<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo, menyinggung operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis. Dia menyoroti waktu pelaksanaan OTT tersebut yang dinilai bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar, di mana Abdul Azis juga hadir sebagai peserta. Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Partai NasDem, Rudianto mengingatkan agar KPK tidak menjadikan OTT sebagai alat politik. Tindakan semacam itu bisa menimbulkan persepsi negatif dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah. "Bung Hatta mengatakan, ini bukan kata Rudi Lallo, kalau penegak hukum jadikan alat politik, maka rusaklah negeri ini," kata Rudianto Lallo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8). Dia menegaskan, penegakan hukum harus murni berlandaskan pada motif hukum, bukan kepentingan lain.&nbsp; &ldquo;Sebagai anak bangsa, saya sebagai mitra KPK, tentu kami hanya bisa mengingatkan untuk tidak ada betul-betul kasus yang diselidiki atas nama pendidikan masyarakat, murni motifnya hukum,&rdquo; ujar Rudianto Lallo. Selain menyoroti aspek politik, Rudianto Lallo juga mengkritik strategi KPK yang dianggap terlalu mengedepankan OTT dibandingkan pencegahan. Menurutnya, langkah pencegahan seharusnya lebih diprioritaskan ketika indikasi tindak pidana korupsi sudah terdeteksi. "Bukankah berarti KPK melakukan pembiaran Pak? Mengapa kemudian KPK tidak, 'hei hati-hati Bupati, kamu ada proyek sekian, kamu sudah ada bukti permulaan ini, ini sebelum ketangkap tangan ini," tegas Rudianto Lallo. Dia juga menyinggung pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, yang sempat menolak penggunaan istilah operasi dalam konteks OTT. Hal itu justru menimbulkan kebingungan dalam publik terkait praktik pemberantasan korupsi. Meski melontarkan kritik, Rudianto turut memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan kelembagaan KPK. Dia menekankan pentingnya penguatan institusi KPK, agar pemberantasan korupsi tetap berjalan sesuai jalurnya. "Pada prinsipnya kami setuju masukan-masukan dari KPK untuk kemudian penguatan kelembagaan KPK, dan harapan kami kiranya KPK on the track dan tidak terkontaminasi dengan kepentingan motif-motif lain selain motif hukum," tandas Rudianto Lallo.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem mengingatkan KPK agar tidak menggunakan OTT sebagai alat politik dalam RDP di Jakarta.

RDP Komisi III DPR RI dengan KPK,  Fraksi NasDem Ingatkan OTT Tak Jadi Alat Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/IMG_4338JPG-632074445.jpg" alt="Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem, pada Rabu (30/4). Kedua legislator dari Partai Nasdem itu yakni, Fauzi Amro dan Charles Meikansyah. Keduanya akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan dana sosial atau corporate social responsibility (CSR) pada Bank Indonesia (BI) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. "Hari ini Rabu (30/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK dana CSR di Bank Indonesia," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (30/4). Meski demikian, kedua Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem itu sampai saat ini belum hadir dari panggilan pemeriksaan. "Belum," ujar Tessa. Kedua legislator Fraksi Nasdem itu juga sempat dipanggil penyidik KPK, pada Kamis (13/3) lalu. Namun, keduanya tidak hadir dari panggilan pemeriksaan. KPK sendiri telah memeriksa sejumlah Anggota Komisi XI DPR lainnya dalam kasus ini, mereka yakni Heri Gunawan dan Satori. KPK menduga, Heri Gunawan dan Satori turut menggunakan dana CSR BI yang disalurkan kepada Yayasan. Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah menggeledah kantor Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu. Dalam penggeledahan itu, KPK mengamankan berbagai barang bukti untuk melengkapi proses penyidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun pihak-pihak yang ditetakan sebagai tersangka diduga salah satunya Anggota DPR RI. Namun, KPK masih enggan mengungkapnya secara resmi. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Rudi Setiawan sebelumnya mengakui telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana CSR)l Bank Indonesia (BI). Namun, KPK masih belum mengungkap identitas dua tersangka tersebut. "Tersangka terkait dari perkara ini kita sudah dari beberapa bulan yang lalu telah menetapkan dua orang tersangka yang diduga memperoleh dana yang berasal dari CSR Bank Indonesia," urai Rudi Setiawan ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2024. Saat disinggung salah satu pihak dari DPR RI terseret dalam kasus ini, Rudi enggan mengungkap secara gamblang. Ia hanya menyebut, tersangka dalam kasus ini berjumlah dua orang. "Ada beberapa tersangka yang kita tetapkan sementara dua orang ya," pungkasnya. &nbsp;

KPK memanggil dua anggota DPR Fraksi Nasdem, Fauzi Amro dan Charles Meikansyah, dalam kasus dugaan korupsi CSR Bank Indonesia.

