<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/JKT_-paripurna-penutupan-masa-sidang-DPR-_SALMAN-TOYIBI-1-2411779651.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan bahwa minimnya kehadiran Presiden Republik Indonesia dalam forum-forum internasional, khususnya pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam beberapa tahun terakhir menyita perhatian publik. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa kritik tersebut ditujukan kepada kepemimpinan pemerintahan periode lalu, pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, ia meyakini Presiden Prabowo Subianto kini terlibat aktif dalam berbagai forum internasional. &ldquo;Itu kan di periode yang lalu. Saya tentu saja berharap pada Pak Presiden Prabowo, Insya Allah nantinya tentu saja beliau akan hadir pada forum-forum internasional seperti PBB,&rdquo; kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7). Puan menyatakan, saat ini Presiden Prabowo sudah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam diplomasi global. Ia pun mencontohkan, keaktifan Prabowo dalam menghadiri sejumlah agenda internasional, termasuk pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil, serta KTT BRICS. &ldquo;Karena kita juga melihat bahwa Presiden Prabowo kan sekarang sangat aktif di forum-forum internasional,&rdquo; tegas Puan. Sebelumnya, Anies Baswedan menyoroti minimnya kehadiran kepala negara dalam forum-forum internasional, khususnya pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disampaikan Anies saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerakan Rakyat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/7). Anies menilai, ketidakhadiran kepala negara dalam ajang global seperti Sidang Umum PBB mencerminkan pasifnya posisi Indonesia dalam percaturan dunia internasional. Ia mengkritik kecenderungan Indonesia yang hanya mengirim Menteri Luar Negeri (Menlu) sebagai perwakilan. &ldquo;Kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak ibu sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri,&rdquo; ucap mantan capres tersebut. Anies tidak menyebut nama presiden secara langsung, Namun, ia menyebut sikap pasif tersebut justru merugikan posisi strategis Indonesia di kancah internasional. &ldquo;Kalau kita tidak aktif di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung. Ukuran kampungnya nomor empat terbesar. Ukuran rumahnya nomor empat terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung kita tidak pernah datang. Cuma kita bayar iuran jalan terus,&rdquo; pungkasnya.

Puan Maharani menyatakan kritik Anies Baswedan terkait kehadiran Jokowi di forum internasional merujuk pada periode lalu.

Respons Kritik Anies soal Jokowi Tak Pernah Hadiri Forum PBB, Puan: Itu Periode Lalu Sekarang Pak Prabowo Aktif

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/13/Screenshot_2025-07-13-20-24-30-669_comandroidchrome-edit-857664432.jpg" alt="Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerakan Rakyat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/7). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerakan Rakyat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/7). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyoroti minimnya kehadiran Presiden Republik Indonesia dalam forum-forum internasional, khususnya pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disampaikan Anies saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerakan Rakyat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/7). Anies menilai, ketidakhadiran kepala negara dalam ajang global seperti Sidang Umum PBB mencerminkan pasifnya posisi Indonesia dalam percaturan dunia internasional. Ia mengkritik kecenderungan Indonesia yang hanya mengirim Menteri Luar Negeri (Menlu) sebagai perwakilan. &ldquo;Kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak ibu sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri,&rdquo; kata mantan capres tersebut. Anies tidak menyebut nama presiden secara langsung, Namun, ia menyebut sikap pasif tersebut justru merugikan posisi strategis Indonesia di kancah internasional. &ldquo;Kalau kita tidak aktif di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung. Ukuran kampungnya nomor empat terbesar. Ukuran rumahnya nomor empat terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung kita tidak pernah datang. Cuma kita bayar iuran jalan terus,&rdquo; ungkapnya. Dalam konteks geopolitik kawasan, Anies juga menekankan peran penting Indonesia di Asia Tenggara, terutama di tengah ketegangan yang terus meningkat di kawasan Asia-Pasifik. Ia menilai, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk menjaga stabilitas dan kedamaian kawasan ASEAN. &ldquo;Di Timur ada Tiongkok paling besar, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan. Ini semua wilayah yang suasananya tegang, bukan suasana teduh. Tak terbayangkan, antara Korea Selatan dan Korea Utara tegang. Antara Tiongkok dengan Jepang juga tegang,&rdquo; jelas Anies. Lebih lanjut, Anies menekankan karakter kawasan ASEAN yang relatif lebih stabil, diharapkan Indonesia bisa memainkan peran sebagai jangkar perdamaian dan pemimpin regional dalam upaya menjaga keteduhan kawasan. &ldquo;Wilayah yang ini (ASEAN) teduh. Dan Indonesia harus bisa menjaga keteduhan di wilayah ini. Jadi, kita kalau melihat ini, inilah wilayah yang harus bisa menjadi kekuatan masa depan di Asia,&rdquo; paparnya. (*)

Anies Baswedan menyoroti ketidakhadiran Presiden RI di forum PBB, menekankan pentingnya peran Indonesia di kancah internasional.

