<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/08/Hasil-rekapitulasi-suara-Pilkada-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-1-3841929064.jpg" alt="Ketua KPUD DKI Jakarta Wahyu Dinata memberikan berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil PIlgub 2024 kepada tim saksi pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno yang diwakili Ida Mahmudah di Jakarta," width="100%">
<figcaption>Ketua KPUD DKI Jakarta Wahyu Dinata memberikan berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil PIlgub 2024 kepada tim saksi pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno yang diwakili Ida Mahmudah di Jakarta,</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (Rido) masih terus meributkan perihal minimnya distribusi formulir C6 atau surat undangan memilih. Lantas seberapa berpengaruhnya formulir C6 terhadap hilangnya suara masyarakat lantaran tak datang ke TPS alias Golput?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memastikan Formulir C6 atau surat undangan memilih, bukanlah syarat utama untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024. Anggota Bawaslu RI Puadi menegaskan, yang terpenting adalah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan membawa dokumen identitas resmi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Formulir C6 hanya berfungsi sebagai pemberitahuan dan alat bantu untuk mempermudah identifikasi pemilih di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Namun, syarat utama untuk memilih adalah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS terkait dan membawa KTP elektronik (e-KTP) atau dokumen identitas resmi lainnya," ujar Puadi saat dihubungi, Minggu (8/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015400438/6-manfaat-kacang-panjang-untuk-kesehatan-salah-satunya-dapat-menyehatkan-kulit">6 Manfaat Kacang Panjang untuk Kesehatan, Salah Satunya Dapat Menyehatkan Kulit </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puadi menerangkan, warga yang tidak menerima atau kehilangan Formulir C6 tetap memiliki hak pilih selama memenuhi persyaratan. Yakni, nama pemilih harus tercantum dalam DPT. Kemudian, pemilih wajib membawa e-KTP atau dokumen identitas resmi yang sesuai dengan alamat di TPS terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menjelaskan mekanisme bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi ingin memberikan suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi ingin menggunakan hak pilih, mereka dapat menggunakan e-KTP dan mencoblos pada waktu tertentu, biasanya antara pukul 12.00 hingga 13.00 waktu setempat, sesuai peraturan yang berlaku," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan serupa disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta. Ia menegaskan bahwa Formulir C6 hanya bersifat sebagai undangan, bukan penentu hak pilih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/015400418/cari-wisata-malam-di-surabaya-ini-6-rekomendasi-tempat-yang-syahdu-tapi-ramai">Cari Wisata Malam di Surabaya? Ini 6 Rekomendasi Tempat yang Syahdu tapi Ramai</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu saja tidak ya, artinya itu hanya merupakan undangan, bukan syarat untuk memilih. Syarat untuk memilih itu ada tiga, yaitu terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), atau DPK (Daftar Pemilih Khusus)," ucap Kaka Suminta saat dihubungi, Minggu (8/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kaka menjelaskan bahwa C6 berfungsi sebagai pemberitahuan bagi pemilih terdaftar di DPT atau DPTb. Namun, tanpa C6, calon pemilih tetap dapat mencoblos selama membawa KTP yang sesuai dengan domisili.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tanpa adanya C6, setiap calon pemilih yang memenuhi syarat tetap berhak untuk memilih. Dasarnya adalah KTP yang menunjukkan bahwa mereka sesuai dengan daftar pemilih. Bagi pemilih dalam DPK, mereka dapat mencoblos setelah jam 12 siang, setelah semua pemilih dalam DPT dan DPTb selesai menggunakan hak pilihnya," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait laporan dugaan pelanggaran distribusi C6 oleh Tim Pemenangan pasangan RIDO, Kaka mengingatkan pentingnya bukti konkret.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika masalahnya hanya terkait undangan, ini tidak serta-merta bisa dikaitkan dengan pelanggaran. Kita tunggu saja proses dari Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk menilai laporan tersebut," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kaka juga memastikan bahwa KIPP terus memantau proses pemilu di berbagai wilayah, termasuk di Jakarta. Ia menilai bahwa pelanggaran terkait Formulir C6 tidak memberikan dampak signifikan terhadap hasil pemilu.</div>

Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (Rido) masih terus meributkan perihal minimnya distribusi formulir C6 atau surat undangan memilih.

