<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/04/83_gili-943602256.jpg" alt="PRIHATIN DEMOKRASI: Sejumlah akademisi Unpad menyampaikan sikap di Kampus Undap Dipatiukur, Kota Bandung, kemarin (3/2)." width="100%">
<figcaption>PRIHATIN DEMOKRASI: Sejumlah akademisi Unpad menyampaikan sikap di Kampus Undap Dipatiukur, Kota Bandung, kemarin (3/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kritikan akademisi terhadap Presiden Jokowi terus bermunculan. Mereka mengungkapkan keprihatinan pada kondisi demokrasi di era kepemimpinan Jokowi. Kemarin (3/2) giliran alumni hingga sivitas akademika dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), UIN Syarif Hidayatullah, hingga Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang menyampaikan sikap. Sebelumnya, kritikan juga disampaikan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas, dan Universitas Hasanuddin. Dari Unpad, sekitar 1.030 sivitas akademika menyampaikan kritiknya melalui petisi bertajuk &rdquo;Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat&rdquo;. Ketua Senat Unpad Ganjar Kurnia mengungkapkan, peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum belakangan ini menunjukkan menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Jokowi. Indeks persepsi korupsi yang semakin buruk, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penempatan pimpinan yang tidak amanah, hingga penyusunan omnibus law pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik. Mereka juga menyentil nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi serta berbagai indikasi dan potensi pelanggaran etik lainnya. &rdquo;Ini adalah puncak gunung es dari diabaikannya kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia,&rdquo; katanya. Padahal, kualitas institusi adalah pilar dari peningkatan kesejahteraan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tapi merusak tatanan bernegara justru akan membuat mandeknya pertumbuhan ekonomi, memperdalam kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan sosial dan budaya. Ditambah lagi adanya praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elite. Itu akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua. &rdquo;Peristiwa politik belakangan ini mengganggu cita-cita para pendiri bangsa. Terfokusnya kekuasaan secara elitis membuat kemakmuran belum dirasakan kebanyakan rakyat Indonesia,&rdquo; katanya. Mirisnya, hukum sebagai pengatur, pembatas, dan rel yang seharusnya menjadi bintang pemandu justru digunakan untuk menjustifikasi dan melegitimasi proses-proses kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan kebijakan lain yang bermasalah. Hal tersebut disebabkan adanya krisis kepemimpinan yang tidak beretika dan bermartabat. &rdquo;Adalah kenyataan hari ini, hukum hanya ditempatkan sebagai slogan normatif tanpa jiwa dan moralitas,&rdquo; ungkapnya. Pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat. Caranya, menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu. "Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya, yakni sekadar prosedur memilih pemimpin. Demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat,&rdquo; paparnya. Pernyataan senada disampaikan dewan guru besar, rektor, serta mahasiswa UMY. Dalam pernyataan yang dibacakan guru besar UMY Akif Khilmiyah disebutkan, eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi setahun belakangan ini. Mulai KPK yang dikebiri, pejabat yang doyan korupsi, DPR yang tak berfungsi membela anak negeri, hingga sebagian hakim MK yang tidak punya etika dan harga diri. &rdquo;Puncak dari itu semua adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik kontestasi jelang pemilu,&rdquo; ungkapnya. (mia/c6/oni)

Kritikan akademisi terhadap Presiden Jokowi terus bermunculan. Mereka mengungkapkan keprihatinan pada kondisi demokrasi di era saat ini.

Giliran Unpad, UIN, hingga UMY Soroti Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/REKTOR-UNAIR-NASIH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Universitas Airlangga (Unair) akan menjadi tuan rumah dalam konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2022. Rencananya, kegiatan yang melibatkan ribuan rektor perguruan tinggi negeri maupun swasta (PTN/PTS) itu akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.  Forum tersebut akan membahas pendidikan, kesehatan, politik, hingga ekonomi untuk direkomendasikan kepada pemerintah.  Rektor Unair Prof Mohammad Nasih mengatakan, Indonesia memiliki banyak sekali perguruan tinggi. Di dalamnya ada para cendekiawan yang bisa memberikan kontribusi pemikirannya untuk Indonesia pada masa yang akan datang.  ”Forum Rektor Indonesia ini digelar rutin tahunan. Tahun ini Unair menjadi tuan rumah. Ribuan rektor diperkirakan hadir dalam acara tersebut,” katanya saat prakonferensi FRI 2022 di gedung rektorat Unair kemarin (13/10).  Nasih menuturkan, FRI 2022 akan membahas banyak hal. Mulai bidang pendidikan, kesehatan, politik, hingga ekonomi. Apalagi, pada 2023–2024, akan banyak kegiatan yang berkaitan dengan pesta demokrasi. Peningkatan demokrasi akan menjadi topik yang dibahas dalam FRI 2022. ”Pemikiran-pemikiran para rektor yang cukup independen dan berintegritas bisa diberikan. Termasuk berkaitan dengan pendidikan, undang-undang sistem pendidikan nasional (sisdiknas), dan lain-lain,” ujarnya.  Para rektor, lanjut dia, mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan ide dan gagasannya terhadap topik-topik tersebut bagi kemajuan Indonesia lebih baik. Selain itu, untuk tercapainya Indonesia Emas 2024. ”Ide dan gagasan rektor harus dikumpulkan dan disampaikan kepada pemangku kebijakan,” kata dia.  Nasih menambahkan, rekomendasi yang utama berkaitan dengan Pemilu 2024. Kualitas demokrasi menjadi topik hangat dan banyak pemikiran dari para rektor yang perlu didorong dan dikembangkan.  Selain itu, berkaitan dengan ekonomi. Apalagi, sudah ada data akan adanya resesi sehingga harus dicarikan jalan keluar agar Indonesia ketika mendapatkan dampak bisa berjalan baik.  ”Ini yang kita kaitkan dengan topik utama agar Indonesia bisa berdaulat dari sisi pangan, obat-obatan, energi, kesehatan, dan lain-lain.