Anies Baswedan Singgung Peran Indonesia di Forum PBB: Kepala Negara Tak Pernah Muncul, Selalu Digantikan Menlu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/16/BMKG-16-1288910088.jpg" alt="Kepala BMKG Dwikorita Karnavati saat memaparkan presentasinya yang berjudul Gaps and Strategies For Safe and Predicted OCEAN dalam UN Ocean Decade Conference di Barcelona (sumber: BMKG)." width="100%">
<figcaption>Kepala BMKG Dwikorita Karnavati saat memaparkan presentasinya yang berjudul Gaps and Strategies For Safe and Predicted OCEAN dalam UN Ocean Decade Conference di Barcelona (sumber: BMKG).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menyebut terdapat kesenjangan yang cukup lebar antar negara dalam mewujudkan cita-cita laut yang aman untuk seluruh dunia. Kesenjangan meliputi persoalan teknis dan non teknis yang saling berhubungan dan berkaitan erat. &ldquo;Kesenjangan ini harus kita persempit. Ini pekerjaan rumah seluruh negara-negara di dunia,&rdquo; kata Dwikorita saat menjadi Pembicara Kunci pada Sesi 3 Plenary, Safe and Predicted Ocean dalam UN Ocean Decade Conference di Barcelona, Spanyol belum lama ini. Dwikorita menerangkan, kesenjangan yang dia maksud yaitu pertama dalam hal kerangka hukum dan mekanisme kelembagaan, di mana banyak negara yang gagal menerapkan pertukaran data antar lembaga ataupun antar negara, serta tidak adanya kerangka hukum untuk Multi-Hazard Early Warning Systems (MHEWS). Kesenjangan kedua, yaitu terkait prasarana pengamatan dan sistem pemantauan yang mana jaringan observasi yang dimiliki masih manual, serta terbatasnya anggaran untuk otomatisasi pemantauan dan transmisi data. Selanjutnya, kesenjangan ketiga yaitu terkait prakiraan dan prediksi numerik yang belum dapat dilakukan karena keterbatasan kapasitas SDM dan ketersediaan sarana prasarananya. Keempat, dalam hal peramalan berbasis dampak di mana banyak negara dalam prakiraan dan peringatan yang dikeluarkan tidak memiliki informasi mengenai potensi bahaya dan kerentanan wilayahnya. Kemudian, kelima dalam hal pengamatan data yakni kurangnya data observasi khususnya di lautan. Dan terakhir, keenam yakni terkait layanan peringatan dan multi-hazard early warning systems dimana banyak negara yang tidak memiliki kapasitas yang mumpuni untuk memperkirakan bahaya kumulatif dan dampaknya yang berjenjang. &ldquo;Dari aspek non teknis, saya melihat perlunya untuk memastikan bahwa early warning dapat menyentuh dan dipahami hingga ke last mile,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Dwikorita mengatakan bahwa terdapat sejumlah strategi yang dapat dilakukan untuk mempersempit jurang kesenjangan tersebut. Di antaranya yaitu dengan membangun aliansi jaringan dengan berbagai pihak mulai dari akademisi, lembaga penelitian, antar pemerintah, maupun kemitraan pemerintah dan swasta. Strategi selanjutnya yaitu dengan memperkuat konteks lokal bagi komunitas di daerah terpencil, serta perlibatan sektor swasta untuk mempercepat tercapainya early warning system for all (EW4ALL) secara cepat, tepat, akurat, mudah dipahami dan diresponse, serta luas jangkauannya. Dalam kesempatan tersebut, Dwikorita juga menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi kesenjangan dalam aspek teknis dan non teknis. Pada aspek teknis, Dwikorita menyodorkan solusi dengan target memberikan peringatan yang tepat waktu, dapat diandalkan, akurat, dapat dipahami, dan dapat ditindaklanjuti. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pengamatan yang sistematis dan berkesinambungan, memperkuat sistem berbasis komunitas lokal yang ada serta sistem terintegrasi (berbasis kolaboratif) dan pertukaran data. &ldquo;Sedangkan untuk kesenjangan non teknis, solusinya dengan target untuk memastikan response dini dapat dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan komunikasi risiko melalui pendidikan komunitas, meningkatkan literasi kebencanaan masyarakat, dialog, kemitraan pemerintah-swasta, dan sebagainya,&rdquo; pungkas Dwikorita.

Terdapat kesenjangan yang cukup lebar antar negara dalam mewujudkan cita-cita laut yang aman untuk seluruh dunia.