Terus Dipersoalkan Ridwan Kamil-Suswono, Seberapa Signifikan Dampak Formulir C6 Terhadap Hasil Pemilu?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/27/IMG_6437-2828357784.jpg" alt="Calon gubernur DKI nomor urut 1 Ridwan Kamil bersama istrinya, Atalia Praratya, saat mencoblos di TPS 23 di Rancabentang, Kelurahan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Rabu (27/11). (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Calon gubernur DKI nomor urut 1 Ridwan Kamil bersama istrinya, Atalia Praratya, saat mencoblos di TPS 23 di Rancabentang, Kelurahan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Rabu (27/11). (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) terus mengkritik banyaknya pemilih yang tidak menerima formulir C6. Yakni pemberitahuan untuk mencoblos di TPS pada hari pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024, Rabu (27/11). Komisioner KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengakui, tidak semua formulir C6 pemberitahuan terdistribusikan seluruhnya ke pemilih. Saat ini, pihaknya masih mendata jumlah formulir C pemberitahuan yang tidak dibagikan itu.&nbsp; "Ya, memang tidak semua C pemberitahuan terdistribusikan. Kami juga sudah melakukan rekapitulasi di setiap kecamatan, di setiap kota dan kabupaten. Berapa jumlah C pemberitahuan yang tidak terdistribusikan," ujar Fahmi, Kamis (5/12). Meski begitu, kata Fahmi, tidak terdistribusikannya C Pemberitahuan tidak menghilangkan hak pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta. Sebab, pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap bisa mencoblos hanya dengan membawa KTP ke TPS.&nbsp; "Ibarat kita nonton konser, C pemberitahuan itu bukan tiket masuk. Jadi walaupun tidak memiliki C pemberitahuan, warga Jakarta yang sudah terdaftar di dalam DPT tetap tidak kehilangan hak pilihnya," terangnya.&nbsp; Namun, Fahmi mengakui angka partisipasi pemilih di Jakarta tergolong rendah hanya 58 persen. Padahal, pada pilkada 2007 dan 2012, partisipasi pemilih mencapai sekitar 65 persen. Sedangkan di pilkada 2017, partisipasi pemilih meningkat jadi lebih dari 70 persen. "Kami mencatat tingkat partisipasi di DKI Jakarta ini mencapai 58 persen. Tentu kami akan lakukan evaluasi dan kajian secara komprehensif ya, untuk mendapatkan data yang lengkap," jelas Fahmi. Sebelumnya, Tim Hukum Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan KPU DKI Jakarta dan KPU Jakarta Timur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Anggota Tim Hukum Pasangan RIDO Muslim Jaya Butar-Butar mengatakan, pelaporan didasari dugaan tidak profesionalnya penyelenggaraan Pilkada di Jakarta. Di mana formulir C6 pemberitahuan tidak terdistribusi dengan baik ke masyarakat. Dampaknya, angka partisipasi pemilih di Jakarta sangat minim. "Seperti apa pelayanannya? Tentunya ini terkait dengan banyaknya C6 atau surat pemberitahuan pemungutan suara tidak terdistribusi dengan baik kepada masyarakat," katanya.

Komisioner KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengakui tidak semua formulir C6 pemberitahuan terdistribusikan seluruhnya ke pemilih.