Unair Jadi Tuan Rumah Forum Rektor Se-Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menristekdikti-hanya-beri-50-kursi_m_-scaled.jpg" alt="Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir saat ditemui di gedung Kemenristekdikti, Senayan, Jumat (7/9). (Yesika/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir saat ditemui di gedung Kemenristekdikti, Senayan, Jumat (7/9). (Yesika/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) terus mematangkan rencana mendatangkan rektor asing. Mereka kini menyusun syarat dan kualifikasinya. Sebab, belum tentu rektor asing memiliki kualitas baik.  "Kami akan lakukan global bidding untuk mencari rektor asing," ucap Menristekdikti Mohamad Nasir saat ditemui di kantornya kemarin. Setidaknya, lanjut dia, ada tiga kompetensi yang harus dipenuhi warga negara asing untuk menjabat rektor di perguruan tinggi negeri (PTN) tanah air. Yakni, memiliki jejaring dengan komunitas peneliti luar negeri, berpengalaman mengelola perguruan tinggi, dan mempunyai inovasi untuk meningkatkan mutu riset.  Menurut Nasir, selama ini tantangan untuk seorang rektor sangat rendah. Syarat yang ditentukan juga sangat minimal.  Di antaranya, pernah menjabat ketua jurusan. Tidak ada syarat memiliki jejaring yang kuat dengan komunitas peneliti di luar negeri. Mayoritas PTN mencari rektor hanya dari kalangan internal akademisi maupun guru besarnya. "Syarat itu kan terlalu kecil. Kalau standarnya kita naikkan, malah tidak ada yang mendaftar. Tapi, jika kita buka lebih luas (rekrutmen rektor, Red), ternyata ada potensi yang lebih besar," terang mantan rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang tersebut.  Sementara itu, Kemenristekdikti harus mengkaji dan memperbaiki peraturan dan regulasi untuk memuluskan program rektor asing. Sebab, setiap kampus negeri memiliki statuta yang disahkan dalam beberapa peraturan pemerintah terkait syarat dan ketentuan rektor. Universitas Indonesia, misalnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 disebutkan bahwa syarat utama rektor adalah warga negara Indonesia.  Kemudian, PP 52/2015 tentang Statuta Undip menyatakan bahwa seorang rektor harus WNI, dosen Undip, dan berstatus pegawai negeri sipil. Begitu pula dengan statuta Universitas Gadjah Mada. "Ini masalah. Karena itu, harus kita perbaiki peraturan pemerintah itu," ujar Nasir.  Di sisi lain, menteri 59 tahun tersebut mengaku pernah di-bully oleh forum rektor saat kali pertama memaparkan wacana program rektor asing pada 2016. "Dianggap nanti kita inlander (ejekan orang Belanda untuk kaum pribumi, Red), dijajah, dan sebagainya," ungkap dia. Tapi, cercaan itu tidak menyurutkan semangatnya. Justru tahun ini dia lebih galak.  Nasir berpedoman, kalau tidak ada kompetisi, tidak ada daya saing. "Ini era di mana kita harus berani berkompetisi," imbuhnya.  Sementara itu, wacana impor rektor memantik perhatian para guru besar (gubes) di Indonesia. Salah satunya Prof Kacung Marijan, gubes ilmu politik Universitas Airlangga (Unair).  Menurut dia, rencana impor rektor tersebut adalah implikasi dari kompetisi yang kuat antar perguruan tinggi (PT) dunia.  Menurut dia, rektor memang salah satu hal penting dari keseluruhan sistem pengelolaan PT. Namun, ada yang lebih penting dari itu. Yakni, pengelolaan ekosistem di dalam PT. "Yang penting ekosistemnya dulu. Kalau ekosistem sudah bagus, baru memungkinkan untuk berkompetisi dengan yang lainnya," kata Kacung kemarin.  Kacung menyatakan, saat ini pemerintah baru membangun ekosistem. Itu pun belum cukup bagus untuk pertumbuhan PT yang baik. Bisa saja ketika mendatangkan rektor asing dan ekosistemnya tidak bagus, PT tetap tidak berkembang. "Sekarang pemerintah itu mau ekosistem yang seperti apa? Apakah kita mau mengikuti Jerman, Singapura, Malaysia, Eropa, atau Belanda?" ujarnya.  Di Jerman seluruh biaya PT ditanggung pemerintah. Mulai riset hingga perkuliahan. Kemudian, di Australia biaya pendidikan untuk warga lokal lebih kecil dan warga asing lebih mahal. "Jadi, harus membangun ekosistemnya dulu. Seperti kebijakan program pendidikan mau dibuat seperti apa," katanya.  Saat ini banyak orang Indonesia yang kuliah di Malaysia dan Singapura jika dibandingkan dengan sebaliknya. Sangat mungkin itu terjadi karena kualitas yang ditawarkan Malaysia lebih bagus.