Di Forum PBB, Kepala BMKG Singgung PR Dunia Wujudkan Laut yang Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/terpilih-suara-anak.jpg" alt="KRITIS BERSUARA: Roslinda (kiri) dan Grace, ketua Forum Anak Sumba Timur, di Rumah Aman Sumba Timur (9/9). (FERLYNDA PUTRI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KRITIS BERSUARA: Roslinda (kiri) dan Grace, ketua Forum Anak Sumba Timur, di Rumah Aman Sumba Timur (9/9). (FERLYNDA PUTRI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Terpilih karena Punya Pemikiran Kritis dan Berperan di Lingkungan Sekitar  Roslinda masuk forum anak di desanya sejak masih SD dan kian tergerak menyuarakan pentingnya akta kelahiran setelah seorang teman gagal ikut lomba sains karena persoalan tersebut. Di New York, begitu ingat harapan yang dilabuhkan kawan-kawannya, deg-degan saat pidato langsung hilang.  FERLYNDA PUTRI, Sumba Timur  ---  HARI itu, pertengahan Juli tiga tahun lalu, tidak akan pernah dilupakan Roslinda. Dia pergi jauh dari kampungnya di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, ke New York, di Amerika Serikat sana.  Bukan untuk sekadar jalan-jalan. Tapi, membicarakan hal yang penting: hak anak. Di ajang bergengsi: High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development.  ’’Saya memulai pidato dengan cerita teman satu kelas yang kesulitan mengikuti lomba karena tak memiliki identitas,” tutur remaja 17 tahun itu kepada Jawa Pos yang menemuinya di Rumah Aman Sumba Timur (9/9).  Menurut data BPS Sumba Timur 2022, jumlah penduduk di kabupaten yang berada di Pulau Sumba itu 246.618 jiwa.  Sebanyak 5,68 persen di antaranya pernah menikah di bawah usia 16 tahun. Sedangkan 13,19 persen menjadi suami atau istri pada usia 17–18 tahun dan 22,14 persen lainnya menikah pada usia 19–20 tahun. Pernikahan dini memang problem besar di Sumba Timur.  Kendala lainnya di Sumba Timur adalah belum semua orang tua sadar bahwa akta kelahiran anak adalah hal yang penting. Bukan sekadar syarat administrasi. Inilah yang menggugah Oslin, sapaan Roslinda, untuk bersuara.  ”Ada teman SD Oslin yang tidak bisa ikut lomba sains tingkat nasional karena tidak punya identitas (akta kelahiran),” tutur Oslin yang ketika ke New York masih duduk di bangku SMP.  Dia tak bisa lupa wajah si teman yang murung saat istirahat. Tak seperti biasanya, teman yang enggan dia sebutkan namanya itu tak mau bermain bersama kawan-kawan yang lain. Dan, ini berlangsung tidak satu-dua hari saja.  Saat itu, Oslin sudah menjadi anggota forum anak di Desa Kombapari, Sumba Timur. Dari obrolan mereka berdua, baru dia tahu apa persoalan sebenarnya. Padahal, mengikuti lomba sains itu salah satu mimpi terbesarnya dan dia sudah belajar sangat keras untuk itu. Termasuk meluangkan waktu selepas sekolah untuk belajar lagi.  Oslin pun berinisiatif konsultasi kepada guru. Namun, tak ada titik temu.  Dari satu masalah ini, mata Oslin terbuka lebar bahwa akta kelahiran sangat penting. Padahal, adalah hak setiap anak mendapatkan identitas secara hukum negara.  Oslin sudah tergabung di forum anak di desanya sejak masih duduk di kelas IV SD. Dan, ketika membawa masalah ini ke forum tersebut, terungkaplah memang banyak upik dan buyung di Kombapari yang tidak memiliki akta kelahiran.  Mikel Presty Carlo, seorang pekerja sosial dari Kementerian Sosial untuk wilayah Kabupaten Sumba Timur, yang ditemui pada saat yang sama menuturkan bahwa pada 2018 baru 20 persen anak di Kombapari yang memiliki akta kelahiran.  Salah satu pemicunya adalah banyaknya orang tua yang tidak menikah dan dicatatkan negara. ”Jadi, urus akta pun sulit,” tuturnya.  Didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Visi Indonesia (LSM WVI), Oslin dan teman-temannya di Forum Anak Desa Kombapari pun maju ke musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa. ”Awalnya ya disepelekan. Kenapa anak-anak ikut rapat,” ujarnya.  