<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/1000521113-1-2106962666.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di ajang Run For Good Jurnalism 2025, Jakarta, Minggu (16/11/2025). (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di ajang Run For Good Jurnalism 2025, Jakarta, Minggu (16/11/2025). (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut mengikuti Run For Good Jurnalism 2025 yang digelar Forum Pemred di Car Free Day, Jakarta, Minggu (16/11). Pada momen itu, tak sekadar membuka acara, Purbaya juga ikut berlari bersama peserta lainnya.&nbsp; Mengutip Antara, Purbaya tampak lari didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Heru Pambudi dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro.&nbsp; Pada momen itu, Purbaya menilai acara Run For Good Jurnalism 2025 sangatlah bagus. Ia pun mengaku hanya sedikit lari dan banyak jalannya karena faktor usia.&nbsp; "Bagus sekali, tapi saya kebanyakan enggak berlari. Lari dikit banyak jalannya, faktor usia," kata Purbaya.&nbsp; Selanjutnya, bendahara negara ini juga menilai bahwa agenda lari sangat bagus untuk jurnalis. Salah satunya agar saat nulis berita tetap semangat dan tidak capek.&nbsp; "Ini acara bagus sekali untuk kesehatan teman-teman jurnalis. Kalo nulis semangat, enggak capek," pungkasnya.&nbsp; Pada momen itu, Purbaya tampak mengenakan kaos event berwarna putih. Meskipun lari dikit banyak jalannya, Purbaya tampak disemangati oleh para peserta lainnya di lokasi.&nbsp; "Ayo ayo pak, kurang 50 meter, pak," celetuk peserta lain menyemangati Purbaya.&nbsp; Lantas kemudian, Purbaya tampak lari dengan mode lebih cepat sembari tertawa. Tak hanya berlari, usai finish, Purbaya pun tampak mengikuti hiburan bersama dengan peserta lainnya.&nbsp; Dalam video pendek itu, Purbaya tampak menikmati lagu dengan peserta lainnya sembari memegang kecrek. Ia pun tampak memukul-mukulkan kecrek ke tangannya, sembari menikmati lagu.&nbsp;

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meramaikan Run For Good Jurnalism 2025, berlari bersama jurnalis dan menikmati acara.

Menkeu Purbaya Ikut Run For Good Journalism, Lari Dikit, Banyak Jalannya: Faktor Usia!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/28/mbg-cnn-1095832883.jpg" alt="Doorstop Presiden Prabowo Subianto di Jakarta setiba lawatan dari empat negara. (YouTube BPMI Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Doorstop Presiden Prabowo Subianto di Jakarta setiba lawatan dari empat negara. (YouTube BPMI Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia menyatakan negara harus memastikan tidak ada penghalangan kerja pers merespons pencabutan kartu liputan istana milik wartawan CNN Indonesia usai bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto. "Negara harus memastikan tidak ada penghalangan kerja jurnalistik di wilayah hukum Indonesia, termasuk di lingkungan istana kepresidenan," demikian pernyataan sikap Forum Pemred yang diteken Ketua Retno Pinasti dan Sekretaris Irfan Junaedi di Jakarta, Minggu (28/9). Forum Pemred menyesalkan kejadian pencabutan kartu liputan istana terhadap wartawan CNN Indonesia, sekaligus mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden untuk menjelaskan alasan langkah itu diambil. Forum Pemred&nbsp;mengingatkan bahwa menghalang-halangi kegiatan jurnalistik dilarang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 18 Ayat (1) UU Pers menyatakan, setiap orang yang secara sengaja dan melawan hukum menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers dipidana dengan penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. "​​Pasal-pasal yang dilindungi tersebut mengamanatkan kebebasan pers dan hak wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi," tegas Forum Pemred. Forum Pemred menyatakan selalu mendukung upaya perbaikan kualitas jurnalistik, termasuk keberlanjutan media dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakan seraya memastikan kemerdekaan pers terus terjaga. Di samping itu, Forum Pemred mengingatkan kembali kepada semua pihak untuk memedomani Undang-Undang Pers demi kualitas demokrasi dan menjamin kebebasan pers di tanah air. Lebih lanjut Forum Pemred mengapresiasi langkah redaksi CNN Indonesia, sekaligus mendorong upaya dialogis dalam menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengutamakan profesional kompetensi dan etis. &ldquo;Forum Pemred berharap apa yang dialami jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, tidak terulang dan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak dalam komitmen menjaga kemerdekaan pers,&rdquo; demikian pernyataan sikap Forum Pemred. Diketahui, kartu liputan khusus istana milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, dicabut oleh BPMI Sekretariat Presiden. Ihwal pencabutan itu dibenarkan oleh Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari. "Benar telah terjadi pencabutan Id Pers Istana atas nama Diana Valencia (pada) 27 September 2025, tepatnya pukul 19.15 (WIB). Seorang petugas BPMI mengambil Id Pers Diana di Kantor CNN Indonesia," ucap Titin dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9). Titin mengaku terkejut dan mempertanyakan dasar atau alasan pencabutan kartu liputan tersebut. Dia pun menyebut pihaknya telah mengajukan surat resmi ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk mempertanyakan tindakan tersebut. Menurut Titin, pertanyaan Diana&nbsp;kepada Presiden Prabowo saat jumpa pers seusai Presiden kembali dari lawatan luar negeri di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu (27/9), merupakan pertanyaan penting dan kontekstual. "⁠Pertanyaan jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, ke Presiden Prabowo adalah kontekstual dan sangat penting yang menjadi perhatian publik Indonesia belakang ini, yaitu isu MBG (Makan Bergizi Gratis)," tuturnya.