Dugaan Korupsi CSR BI, KPK Periksa Dua Anggota DPR Fraksi Nasdem Fauzi Amro dan Charles Meikansyah

<div id="m#msg-f:1811627363265556742" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/30/Screenshot_2024-09-30-23-39-47-461_comgoogleandroidgm-edit-305686462.jpg" alt="Ketua Fraksi NasDem MPR Taufik Basari alias Tobas dalam acara Laporan Kinerja Fraksi NasDem MPR RI bertajuk &lsquo;Masa Depan Cita Kedaulatan Rakyat &amp; Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia&rsquo; di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi NasDem MPR Taufik Basari alias Tobas dalam acara Laporan Kinerja Fraksi NasDem MPR RI bertajuk &lsquo;Masa Depan Cita Kedaulatan Rakyat &amp; Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia&rsquo; di Jakarta</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Fraksi NasDem MPR Taufik Basari alias Tobas menegaskan, pembicaraan konstitusi tidak boleh hanya pembicaraan yang terjadi di kalangan elit-elit politik saja, tetapi juga harus melibatkan banyak pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015146591/buka-suara-terkait-cuitan-denis-malhotra-yang-ungkit-kematian-eril-ridwan-kamil-tolong-bayangkan-jadi-saya">Buka Suara terkait Cuitan Denis Malhotra yang Ungkit Kematian Eril, Ridwan Kamil: Tolong Bayangkan Jadi Saya!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Tobas dalam acara Laporan Kinerja Fraksi NasDem MPR RI bertajuk &lsquo;Masa Depan Cita Kedaulatan Rakyat &amp; Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia&rsquo;.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini adalah di penghujung penugasan kita sebagai pimpinan dari fraksi NasDem MPR RI sebagai bagian dari budaya diskusi, budaya diskursus yang memang selalu dikembangkan oleh fraksi Nasden MPR RI terkait dengan konstitusi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,&rdquo; kata Tobas, Senin (30/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tobas menekankan, persoalan konstitusi itu tidak hanya pembicaraan pada tingkatan elite. Melainkan harus menjadi pembicaraan di berbagai kalangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hanya di kalangan elite penguasa tapi juga harus membumi, dibicarakan di berbagai tempat didiskusikan bersama, termasuk mengenai gagasan amandemen,&rdquo; tegas Tobas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita dalam rapat sidang paripurna memberikan 5 syarat bahwa ketika kita ingin melakukan amandemen harus dahulu dengan evaluasi yang menyeluruh yang melibatkan seluruh pihak,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, pakar hukum tata negara&nbsp;</div> <div dir="auto">Prof Jimly Asshiddiqie menyatakan,</div> <div dir="auto">negara demokrasi dan prinsip negara hukum, harus terus dibangun kualitasnya dari waktu ke waktu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Partai NasDem saya lihat punya potensi besar apalagi dalam waktu singkat, melesat. Sekarang sudah 69 kursi, dari 2019 lima puluh sembilan, naik sepuluh kursi. Ini artinya kepercayaan rakyat pada NasDem ini luar biasa,&rdquo; tutur Jimly.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jimly mengungkapkan, salah satu yang membuat orang percaya kepada NasDem, karena ide-ide yang dibangunnya untuk pentingnya restorasi, pentingnya perubahan, dalam makna perbaikan meskipun tetap dalam kesinambungan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya rasa itu sunnatullah hukum alam diperlukan perbaikan sistem kenegaraan kita ke depan meskipun dalam kesinambungan dan apa yang kita diskusikan tadi itu saya meyakini begitu juga sikap Pak Ketua Umum (Surya Paloh,&rdquo; ucapnya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Tobas menegaskan, pembicaraan konstitusi tidak boleh hanya pembicaraan yang terjadi di kalangan elit-elit politik saja