Usai Dikritik Paslon RIDO, KPU DKI Jakarta Akui Distribusi Formulir C6 Tidak Merata, Partisipasi Pemilih Pilkada Jakarta 2024 Hanya 58 Persen 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG_20201213_150033_copy_1280x843-1.jpg" alt="Ketua Satgas RLTS Partai Demokrat Kota Medan Subanto memberikan keterangan di Rumah Pemenangan AMAN, Medan. Said/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Satgas RLTS Partai Demokrat Kota Medan Subanto memberikan keterangan di Rumah Pemenangan AMAN, Medan. Said/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan tugas (Satgas) Rekam Lapor Tangkap Serahkan (RLTS) Partai Demokrat Kota Medan temukan ratusan formulir C-6 atau surat undangan memilih tidak disalurkan kepada warga hingga pemungutan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan selesai.  ”Sabtu (12/12) malam, saya jemput sendiri berdasar pengaduan masyarakat. Pada Minggu (13/12) saya publikasikan,” ucap Ketua Satgas RLTS Partai Demokrat Kota Medan Subanto seperti dilansir dari Antara di Rumah Pemenangan AMAN, Medan.  Dia menerangkan, penemuan formulir C-6 tersebut di salah satu warung milik warga di Kelurahan Pandau Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, makin menguatkan keterlibatan tim lawan akibat di warung itu terpasang spanduk nomor urut 02. Atas temuan itu, Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi (AMAN) menilai penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan tidak bekerja secara maksimal.  ”Jika ada survei sebelumnya terjadi tingkat partisipan masyarakat Kota Medan hanya 47 persen, saya menengarai tingkat rendahnya partisipan adalah tidak kooperatifnya dan tidak bisa bekerjanya secara maksimal penyelenggara pemilu KPU Kota Medan. Saya menganggap KPU Kota Medan tidak bekerja secara maksimal, itu yang pertama,” ujar Subanto.  Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 82 Tahun 2020, kata dia, penyebaran formulir C-6 oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. Jika formulir itu tidak diserahkan kepada masyarakat atau pemilih di TPS setempat, seharusnya petugas KPPS mengembalikan secara berjenjang ke atas dan ditandatangani berita acara laporan penyerahan.  ”Yang terjadi apa? C6 sebanyak ini tidak dikembalikan berjenjang ke atas. Jadi, di sini saya laporkan kepada tim pemenangan AMAN apakah nanti ini ke depan bisa selidiki bersama? Apakah kejadian ini merupakan bagian dari beberapa kecurangan-kecurangan yang terjadi di pemilu,” ujar Subanto.  KPU Kota Medan menetapkan pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi yang didukung PKS dan Demokrat mendapat nomor urut 01, sedangkan Bobby Nasution-Aulia Rachman diusung PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, PPP, Hanura, dan PSI mendapat nomor urut 02.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UTShPghh2Ak

Satgas RLTS Temukan Ratusan Formulir C-6 Pilkada Medan di Rumah Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/ilustrasi-pilpres-pemilu1.jpg" alt="ILUSTRASI: Pemilu 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pemilu 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Formulir C6 yang merupakan surat pemberitahuan untuk memilih di suatu TPS menjadi salah satu syarat untuk mencoblos. Lantas bagaimana jika form C6 hilang?  Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Wahyu Setiawan menjelaskan, jika formulir C6 hilang maka masyarakat bisa membawa kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) untuk ditunjukkan ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).  "Jadi, C6 itu kan undangan. Jika ada satu atau lain hal sehingga C6 tidak dapat dibawa, misalnya hilang atau petugasnya tidak memberikan, (masyarakat) tetap dapat menggunakan hak pilihnya," ujar Wahyu di Kantor KPU, Jakarta, Senin (16/4).  Wahyu menambahkan, masyarakat bisa menunjukkan e-KTPnya ke petugas KPPS di TPS yang sesuai dengan domisili si pemilih. Dia mengatakan, kemudahan ini diberikan lantaran KPU mengharapkan tingkat partisipasi yang tinggi di pemilu 2019.  "Prinsipnya boleh, C6 itu hakekatnya undangan kepada pemilih untuk datang ke TPS. Tetapi jika ada satu atau lain hal pemilih itu tidak mendapatkan C6 atau C6 itu hilang maka yang bersangkutan tetap dapat memilih," katanya.  Terpisah, Komisioner KPU Viryan Aziz menerangkan, formulir C6 pada dasarnya hanya bersifat informasi atau memberitahukan kepada pencoblos di TPS mana mereka akan melakukan pencoblosan. Tapi, apabila masyarakat tetap ingin mendapatkan C6 maka bisa dapat menghubungi petugas KPPS.  "Segera menghubungi petugas KPPS, karena biasanya pertugas KPPS sedang menyiapkan berbagai hal. Mungkin belum sempat membagikan, tapi insya Allah akan terus dilakukan sampai besok," kata Viryan.

