksi PAN tersebut. "Saya yakin dan percaya dengan bekal pengabdian yang panjang di Sekretariat Jenderal akan mudah melaksanakan wewenang dan tugas di majelis yang terhormat ini," katanya.  Adapun Muhammad Rizal dilantik sebagai Anggota MPR menggantikan Ali Taher Parasong yang belum lama ini meninggal dunia.  "Pengucapan sumpah atau janji yang kita laksanakan ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 3 Peraturan MPR Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa anggota pengganti antar waktu (PAW) mengucapkan sumpah janji dipandu oleh pimpinan MPR paling lambat 30 hari setelah dilantik sebagai anggota DPR ataupun Anggota DPD," ungkapnya.  "Kami atas nama pimpinan dan anggota majelis mengucapkan selamat datang dan selamat melaksanakan tugas di MPR saudara Rizal dari Fraksi Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Banten 3," tambahnya.  Berikut ini adalah sumpah dan janji yang dipandu Bamsoet kepada Muhammad Rizal sebagai Anggota MPR dari Fraksi PAN:  "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota MPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan UU dengan berpedoman tehadap Pancasila dan UUD 1945".  "Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban dan akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan".  "Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NKRI".

Bamsoet Pimpin Sumpah Jabatan Anggota MPR dari Fraksi PAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Guspardi-Gaus.jpg" alt="Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus . (DPR.go.id)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus . (DPR.go.id)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus meminta pembahasan perubahan UU Pemilu yang saat ini tengah dibahas di Badan Legislasi (Baleg) dibatalkan atau ditunda.  Menurutnya, kondisi pandemi saat ini yang semakin rawan dan parah tentunya akan lebih baik jika energi yang ada ditumpahkan agar masyarakat bisa terhindar dari wabah yang sudah hampir satu tahun melanda dunia, termasuk di dalam negeri.  "Jadi lebih baik fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan mengutamakan keselamatan masyarakat," ujar Guspardi kepada wartawan, Sabtu (23/1).  Guspardi mengatakan tidak pas rasanya setiap periode DPR selalu mengubah UU Pemilu tersebut. Padahal UU itu masih pas untuk dijadikan rujukan pada Pemilu 2024 mendatang.  "Gonta-ganti UU kurang pas juga. Jika UU Pemilu kerap gonta ganti dan direvisi, selain membuang energi juga menimbulkan kesan adanya kepentingan politik sesaat yang terselip, terutama dari partai-partai besar yang berkuasa," katanya.  Dia menilai bahwa UU Pemilu yang ada saat ini perlu dipertahankan sebagai landasan untuk penyelenggaraan pilpres, pileg dan pilkada ke depan. Karena ke tiga UU existing tersebut masih sangat relevan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kepemiluan k edepan.  Apalagi saat ini masih dalam kondisi Covid-19, sangat dibatasi pertemuan secara fisik dan lebih banyak dalam bentuk virtual sehingga tidak efektif melakukan berbagai pembahasan Undang-Undang.  "Lebih elok rasanya saat ini kita memikirkan bagaimana mengatasi pandemi dan dampak ekonominya, hingga meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kedisiplinan guna mencegah Covid-19, ketimbang kita merubah lagi UU Pemilu ini," pungkasnya.  RUU Pemilu merupakan hak inisiatif Komisi II DPR dan tengah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/c7vJWX7nlK4

Fraksi PAN Minta Pembahasan Perubahan UU Pemilu Dibatalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setuju-dengan-jk-pan-minta-indonesia-barokah-dibakar_m_.jpg" alt="Wakil Sekretaris jenderal (Wasekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Sekretaris jenderal (Wasekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana harian Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Karena selama menjabat tidak ada prestasi yang ditorehkan.  Padahal, kata Saleh, Nadiem punya kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya justru sangat terbuka lebar di masa pandemi Covid-19 saat ini.  "Saya tidak tahu keahlian spesifik Nadiem Makarim ini. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, kan campur-campur. Sarjananya adalah hubungan internasional, sedangkan masternya adalah MBA. Sementara, bisnis yang digelutinya sebelumnya jadi menteri adalah startup di bidang transportasi. Tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang pendidikan," ujar Saleh kepada wartawan, Jumat (24/7).  Saleh juga menuturkan, alih-alih mencatatkan, prestasi selama memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, justru Nadiem sering menimbulkan kontroversi, polemik dan perdebatan. Sebab, yang paling anyar adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi Program Organisasi Penggerak (POP). Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut.  “Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Sebab, Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh," katanya.  Sikap dan kebijakan Nadiem ini tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung. Kebijakan ini pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi.  "Apalagi selama ini, presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas keagamaan lain di Indonesia," tambah Ketua DPP PAN ini.  Berkenaan dengan itu, Presiden diminta untuk segera memanggil dan meminta penjelasan Nadiem Makarim. Bahkan, presiden dituntut mempergunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Harus dicari sosok yang mengerti dan menguasai persoalan pendidikan dan kebudayaan untuk memimpin kemendikbud.  “Insya Allah, Pak Jokowi, tak sulit mencari pengganti Nadiem ini. Ada banyak sosok dan tokoh yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan. Gendangnya sekarang ada di presiden. Semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh," pungkasnya.

PAN: Pak Jokowi, Mencari Pengganti Nadiem itu Tak Sulit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fraksi pan

Berita Terkini