Akhiri Masa Tugas, Fraksi Nasdem MPR Pastikan Pembahasan Konstitusi Harus Membumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/15_nasde-4190864142.jpg" alt="SERAP MASUKAN: Fraksi Partai Nasdem saat menggelar FGG yang mengundang sejumlah pakar untuk membahas usulan hak angket kecurangan Pemilu 2024 di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (7/3)." width="100%">
<figcaption>SERAP MASUKAN: Fraksi Partai Nasdem saat menggelar FGG yang mengundang sejumlah pakar untuk membahas usulan hak angket kecurangan Pemilu 2024 di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (7/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Fraksi Nasdem di DPR mengisyaratkan keseriusan merealisasikan usulan hak angket. Selain mengumpulkan tanda tangan anggota, fraksi tersebut mendengarkan masukan para ahli dan pakar terkait substansi hak angket. Sejumlah pakar diundang. Di antaranya, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti hingga pakar ilmu politik Chusnul Mar&rsquo;iyah. Anggota Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari menjelaskan, penguatan substansi merupakan salah satu bentuk keseriusan pengguliran hak angket. Selain mengundang pakar, pihaknya berencana menggelar kuliah umum terkait masa depan demokrasi di Indonesia pasca-Pemilu 2024. Selain itu, pihaknya tengah mempersiapkan persyaratan-persyaratan administrasi untuk pengajuan hak angket. Pengumpulan tanda tangan dari anggota fraksi masih terkendala. Masih ada sejumlah anggota fraksi yang fokus mengikuti proses rekapitulasi pemilu. &rdquo;Tapi, yang jelas pimpinan fraksi sedang mempersiapkan untuk meminta tanda tangan itu,&rdquo; terangnya. Di sisi lain, Fraksi PPP DPR, tampaknya, tidak mau ketinggalan dalam pengguliran hak angket. Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan, saat ini para anggota dewan dari PPP masih fokus mengawal proses rekapitulasi suara Pemilu 2024. Namun, kata Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi, mungkin mereka akan kembali ke Jakarta minggu depan. Jadi, setelah semua anggota berkumpul, fraksinya akan menggelar rapat internal untuk membahas sikap dan posisi PPP. Terpisah, anggota Fraksi Partai Gerindra DPR Habiburokhman mengatakan, pihaknya tidak akan menghalangi fraksi di DPR yang akan mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Sebab, hak angket merupakan kewenangan setiap anggota dewan. &rdquo;Silakan saja. Kami enggak akan menghalangi ya, itu hak masing-masing,&rdquo; ucapnya. Namun, menurut dia, dari hasil komunikasinya dengan anggota dewan yang lain, rata-rata sudah menerima dengan hasil pemilu yang digelar 14 Februari lalu. Dia mengingatkan agar fraksi yang ingin mengajukan hak angket mengikuti setiap tahapan dan mekanisme yang berlaku. (tyo/lum/c19/bay)

Fraksi Nasdem di DPR mengisyaratkan keseriusan merealisasikan usulan hak angket. Fraksi itu mengumpulkan tanda tangan anggota.

Fraksi PPP Beri Isyarat Dukung Hak Angket, Nasdem Dengarkan Masukan dari Pakar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/heru-dan-sekda-royyan.jpg" alt="Sekda Dki jakarta Joko Agus Setyono (kiri) dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKi Jakarta (15/2/2023). Foto: Tazkia Royyan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sekda Dki jakarta Joko Agus Setyono (kiri) dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKi Jakarta (15/2/2023). Foto: Tazkia Royyan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengaku tak khawatir soal kecenderungan Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang baru. Meski dipilih secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, Joko diyakini takkan condong hanya pada fraksi tertentu.  "Istilahnya boleh pun dari mana-mana (sekda DKI), kan lelang jabatan. Saya rasa kalau dalam hal ini pasti netral," ujar Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh saat dihubungi wartawan, Kamis (16/2).  Menurut Nova, meski tahap akhir pemilihan Sekda DKI oleh Presiden Joko Widodo, ia mengatakan bahwa tahapan pemilihan telah melalui tahapan. Dengan begitu, hal itu seharusnya tak membuat Joko Agus akan condong ke fraksi tertentu.  "Sekda ini pencalonannya kan eselon I, memang dikasih beberapa nama, ada tim penilai juga. Eselon I juga presiden yang memutuskan, dan juga ada tim penilai sendiri," tegasnya.  Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta definitif. Pelantikan itu dilakukan setelah Joko resmi dipilih Presiden Joko Widodo untuk mendampingi Heru Budi.  "Dengan memanjatakan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu tanggal 15 bulan Februari tahun 2023, saya Penjabat Gubernur DKI Jakarta dengan ini secara resmi melantik saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," kata Heru Budi dalam pelantikan yang dilaksanakan di Gedung Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.  Dalam pelantikan tersebut, Heru Budi menyatakan percaya bahwa Joko Agus dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.  "Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," tandasnya.