Belum Dapat atau C6 Hilang, Apakah Tetap Bisa Mencoblos?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/ilustrasi-pilpres-pemilu1.jpg" alt="ILUSTRASI: Pemilu 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pemilu 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyebaran C6 atau undangan untuk pemungutan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah dilakukan. Namun, beberapa warga mengaku tidak mendapatkan undangan tersebut. Bahkan, ada yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).  Padahal, mereka sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Hal tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap beberapa warga di Kota Palembang. Mereka khawatir tidak bisa menyalurkan suara mereka dalam pesta demokrasi mendatang.  Pantauan JawaPos.com di salah satu daerah di Kota Palembang, masih ditemukan warga yang belum mendapatkan C6. Tak hanya itu saja, selain banyak yang tidak masuk dalam DPT, ada juga orang yang telah meninggal dunia yang masuk dalam DPT.  Terkait beberapa orang yang belum menerima C6, Ketua KPU Palembang, Eftiyani mengatakan, hal itu dikarenakan, memang belum seluruhnya C6 tersebut disalurkan kepada para pemilih.  "Kalau dari kami (KPU) Palembang semua sudah disebar di kecamatan," jelas Eftiyani saat dihubungi, Senin (15/4).  Meskipun begitu, dirinya enggan menerangkan lebih lanjut terkait progres kesiapan yang dilakukan jelang Pemilu pada 17 April mendatang.  Sementara itu, Ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana mengatakan, tidak masyarakat tidak perlu khawatir terkait hal tersebut. Semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan dapat ikut berpartisipasi atau mencoblos dalam Pemilu mendatang.  Seperti bagi yang tidak mendapat undangan tapi terdaftar dalam DPT. Ia menyatakan, orang tersebut tetap bisa mencoblos. Begitu juga bagi warga yang memiliki KTP-el atau surat keterangan dari Dukcapil, namun tidak masuk DPT juga dapat ikut mencoblos.  "Yang tidak memiliki KTP el tapi tidak masuk DPT akan di daftarkan dalam form C7 DPK. Mereka baru dapat mencoblos pada pukul 12.00 hingga 13.00 WIB," ungkapnya.  Bagi warga negara yang masuk dalam DPT. Namun, telah meninggal, nantinya akan dicoret dalam DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayahnya. Artinya, semua itu tidak ada menjadi masalah. Karena itu, dirinya menargetkan partisipasi pemilih untuk Pemilu mendatang yakni sebesar 77.5 persen. Saat ini, ia menambahkan, beberapa logistik pun telah disalurkan. Hanya saja memang ada beberapa kendala seperti kekurangan surat suara. Meskipun begitu, jumlah ini tidak banyak.  Nantinya, ia mengaku akan melihat terlebih dahulu berapa banyak kekurangan tersebut. Jika mampu ditutupi dengan yang ada maka tidak perlu dimintakan ke Jakarta. Namun, jika tetap kurang tentunya akan diambil langsung dari Jakarta.  "Hari ini distribusi logistik pun terus dilakukan seperti di Prabumulih, Lubuklinggau dan PALI," tutupnya.

