<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/dgpOEHez2Ouyn8XXqjsTWiGWqdkZXuxtu2FS6kUK-3912394717.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pertemuan dengan pimpinan fraksi partai politik di DPR, Kamis (4/9/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pertemuan dengan pimpinan fraksi partai politik di DPR, Kamis (4/9/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pertemuan dengan pimpinan 8 fraksi partai politik di DPR, Kamis (4/9). Pertemuan itu digelar untuk membahas langkah transformasi lembaga legislatif, termasuk menampung aspirasi rakyat.</p> <p>Hadir dalam rapat tersebut para Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. Serta seluruh ketua fraksi parpol DPR.</p> <p>Puan menyebut forum pertemuan ini menjadi ajang urun rembuk seluruh fraksi untuk pembenahan DPR.</p> <p>&ldquo;Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR,&rdquo; kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).</p> <p>Ia menegaskan, semua pimpinan fraksi telah sepakat untuk menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR serta melakukan moratorium kunjungan kerja anggota maupun komisi.</p> <p>&ldquo;Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Puan menambahkan, dirinya akan memimpin langsung proses reformasi kelembagaan DPR agar sesuai dengan harapan publik.&nbsp;&nbsp;&ldquo;Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,&rdquo; tegas politikus PDIP itu.</p> <p>Sehari sebelumnya, DPR RI telah berdialog dengan perwakilan 16 organisasi mahasiswa usai gelombang demonstrasi besar-besaran pada 25&ndash;31 Agustus 2025.</p> <p>Dalam forum itu, mahasiswa menyuarakan tuntutan terkait tunjangan hingga transparansi DPR.</p> <p>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan aspirasi mahasiswa tersebut sejalan dengan proses reformasi internal yang kini sedang digagas.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,&rdquo; ujar Dasco, Rabu (3/9).</p> <p class="class-paragraph">Ia menuturkan evaluasi internal sebenarnya sudah berjalan sebelum forum dengan mahasiswa. Namun, momentum dialog tersebut semakin memperkuat komitmen DPR untuk berubah.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Tekad seluruh anggota DPR adalah mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ke belakang untuk dijadikan evaluasi bersama,&rdquo; pungkasnya.</p>

Puan Maharani memimpin pertemuan dengan pimpinan fraksi di DPR untuk membahas transformasi lembaga legislatif dan aspirasi rakyat.

Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan 8 Fraksi Partai Politik di Parlemen, Bahas Transformasi DPR usai bertemu Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/Rapat-Paripurna-DPR-Pembukaan-Masa-Persidangan-Dery-Ridwansah-3JPG-1491473992.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Cucun Ahmad Syamsurijal (kanan), Adies Kadir (kedua kiri), dan Saan Mustopa (kiri) usai memimpin Rapat Paripurna ke-20 DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Cucun Ahmad Syamsurijal (kanan), Adies Kadir (kedua kiri), dan Saan Mustopa (kiri) usai memimpin Rapat Paripurna ke-20 DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan parlemen tengah mencermati putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memerintahkan pemisahan pelaksanaan pemilu legislatif nasional dan daerah, juga pemilihan kepala daerah.</p> <p>Menurut dia, DPR baru saja menerima masukan awal dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait konsekuensi dari putusan tersebut.</p> <p>"Untuk mendengarkan hasil keputusan MK yang menyatakan bahwa ada perubahan dari Pemilihan terkait dengan kepala daerah dan anggota DPRD. Terkait dengan itu, kami baru menerima masukan dari Kementerian Dalam Negeri dan dari pemerintah," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7).</p> <p>Puan menegaskan, DPR akan menjalankan mekanisme yang berlaku untuk mencermati lebih lanjut dampak dari pemisahan Pemilu tingkat nasional dan daerah, khususnya dalam hal regulasi dan teknis pelaksanaan di lapangan.&nbsp;</p> <p>"Dari DPR sesuai dengan mekanismenya, tentu saja akan mengambil langkah-langkah atau mencermati hal tersebut untuk kemudian mencari langkah-langkah yang akan kita ambil," ucapnya.</p> <p>Meski demikian, Puan menyebut DPR belum berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas putusan MK tersebut. Ia&nbsp;menyadari bahwa putusan MK tersebut akan berdampak terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Pemilu.</p> <p>"Nantinya kan tentu saja itu akan ada efeknya ke Undang-Undang Pemilu, tapi Undang-Undang Pemilunya juga belum kita bahas dan pemerintah akan mencermati keputusan dari MK tersebut," ucap Puan.</p> <p>Ketua DPP PDI Perjuangan ini menekankan, sikap terhadap putusan MK ini bukan hanya akan ditentukan oleh satu fraksi atau partai saja, melainkan akan menjadi perhatian seluruh partai politik yang ada di DPR.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Ya, ini bukan hanya sikap dari Fraksi PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan saja. Tapi tentu saja semua partai, karena memang Undang-Undang Dasar kan sebenarnya menyatakan bahwa Pemilu itu lima tahun sekali,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Karena itu, Puan mengungkapkan bahwa seluruh partai akan berkumpul dan mendiskusikan sikap resmi mereka setelah mendengarkan berbagai masukan, termasuk dari pemerintah maupun masyarakat.&nbsp;</p> <p>"Jadi kita semua partai akan berkumpul setelah kemarin mendengarkan masukan dari pemerintah dan wakil dari masyarakat," tuturnya.</p> <p class="class-paragraph">Ia menambahkan, fraksi-fraksi yang ada di DPR akan membawa sikap resmi partainya masing-masing dalam pembahasan ini. Serta akan menjadi suara yang dibawa oleh DPR sebagai representasi politik di parlemen.&nbsp;</p> <p>"Sehingga sikap dari partainya sendiri menjadi satu hal yang menjadi suara dari kami partai politik untuk menyuarakan dari DPR," pungkas Puan.</p>

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pentingnya sikap kolektif partai politik pasca putusan MK terkait pemilu.