NasDem Yakin Joko Agus Takkan Condong ke Satu Fraksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/ERP-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kendaraan melintas di bawah layar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2020). Pemberlakukan sistem ganjil genap pada hari ini masih tahap sosialisasi teguran, untuk beberapa hari ke depan pada ha" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di bawah layar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2020). Pemberlakukan sistem ganjil genap pada hari ini masih tahap sosialisasi teguran, untuk beberapa hari ke depan pada ha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana penerapan <a href="https://www.jawapos.com/tag/jalan-berbayar-elektronik/">jalan berbayar elektronik</a> (Electronic Road Pricing/ERP) terus menuai pro kontra. Ada banyak pendapat terhadap sistem pengendalian lalu lintas itu jika diterapkan.  Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak penerapan sistem pengendalian lalu lintas di Ibu Kota. Alasannya, cuma memindahkan kemacetan lalu lintas ke tempat lain.  "Kalau jalan tol dibangun oleh swasta. Jalan tol ambil pembayaran ya wajar, karena swasta sudah tambang modal di situ. Lah ini, 25 ruas jalan di Jakarta pakai uang rakyat. Kenapa mereka harus bayar saat lewat situ?" ujar Anggota Fraksi NasDem Hasan Basri, Senin (16/1).  Lebih jauh lagi Hasan Basri berpendapat bahwa penerapan ERP hanya memindahkan kemacetan lalu lintas ke ruas jalan lain. Dia mencontohkan penerapan ganjil genap di Jakarta. Pada jam tertentu kemacetan lalu lintas terasa di ruas jalan yang tidak terkena ganjil genap. Begitu juga dengan ERP nantinya. "Ganjil genap saat berlaku, banyak kendaraan yang lewat jalur alternatif," terangnya.  Hasan Basri meminta pembahasan kebijakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/erp/">ERP</a> yang sudah dimulai di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk ditunda terlebih dahulu. "Dikaji ulang, dong. Enggak harus dibahas tahun ini juga," tegasnya.  "Yang menuai penolakan masyarakat ini kita undurkan dulu. Nanti, tahun depan, atau setelah Pemilu, baru dibahas," tandas Anggota Komisi B itu.  Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta segera memberlakukan sistem jalan berbayar atau lebih dikenal dengan ERP. Kebijakan itu hingga masih dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.  Dalam Raperda itu diatur bahwa pemberlakuan ERP akan diterapkan di beberapa ruas jalan yang ada di Ibu Kota dimulai pukul 05.00-22.00 WIB. Terkait dengan hari-harinya akan ditentukan lebih lanjut.  "Dalam hal keadaan tertentu, gubernur dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik," bunyi Raperda tersebut, dikutip Selasa (10/1).  Adapun tujuan dari diberlakukannya jalan berbayar tersebut untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di ruas jalan Ibu Kota yang selama ini kemacetannya sulit diurai.  Dengan diterapkannya jalan berbayar, hal itu membuat pengguna transportasi pribadi akan berpikir ulang dan memilih untuk transportasi umum yang bebas biaya jalan.  "(Penerapan ERP untuk) transfer progresif beban, manfaat, dan tarif biaya kemacetan dari pengguna kendaraan pribadi kepada angkutan umum dan sarana prasarana perkotaan," tulis dalam Raperda itu