Beruntungnya, Oslin dan teman-temannya dapat pelatihan sebelum ikut musrenbang yang pertama. Setidaknya dia tahu di undang-undang ada aturan bahwa suara anak juga perlu didengar dalam pembangunan. Suara anak tidak boleh dibungkam.  Mikel yang juga salah satu mentor untuk forum anak ingat bagaimana anak-anak itu bicara saat rapat. ”Bahkan, kepala desa pun sempat tidak tahu aturan bahwa ada suara anak dalam keputusan pembangunan. Anak-anak dibekali aturan, makanya percaya diri,” ujarnya.  Rapat pertama mereka mungkin diabaikan. Namun, lambat laun didengar. Dalam kesempatan-kesempatan selanjutnya, akhirnya diketahui masalah minimnya akta kelahiran juga disebabkan jarak tempuh yang jauh.  Orang tua yang memiliki anak merasa keberatan kalau harus ke kota. Dari Kombapari ke Waingapu, ibu kota Kabupaten Sumba Timur, jaraknya 51 km. Jalan di sana belum bagus dan tentu harus melewati pegunungan.  Belum lagi perjalanan ke kota membutuhkan biaya. Jika sekali datang langsung jadi, mungkin masih ringan. Bagaimana jika ada syarat yang kurang. Itu akan jadi beban bagi orang tua.  ”Dari sini ada ide untuk urus bersama. Secara massal,” tuturnya.  Akhirnya, siapa saja yang belum memiliki akta didata. Anggota forum anak menanyai teman-teman mereka. Yang mau urus, dibantu kumpulkan persyaratan.  Buah kerja keras itu, kini di desanya sudah 100 persen anak-anak punya akta. Setiap bayi lahir, orang tua akan diingatkan oleh perangkat desa. ”Sekarang ada satu orang di balai desa yang mengurus ini. Jadi tidak susah lagi,” ujarnya.  Cerita itu pun menginspirasi Oslin ketika dirinya ditunjuk untuk mengikuti forum internasional di New York. Tema lain yang disampaikannya adalah seputar partisipasi anak, mekanisme perlindungan anak, dan pernikahan dini.  Semua itu dilihatnya di kehidupan teman-temannya. Dia ingin mengangkat isu tersebut agar dunia internasional tahu bahwa masih banyak anak-anak di sudut negeri ini yang belum terpenuhi haknya. Banyak anak yang masih menjadi korban dari sistem yang dibentuk oleh orang dewasa.  Penunjukan dirinya untuk berbicara di New York itu salah satunya dilakukan oleh WVI. Dia dianggap sebagai anak yang menonjol dan memiliki pemikiran kritis. Perannya untuk anak-anak di lingkungan pun cukup banyak.  ”Saya belajar aturan-aturan dan bahasa Inggris,” katanya.  New York tentu jauh lebih bising dan gemerlap dibandingkan Sumba Timur. Sempat ada rasa gelisah di hati Oslin. Namun, dia ingat, di Sumba Timur ayah dan ibunya mendoakan.  Teman-temannya pun berharap agar kondisi mereka didengar dunia. Para pembimbing juga pasti memiliki banyak harapan atas apa yang dilakukannya di HLPF . ”Awalnya deg-degan. Tapi, cuma pertama saja saat baca pidato. Selanjutnya tidak,” tuturnya.  Lalu, apa hasilnya setelah dia menyuarakan realitas anak-anak di Sumba Timur? Kini perlahan ada perubahan yang lebih baik. Orang tua sadar bahwa anak adalah titipan. Namun, perjuangan tak hanya berhenti di New York.  Sepulang dari forum tersebut, Oslin masih aktif bersuara untuk teman-temannya. Dia kini aktif menjadi pengurus Forum Anak Sumba Timur. Masih banyak hak anak yang perlu diperjuangkan. Air bersih, pendidikan, dan kesehatan di antaranya.  Dari anak perempuan di Pulau Sumba, Oslin bercerita kepada dunia. Dia berteriak agar orang dewasa melihat masih ada anak-anak yang perlu dipenuhi haknya. ”Pola pikir harus diubah. Anak juga manusia yang patut dijamin keamanan dan kenyamanannya dalam tumbuh kembang,” katanya.

Roslinda, Remaja dari Sumba Timur yang Suarakan Hak Anak di Forum PBB

Forum PBB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Forum PBB

Berita Terkini

Respons Kritik Anies soal Jokowi Tak Pernah Hadiri Forum PBB, Puan: Itu Periode Lalu Sekarang Pak Prabowo Aktif

Anies Baswedan Singgung Peran Indonesia di Forum PBB: Kepala Negara Tak Pernah Muncul, Selalu Digantikan Menlu

Di Forum PBB, Kepala BMKG Singgung PR Dunia Wujudkan Laut yang Aman

Roslinda, Remaja dari Sumba Timur yang Suarakan Hak Anak di Forum PBB

Download Aplikasi JawaPos.com