Masyarakat Khawatir Belum Terima C6, KPU: Tetap Bisa Mencoblos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pilgub-sumut-usai-aliansi-mahasiswa-permasalahkan-soal-c6_m_225799.jpg" alt="Salah seorang warga menunjukkan C6 yang sudah tidak ada lagi orangnya di domisili tempat ia tinggal." width="100%">
<figcaption>Salah seorang warga menunjukkan C6 yang sudah tidak ada lagi orangnya di domisili tempat ia tinggal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) ternyata masih menyisakan permasalahan. Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Demokrasi (AMARA PEDAS) menyoal dugaan formulir C6 yang tidak didistribusikan. Carter Sitanggang, Koordinator AMARA PEDAS mengatakan, mereka merasa heran, kenapa banyak formulir C6 yang tidak sampai ke pemilih. Bahkan ada pemilih yang juga tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap. "Banyak sekali keluhan dari masyarakat tentang persoalan yang mereka hadapi dalam Pilkada kali ini. Ada keluhan yang mengatakan dirinya telah terdaftar dalam DPT sebelumnya. Namun pada DPT Pilkada kali ini, namanya tidak ada. Ada yang menyatakan belum pernah didata oleh petugas sama sekali," kata Carter, Jumat (6/7) petang. AMARA PEDAS juga membawa beberapa saksi dari warga yang mendapati formulir C6 terkesan tidak dilakukan pendataan. Salah satunya Rista Siregar, warga Jalan Pendidikan, Gang Melur 9A, Kecamatan Medan Timur. Rista heran kenapa C6 milik anaknya yang sudah pindah domisili bisa keluar. "Anak saya sudah pindah semua tapi C6-nya keluar. Padahal saya sudah memberikan keterangan kepada kecamatan. Dan kartu keluarga saya sudah berubah juga," katanya. Saksi lainnya Hartati Tanjung, warga Medan Tembung juga mengatakan kekesalannya. Dia kesal karena suaminya tidak mendapat C6. Suaminya sudah mendatangi TPS dan diminta memilih setelah pukul 12.00 WIB. Lantaran malas, suaminya tidak kembali. "Setelah itu suami saya mau memilih. Karena dua kali ditolak suami saya jadi malas memilih," katanya. AMARA Pedas juga menyoroti, kasus banyak warga yang sudah di coklit malah tidak terdaftar di DPT, dan akhirnya mereka tidak memilih. Carter mengungkapkan, pihaknya sudah membuat tim khusus untuk menerima keluhan dari pemilih yang batal mencoblos karena soal administrasi. Hingga hari ini, AMARA Pedas mencatat, sekitar 7 ratus ribu warga yang tidak bisa memilih. Kasus ini juga sudah dilaporkan ke Bawaslu Sumut. Bahkan, mereka juga sudah melakukan unjuk rasa beberapa waktu lalu. "Diperkirakan ada satu juta lebih warga Sumatera Utara kehilangan hak politiknya untuk memilih. Nampaknya ada ketidakbecusan kinerja KPU dalam menggelar Pilkada Sumatera. Apakah dalam proses pemutahiran data ada kesalahan," pungkasnya. Mereka menuntut, agar KPU Sumut mengakomodir dam mengembalikan hak politik mereka. "Tindak tegas para petugas PPK dan atau PPS yang serta merta dengan sengaja telah membunuh Hak Politik kami sebagai warga negara," pungkasnya. Sementara itu, Komisioner KPU Sumut, Yulhasni langsung menanggapi hal hal tersebut. Yulhasni mengungkapkan, dirinya sudah pernah menanyakan soal jumlah berapa banyak yang tidak bisa memilih kepada AMARA PEDAS. Namun sayangnya, mereka tidak bisa menunjukkannya. "Kalau protes ke kita ya silahkan. Itu hak warga negara. Tapi kita berharap ada datanya," ujar Yulhasni kepada JawaPos.com. Terpisah, Ketua KPU Medan Herdensi Adnin menegaskan kalau pihaknya sama sekali tidak pernah menghilangkan hak pilih seseorang. "Tidak ada orang yang todak bisa memilih karena tidak mendapat C6. Karena itu adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat untuk mengetahui di TPS mana memilih. Yang tidak punya memilih bisa pakai KTP E atau Suket. Bisa memilih dengan DPT Tambahan . Tidak ada penghilangan hak kalau orang kalau tidak mendapat C6," tandasnya.