Forum Pemred mengingatkan bahwa menghalang-halangi kegiatan jurnalistik dilarang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Forum Pemred Tagih Penjelasan Biro Pers Istana soal Pencabutan Kartu Liputan Wartawan CNN Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/enam-tokoh-bahas.jpg" alt="SKETSA DIRI: Dari kiri, Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Ha" width="100%">
<figcaption>SKETSA DIRI: Dari kiri, Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Ha</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah tokoh nasional beradu gagasan di acara Forum Pemred kemarin (5/8). Beragam isu dibahas dalam forum tersebut. Mulai kebebasan pers, demokrasi, geopolitik, hingga tantangan ekonomi ke depan.  Ada enam tokoh yang hadir. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Airlangga Hartarto, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno.  Anies menuturkan, persatuan menjadi kunci memajukan bangsa. Namun, yang harus dipersatukan adalah tujuannya. "Kita harus ingat, yang dipersatukan adalah tujuannya, bukan asal usulnya," ucap gubernur DKI Jakarta tersebut dalam diskusi memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-10 Forum Pemred itu.  Selain itu, Anies menyebut wajar jika terjadi polarisasi dalam demokrasi. Namun, hal itu bukan mengarah pada perpecahan, melainkan sebatas polarisasi perbedaan pandangan. Media dinilai berperan penting agar perdebatan dalam demokrasi selalu ada. Tujuannya, memastikan kesetaraan kesempatan untuk bertukar gagasan dan pikiran.  Airlangga tak mau kalah. Menko perekonomian itu menyebut dunia tengah menghadapi the perfect storm. Mulai pandemi Covid-19 yang belum usai, konflik Rusia-Ukraina, perubahan iklim, hingga harga komoditas. "Jangan bicara jangka panjang. Kita belum tahu apa yang terjadi dalam waktu dekat," terangnya.  Di sisi lain, Muhaimin Iskandar menilai kebebasan berbicara dan berekspresi kerap kebablasan. Hal itu seiring berkembangnya dunia media belakangan ini. Terutama media digital. Ketua umum PKB itu menilai teknologi digital telah membuat perubahan drastis di semua aspek. Termasuk relasi negara dengan stakeholder dunia media.  "Pemerintah di satu sisi harus mengerti bahwa berbagai perkembangan digital ini punya benefit buat rakyat secara langsung," tuturnya. Muhaimin berharap kebebasan pers terus menjadi prioritas utama, seiring dengan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin di dalamnya.

Dari Anies Hingga Muhaimin Bahas Demokrasi hingga Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/disinfektan-korona-kereta-api-hanung-2.jpg" alt="PT KAI Daop I Jakarta mencuci gerbong dan menyemprotkan cairan disinfektan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (15/3). Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah penularan virus Korona ke berbagai daerah melalui moda kereta api. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PT KAI Daop I Jakarta mencuci gerbong dan menyemprotkan cairan disinfektan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (15/3). Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah penularan virus Korona ke berbagai daerah melalui moda kereta api. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pertumbuhan angka penularan virus korona baru (COVID-19) setiap hari semakin tinggi. Indonesia hingga saat ini juga belum bisa mengendalikan penyebaran virus. Oleh karena itu, untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut, pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan karantina pada area-area tertentu.   Hal ini penting dilakukan agar nantinya pemerintah tak kewalahan apabila terjadi lonjakan drastis jumlah warga yang terpapar virus, seperti yang terjadi di sejumlah negara lain yang gagap mengantisipasi dan menangani wabah virus korona baru (COVID-19).  "Segera mempertimbangkan pemberlakuan karantina untuk area-area tertentu," ujar Ketua Forum Pemred Indonesia Kemal Gani berdasarkan rilis yang ditulis di Jakarta, Minggu (22/3), dikutip dari ANTARA.  Agar kebijakan karantina berhasil, pemerintah diminta membuat aturan yang mengikat dan berkekuatan hukum terkait kebijakan soal jaga jarak sosial (social distancing) di area-area tertentu.  Hal ini karena sampai saat ini masih banyak masyarakat yang melecehkan aturan tersebut, dengan kongkow di luar rumah seperti di tempat makan, kedai kopi, pesta pernikahan, tempat olahraga di dalam ruangan (gym) atau tempat ibadah.  Padahal, interaksi sosial seperti itu bisa menjadi rantai penyebaran yang massif, kendati orang-orang-orang yang berkumpul masih merasa sehat dan tak ada gejala flu dan sesak napas.  Hingga hari ini, pertumbuhan angka penularan masih tinggi. Bahkan berdasarkan hitungan beberapa pakar dari berbagai disiplin ilmu, terutama yang terkait bidang medis, pertumbuhan itu bisa lebih tidak terkendali lagi jika kebijakan social distancing tidak diperkuat oleh peraturan pemerintah yang mengikat dan berkekuatan hukum.  "Permintaan kami, Pemerintah bersikap lebih tegas untuk menyelamatkan kehidupan seluruh warga bangsa. Tidak perlu ragu dalam bertindak demi kepentingan yang lebih besar. Media akan mendukung pilihan terbaik untuk kebaikan rakyat," pinta Kemal.

Penyebaran Tak Bisa Dikendalikan, Pemerintah Didesak Karantina Wilayah

Forum Pemred

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Forum Pemred

Berita Terkini

Menkeu Purbaya Ikut Run For Good Journalism, Lari Dikit, Banyak Jalannya: Faktor Usia!

Forum Pemred Tagih Penjelasan Biro Pers Istana soal Pencabutan Kartu Liputan Wartawan CNN Indonesia

Dari Anies Hingga Muhaimin Bahas Demokrasi hingga Ekonomi

Penyebaran Tak Bisa Dikendalikan, Pemerintah Didesak Karantina Wilayah

Download Aplikasi JawaPos.com