Ketua DPR Puan Maharani Sikapi Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah: Semua Partai akan Berkumpul untuk Membahas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/JKT_-Rapat-Paripurna-DPR-setujui-RUU-Minerba-menjadi-UU_SALMAN-TOYIBI_-10JPG-3599738987.jpg" alt="Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi I DPR RI bersama Pemerintah sepakat untuk membawa Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) dibawa ke tingkat II atau paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Hal ini setelah Komisi I DPR menggelar rapat kerja pembicaraan tingkat I RUU TNI.</p> <div dir="auto">Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengungkapkan bahwa sebanyak delapan fraksi di DPR RI sepakat agar RUU TNI segera disahkan menjadi UU. Adapun, delapan fraksi itu di antaranya&nbsp;PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua menyatakan persetujuannya dengan berbagai catatan yang akan menjadi catatan kita semua," kata Utut saat memimpin rapat tingkat I di ruang Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015781079/hasil-otopsi-tiga-jenazah-polisi-yang-tewas-saat-gerebek-sabung-ayam-di-lampung-ditembak-di-kepala">Hasil Otopsi Tiga Jenazah Polisi yang Tewas Saat Gerebek Sabung Ayam di Lampung: Ditembak di Kepala</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Utut lantas mempertanyakan apakah RUU TNI dapat dibawa ke tingkat II atau paripurna untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan Tingkat II untuk disetujui menjadi UU, apakah dapat disetujui?" ujar Utut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab para anggota dewan disertai ketukan palu tanda persetujuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak dipungkiri RUU TNI menuai kontroversi. Rapat pembahasan yang sempat digelar tertutup oleh Komisi I DPR RI di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu (18/3), digeruduk oleh Koalisi Masyarakat Sipil salah satunya KontraS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015781083/tak-akan-putus-rezeki-5-weton-spesial-diprediksi-tak-pernah-susah-dan-selalu-bahagia-berkat-hidup-tak-pernah-lupa-sedekah">Tak akan Putus Rezeki: 5 Weton Spesial Diprediksi Tak Pernah Susah dan Selalu Bahagia Berkat Hidup Tak Pernah Lupa Sedekah </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka khawatir RUU TNI kembali membangkitkan dwifungsi ABRI yang dapat melunturkan nilai-nilai reformasi. Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menuturkan, pemerintah sudah menyampaikan daftar isian masalah (DIM) RUU TNI kepada parlemen pada 11 Maret 2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, dari DIM yang diserahkan, draf RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang tetap akan mengembalikan dwifungsi TNI dan menguatnya militerisme.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Koalisi masyarakat sipil sejak awal menilai pengajuan revisi tidak urgent karena UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 masih relevan untuk membangun transformasi TNI ke arah militer yang profesional,&rdquo; paparnya, Senin (17/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015781074/sehat-inilah-5-manfaat-buah-belimbing-bagi-tubuh-yang-cocok-dikonsumsi-setelah-berbuka-puasa">Sehat! Inilah 5 Manfaat Buah Belimbing bagi Tubuh yang Cocok Dikonsumsi Setelah Berbuka Puasa</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Justru yang perlu diubah oleh pemerintah dan DPR adalah aturan tentang peradilan militer yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1997 agar prajurit militer tunduk pada peradilan umum jika terlibat tindak pidana umum. Hal ini demi menegakkan asas persamaan di hadapan hukum yang ditegaskan dalam konstitusi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Koalisi menilai secara substansi RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Komisi I DPR RI bersama Pemerintah sepakat untuk membawa Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) dibawa ke Paripurna