Nasdem Nilai ERP Hanya Pindahkan Kemacetan ke Ruas Jalan Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG_20211116_123116_1-1.jpg" alt="Ketua BK DPRD Provinsi Sulsel Irfan A.B. Dokumentasi pribadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua BK DPRD Provinsi Sulsel Irfan A.B. Dokumentasi pribadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengeluarkan surat teguran keras kepada dua anggota dewan. Sebab, keduanya malas mengikuti sejumlah rapat-rapat penting di kantor dewan.  ”Iya memang ada dua anggota. Sudah dikirimkan surat ke fraksi masing-masing, perihal anggotanya kurang aktif,” sebut Ketua BK DPRD Sulsel Irfan A.B. seperti dilansir dari Antara di Makassar, Selasa (16/11).  Dua anggota tersebut yakni Desy Susanti Sutomo dari Fraksi Nasdem dan Vonny Ameliani dari Fraksi Gerindra. Kedua srikandi DPRD Sulsel itu dianggap berulang kali tidak menghadiri rapat. Seperti rapat komisi dan paripurna.  Meski baru dua yang disurati perihal kehadiran rapat, menurut Irfan, beberapa anggota lain yang terdeteksi malas mengikuti rapat juga akan dikenakan teguran yang sama bila tak mengindahkan aturan. Dalam kode etik disebutkan, apabila anggota DPRD tidak mengikuti rapat paripurna, rapat komisi, maupun rapat alat kelengkapan dewan, selama tiga kali berturut-turut tanpa keterangan, BK memiliki kewenangan memberikan peringatan.  Irfan menambahkan, surat peringatan diberikan kepada fraksi dari anggota yang bersangkutan termasuk bisa mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) kepada anggota dewan yang bersangkutan karena malas ikut rapat.  Menanggapi hal tersebut, peneliti senior Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel Herman mengungkapkan, anggota dewan digaji negara melalui pajak dipungut dari rakyat. Tugas utamanya adalah rapat membuat regulasi, hingga membahas anggaran dan mengawasinya.  ”Jika mereka malas hadir rapat, itu sudah keterlaluan. Tugas mereka jelas, pengawasan, budgeting (pengaggaran), dan regulasi. Kalau malas ikut rapat, secara tidak langsung menurunkan kinerja, mengkhianati dan mengingkari amanah rakyat diberikan kepadanya,” papar Herman.  Meskipun bukan aparatur sipil negara (ASN) yang diharuskan masuk tiap hari ke kantor, menurut Herman, mengikuti rapat merupakan bagian dari kewajiban anggota dewan, sebagai keterwakilan rakyat.  ”Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel tidak perlu menyembunyikan nama-nama legislator yang malas, bila perlu nama mereka diumumkan kepada publik dan dijatuhi sanksi tegas, sebagai bentuk efek jera agar diketahui khalayak dan konsituennya,” ucap Herman.