Ubah Statuta PTN untuk Datangkan Rektor Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/sepakat-tolak-paham-radikal-berkembang-di-kampus_m_133229.jpeg" alt="KOMITMEN JAGA NKRI: Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin bersilaturahmi dengan rektor universitas se-Jatim di lobi Tribrata Mapolda Jatim, Jumat (26/5)." width="100%">
<figcaption>KOMITMEN JAGA NKRI: Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin bersilaturahmi dengan rektor universitas se-Jatim di lobi Tribrata Mapolda Jatim, Jumat (26/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin menegaskan, tidak ada tempat bagi paham radikal untuk berkembang. Tak terkecuali di lingkungan kampus.  Hal itu dikatakan Machfud saat silaturahmi dengan rektor universitas se-Jatim di lobi Tribrata lantai 2 Mapolda Jatim. Silaturahmi bertajuk Sinergitas dalam Merajut Kebinekaan tersebut turut dihadiri Wakapolda Jatim, Irwasda, dan pejabat utama Polda Jatim.  Menindaklanjuti pernyataan sikap presiden, Machfud mengajak para rektor dan akademisi bersama-sama memberantas paham radikal. Dia mengimbau pihak kampus agar melarang kegiatan kemahasiswaan yang mengandung unsur aliran radikal.  Menurut dia, rektor dan akademisi di kampusberperan penting dalam membentuk karakter mahasiswa yang cinta terhadap tanah air. &rdquo;Mahasiswa perlu memahami bahwa keberagaman, perbedaan keyakinan, suku, dan budaya merupakan anugerah serta identitas bangsa Indonesia,&rdquo; tegasnya.  Perbedaan-perbedaan itulah yang justru dapat menjadi perekat dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan karakter yang kuat, mahasiswa-mahasiswa Indonesia diharapkan mampu berkompetisi dan memiliki daya saing pada era globalisasi saat ini.  Pada kesempatan tersebut, Ketua Forum Rektor Jatim Mohammad Hasan menyatakan bahwa pertemuan itu merupakan jawaban dari kegalauan akademisi atas berkembangnya paham radikalisme. Dia menuturkan, saat ini ada beberapa mata kuliah yangfokus membentuk karakter mahasiswa agar sesuai dengan Pancasila.  &rdquo;Adanya sinergi dengan pihak kepolisian diharapkan dapat membantu menghindarkan mahasiswa dari paham-paham radikal,&rdquo; ujar rektor Universitas Jember tersebut.   Jajaran Polda Jatim dan rektor se-Jatim kemudian menyampaikan lima pernyataan sikap. Pertama, menolak serta tidak memberi ruang terhadap masuknya segala bentuk paham radikal dan provokasi di kampus yang mengancam keutuhan NKRI. Kedua, memberikan dukungan penuh kepada pemerintah, TNI, dan Polri untuk tidak ragu menindak tegas segala upaya yang mengganggu kesatuan NKRI.  Berikutnya, mendukung Polri untuk melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap orang atau kelompok yang berupaya memecah belah NKRI. Keempat, mendorong masyarakat untuk mendukung aparat dalam melawan pihak-pihak yang mengancam keutuhan NKRI, serta memberikan materi kepancasilaan dan wawasan kebangsaan dalam kurikulum sekolah/kampus untuk kembali menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. (han/c18/fal)

Sepakat Tolak Paham Radikal Berkembang di Kampus

forum rektor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#forum rektor

Berita Terkini

Giliran Unpad, UIN, hingga UMY Soroti Jokowi

Unair Jadi Tuan Rumah Forum Rektor Se-Indonesia

Ubah Statuta PTN untuk Datangkan Rektor Asing

Sepakat Tolak Paham Radikal Berkembang di Kampus

Download Aplikasi JawaPos.com