Seluruh Fraksi Sepakat, Komisi I DPR Bawa RUU TNI ke Paripurna untuk Disahkan jadi UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Suasana-pelantikan-Dery-Ridwansah-3JPG-4116403483.jpg" alt="Suasana pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - MPR menggelar rapat paripurna dengan agenda pembentukan fraksi dan penjadwalan sidang penentuan ketua. Rapat itu berlangsung di ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10).</p> <p>Rapat kali ini menyepakati susunan delapan fraksi partai politik MPR periode 2024-2029. Kepengurusan fraksi tersebut dibacakan oleh masing-masing juru bicara partai politik.</p> <p>Guntur Sasono selaku pimpinan sidang sementara meminta persetujuan anggota MPR setelah nama-nama pengurus fraksi dibacakan.</p> <p>"Kami meminta persetujuan dari saudara-saudara sekalian, apakah usul pembentukan fraksi-fraksi atau kelompok DPD yang telah dibacakan oleh masing-masing juru bicara tersebut dapat disetujui," tanya Guntur.</p> <p>"Setuju," jawab seluruh anggota MPR yang hadir dalam rapat paripurna.</p> <p><strong>Berikut susunan pengurus fraksi MPR RI periode 2024-2029:</strong></p> <p><strong>1. Fraksi PDIP</strong></p> <ul> <li>Ketua: Ahmad Basarah</li> <li>Sekretaris: Andreas Hugo Pareira</li> <li>Bendahara: Sadarestuwati</li> </ul> <p><strong>2. Fraksi Partai Golkar</strong></p> <ul> <li>Ketua: Melchias Mekeng</li> <li>Sekretaris: Ferdiansyah</li> <li>Bendahara: Ade Rossi</li> </ul> <p><strong>3. Fraksi Partai Gerindra</strong></p> <ul> <li>Ketua: Habiburokhman</li> <li>Sekretaris: Andre Rosiade</li> <li>Bendahara: M. Husein Fadlulloh</li> </ul> <p><strong><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015152532/tersangkut-dugaan-korupsi-di-kpk-mantan-wakil-ketua-dprd-jatim-anwar-sadad-tetap-dilantik-jadi-anggota-dpr-ri-2024-2029">Tersangkut Dugaan Korupsi di KPK, Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Tetap Dilantik jadi Anggota DPR RI 2024-2029</a></strong></strong></p> <p><strong>4. Fraksi Partai NasDem</strong></p> <ul> <li class="class-paragraph">Ketua: Roberth Rouw</li> <li class="class-paragraph">Sekretaris: Syarif Abdullah Alkadrie</li> <li class="class-paragraph">Bendahara: Fadholi</li> </ul> <p><strong>5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)</strong></p> <ul> <li>Ketua: Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz</li> <li>Sekretaris: Chusnunia Chalim</li> <li>Bendahara: Syafiuddin</li> </ul> <p class="class-paragraph"><strong><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/015152482/ahmad-dhani-mulan-jameela-dan-deretan-suami-istri-dan-bapak-anak-yang-sama-sama-jadi-anggota-dpr-ri">Ahmad Dhani-Mulan Jameela dan Deretan Suami Istri dan Bapak-Anak yang Sama-Sama Jadi Anggota DPR RI</a></strong></strong></p> <p><strong>6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</strong></p> <ul> <li>Ketua: Tifatul Sembiring</li> <li>Sekretaris: Johan Rosihan</li> <li>Bendahara: Meity Rahmatia</li> </ul> <p><strong>7. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)</strong></p> <ul> <li>Ketua: Ahmad Rizki Sadig</li> <li>Sekretaris: Nazarudin Dek Gam</li> <li>Bendahara: Sarifudin Sudding</li> </ul> <p><strong>8. Fraksi Partai Demokrat</strong></p> <ul> <li>Ketua: Edhie Baskoro Yudhoyono</li> <li>Sekretaris: menyusul</li> <li>Bendahara: menyusul</li> </ul> <p><strong>9. Kelompok DPD</strong></p> <ul> <li>Ketua: menyusul</li> <li>Sekretaris: menyusul</li> <li>Bendahara: menyusul</li> </ul> <p>Penyampaian susunan fraksi MPR RI ini belum lengkap. Karena DPD RI belum menyerahkan susunan fraksinya. &ldquo;Karena kami dari DPD baru selesai tadi malam jam setengah 3 menyelesaikan sehingga kelompok pimpinan MPR baru akan langsung kami akan bahas di Paripurna nanti,&rdquo; ucap jubir DPD RI menyampaikan.</p> <p>Pimpinan MPR sementara menyetujui, tetapi dengan catatan paling lambat diserahkan saat rapat paripurna nanti malam pukul 19.00 WIB.</p>