Badan Kehormatan Tegur Dua Anggota DPRD Sulsel Malas Rapat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Sahroni.jpg" alt="dpr ri" width="100%">
<figcaption>dpr ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Krisdayanti menyebutkan tentang pendapatannya sebagai anggota dewan. Dia menyebut bahwa, setiap bulan ia menerima gaji pokok Rp 16 juta dan uang tunjangan Rp 59 juta serta dana aspirasi kisaran  Rp 450 juta yang diterima lima kali dalam setahun. Buntut dari pernyataan Krisdayanti tersebut muncullah berbagai pernyataan yang mengkritik jumlah gaji Anggota DPR selama ini.  Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengomentari hal tersebut. Menurut politikus Nasdem itu, dana aspirasi tersebut tidak serta merta masuk ke pribadi anggota, namun harus digunakan untuk menyerap aspirasi rakyat.  “Terkait ramai soal gaji anggota dewan ini, perlu diingat bahwa uang tersebut tidak semuanya langsung masuk ke kantong anggota. Ada banyak tanggung jawab kita sebagai anggota dewan untuk menggunakan uang tersebut, seperti untuk dana aspirasi, bertemu masyarakat, dan sebagainya. Dan ini juga ada pertanggungjawabannya nanti ke negara. Ini yang perlu diluruskan,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat  (17/9).  Selanjutnya, sebagai anggota legislatif Sahroni juga menjelaskan bahwa dirinya lebih banyak mengalokasikan gaji dan tunjungan untuk berbagai program dan kegiatan sosialnya di Ahmad Sahroni Center.  “Saya terus terang lupa persisnya berapa gaji di DPR, karena dari awal saya enggak pernah ambil. Langsung masuk semua ke program di Ahmad Sahroni Center untuk dikembalikan kembali ke masyarakat," kata legislator Partai Nasdem ini.  "Jadi memang banyak dari kami yang bahkan mengeluarkan dana yang jauh lebih besar dari yang diberi negara untuk kepentingan konstituen, alhamdulillah memang ada rezeki lebih, jadi tidak ada salahnya membantu sesama. Tidak sedikit teman-teman DPR yang begitu. Jadi jangan dilihat dari 1-2 orang saja” tambahnya.  Sebelumnya, KD alis Krisdayanti mengungkap dirinya mendapat penghasilan ratusan juta rupiah setiap bulan semenjak duduk sebagai wakil rakyat. KD mengaku mendapat gaji sebanyak dua kali dalam waktu berbeda setiap bulan dengan total Rp 75 juta.  Hal tersebut diungkap KD dalam sebuah wawancara bersama politikus Partai Nasdem Akbar Faizal, yang diunggah di YouTube Akbar Faizal Uncensored, Senin (13/9).  Ia mengaku juga memperoleh sejumlah pendapatan di luar gaji dan tunjangan, yakni berupa dana aspirasi sebesar Rp 450 juta. Menurut KD, dana aspirasi tersebut diberikan sebanyak lima kali dalam satu tahun.

Heboh Gaji Fantastis DPR, Legislator Nasdem Ngaku Tak Pernah Ambil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/image-13.png" alt="Peti mati diproduksi Pemkot Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Peti mati diproduksi Pemkot Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berinisial MS mendapatkan pelecehan sesual sesama jenis dan perundungan oleh rekan kerjanya. Polri pun berjanji mengusutnya.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan langkah cepat Bareskrim Polri dalam mengusut kasus ini memang diperlukan, mengingat perundungan di tempat kerja adalah tindakan yang tidak bisa ditolerir.  "Perundungan di tempat kerja adalah tindakan yang tidak bisa ditolerir, mengingat efeknya yang tentu luar biasa pada korban. Apa lagi kita tahu, perundungan ini sudah dialami secara bertahun-tahun dan terjadi di salah satu lembaga negara. Ini tidak bisa dibiarkan," ujar Sahroni kepada wartawan, Kamis (2/8).  Oleh sebab itu, Legislator Partai Nasdem ini mengungkapkan alasan partai yang dikepalai Surya Paloh ini mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) untuk bisa disahkan menjadi UU.  "Inilah kenapa kami di Nasdem getol memperjuangkan RUU PKS, agar pelaporan-pelaporan kasus seperti ini bisa lebih efektif penindakannya," katanya.  Sahroni juga menyoroti tentang pengakuan korban yang sudah mengadu ke Polsek Gambir, namun justru disuruh untuk mengadukan ke atasan dan diselesaikan oleh internal kantor. Menurut Sahroni, tugas polisi adalah memproses laporan yang masuk, apalagi jika tindakan yang diadukan mengandung unsur pidana.  "Saya juga menyayangkan sikap polisi di Polsek Gambir yang justru tidak menganggap serius laporan korban. Tugas polisi adalah memproses laporan, dan jelas-jelas laporannya mengandung pidana penganiayaan," katanya.  "Kalau begini, sangat disayangkan karena nantinya korban perundungan jadi enggan mengadu ke polisi. Terus, kita mau membiarkan saja tindakan seperti ini terjadi? Bagaimana kalau yang dirundung anak kita sendiri? Karenanya polisi juga harus telusuri jajarannya yang dimaksud," tambahnya.  Sahroni juga meminta agar pelaku dipecat dan dihukum seberat-beratnya, serta korban diberi bantuan perawatan untuk memulihkan mentalnya yang tertekan.  "Para pelaku harus dihukum secara tegas. Tidak dipecat saja, tapi juga dihukum sesuai dengan tindakannya. Selain itu, korban wajib mendapat perlindungan hukum dan perawatan untuk traumanya. Saya tegaskan, kita menolak keras perundungan di tempat kerja atau di manapun, dan negara harus berdiri bersama korban," pungkasnya.  Diketahui, dugaan pelecehan seksual sesama jenis dan perundungan terjadi di kantor KPI Pusat, Jakarta, terhadap korban berinisial MS. MS mengaku kejadian itu membayangi dirinya selama bertahun-tahun sejak bekerja di KPI.  Menurutnya, sejak awal terdapat rekan kerja senior yang mengintimidasi dan memaksa dirinya untuk membeli makan selama bekerja. MS merasa diperlakukan secara rendah dan ditindas oleh rekan-rekan kerjanya seperti budak.  Ia bercerita, pada 2015 para pelaku perundungan itu mulai melakukan pelecehan seksual. Mereka memegangi kepala, tangan, kaki hingga menelanjangi korban. Bahkan, para pelaku mencoret-coret kelaminnya menggunakan spidol.  Perbuatan itu membuat dirinya merasa trauma dan rendah diri. Ia tak bisa melawan aksi perundungan yang dilakukan secara ramai-ramai itu.  Setahun berlalu, ia masih merasa stres akibat perlakuan para seniornya di kantor. Ia mengatakan sering berteriak tanpa sebab dan mengingat masa-masa pelecehan tersebut.  MS juga bercerita bahwa ia pernah dilempar ke kolam renang saat sedang mengikuti kegiatan di Resort Prima Cipayung, Bogor. Kala itu, ia sedang tertidur dan dirundung oleh para pelaku. Sekitar pukul 01.30 WIB, ia dilempar dan dijadikan sebagai hiburan.