Pilgub Sumut Usai, Aliansi Mahasiswa Permasalahkan Soal C6

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/formulir-c6-salah-cetak-pemilih-bingung-tertulis-wednesday_m_222262.jpeg" alt="SALAH CETAK: Formulir C6 yang didistribusikan oleh KPU Kota Cirebon salah cetak. Tanggal dan hari tertulis menggunakan Bahasa Inggris, (23/6)." width="100%">
<figcaption>SALAH CETAK: Formulir C6 yang didistribusikan oleh KPU Kota Cirebon salah cetak. Tanggal dan hari tertulis menggunakan Bahasa Inggris, (23/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Formulir C6 atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih di dua kelurahan di Kota Cirebon mengalami salah cetak. Di kolom hari dan tanggal yang seharusnya tertulis 'Rabu, 27 Juni 2018' namun dalam formulir C6 tersebut tertera dengan Bahasa Inggris, 'Wednesday, June 27, 2018'. Kesalahan itu kemudian menimbulkan kebingungan warga pemilih, lantaran tidak mengerti arti Wednesday.  Ketua KPU Kota Cirebon, Emirzal Hamdani membenarkan, formulir C6 yang didistribusikan di dua kelurahan, Kelurahan Karyamulya dan Pegambiran, Kota Cirebon mengalami salah cetak penulisan nama hari dan tanggal. Kesalahan formulir C6 dicetak secara otomatis by name dan by address melalui sistem coklit. Akan tetapi, operator KPPS yang bertugas di dua kelurahan tersebut tidak mengubah sistem dalam Bahasa Indonesia, tetapi masih dalam Bahasa Inggris. "Pendistribusian surat edaran formulir di dua kelurahan ada kesalahan pencatatan tanggal dan hari. Seharusnya ditulis Rabu, 27 Juni 2018, akan tetapi ditulis Wednesday, June 27 2018. Kalau di Kelurahan Karyamulya terjadi seluruhnya, tapi di Pegambiran hanya sebagian saja. Kami sudah antisipasi kesalahan pencatatan itu," ungkapnya usai Rakor Pilkada Kota Cirebon di Balaikota Cirebon, Sabtu (23/6). Dikatakannya, Formulir C6 yang sudah tersebar itu sedang dilakukan antisipasi agar di kemudian hari tidak dipermasalahkan. Antisipasi kesalahan cetak itu dibahas saat rapat koordinasi pengamanan jelang Pilkada di Kota Cirebon. Emirzal mengatakan, kesalahan yang terjadi pada saat petugas menginput hari dan tanggal pada formulir C6, belum diubah ke Bahasa Indonesia. Selanjutnya, KPU sedang berusaha memperbaiki kesalahan pencatatan formulir C6 ini. "Kami berkoordinasi dengan para petugas KPPS yang belum menyerahkan formulir C6 untuk memperbaikinya lebih dahulu. Bagi yang sudah disebar, petugas harus mengomunikasikan ulang dengan pemilih," ujarnya. Disebutkan, kesalahan pencatatan surat formulir C6 itu terindikasi sudah disebar di Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi dari TPS 1 sampai 46. Untuk di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk tersebar di wilayah TPS 17 hingga 42. "Selaku Ketua KPU, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Cirebon atas ketidaknyamanan ini. Kesalahan teknis ini karena penulisan formulir C6 secara by name by address secara komputerisasi di setiap lembar baru dilakukan di pilkada serentak tahun ini. Sementara itu, warga Perumahan Nuansa Majasem, Kecamatan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Jamal, 46, mengaku bingung dengan surat pemberitahuan pemilihan yang didistribusikan oleh KPU. "Iya, tulisannya Wednesday. Nggak ngerti artinya apa?. Kayaknya hari Rabu, tanggalnya 27," ujarnya.

Formulir C6 Salah Cetak, Pemilih Bingung Tertulis Wednesday

formulir c6

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#formulir c6

Berita Terkini