MPR menggelar rapat paripurna dengan agenda pembentukan fraksi dan penjadwalan sidang penentuan ketua.

Susunan 8 Fraksi 8 di MPR Periode 2024-2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/ilustrasi-pemilu-2024-4292953433.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekelompok orang yang menamakan Aliansi Lima Benua (Afrika, Amerika, Australia, Asia dan Eropa) mendorong lima fraksi di DPR RI untuk bersikap tegas menggulirkan hak angket&nbsp; dugaan kecurangan Pemilu 2024. Lima fraksi yang didorong itu yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai NasDem.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aliansi lima Benua ini mulanya akan mendatangi masing-masing fraksi untuk menyerahkan surat dukungan untuk menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024. Namun, mengingat DPR RI masih dalam masa reses, mereka menitipkan surat tersebut melalui Kesetjenan DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi suratnya sudah kami sampaikan kepada 5 Fraksi, PPP, PKB, PKS, Nasdem dan PDIP," kata Didit salah satu perwakilan Aliansi 5 Benua di Gedung Kesetjenan DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/4).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014549331/gunung-ruang-di-sulawesi-utara-meletus-tanggap-darurat-berlaku-hingga-29-april-2024">Gunung Ruang di Sulawesi Utara Meletus, Tanggap Darurat Berlaku Hingga 29 April 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Didit mengungkapkan, isi surat tersebut tak lain berisikan sebuah harapan agar para anggota DPR, khususnya dari lima fraksi tersebut untuk benar-benar menggulirkan hak angket yang jauh sebelumnya sudah diwacanakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menyampaikan surat dari teman-teman, dari aliansi 5 benua (Afrika, Amerika, Australia, Asia dan Eropa) untuk dukungan kepada para anggota DPR untuk memberikan semangat supaya hati nuraninya agar bisa melaksanakan hak angket," tegas Didit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menyatakan, rencana menggulirkan hak angket di DPR, untuk membongkar dugaan kecurangan terstruktur, sistemastis, dan massif (TSM) pada Pilpres 2024 dihadang secara politik dan hukum. Menurut Hasto, dari sisi politik, upaya menghadang hak angket adalah terkait usulan untuk mengubah Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia bersyukur bahwa perubahan UU MD3 bukan untuk mematahkan suara rakyat, yang menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2024. Dari sisi hukum, menurut Hasto, begitu banyak intimidasi seperti yang dialami Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, yang juga merupakan istri dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Abdullah Azwar Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, Ipuk diintimidasi dan diperiksa selama enam jam di Polda Jawa Timur. Pemeriksaan tersebut diawali dengan cerita politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hal yang mengejutkan ketika Lebaran, kami menerima laporan dari Pak Abdullah Azwar Anas bagaimana Bupati Banyuwangi, ibu-ibu yang notabene adalah istri beliau diintimidasi, bahkan diperiksa selama 6 jam di Polda Jawa Timur. Dan, ketika diperiksa itu diawali dengan cerita politik, sehingga hukum telah dilemahkan,&rdquo; ujar Hasto di Jakarta, Selasa (16/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Hasto menyenut, ketika di suatu negara tidak ada supremasi hukum, ketika meritokrasi dihancurkan dengan nepotisme, dan muncul begitu banyak korupsi dalam jumlah besar di sektor pertambangan, yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, hal itu semakin memperkuat hak angket untuk digulirkan di DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tetapi, persoalan hak angket bukanlah persoalan PDI Perjuangan. Ini muncul dari kesadaran kita bersama. Apakah kita sebagai bangsa mau meletakkan nasib dan tanggung jawab kita ke depan dengan memastikan setiap proses Pemilu berjalan secara fair, demokratis, dan pemimpinnya betul-betul berjuang untuk bangsa dan negara, bukan berjuang bagi keluarganya,&rdquo; pungkas Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Sekelompok orang yang menamakan Aliansi Lima Benua mendorong lima fraksi di DPR RI untuk bersikap tegas menggulirkan hak angket.

Aliansi Lima Benua Dorong Lima Fraksi di DPR RI Gulirkan Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure><p dir="ltr"><b>JawaPos.com</b> - Delapan fraksi di DPR RI tegas menolak rencana pemilu kembali digelar dengan sistem proporsional tertutup. Mereka mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.</p><br /> <p dir="ltr">Sistem pemilu proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara ini bernomor 114/PUU-XX/2022.</p><br /> <p dir="ltr">"Kami minta MK untuk tetap konsisten dengan putusan MK Nomor 22-24/PUU 6/2008 tanggal 23 Desember 2008 dengan mempertahankan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu sebagai wujud menjaga demokrasi," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/1).</p><br /> <p dir="ltr">Doli mengaku akan terus mengawal setiap proses gugatan di MK terkait pelaksanaan sistem pemilu. "Kami, bersama-sama menyatakan sikap bahwa kami akan terus mengawal ke arah yang lebih maju," tegas Doli.</p><br /> <p dir="ltr">Selain itu, ia mengingatkan KPU untuk terus bekerja secara independen dalam menggelar gelaran pesta demokrasi.</p><br /> <p dir="ltr">"Ketiga, mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat undang-undang,  tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapa pun," papar Doli.</p><br /> Sebagaimana diketahui, sebanyak delapan partai politik (parpol) menolak wacana penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Salah satu alasannya adalah sistem itu dinilai sebagai kemunduran demokrasi. <b>(*)</b>

Delapan Fraksi di DPR Tolak Pemilu Proporsional Tertutup

Fraksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Fraksi