Viral Pelecehan Seksual Pegawai KPI, Nasdem Desak Sahkan RUU PKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Ahmad-Ali-Nasdem.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyediakan hotel berbintang untuk karantina atau isolasi mandiri kepada anggota DPR, tenaga ahli, hingga staf yang terpapar Covid-19 dengan status tanpa gejala dan bergejala ringan.  Merespons hal itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Ahmad Ali mengatakan, fraksinya tecara tegas menolak fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang tiga yang diberikan untuk anggota DPR yang terpapar positif Covid-19.  "Menurut kami, kebijakan tersebut berlebihan mengingat saat ini tidak sedikit masyarakat bawah yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan. Akan lebih tepat jika fasilitas tersebut dialokasikan untuk kalangan rakyat bawah," ujar Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat (30/7).  Ali menyampaikan, bagi Nasdem, kepercayaan publik terhadap DPR haruslah dijaga. Sehingga DPR harus bisa memberikan kesan kepada mayarakat bahwa anggota dewan tidak berjarak dengan rakyat.  "DPR harus memberikan kesan untuk tidak berjarak dengan kepentingan rakyat sekaligus berempati terhadap situasi yang tengah terjadi," katanya.  Ali juga menuturkan, Fraksi Partai Nasdem mengajak semua pihak untuk berempati terhadap mereka yang penuh keterbatasan di tengah kondisi pandemi saat ini.  "Nasdem memandang, para anggota dewan bisa mengurus dirinya sendiri beserta keluarga untuk membiayai sendiri isolasi mandiri," ungkapnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> Sebelumnya beredar surat Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR yang ditandatangani oleh Sekjen Indra Iskandar tentang penyediaan fasilitas isolasi mandiri bagi Anggota DPR yang positif Covid-19 di dua hotel di Jakarta.  Isi surat itu menyebutkan, bahwa Setjen DPR RI bekerja sama dengan beberapa hotel, menyediakan fasilitas karantina/isolasi mandiri bagi Anggota DPR RI yang terkonfirmasi positif Covid-19, baik yang tanpa gejala maupun gejala ringan dengan isolasi mandiri di hotel.  Menurut Indra, hotel yang dimaksud adalah Ibis Budget Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan Hotel Oasis Atrium Senen, Jakarta Pusat. Keduanya hotel yang kerjasama dengan Setjen DPR, dan sudah dilakukan penandatanganan MoU.

Hotel Bagi Anggota DPR untuk Isoman, Nasdem: Kebijakan Itu Berlebihan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fraksi nasdem

Berita Terkini

RDP Komisi III DPR RI dengan KPK, Fraksi NasDem Ingatkan OTT Tak Jadi Alat Politik